Tugas Kel 5 - Bumi Final 5w6k6h

TUGAS KELOMPOK MATA KULIAH TATA KELOLA PERUSAHAAN

TATA KELOLA PERUSAHAAN dilihat dari ASEAN CG SCORECARD Part C, PRINCIPLE IV OEDC, DENGAN CONTOH KASUS PT BUMI RESOURCES Tbk. .

Oleh: ANTONIUS CAHYO (NPM 1206297106) BERLIN VICTOR BUTAR-BUTAR(NPM 1206185412) JENIUSI RATRI ARINDI (NPM 1206297371) ROZALITA ASRIATI (NPM 1206297535)

MAKSI-PPAK FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA SALEMBA 2013

Statement of Authorship Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas terlampir adalah murni hasil pekerjaan kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya. Materi ini tidak/belum pernah disajikan sebagai bahan untuk makalah pada mata ajaran lain, kecuali kami menyatakan dengan jelas bahwa kami menggunakannya. Kami memahami bahwa makalah yang kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau dikomunikasikan untuk mendeteksi adanya plagiarisme.

Mata Ajaran Judul Makalah/Tugas Dosen

: Tata Kelola Perusahaan : Tata Kelola Perusahaan dilihat dari ASEAN CG Scorecard Part C, Principle IV OEDC contoh kasus PT BUMI RESOURCES Tbk. : Dr. Etty R. Wulandari

Jakarta, 18 Juli 2013

ANTONIUS CAHYO 1206297106

BERLIN VICTOR VYATRA 1206185412

JENIUSI RATRI ARINDI 1206297371

ROZALITA ASRIATI 1206297535

BAB I LATAR BELAKANG

Sampai dengan saat ini penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan hal yang sangat penting dan masih menjadi fokus dalam pengembangan iklim usaha di Indonesia terutama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. GCG juga memiliki peranan penting bagi kesuksesan perusahaan, GCG merupakan salah satu faktor utama pembentuk citra perusahaan, yang mana perusahaan yang aktif dalam mengimplementasikan prinsip GCG berpeluang besar dalam menciptakan bisnis yang berkesinambungan. Selama dasawarsa 1990-an, tuntutan terhadap penerapan GCG secara konsisten dan komprehensif datang secara beruntun. Pihak-pihak yang menyuarakan tuntutan tersebut diantaranya adalah World Bank, OECD, IMF dan APEC. Dengan melontarkan berbagai prinsip umum dalam Corporate Governance seperti fairness, transparency, ability, stakeholder concern dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG diyakini akan menolong perusahaan dan perekonomian Negara yang sedang tertimpa krisis bangkit menuju ke arah yang lebih sehat, maju, mampu bersaing, dikelola secara dinamis serta professional. Dalam makalah ini, kelompok kami mencoba untuk membahas penerapan OECD prinsip IV “The Role of Stakeholders in Corporate Governance” pada PT Bumi Resources Tbk. Prinsip OECD IV, membahas mengenai peranan Stakeholders dalam Corporate Governance (GC). Secara umum prinsip ini menyatakan bahwa, “Kerangka corporate governance harus mengakui hak stakeholders yang dicakup oleh perundang-undangan atau perjanjian (mutual agreements) dan mendukung secara aktif kerjasama antara perusahaan dan stakeholders dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan dan pertumbuhan yang berkesinambungan dari kondisi keuangan yang dapat diandalkan. Dalam makalah ini, kami ingin mambahas bagaimana hubungan antara PT Bumi Resources dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) seperti karyawan, kreditur, investor dan pemasok.

BAB II PRINSIP 4 OECD

Prinsip IV: Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance Prinsip OECD IV (keempat) membahas mengenai Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance (CG). Secara umum, prinsip ini menyatakan bahwa: “Kerangka corporate governance harus mengakui hak stakeholders yang dicakup oleh perundangundangan atau perjanjian (mutual agreements) dan mendukung secara aktif kerjasama antara perusahaan dan stakeholders dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan yang bekesinambungan (sustainibilitas) dari kondisi keuangan perusahaan yang dapat diandalkan”. Pernyataan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: para pemangku kepentingan (stakeholder) seperti investor, karyawan, kreditur dan pemasok memiliki sumberdaya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sumberdaya yang dimiliki oleh stakeholder tersebut harus dialokasikan secara efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kompetisi perusahaan dalam jangka panjang. Alokasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara 25 memelihara dan mengoptimalkan kerja sama para stakeholder dengan perusahaan. Hal tersebut dapat tercapai dengan penerapan kerangka corporate governance dalam pengelolaan perusahaan yaitu dengan adanya jaminan dari perusahaan tentang perlindungan kepentingan para pemangku kepentingan baik melalui perundang-undangan maupun pernjanjian. Selanjutnya, secara lebih rinci prinsip yang terkait dengan Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance (CG) terbagi atas 6 (enam) subprinsip antara lain: A. ”Hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang dicakup dalam perundangundangan atau perjanjian (mutual agreements) harus dihormati” Di semua negara anggota OECD, prinsip yang memuat mengenai hak-hak stakeholders dicakup dalam perundang-undangan seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Usaha, UndangUndang Komersial dan Insolvensi (kesulitan likuiditas dalam jangka panjang) atau perjanjian-perjanjian lain. Dalam hal hak-hak stakeholder tidak dicakup dalam perundang-undangan di atas, maka perusahaan-perusahaan akan memuat tambahan

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan komitmen perusahaan terhadap stakeholder dan reputasinya khususnya terkait dengan kepentingan perusahaan dalam arti luas. B. “Jika kepentingan stakeholder dilindungi oleh undang-undang, maka stakeholders seharusnya memiliki kesempatan untuk menuntut (redress) secara efektif atas hakhak yang dilanggar”. Subprinsip ini menyatakan bahwa kerangka dan proses hukum yang berlaku harus transparan dan tidak menghalangi stakeholder dalam mengkomunikasikan dan memperoleh hak untuk menuntut (redress) apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Dengan kata lain subprinsip kedua ini merupakan hak perlindungan terhadap stakeholder apabila, hak-hak stakeholder yang dicakup dalam subprinsip pertama tidak dapat berjalan dengan baik. C. “Mekanisme peningkatan kinerja bagi partisipasi karyawan harus diperkenankan untuk berkembang”. Implementasi tingkat partisipasi karyawan dalam corporate governance sangat bervariasi, hal ini tergantung dari perundangundangan dan praktik yang ada disuatu negara dan juga kebijakan perusahaan. Walaupun memiliki kemungkinan implementasi yang berbeda baik disetiap negara ataupun perusahaan, subprinsip ini akan memberikan manfaat bagi perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu dengan adanya komitmen kesiapan karyawan dalam menginvestasikan skill yang dimilikinya dalam perusahaan.Contoh mekanisme peningkatan kinerja perusahaan melalui partisipasi karyawan adalah: 

Perwakilan karyawan dalam Dewan Komisaris,



Keterlibatan Serikat Pekerja dalam mempertimbangkan suatu keputusan penting,



Employee Stock Option Plan (ESOP)



Pension Plan.

