Tupoksi Dinkes 20l6k

BAB XII DINAS KESEHATAN Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 288 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, terdir dari : 1. Sub Bagian Keuangan, Program dan Informasi; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari : 1. Seksi kesehatan Keluarga; 2. Seksi Gizi Masyarakat; 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari ; 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 2. Seksi Surveilans, Kesehatan Mata, Kesehatan Jiwa dan Napza; 3. Seksi Penyehatan Lingkungan. e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari ; 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kefarmasian; 2. Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan; 3. Seksi Fasilitas dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan. f. g.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 289 (1) Dinas Kesehatan di pimpin oleh seorang kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala daerah memimpin, membina, mengarahkan, membimbing memberdayakan, mengendalikan dan mengkootdinasikan kegiatan dinas dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah dibidang kesehatan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi: mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina dan

memberdayakan unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang kesehatan, yang meliputi: a. perumusan dan penetapan visi, misi rencana strategis dan program kerja dinas; b. perumusan kebijakan tekhnis dibidang kesehatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. pengkoordinasian penyusunan rencana kerjan tahunan, rencana kerja anggaran/ Dokumen pelaksanaan anggaran(RKA/DPA) dan penetapan kinerja dinas; d. penyelenggaraan pengaturan pembinaan pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang kesehatan; e. penyelenggaraan koordinasi, informasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas dengan perangkat daerah dan instansi terkait f. pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak lain, lembaga organisasi swadaya masyarakat, dan atau luar negeri; g. pemberian pertimbangan dan penetpan perizinan serta rekomendasi tekhnis dibidang kesehatan h. pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup dinas; i. pelaksanaan pembinaan sistem informasi manajemen kesehatan; j. mengkoordinir pengelolaan ketatausahaan dinas; k. Pelaksanaan pembinaan tekhnis dan istratif terhadap UPTD; l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesehatan; m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dilimpahkan sesuai dengan bidang tugas. Paragraf 2 Sekretariat Pasal 290 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi dan pelaporan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang kesehatan khususnya urusan dalam, meliputi: a. pelaksanaan penyusunan rencana strategi, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja lingkup dinas dan program kerja dinas; b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (Rka/DPA) dan program kerja dinas; c. pelaksanaan dan pelayanan tekhnis istratif kepada seluruh unit kerja lingkup dinas;

d. perumusan pedoman dan petunjuk tatalaksana istrasi umum; e. perumusan dan penjabaran kebijakan tekhnis penyelenggaraan istrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; f. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas; g. pelaksanaan pengkoordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas kesekretaritan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan atau instansi terkait; h. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan istrasi umum, perencanaan, keuangan dm perlengkapan; i. pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan prasarana fisik dinas dan UPTD; j. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi pemerintah, lembaga organisasi swadaya masyarakat, dan atau luar negeri; k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dilimpahkan sesuai dengan bidang tugas. Pasal 291 (1) Sekretariat Dinas Kesehatan, terdiri dari : a. Sub Bagian Keuangan, Program dan Informasi; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Pasal 292 (1) Kepala Sub Bagian keuangan program dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu sekretaris memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas serta membantu sekretaris menyiapkan, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan istrasi, dan pelaksanaan dibidang keuangan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian keuangan program dan Informasi mempunyai fungsi membantu sekretaris melaksanakan tatalaksana urusan keuangan program dan Informasi, program meliputi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja anggaran/Dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja lingkup dinas; b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan pelaporan; c. penyiapan bahan penyusunan rencana strategi (RENSTRA) dan rencana kerja tahunan (RKT) serta penetapan kinerja lingkup dinas;

d. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) lingkup dinas; e. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup dinas; f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan istrasi perencanaan lingkup dinas sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; i. penyiapan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai acuan kerja; j. penyediaan bahan koordinasi tekhnis dengan unit kerja lain terkait dengan keuangan; k. penyediaan bahan perumusan kebijakan tekhnis tentang kegiatan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; l. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerjalainnya, konsultasi kepada atasan, mintamasukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan keuangan; m. pelaksanaan penelitian kelengkapan SPP LS, yang disampaikan oleh bendahara; n. Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK sesuai ketentuan yang berlaku; o. penelitian kelengkapan SPP UP, SPP GU, SPP TU, SPP LS dan SPP LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; p. pelaksanaan verifikasi SPP sesuai ketentuan yang berlaku; q. penyiapan SPM sesuai ketentuan yang berlaku r. pelaksanaan vertifikasi harian atas penerimaan/ pengeluaran sesuai ketentuan berlaku; s. pelaksanaan akuntansi SPD sesuai ketentauan yang berlaku; t. penyiapan laporan keuangan SKPD; u. penilaian kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja; v. pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian kepada sekretaris baik secara lisan maupun tertulis; w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan lansung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. Pasal 293 (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu sekretaris memimpin, merencanakan,

mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan istrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan dilingkup dinas. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi membantu sekretaris melaksanakan tatalaksana urusan rumah tangga dan kepegawaian, meliputi: a. penyusunan rencana kerja anggaran/Dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sub bagian; b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk tekhnis dibidang pengelolaan istrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, dan perlengkapan; c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan istrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, dan perlengkapan; d. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagai urusan ketatausahaan meliputu surat menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai dengan bidang; e. pengumpulan, penggolahan data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan; f. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusi perlengkapan inventaris kantor/kendaraan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan istrasi kepegawaian lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk tekhnis pembinaan dan disiplin PNS lingkup dinas; i. penyiapan bahan kenaiakan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pensiun, istrasi, penggajian PTT dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai; j. penyiapan dan pengelolaan bahan pembinaan kearsipan unit kerja dilingkungan dinas; k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; l. pelaksanaan registrasi, izin tenaga dan sarana kesehatan; m. pemberian surat rekomendasi bagi tenaga kesehatan; n. pelaksanaan inventarisasi, pembinaan dan penngendalian, pengawasan, evaluasi, kordinasi advokasi dan penegakan sanksi terhadap penerapan pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan, pelaksanaan teknis kebijakan, regulasi, perda/ranperda, norma criteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya; o. Pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga (PIRT); p. Pemberian rekomendasi pedagang besar farmasi (PBF) cabang, pedagang besar alat kesehatan (PBAK) dan industri kecil obat tradisional (IKOT);

q. r.

pemberian izin apotik dan tokoh obat. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dilimpahkan sesuai dengan bidang tugas. Paragraf 3 Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 294 (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok kepala dinas dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan dibidang kesehatan masyarakat; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala bidang kesehatan masyarakat mengkoordinir, menyelenggarakan dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan bidang kesehatan masyarakat, meliputi: a. perumusan kebijakan pada seksi KIA, remaja dan usila, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta gizi masyarakat; b. pelaksanaan kegiatan pada seksi KIA, ramaja dan usila, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta gizi masyarakat; c. penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria pada seksi KIA, remaja dan usila, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta gizi masyarakat ; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada seksi KIA, remaja dan usila, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta gizi masyarakat; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada seksi KIA, remaja dan usila, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta gizi masyarakat; f. pelaksanaan istrasi pada seksi KIA, remaja dan usila, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta gizi masyarakat; g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 295 (1) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari : a. Seksi Kesehatan Keluarga; b. Seksi Gizi Masyarakat; c. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masingmasing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 296 (1) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun

dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Kesehatan Keluarga. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang Kesehatan Keluarga, meliputi: a. penyusunan program kerja seksi; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ibu, anak, remaja, dan usila serta pelayanan keluarga berencana; c. penyiapan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program kesehatan ibu, anak, ramaja & usila serta pelayanan keluarga berencana; d. pengumpulan, pengolahan, dan analisa data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan ibu, anak, remaja, & usila serta pelayanan keluarga berencana; e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan istrasi dan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, & usila serta pelayanan keluarga berencana; f. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis dibidang kesehatan ibu, anak, remaja, & usila serta pelayanan keluarga berencana; g. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan istrasi kesehatan ibu, anak, remaja, & usia serta pelayanan keluarga berencana; h. penyiapan bahan pelaksanaan konseling, informasi dan edukasi untuk ibu hamil, ibu nifas, dan pelayanan kesehatan ibu serta penderita penyakit kandungan dan pelayanan keluarga berencana, kesehatan ibu, remaja, dan usila; i. pembinaan upaya kesehatan sekolah,pondok pesantren, dan panti asuhan; j. pemantauan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; k. pembinaan bidan desa; l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 297 (1) Kepala Seksi Gizi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam meningkatkan status gizi masyarakat dalam konsep daur kehidupan terutama pada ibu hamil, bayi dan anak balita serta melaksanakan kegiatan di bidang gizi masyarakat. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Gizi Masyarakat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang gizi masyarakat, meliputi: a. penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan tahunan dan lima tahunan upaya perbaikan gizi masyarakat;

b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta petunjuk operasional kegiatan gizi makro maupun gizi mikro; c. pelaksanaan kegiatan survelance gizi dalam rangka pengamatan dan penanggulangan masalah gizi; d. pelaksanaan upaya peningkatan pendidikan gizi masyarakat dalam daur kehidupan; e. pelaksanaan upaya pemenuhan gizi mikro masyarakat (pemberian vitamin dan suplementasi gizi dalam daur kehidupan); f. pelaksanaan kegiatan atau upaya pemenuhan gizi makro diantaranya pemantauan pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat dalam daur kehidupan untuk mencapai KADARZI; g. pelaksanaan penanggulangan masalah gizi baik masalah gizi makro maupun maupun masalah gizi makro; h. pembinaan komsumsi makanan, kewaspadaan pangan dan gizi serta jaringan informasi pangan dan gizi; i. Pelaksanaan kegiatan program gizi prioritas berdaskan standar pelayanan minimal (SPSSM) bidang kesehatan; j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program gizi; k. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor sesuai dengan bidang tugasnya; l. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 298 (1) Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan dibidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dibidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat meliputi: a. pelaksanaan, perumusan kebijakann, dan perencanaan pembangunan kesehatan melalui upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; b. penyelenggaraan berbagai upaya promosi kesehatan pada seluruh tatanan di masyarakat dalam meningkatkan dan memberdayakan perilaku hidup bersih dan sehat; c. pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan dan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) di masyarakat melalui, penyuluhan massa, individu dan kelompok dengan menggunakan berbagai media KIE baik cetak, elektronik maupun media luar ruang; d. pembinaan dan pengembangan berbagai bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang kesehatan sesuai kebutuhan dan potensi setempat; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta

f.

penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidangnya; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4 Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pasal 299 (1) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagai tugas dinas kesehatn dibidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yaitu menyelenggarakan pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan penyakit, pengendalian wabah dan bencana, imunisasi dan kesehatan matra serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepada Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan dibidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan meliputi: a. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; b. pengamatan dan penanggulangan penyakit; c. pembinaan pelayanan imunisasi dan kesehatan matra; d. penyelenggaraan survailans epidemiologi; e. penyelidikan kejadian luar biasa; f. kontingensi wabah dan bencana; g. penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan kegiatan baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM); h. penyelenggaraan dukungan operasional; i. pengelolaan istrasi tertentu. j. Pelaksanaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga. k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 300 (1) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari : a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; b. Seksi Surveilans, Kesehatan Matra, Kesehatan Jiwa dan Napza; c. Seksi Penyehatan Lingkungan. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masingmasing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 301 (1) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan dibidang pencegah dan pengendalian penyakit berupa pencegahan dan mengendalikan penyakit, pencegahan dan pengendalian penyakit yang bersumber dari binatang, pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan pengendalian vektor. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pencegah dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit; b. penetapan sasaran prioritas kegiatan; c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit; d. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengendalian masalah kesehatan sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 302 (1) Kepala Seksi Surveilans, Kesehatan Matra, Kesehatan Jiwa Dan Nafza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan dibidang Surveilans, Kesehatan Matra, Kesehatan Jiwa dan Nafza meliputi surveilans penyakit berpotensi wabah/KLB, PD31, penyelidikan epidemiologi, upaya kesehatan khusus (kesehatan haji, dan situasi khusus lainnya), kesiapsiagaan KLB/wabah dan bencana, mitigasi dan kesiap-siagaan, tanggap darurat dan pemulihan dan imunisasi serta pengendalian kesehatan jiwa, pengendalian kesehatan akibat penyalahgunaan napza. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayata (1), Kepala Seksi Surveilans, Kesehatan Matra, Kesehatan Jiwa dan Nafza mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dibidang surveilans, epidemiologi, karantina, kesehatan matra, wabah dan bencana serta pengendalian kesehatan jiwa, pengendalian kesehatan akibat penyalahgunaan napza meliputi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang surveilans epidemiologi, karantina kesehatan matra, wabah dan bencana serta