Sebagai catatan, dalam skema Pension Plan, perusahaan harus membentuk pengelola dana pensiun yang independen terhadap manajemen perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi benturan kepentingan antara manajemen dan karyawan. D. “Jika Pemangku Kepentingan (stakeholders) berpartisipasi dalam proses CG, maka stakeholder harus memiliki akses atas informasi yang relevan, memadai dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala”.

Dalam hal perundang-undangan dan praktik Good Corporate Governance (GCG) memberikan atau mensyaratkan partisipasi stakeholder, maka stakeholder harus memiliki akses atas informasi penting secara akurat, tepat waktu dan berkala dalam rangka memenuhi kewajibannya terhadap perusahaan. E. “Stakeholders termasuk didalamnya individu karyawan dan serikat karyawan, seharusnya dapat secara bebas mengkomunikasikan kepedulian mereka terhadap praktik ilegal atau tidak etis kepada Dekom, dan tindakan tersebut seharusnya tidak merpengaruhi hakhak mereka”. Tindakan manajemen perusahaan yang tidak etis dan illegal tidak hanya melanggar hak-hak stakeholder akan tetapi juga akan menurunkan reputasi dan meningkatkan risiko keuangan dari perusahaan dan pemegang sahamnya dimasa yang akan datang. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila perusahaan dan para pemegang saham menciptakan suatu prosedur dan perlindungan bagi komplain (whistle blower) yang dilakukan oleh karyawan perusahaan baik secara personal maupun melalui badan yang mewakilinya dan pihak lain diluar perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap praktik tidak etis dan ilegal. Praktik yang umum dilakukan dalam rangka memfasilitasi whistle blower antara lain: 

Dewan komisaris (board) disarankan/didukung oleh perundangundangan dan atau prinsip-prinsip GCG untuk memberikan karyawan terhadap akses langsung yang bersifat rahasia pada komisaris independen, anggota dewan audit atau komite etik.



Di level negara, pendirian lembaga ombudsman sebagai wadah penyaluran dari komplain.



Penyediaan sarana telepon dan e-mail bersifat rahasia untuk menerima pengaduan.



Serikat pekerja yang mewakili kepentingan karyawan, komplainyang dilakukan oleh lembaga ini diharapkan lebih efektif dan berpengaruh dibandingkan dengan komplain secara individual.



Jika tidak terdapat tanggapan yang jelas tentang komplain yang dilakukan oleh karyawan atau pihak-pihak lain, maka OECD guidelines untuk perusahaan multinasional menyarankan agar setiap perusahaan multinasional menyampaikan komplain tersebut kepada pihak pemerintah yang berwenang di suatu negara tempat berpoperasinya perusahaan tersebut. Berkaitan dengan whistle blower, subprinsip OECD ini mengharuskan bahwa perusahaan atau manajemen perusahaan untuk tidak

memberikan sanksi atau mengurangi hak-hak kepada pihak yangmelakukan komplain tersebut.

F. ”Kerangka CG harus dilengkapi dengan kerangka insolvency yang efisien dan efektif serta penegakan hukum (enforcement) yang efektif atas hak-hak kreditur”. Subprinsip ini berkaitan dengan hak-hak kreditur. Di negara-negara yang termasuk emerging market seperti Indonesia, kreditur merupakan stakeholder utama. Besarnya kredit yang diberikan oleh kreditur tersebut sangat tergantung pada hak-hak kreditur dan bagaimana enforcement dari hak-hak tersebut. Secara umum, perusahaan yang beroperasi di negara dengan rating GCG yang baik akan memperoleh dana yang lebih besar dan jangka waktu kredit yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi pada negara dengan rating GCG yang kurang baik. Selanjutnya, salah satu hak kreditur adalah mendapatkan perlidungan khususnya pada saat suatu perusahaan (debitur) mengalami kesulitan keuangan yang berakibat kepada kemampuannya dalam memenuhi kewajiban keuangannya (insolvensi). Implementasi 29kerangka insolvensi perusahaan sangat bervariasi dibeberapa negara sebagai contoh: 

Pada saat perusahaan menghadapi kondisi insolvensi, kerangka hukum mewajibkan direktur untuk bertindak atas kepentingan kreditur yang dapat berperan penting dalam penerapan GCG didalam perusahaan.



Pada saat menghadapi kesulitan keuangan, debitur diwajibkan untuk menyediakan informasi tepat waktu tentang kesulitan keuangan perusahaan serta solusi yang telah disepakati antara debitur dan kreditur.



Hak-hak kreditur sangat bervariasi mulai dari secured bondholdersampai dengan unsecured bondholder. Oleh karena itu prosedur insolvensi mewajibkan mekanisme rekonsiliasi antara kepentingan yang berbeda dari masing-masing kreditur tersebut. Solusi yang ditawarkan adalah hak khusus yang disebut dengan “debtor in possession” yaitu perlindungan atas kreditur yang menyediakan dana pada saat perusahaan menghadapi kebangkurtan.

ASEAN CG SCORECARD Part C :Role of Stakeholders Keterangan C.1.1 Menetapkan keberadaan dan cakupan upaya sistematis perusahaan untuk mengatasi kesehatan pelanggan, keselamatan (termasuk keamanan), dan kesejahteraan di seluruh siklus hidup produk dan / atau jasa?

C.1.2 Menjelaskan praktek seleksi pemasok / kontraktor?

Guiding refrence OECD Principle IV (A): The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are to be respected. In all OECD countries, the rights of stakeholders are established by law (e.g. labour, business, commercial and insolvency laws) or by contractual relations. Even in areas where stakeholder interests are not legislated, many firms make additional commitments to stakeholders, and concern over corporate reputation and corporate performance often requires the recognition of broader interests. Global Reporting Initiative: Sustainability Report

Kondisi Bumi Resources Dalam Laporan Tahun 2012 hal. 52: Bumi beberapa waktu yang lalu telah diakui kepemimpinannya dalam industri pertambangan indonesia sebagai eksportir batu bara termal terbesar didunia, karena usahanya bersifat internantional Bumi telah menerapkan praktik terbaik international untuk praktik-praktik keselamatan, pengelolahan limbah, dan pengelolaan lingkungan hidup. Bumi juga menetapkan program K3 tahun 2012 untuk menjaga keselamatan kerja dan keseehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan.

Dalam laporan tahunan halaman 111: Kode Etik dan Budaya Perusahaan BUMI, didalamnya ada yang mengatur tentang Pedoman GCG, Pedoman untuk Dewan Pengurus dan Pedoman Perilaku. Dalam pedoman Perilaku merepresentasikan adanya Semangat, Profesionalisme, Independen, Rajin, Integritas dan Tanggung Jawab, dan merupakan perangkat komunikasi yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai dan etika BUMI yang berhubungan dengan komitmen untuk mengimplementasikan GCG baik secara internal maupun dengan pihak eksternal, seperti pemasok, pelanggan, konsultan, dan regulator. Dalam hal ini tidak dijelaskan secara jelas bagaimana sistem pengadaan

C.1.3 Menjelaskan upaya sistematis perusahaan untuk memastikan bahwa rantai nilainya ramah lingkungan atau konsisten dengan program pengembangan berkelanjutan perusahaan?

C.1.4 menguraikan upaya sistematis perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat di mana perusahaan

pemasok yang dilakukan Bumi, akan tetapi kami coba menjelaskan melalui pedoman perilaku yang dijalankan dimana mengatur hubungan untuk pelangan, pemasok, pesaing harus jujur dan berlaku etis dalam melakukan seleksi pemasok dan jika di lihat dalam Standar Operasional Perusahaan adanya Kebijakan dan Prosedur sistem pengadaan untuk barang dan jasa (procurement system). Dalam laporan tahunan hal 68. Menurut ISO 26000: 2010 “Guidance on Social Responsibility”, Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak keputusan dan kegiatan di masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;mempertimbangkan harapan stakeholders; sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan normanorma perilaku internasional; dan terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam hubungan tersebut.BUMI percaya bahwa CSR adalah sebuah konsep bisnis yang sangat baik, bukan hanya kegiatan filantropis, namun merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan memiliki nilai-nilai bagi para pemangku kepentingan perusahaan. Contoh laporan tahunan halaman 80 : PT Arutmin Indonesia adalah salah satu perusahaan tambangbatubara di Kalimantan Selatan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial ramah lingkungan dengan pertambahan penanaman mangrove Tahun 2006-20013 Dalam Laporan Tahunan hal 79: Perekonomian masyarakat merupakan aspek penting dalam upaya membangun masyarakat yang mandiri. Oleh karena itu, Arutmin melakukan berbagai macam pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal masyarakat setempat.

beroperasi? C.1.5 Arahan Perusahaan tentang program dan prosedur anti korupsi?

C.1.6 Menjelaskan bagaimana hak kreditur telah dilindungi

Di bidang Pertanian, pengembangan ekonomi dilakukan melalui sektor pertanian, sektor perternakan, sektor perikanan, sektor perdagangan. Dalam Laporan Tahunan hal 112: pedoman perilaku di terapkan bumi diantaranya pedoman tersebut untuk melakukan Pengecekan tahunan, maupun publikasi dalam informasi internal, forum diskusi, pelatihan, poster, spanduk dan di situs dilakukan agar seluruh karyawan dipastikan mengetahui dan memahami ketentuan dalam Pedoman Perilaku. Kerangka pedoman perilaku mencangkup Sistem Whistle Blowing BUMI menetapkan Speak Up System (sistem whistle blowing) pada tahun 2006 dan telah diperbarui oleh memorandum terbaru yang disetujui pada 28 Februari 2008. Speak Up System adalah prosedur yang berlaku bagi seluruh karyawan, manajemen, Direktur, Dewan Komisaris dan pihak terkait BUMI dan anak perusahaan untuk melaporkan adanya pelanggaran Pedoman Perilaku. Dalam laporan tahunan hal 373 Adanya Intercreditor Agreement mengatur hak suara para kreditur yang terlibat di dalam perjanjian sebagai “Secured Creditors” dan instruksi-instruksi yang dapat mereka berikan kepada Common Security Agents sehubungan dengan, antara lain: tingkat yang sama (pari u) untuk beberapa utang Kelompok Usaha yang menjadi bagian pada Intercreditor Agreement sebagai obligor yang baru. Penegasan batasan-batasan, pemulihan kembali, jaminan, penambahan hutang, utang lindung nilai dan pemeliharaan akun-akun bank yang terdapat didalam intercreditor agreement dan pembayaran atas intercreditor debt.

Lampiran C.1.1

Lampiran C.1.2

Lampiran C.1.3

Lampiran C.1.4

Lampiran C.1.5

Lampiran C.1.6

Part C :Role of Stakeholders

B C.1.7

Does the company disclose the activities that it has undertaken to Guiding Reference implement the above mentioned policies Customer health and safety OECD Principle IV (A) & Global Reporting Kesehatan dan Initiative keselamatan Karyawan

Kondisi Di BUMI Resources

Keterangan

Bumi Resources sudah mengatur kebijakan yang terkait kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan yang tercantum laporan tahunan Bumi Resources.

Di lihat dari kondisi ini, maka dapat dikatakan bahwa Bumi Resources sudah menerapkan prinsip CG berdasarkan ASEAN CG ScoreCard. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran C.1.7

Sesuai dengan ketentuan di dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 pasal 141 ayat 1 maka Bumi Resources berkomitmen untuk melaksanakan program dalam rangka pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta keselamatan operasi pertambangan. Berkenaan dengan Pengelolaan Bidang Keselamatan Pertambangan, program K3 adalah sebagai berikut: 1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja a. Keselamatan Kerja -

Inspeksi area dan peralatan

kerja -

Observasi perilaku pekerja

-

Pertemuan membahas masalah keselamatan kerja

-

Induksi dan pelatihan keselamatan kerja

-

Kampanye keselamatan kerja

-

Adanya APD

-

dll

b. Kesehatan Kerja -

Pemeriksaan kesehatan karyawan

-

Inspeksi tempat-tempat yang berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan

-

Pelatihan kesehatan kerja seperti pelatihan industrial hygiene

-

Kampanye kesehatan kerja

c. Lingkungan Kerja -

Pengukuran dan pemantauan lingkungan kerja dengan menggunakan alat ukur

-

Melakukan kalibrasi alat ukut

-

Melaksanakan program housekeeping

d. Sistem Manajemen K3 PT Arutmin Indonesia menyusun dan menerapkan Sistem Manajemen K3. SMK3 ini telah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI serta sertifikat OHSAS 18000:2007. 2. Keselamatan Operasi Pertambangan a. Pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan b. Pengamanan instalasi c. Kelayakan sarana, prasarana instalasi dan pertambangan

d. Kompetensi tenaga teknik e. Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan

C.1.8

Supplier/contractor selection and criteria Seleksi dan kriteria pemasok/kontraktor

Dalam laporan tahunan 2012 halaman 111, Bumi Resources Perusahaan dan anak perusahaan beroperasi berdasarkan prinsip kehati-hatian yang telah diakui, dan telah merumuskan serta membuat standar operasi sendiri. Standar operasi ini, Prosedur Operasional Standar (SOP) mempunyai peran strategis dalam menentukan pengembangan Perusahaan. Melalui kebijakan dan prosedur tertulis, visi BUMI menjadi bagian yang utuh dari operasional Perusahaan, yaitu: - Menyediakan pedoman berdasarkan batas operasional dan kewenangan - Menyediakan pedoman untuk dilaksanakan oleh pihak terkait untuk mencapai tujuan - Mengizinkan manajemen untuk menentukan tanggung jawab untuk menjalankan operasional Perusahaan - Memberdayakan karyawan untuk membuat keputusan operasional dalam batas kewenangan mereka. Adanya prosedur procurement system.