pengendalian kesehatan jiwa, pengendalian kesehatan akibat penyalahgunaan napza; b. penetapan sasaran dan prioritas kegiatan; c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang surveilans epidemiologi, karantina, kesehatan matra, wabah dan bencana serta pengendalian kesehatan jiwa, pengendalian kesehatan akibat penyalahgunaan napza; d. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian bidang surveilans epidemiologi, karantina, kesehatan matra, wabah dan bencana serta pengendalian kesehatan jiwa, pengendalian kesehatan akibat penyalahgunaan napza; e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengendalian masalah kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 303 (1) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 300 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta melakukan kondinai yang berhubungan dengan penyetahan lingkungan dan kesehatan kerja. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olah Raga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga, meliputi: a. penyusunan rencana seksi penyehatan lingkungan dan kesehatan kerja sesuai dengan rencana kerja dinas; b. pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan yang menyangkut kualitas air dan kebersihan tempat-tempat umum dan lingkungan pemukiman termasuk tempat pembuangan sampah dan jamban serta penyediaan air bersih; c. pembinaan, penyuluhan koordinasi tentang kesehatan lingkungan pemukiman dengan instasi terkait dalam upaya meningkatkan fasilitas sarana kesehatan masyarakat pada tempat-tempat umum dan lingkungan pemukiman; d. pelaksanaan monitoring evaluasi terhadap kebersihan kegiatan usaha pariwisata, pasar, terminal, tempat pelayanan, masyarakat dan sarana sosial; e. pembinaan tentang penataan penyehatan perumahan, penyehatan limbah rumah tangga (limbah domestik) dan sarana air bersih; f. pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap seluruh industri rumah tangga, pangan serta pelabelan usaha pangan; g. pendataan serta evaluasi data seluruh usaha makanan dan minuman rumah tangga; h. penyusunan konsep materi, jadwal dan pembinaan serta koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penataan

i.

j. k.

l. m. n. o. p. q. r.

dan pengawasan limbah domestik untuk mencegah pencemaran lingkungan pemukiman serta penyehatan pangan; pelaksanaan koordinasi dan kerjasa dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sanitasi industry makanan dan minuman, depot air minum isi ulang, air minum dalam kemasan, hotel, restoran dan rumah makan serta pusat perbelanjaan atau berhubungan dengan tempat-tempat umum serta sarana penyediaan air bersih; penerbitan dan pencabutan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; penerbitan dan pencabutan sertifikat laik sehat bagi usaha Depot Air Minum (DAM) isi ulang. Hotel, rumah makan dan katering/jasaboga sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; pemberdayaan masyarakat melalui penciuman dalam rangka membudayakan buang air besar di jambang pembinaan terhadap pembuatan, penyaluran, penggunaan dan pengamanan pestisida pada kelompok tani; pelaksanaan koordinasi kepada bawahan agar terjalin kerja sama baik dan saling mendukung; penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; pelaksanaan tugas kedinasan yang di berikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; pelaksanaan kegiatan penyemprotan DBD dan lalat. Paragraf 5 Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 304 (1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan bawahan dalam penyusunan kebijakan tekhnis pelaksanaan dan pembinaan tekhnis dibidang pelayanan kesehatan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang pelayanan kesehatan mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan dibidang pelayanan kesehatan, meliputi: a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program masingmasing seksi; b. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan dan mutu pelayanan dibidang pelayanan kesehatan; c. pelaksanaan, pengawasan dan mutu pelayanan, puskesmas, pustu dan poskedes; d. pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi dibidang peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat;