Berdasarkan hal ini, Bumi Resources sudah menerapkan prinsip CG berdasarkan ASEAN CG ScoreCard dan OECD yang berlaku bahwa proses seleksi dilakukan berdasarkan prinsip kehatihatian yang telah diakui dan melalui sistem procurement sesuai dengan lampiran C.1.8 Tetapi untuk kriteria pemasok/kontraktor tidak dijelaskan lebih rinci dalam laporan tahunan ini.

C.1.9

Environmentally-friendly value chain Rantai nilai yang ramah lingkungan

C.1.10 Interaction with communities

the

Interaksi dengan komunitas/masyarakat

Dalam laporan tahunan 2012 Bumi Resources, misi perusahaan adalah menjaga kesinambungan usaha dan daya saing perseroan dalam menghadapi persaingan terbuka dimasa mendatang dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan pada seluruh wilayah operasi pertambangan. Sebagai bukti perusahaan sudah menerapkan rantai nilai yang ramah lingkungan dengan baik adalah diperolehnya beberapa penghargaan. Dalam laporan tahunan 2012 Bumi Resources halaman 67-68 dan halaman 74-78, perusahaan telah menerapkan kebijakan tanggung jawab social perusahaan. Tinjauan Menurut ISO 26000: 2010 “Guidance on Social Responsibility”, Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak keputusan dan kegiatan di masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan stakeholders; sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku internasional; dan

Di lihat dari kondisi ini, maka dapat dikatakan bahwa Bumi Resources sudah menerapkan prinsip CG berdasarkan ASEAN CG ScoreCard. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran C.1.9

Di lihat dari kondisi ini, maka dapat dikatakan bahwa Bumi Resources sudah menerapkan prinsip CG berdasarkan ASEAN CG ScoreCard. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran C.1.10

terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam hubungan tersebut. BUMI percaya bahwa CSR adalah sebuah konsep bisnis yang sangat baik, bukan hanya kegiatan filantropis, namun merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan memiliki nilai-nilai bagi para pemangku kepentingan perusahaan. Fokus perusahaan pada CSR salah satunya dengan membentuk Komite Governance, CSR & HSE, merevisi struktur organisasi dengan memasukkan fungsi CSR dan membentuk Governance, CSR dan HSE Department. Sebagian besar kegiatan CSR dilaksanakan oleh anak perusahaan seperti KPC dan Arutmin yang telah lama mengelola program dan sangat berpengalaman dalam memahami kebutuhan masyarakat setempat. Sementara perusahaan menghadapi tantangan atas ketidakpastian ekonomi tahun 2012 menuju ke 2013, program CSR terus berlanjut untuk memastikan bahwa masyarakat dapat diberdayakan secara perseorangan dan manfaat dari operasi pertambangan mendukung pembangunan berkelanjutan dengan cara yang relevan dan berarti setiap tahunnya. BUMI telah mengembangkan strategi CSR yang telah dimasukkan ke dalam

strategi bisnis melalui langkah-langkah pengembangan/implementasi agar Perusahaan dapat mencapai tujuan Good Corporate Citizen (GCC - CSR beyond the rules and regulations) yang meliputi: • BUMI CSR Flagship. • BUMI CSR Strategic Framework. • BUMI CSR Strategic Framework Implementation Plans. BUMI CSR Flagship adalah sebagai berikut: ”Untuk mengembangkan masyarakat yang mandiri melalui keunikan Indonesia, berguna untuk masyarakat dan kebersamaan yang didukung dengan strategi komunikasi yang terintegrasi untuk komunitas lokal, nasional dan internasional.” Tujuan dari CSR Flagship ini adalah untuk memastikan keunggulan kompetitif di antara penanam modal dan pelanggan, mengurangi risiko, dan memastikan adanya pengembangan berkelanjutan dari pertumbuhan dan keuntungan. BUMI selanjutnya menetapkan suatu kerangka kerja strategis untuk kegiatan CSR yang sudah termasuk dalam strategi bisnis mengikuti prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan menggunakan ISO 26000 sebagai acuan dalam rangka membangun BUMI sebagai

C.1.11 Anti-corruption programmes procedures

and

Prosedur dan program anti korupsi C.1.12 Creditor’s right Hak kreditur

perusahaan kelas dunia yang merupakan Good Corporate Citizen. Strategic Framework ini akan membuat CSR BUMI dan unit usahanya lebih terorganisir dengan tema utama dan flagship yang sama, lebih terlihat dalam menciptakan keberlanjutan dan nilai-nilai bagi pemangku kepentingan perusahaan. Pada laporan tahunan 2012 halaman 132 Bumi Resources, perusahaan melalui Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada manajemen dalam pengembangan sistem manajemen anti kecurangan. Selain itu perusahaan juga sudah menerapkan sistem Speak Up Whistleblowing yang tercantum pada halaman 110 . Dalam laporan tahunan hal 373 Adanya Intercreditor Agreement mengatur hak suara para kreditur yang terlibat di dalam perjanjian sebagai “Secured Creditors” dan instruksiinstruksi yang dapat mereka berikan kepada Common Security Agents sehubungan dengan, antara lain: tingkat yang sama (pari u) untuk beberapa utang Kelompok Usaha yang menjadi bagian pada Intercreditor Agreement sebagai obligor yang baru. Penegasan batasan-batasan, pemulihan kembali, jaminan, penambahan hutang, utang lindung nilai dan pemeliharaan

Di lihat dari kondisi ini, maka dapat dikatakan bahwa Bumi Resources sudah menerapkan prinsip CG berdasarkan ASEAN CG ScoreCard. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran C.1.11 Di lihat dari kondisi ini, maka dapat dikatakan bahwa Bumi Resources sudah menerapkan prinsip CG berdasarkan ASEAN CG ScoreCard. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran C.1.12

akun-akun bank yang terdapat didalam intercreditor agreement dan pembayaran atas intercreditor debt

C.1.13 Does the company have a separate corporate responsibility (CR) report/section or sustainability report/section Apakah perusahaan memiliki bagian / Laporan terpisah terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) maupun laporan keberlanjutan Lampiran C.1.7

OECD Principle V (A): Ada, dilaporkan menjadi satu kesatuan Disclosure should include, dengan laporan tahunan but not be limited to, material information on: (7) Issues regarding employees and other stakeholders. Companies are encouraged to provide information on key issues relevant to employees and other stakeholders that may materially affect the longterm sustainability of the company.

PT Bumi Resources sudah menyampaikan kegiatan tanggung jawab social perusahaan terkait tanggung jawab social perusahaan maupun laporan keberlanjutan.

Lampiran C.1.8

Lampiran C.1.9

Lampiran C.1.10

Lampiran C.1.11

Lampiran C.1.12

PART C: Role of Stakeholders Where stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights. C.2

C.2. 1

Bila kepentingan stakeholder yang dilindungi oleh hukum, para pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka. Does the company provide details via the company's website or Annual Report which stakeholders (e.g. customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights? Apakah perusahaan menyediakan kontak melalui website atau laporan tahunan dimana stakeholder (pelanggan, pemasok, masyarakat umum dll) dapat menggunakan untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan/atau keluhan kaitannya dengan kemungkinan pelanggaran atas hak-hak mereka?

Guiding Reference

OECD Principle IV (B): Where stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights. The governance framework and processes should be transparent and not impede the ability of stakeholders to communicate and to obtain redress for the violation of rights.

Kondisi Di BUMI Resources

Ya, dalam website dan laporan tahunan perusahaan menyediakan kontak Bakrie Tower 12th Fl Rasuna Epicentrum Complex Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta 12940 - Indonesia Tel. +62 21 5794 2080 Fax. +62 21 5794 2070

Keterangan

Dalam website dapat dilihat di: http://www.bumiresources.com /index.php? option=com_ &task=view&_id=1& Itemid=11 (lihat lampiran c.2.1) Dalam laporan tahunan dapat dilihat di halaman 168 (lihat lampiran c.2.1)

Lampiran c.2.1 Website

Laporan Tahunan 2012

Performance-enhancing mechanisms for employee participation should be permitted to develop. C.3

Guiding Reference

Meningkatkan kinerja mekanisme partisipasi karyawan harus diijinkan untuk berkembang. C.3.1 Does the company explicitly OECD Principle IV (C): disclose the health, safety, and Performance-enhancing mechanisms for welfare policy for its employees? employee participation should be permitted to develop. In the context of Apakah perusahaan secara corporate governance, performance eksplisit mengungkapkan enhancing mechanisms for participation kebijakan kesehatan, keselamatan may benefit companies directly as well as dan kesejahteraan bagi indirectly through the readiness by karyawannya? employees to invest in firm specific skills. Firm specific skills are those skills/competencies that are related to production technology and/or organizational aspects that are unique to a firm. Examples of mechanisms for employee participation include: employee representation on boards; and governance processes such as works councils that consider employee viewpoints in certain

Kondisi Di BUMI Resources

Ya, dalam laporan tahunan perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan bagi karyawannya. Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan Lingkungan Kerja (“K3”) Bumi Resources berkomitmen untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan dan keamanan dalam lingkungan operasional serta pengamanan terhadap sumber daya, proses, dan alat produksi dan lingkungan kerja.

Keterangan

Dalam Laporan Tahunan dapat dilihat di hal 54-56 : Program K3 tahun 2012 (lihat lampiran c.3.1)

C.3.2 Does the company publish data key decisions. With respect to relating to health, safety and performance enhancing mechanisms, welfare of its employees? employee stock ownership plans or other profit sharing mechanisms are to be found Apakah perusahaan menerbitkan in many countries. catatan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan?

Ya, dalam laporan tahunan perusahaan menerbitkan catatan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan.

Dalam Laporan Tahunan dapat dilihat di hal 64-66 : Kinerja Keselamatan tahun 2012 (lihat lampiran c.3.2)

Lampiran c.3.1

Lampiran c.3.2

PART . C – ROLE OF STAKEHOLDERS Performance-enhancing mechanisms for C.3 employee participation Guiding References should be permitted to develop C.3.3 Does the company have OECD Principle IV (C): training and development Performance-enhancing programmes for its mechanisms for employee employees? participation should be permitted to develop. In the context of corporate governance, performance enhancing mechanisms for participation may benefit companies directly as well as indirectly through the readiness by employees to invest in firm specific skills. C.3.4 Does the company publish data on training and development programmes for its employees? C.3.5 Does the company have a reward/compensation policy that s for the performance of the company beyond shortterm financial measures?

Kondisi di PT Bumi Resources, Tbk

Keterangan

Dalam laporan tahunan (annual report) Detail training yang diadakan oleh PT Bumi Resources tahun 2012 halaman PT Bumi terlampir (LAMPIRAN 44, terdapat informasi bahwa Human I) – Halaman 44 Resources (HR) PT Bumi telah melakukan serangkaian training / pelatihan bagi para stafnya. Untuk pertumbuhan individu dan kebutuhan perusahaan, PT Bumi menyelenggarakan program pelatihan bagi stafnya. Pada tahun 2012, jumlah jam training/pelatihan yag disediakan oleh PT Bumi adalah sebanyak 5.085 jam dengan peserta training sebanyak 158 orang. Dalam laporan tahunan (annual report) Detail training yang diadakan oleh PT Bumi Resources tahun 2012 Hal 42, PT Bumi terlampir (LAMPIRAN dipaparkan rincian jenis tranining yang I) diberikan perusahaan kepada stafnya.

Firm specific skills are those skills/competencies that are related to production technology and/or organizational aspects that are unique to a Dalam laporan tahunan PT Bumi firm. Resources tahun 2012, terdapat informasi bahwa perusahaan memberikan berbagai Examples of mechanisms bentuk paket remunerasi kepada para for employee participation karyawannya seperti gaji yang include: employee kompetitif, tunjangan kesehatan,

Jenis remunerasi yang diberikan terlampir pada halaman 42 laporan tahunan. (LAMPIRAN II) Jumlah Gaji yang dibayarkan terlihat pada laporan keuangan

representation on boards; and governance processes such as works councils that consider employee viewpoints in certain key decisions. With respect to performance enhancing mechanisms, employee stock ownership plans or other profit sharing mechanisms are to be found in many countries

tunjangan pensiun, bonus kinerja dan tunjangan lainnya bagi karyawan dan bantuan pendidikan bagi anak-anak karyawan, termasuk hibah pendidikan dan penghargaan prestasi siswa. Dalam laporan tahunan tidak ditemukan jumlah remunerasi yang diberikan, hanya terdapat informasi mengenai jenis remunerasi yang diberikan kepada para karyawan. Jumlah beban gaji yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para karyawannya terdapat pada laporan keuangan konsolidasi tahun 2012, yaitu sebesar USD 28.098.652.

konsolidasi PT Bumi Resources Tbk dan Entitas Anak (Catatan Laporan Keuangan no. 42 halaman 136) – (LAMPIRAN III)

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

PART . C – ROLE OF STAKEHOLDERS Stakeholders including individual employee and their representative bodies, should be able to freely communicate their C.4 concerns about illegal or unethical practices to the board and their rights should not be compromised for doing this C.4.1 Does the company have procedures for complaints by employees concerning illegal (including corruption) and unethical behavior?

Guiding References

OECD Principle IV (E):

Kondisi di PT Bumi Resources, Tbk

Perusahaan memiliki sistem Whistle Blowing yang disebut dengan Speak Up System yang telah berjalan sejak tahun 2006 dan telah diperbaharui dengan memorandum terbaru yang disetujui pada 28 Februari 2008.

Stakeholders, including individual employees and their representative bodies, should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board Speak Up System adalah prosedur yang and their rights should not be berlaku bagi seluruh karyawan, compromised for doing this. manajemen, Direktur, Dewan Komisaris dan pihak terkait PT BUMI dan anak perusahaan untuk melaporkan adanya pelanggaran Pedoman Perilaku. Seorang dapat melapor melalui Speak Up System dengan cara: a. Menelpon atau mengirimkan SMS ke nomor 081818 BUMI (0818182864).