e.

(1)

(2)

(1)

(2)

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan kesehatan masyarakat; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 305 Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari: a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan Dan Kefarmasian; b. Seksi Mutu Dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan; c. Seksi Fasilitas Dan Pembiayaan Pelayaanan Kesehatan. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masingmasing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 306 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan Dan Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan kegiatan dibidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kefarmasian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kefarmasian mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dibidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kefarmasian meliputi: a. penyusunan rencana kerja seksi; b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis pelayanan kesehatan dasar pada DPTK rujukan tradisional dan komplementer serta kefarmasian dan alat kesehatan kabupaten/kota; c. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis pengendalian dan koordinasi program pelayanan kesehatan dasar, rujukan tradisional dan komplementer serta kefarmasian dan alat kesehatan; d. pelaksanaan penyiapan bahan penanganan rujukan lintas batas kabupaten/kota; e. pelaksanaan penyiapan bahan pelayanan kesehatan keluarga miskin dan sarana pelayanan kesehatan rujukan; f. penyiapan penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan kefarmasian dan keamanan makanan dan minuman; g. penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kefarmasian, produsen dan distributor obat, obat tradisional, kosmetika, makanan dan minuman serta perbekalan kesehatan; h. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitas lintas program dan lintas sektor untuk pelayanan kefarmasian, makanan dan minuman; i. pelaksanaan program dan kegiatan kefarmasian meliputi pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman, napsa, kosmetik, dan alat kesehatan; j. penyiapan pembinaan dan pengawasan terhadap produksi dan distribusi sediakan farmasi (obat dan kosmetika), makanan dan minuman, pembekalan kesehatan, bahan

laboratorium, serta pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi dilapangan; k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi penyelenggaraan kefarmasian dan; l. perencanaan porogram dan kegiatan dibidang peralatan kesehatan termasuk rencana penghapusan peralatan kesehatan; m. pelaksanaan dan melakukan pengadaan terhadap penggunaan peralatan kesehatan; n. pelaksanaan pembuatan laporan tugas dan fungsinya. Pasal 307 (1) Kepala Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 305 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan kegiatan dibidang Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dibidang Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan meliputi: a. penyusunan rencana kerja seksi; b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan; c. pembinaan dan pengawasan di bidang penyelenggaraan pengembangan mutu tenaga kesehatan; d. pembinaan, koordinasi, pengawasan evaluasi, dalam penyempurnaan dan penyusunan pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan, pelaksanaan teknis, tata laksana, mutu dan akreditasi Pelayanan Kesehatan; e. penyiapan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pelayanan dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya. Pasal 308 (1) Seksi Fasilitas Dan Pembiayaan Pelayaanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 305 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang menyiapkan menghimpun, merumuskan, kebijakan teknis dan program kerja dibidang Fasilitas dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan serta melaksanakan tugas teknis operasional dibidang Fasilitas dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Fasilitas dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dibidang Fasilitas dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan meliputi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembiayaan dan sarana kesehatan; b. penyusunan acara program dan kegiatan seksi pembiayaan dan sarana kesehatan;

c.

penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pembiayaan dan sarana kesehatan; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembiayaan dan sarana kesehatan; e. pelaksanaan kajian-kajian pembiayaan kesehatan dan usulan pengembangan program pembiayaan dan sarana kesehatan; f. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan lintas program pembiayaan dan sarana pelayanan kesehatan; g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.