Keterangan

Formulir Speak Up System terlampir (LAMPIRAN IV) Laporan tahunan (Halaman 111) PT Bumi Resources Tbk tahun 2012. (LAMPIRAN V)

b. Melengkapi formulir dari tiap unit usaha dan mengirimkan melalui fax ke nomor 081818 BUMI (0818182864) atau PO BOX 2864 (BUMI) JKTM 12700. c. Mengirimkan email ke alamat berikut: [email protected] d. Melengkapi dan mengirimkan Formulir Speak Up System yang dapat diperoleh melalui situs www.bumiresources.com C.4.2 Does the company have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals illegal/unethical behavior from retaliation?

OECD Principle IV (E):

Dalam laporan keuangan tahunan, BUMI berkomitmen melindungi setiap karyawan Stakeholders, including yang secara jujur melaporkan adanya individual employees and their pelanggaran. representative bodies, should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board and their rights should not be compromised for doing this.

Laporan tahunan (Halaman 111) PT Bumi Resources Tbk tahun 2012. (LAMPIRAN V)

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN V

LAMPIRAN V (Lanjutan)

Kesimpulan Penilaian Bagia n

Nilai

C.1.1 C.1.2 C.1.3 C.1.4 C.1.5 C.1.6 C.1.7 C.1.8 C.1.9 C.1.10 C.1.11 C.1.12 C.1.13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

C.2.1

1

C.3.1 C.3.2 C.3.3 C.3.4 C.3.5

1 1 1 1 1

C.4.1 C.4.2

1 1

TOTA L

21

Maka penilaian atas Part C – Role of Stakeholders adalah: (21/21) x 10% = 10% Untuk scorecard part C, PT. Bumi Resources Tbk. mendapatkan nilai yang sempurna.

PENILAIAN ASEAN CG SCORECARD ATAS PT. BUMI RESOURCES TBK. BERDASARKAN ANALISA DARI KELOMPOK KELAS F-12/1S A A.1 A.1.1 A.2 A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.3

A.3.1 A.3.2 A.3.3 A.3.4 A.3.5 A.3.6 A.3.7 A.3.8 A.3.9 A.3.10 A.3.11 A.3.12 A.3.13 A.3.14 A.3.15 A.3.16 A.3.17 A.3.18 A.3.19 A.4

Equitable Treatment of Shareholders Hak Dasar Pegang Saham Does the company pay (interim and final/annual dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by annual general meeting (AGM) for final dividends? Right to participate in decisions concerning fundamental corporate changes Do Shareholders have the right to participate in : Amendments to the company’s constitution? The authorization of additional shares The transfer of all or substantially all assets, which in affect results in the sale of the company? Right to participate effectively in and vote in general shareholder meetings and should be informed of the rules, including voting procedures that govern general shareholder meetings. Right to participate effectively in and vote in general shareholder meetings and should be informed of the rules, including voting procedures that govern general shareholder meetings. Does the company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for board of directors /commissioners? Does the company allow shareholders to elect directors/commissioners individually? Does the company disclose the voting and vote tabulation procedures used , declaring both before the meeting proceeds? Do the minutes of the most recent AGM record that there was an opportunity allowing for shareholders to ask questions or raise issues? Do the minutes of the most recent AGM record questions and answers? Did the disclosure of the outcome of the most recent AGM include resolution(s)? Did the disclosure of the outcome of the most recent AGM include resolution(s)? Did the company disclose the list of board who attended the most recent AGM? Did the chairman of the board of directors /commissioners attend the most recent AGM? Did the CEO/Managing Director/President attend the most recent AGM? Did the chairman of the Audit Committee attend the most recent AGM? Did the company organise their most recent AGM in an easy to reach location? Does the company allow for voting in absentia? Did the company vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent AGM? Does the company disclose that it has appointed an independent party (scrutineers/inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM? Does the company make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM for all resolutions? Do companies provide at least 21 days notice for all resolutions? Does the company provide the rationale and explanation for each agenda item which require shareholders’ approval in the notice of AGM/circulars and/or the accompanying statement? Markets for corporate control should be allowed to function in an efficient and transparent manner.

Weightage

1

1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0

A.4.1 A.5 A.5.1 A.5.2

B B.1.1 B.1.2 B.2.1 B.2.2 B.2.3 B.2.4 B.2.5 B.2.6 B.2.7 B.3.1 B.3.2 B.4.1 B.4.2

B.4.3

In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers, does the board of directors/commissioners of the offeree company appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price? Pelaksanaan hak kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor institusi, harus difasilitasi. Does the company publicly disclose policies to encourage shareholders including institutional shareholders to attend the AGM? Is the share ownership by institutional investors, other than controlling shareholders, greater than 5%? Total Nilai Share and voting Rights Do the company's ordinary or common shares have one vote for one share? Where the company has more than one class of shares, does the company publish the voting rights attached to each class of shares (e.g. through the company website / reports/ the stock exchange/ the regulator's website)? Does each resolution in the most recent AGM deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution? Are the company's notice of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version? Are the profiles of directors/commissioners (at least age, qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/re-election included ? Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified? Has an explanation of the dividend policy been provided? Is the amount payable for final dividends disclosed? Documents required to be proxy/ Were the proxy documents made easily available? Does the company have policies and/or rules prohibiting directors/commissioners and employees to benefit from knowledge which is not generally available to the market? Are the directors and commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days Are the directors and commissioners required to disclose their interest in transactions and any other conflicts of interest? Does the company have a policy requiring a committee of independent directors / commissioners to review material / significant RPTs to determine whether they are in the best interests of the company and shareholders? Does the company have a policy requiring board (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?

Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates? B.5 Protecting minority shareholders from abusive actions . Were there any RPTs that can be classified as financial assistance to entities other than B.5.1 wholly-owned subsidiary companies? Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they B.5.2 are fair and at arms' length? Total Nilai B.4.4

C C.1

Role of Stakeholders The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are to be respected. Does the company disclose a policy that :

0

0 0 9 Weightage 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1

0

0 0 1 0 8

Weightage

C.1.1 C.1.2 C.1.3 C.1.4 C.1.5 C.1.6

C.1.7 C.1.8 C.1.9 C.1.10 C.1.11 C.1.12 C.1.13 C.2

Menetapkan keberadaan dan cakupan upaya sistematis perusahaan untuk mengatasi kesehatan pelanggan, keselamatan (termasuk keamanan), dan kesejahteraan di seluruh siklus hidup produk dan / atau jasa? Menjelaskan praktek seleksi pemasok / kontraktor? Menjelaskan upaya sistematis perusahaan untuk memastikan bahwa rantai nilainya ramah lingkungan atau konsisten dengan program pengembangan berkelanjutan perusahaan? menguraikan upaya sistematis perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat di mana perusahaan beroperasi? Arahan Perusahaan tentang program dan prosedur anti korupsi? Menjelaskan bagaimana hak kreditur telah dilindungi Does the company disclose the activities that it has undertaken to implement the above mentioned policies Kesehatan dan keselamatan Karyawan Seleksi dan kriteria pemasok/kontraktor Rantai nilai yang ramah lingkungan Interaksi dengan komunitas/masyarakat Prosedur dan program anti korupsi Hak kreditur Apakah perusahaan memiliki bagian / Laporan terpisah terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) maupun laporan keberlanjutan Bila kepentingan stakeholder yang dilindungi oleh hukum, para pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.

Apakah perusahaan menyediakan kontak melalui website atau laporan tahunan dimana stakeholder (pelanggan, pemasok, masyarakat umum dll) dapat menggunakan untuk C.2.1 menyuarakan keprihatinan mereka dan/atau keluhan kaitannya dengan kemungkinan pelanggaran atas hak-hak mereka? Meningkatkan kinerja mekanisme partisipasi karyawan harus diijinkan untuk C.3 berkembang. Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan kesehatan, keselamatan C.3.1 dan kesejahteraan bagi karyawannya? Apakah perusahaan menerbitkan catatan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan C.3.2 karyawan? C.3.3 Does the company have training and development programmes for its employees? Does the company publish data on training and development programmes for its C.3.4 employees? Does the company have a reward/compensation policy that s for the C.3.5 performance of the company beyond short-term financial measures? Stakeholders including individual employee and their representative bodies, C.4 should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board and their rights should not be compromised for doing this Does the company have procedures for complaints by employees concerning illegal C.4.1 (including corruption) and unethical behavior? Does the company have a policy or procedures to protect an employee/person who C.4.2 reveals illegal/unethical behavior from retaliation? Total Nilai D D.1 D.1.1 D.1.2

Pengungkapan dan Transparansi Transparansi struktur kepemilikan Apakah informasi mengenai kepemilikan saham mengungkapkan identitas dari pemilik menguntungkan, pemegang saham 5% atau lebih? Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari pemegang saham utama dan / atau substansial?

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1

1 1 21 Weightage 1 0

D.1.3 D.1.4 D.1.5 D.2. D.2.1 D.2.2 D.2.3 D.2.4 D.2.5 D.2.6 D.2.7 D.2.8 D.2.9 D.2.10 D.2.11 D.2.12 D.3 D.3.1 D.3.2 D.3.3 D.4 D.4.1 D.5 D.5.1 D.5.2 D.5.3 D.6 D.6.1 D.6.2 D.6.3 D.6.4 D.7 D.7.1 D.7.2 D.7.3 D.7.4 D.8

Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari para direktur (komisaris)? Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari senior manajemen? Apakah perusahaan mengungkapkan secara detail mengenai induk perusahaan, anak perusahaan, asosiasi, t venture dan special purpose enterprises/vechicle (SPEs) / (SPVs) Kualitas Laporan tahunan Resiko kunci Objektifitas perusahaan Indikator kinerja keuangan perusahaan Indikator kinerja non-keuangan perusahaan Kebijakan pembagian deviden Rincian kebijakan whistle-blowing Biografi detil dari direksi/komisaris (paling tidak usia, kualifikasi, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman yang relevan, dan jabatan direktur lain di perusahaan terdaftar lainnya). Pelatihan dan/atau program pendidikan berkelanjutan yang diikuti direktur/ komisaris Jumlah pertemuan yang dilakukan direksi/ komisaris selama tahun periode berjalan. Rincian kehadiran masing-masing direksi/ komisaris sehubungan pertemuan yang diadakan. Rincian remunerasi CEO dan masing-masing anggota dewan direksi/komisaris. Apakah laporan tahunan memuat pernyataan yang menyatakan kepatuhan perusahaan dengan aturan tata kelola perusahaan dan jika terdapat ketidakpatuhan, identifikasi dan jelaskan alasan untuk setiap masalah tersebut? Pengungkapan related party transactions (RPT) Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan yang meliputi peninjauan dan persetujuan atas RPT yang material/signifikan? Apakah perusahaan mengungkapkan nama pihak terkait dan hubungannya untuk setiap RPT yang material/signifikan? Apakah perusahaan mengungkapkan sifat dan nilai untuk masing-masing RPT yang material/signifikan Kepemilikan Saham Komisaris dan Direksi dalam Perusahaan Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh pihak dalam? Auditor Eksternal dan Laporan Audit Apakah terdapat pengungkapan fee auditor? Apakah biaya non-audit diungkap? Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit? Apakah perusahaan menggunakan metode tersebut untuk komunikasi? Laporan Per Kuartal Website perusahaan Analyst's Breifing Media Briefings/konferensi pers Ketepatan waktu terbitnya laporan keuangan/tahunan Apakah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit terbit dalam 120 hari dari tanggal tutup buku? Apakah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit terbit dalam 90 hari dari tanggal tutup buku? Apakah laporan keuangan/tahunan yang telah diaudit terbit dalam 60 hari dari tanggal tutup buku? Apakah kebenaran dan kewajaran dari gambaran laporan kauangan dikukuhkan oleh dewan direksi/komisaris dan/atau pejabat yang relevan di perusahaan? Website Perusahaan Apakah memiliki website yang mengungkapkan informasi terkini sebagai berikut

0 0 1

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1

1 1 1

0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1

D.8.1 D.8.2 D.8.3 D.8.4 D.8.5 D.8.6 D.8.7

Operasi Bisnis Laporan Keuangan (current and prior years) Materi yang disediakan dalam pengarahan kepada analis dan media Struktur pemegang saham Struktur group perusahaan Laporan keuangan yang bisa di unduh Pemberitahuan RUPS dan/atau RUPSLB Konstitusi perusahaan (perusahaan secara hukum, memorandum dan artikel dari D.8.8 asosiasi D.8.9 Semua informasi diatas (D.8.1 sampai D.8.8) tersedia dalam bahasa inggris D.9 Hubungan Investor Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya nomor telepon, fax, dan D.9.1 email) dari pejabat yang bertanggung jawab untuk hubungan investor? Total Nilai E E.1 E.1.1 E.1.2 E.1.3 E.2 E.2.1 E.2.2 E.2.3 E.2.4 E.3 E.3.1 E.4 E.4.1 E.4.2 E.4.3 E.4.4 E.4.5 E.4.6 E.4.7 E.4.8 E.5 E.5.1 E.5.2 E.6 E.6.1 E.6.2

Responsibilities of the Board Clearly defined board responsibilities and corporate governance policy. Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly stated? Are the types of decisions requiring board of directors/commissioners' approval disclosed? Does the company disclose its corporate governance policy / board charter? Code of ethics or conduct Does the company have a code of ethics or conduct? Are the details of the code of ethics or conduct disclosed? Does the company disclose that all directors/commissioners, senior management and employees are required to comply with the code? Does the company disclose how it implements and monitors compliance with the code of ethics or conduct? Corporate Vision/Mission Does the board of directors/commissioners periodically review and approve the vision and mission and has done so at least once during the last five years? Board Structure & Composition Does the board of directors/ commissioners comprise at least five and no more than 12 ? (i.e., between 5 - 12 ) Do independent, non-executive directors/commissioners number at least three and make up more than 50% of the board of directors/commissioners? Does the company provide a definition of independence in its Annual Report? Are the independent directors/commissioners independent of management and major/ substantial shareholders? Does the company have a term limit of nine years or less for its independent directors/commissioners? Has the company set a limit of five board seats in publicly-listed companies that an individual director/commissioner may hold simultaneously? Does the company have any independent directors/commissioners who serve on more than five boards of publicly-listed companies? Does the company have any executive directors who serve on more than two boards of listed companies outside of the group? Skills and Competencies Does at least one non-executive director/commissioner have prior working experience in the major industry the company is operating in? Does the company disclose a board of directors/commissioners diversity policy? Board chairman Do different persons assume the roles of chairman and CEO? Is the chairman a non-executive director/commissioner?

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 31 Weightage 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 0 0 0

1 0 1 1

E.6.3 E.6.4 E.6.5 E.7 E.7.1 E.7.2 E.7.3 E.7.4 E.7.5 E.8 E.8.1 E.9 E.9.1 E.10 E.10.1 E.10.2 E.10.3 E.11 E.11.1 E.11.2 E.11.3 E.11.4 E.11.5 E.11.6 E.11.7 E.12 E.12.1 E.12.2 E.12.3 E.13 E.13.1 E.13.2 E.14 E.14.1 E.14.2 E.14.3 E.15

Is the chairman an independent director/commissioner? Is the chairman the current or immediate past CEO? Are the role and responsibilities of the chairman disclosed? Board meetings and attendance Does the Annual Report disclose that board of directors/commissioners meetings are scheduled before or at the beginning of the year? Does the board of directors/commissioners meet at least six times per year? Have all directors/commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year? Does the company disclose that there is a minimum quorum of at least 2/3 for board of directors/commissioners meetings? Does the company disclose that the non-executive directors/commissioners of the company have met separately at least once during the year without any executives present? Orientation programme for new directors Does the company disclose details of its orientation programme for new directors/commissioners? Director training Does the company disclose that it provides ongoing or continuous professional education to its directors/commissioners? Access to information Does the company disclose that board papers for board of directors/commissioners meetings are provided to the board at least five business days in advance of the meeting? Does the company disclose the role and function of the company secretary? Does the company disclose the qualifications and experience of the company secretary? Nominating Committee Does the company have a Nominating Committee (NC)? Does the Nominating Committee comprise of a majority of independent directors/commissioners? Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/commissioner? Does the company disclose the of reference/governance structure/charter of the Nominating Committee? Does the Annual Report disclose the number of Nominating Committee meetings held? Did the Nominating Committee meet at least twice during the year? Is the attendance of at Nominating Committee meetings disclosed? Board Appointments and Re-Election Does the company disclose the criteria used in selecting new directors/commissioners? Does the company disclose the process followed in appointing new directors/commissioners? Are all the directors/commissioners subject to re-election at least once every three years? CEO/Executive Management Appointments and Performance Does the company disclose how the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President and key management? Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President? Board Appraisal Is an annual performance assessment conducted of the board of directors/commissioners? Does the company disclose the process followed in conducting the board assessment? Does the company disclose the criteria used in the board assessment? Director Appraisal

0 0 0 0 0 0 1 0

0

0

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1

1 1

1 0 1

E.15.1 E.15.2 E.15.3 E.16 E.16.1 E.17 E.17.1 E.17.2 E.17.3 E.17.4 E.17.5 E.17.6 E.17.7 E.18 E.18.1 E.18.2 E.18.3 E.18.4 E.19 E.19.1 E.19.2 E.19.3 E.19.4 E.19.5 E.19.6 E.19.7 E.19.8 E.19.9 E.20 E.20.1 E.20.2 E.20.3 E.21 E.21.1 E.21.2 E.21.3

Is an annual performance assessment conducted of individual director/commissioner? Does the company disclose the process followed in conducting the director/commissioner assessment? Does the company disclose the criteria used in the director/commissioner assessment? Committee Appraisal Is an annual performance assessment conducted of the board of directors/commissioners committees? Remuneration Committee/ Compensation Committee Does the company have a Remuneration Committee? Does the company disclose the process followed in conducting the director/commissioner assessment? Is the chairman of the Remuneration Committee an independent director/commissioner? Does the company disclose the of reference/ governance structure/ charter of the Remuneration Committee? Does the Annual Report disclose the number of Remuneration Committee meetings held? Did the Remuneration Committee meet at least twice during the year? Is the attendance of at Remuneration Committee meetings disclosed? Remuneration Matters Does the company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy (i.e. the use of short term and long term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO? Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners? Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives? Do independent directors/commissioners receive options, performance shares or bonuses? Audit Committee Does the company have an Audit Committee? Does the Audit Committee comprise entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners? Is the chairman of the Audit Committee an independent director/commissioner? Does the company disclose the of reference/governance structure/charter of the Audit Committee? Does the Annual Report disclose the profile or qualifications of the Audit Committee ? Does at least one of the independent directors/commissioners of the committee have ing expertise (ing qualification or experience)? Does the Annual Report disclose the number of Audit Committee meetings held? Did the Audit Committee meet at least four times during the year? Is the attendance of at Audit Committee meetings disclosed? Internal Audit Does the company have a separate internal audit function? Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed? Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee? Risk Oversight Does the company disclose the internal control procedures/risk management systems it has in place? Does the Annual Report disclose that the board of directors/commissioners has conducted a review of the company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems? Does the company disclose how key risks are managed?

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

1 1 1

TOTAL NILAI

56

Penilaian: Bagian

A B C D E

Aspek Right of Shareholders Equitable Treatment Role of Stakeholder Disclosure and Transparency Responsibilities of the Board

Jumlah

Total Pertanyaan

Persentas e

9

26

10%

3%

8

17

15%

7%

21

21

10%

10%

31

42

25%

18%

56

79

40% 100%

28% 67%

Nilai

KESIMPULAN 1. 2.

Mengacu pada Asean CG Scorecard Principle C, dapat disimpulkan bahwa PT Bumi Resources Tbk telah menerapkan tata kelola yang sangat baik terkait Role of Stakeholdersnya. Berdasarkan keseluruhan penilaian aspek pada Asean CG Scorecard mulai dari aspek Right of Shareholders, Equitable Treatment, Role of Stakeholders, Disclosure and Transparency, dan Resposibilities of The Board diperoleh hasil 67% sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian: Bagian

A B C D E

3.

Aspek Right of Shareholders Equitable Treatment Role of Stakeholder Disclosure and Transparency Responsibilities of the Board

Jumlah

Total Pertanyaan

Persentas e

9

26

10%

3%

8

17

15%

7%

21

21

10%

10%

31

42

25%

18%

56

79

40% 100%

28% 67%

Nilai

Berdasarkan angka no.2 aspek yang perlu diperbaiki adalah aspek Right of Shareholders dan Equitable Treatment.

DAFTAR PUSTAKA 1. OECD Principles of Corporate Governance, 2004 2. ACMF, ASEAN Corporate Governance Scorecard 3. ROSC, Report on the observance of Standards and Codes, Corporate Country Assessment, Indonesia, 2010 4. Berbagai artikel yang diambil dari media online 5. Laporan Tahunan, PT Bumi Resources Tbk, 2012