Pengantar Ilmu istrasi Negara 366g66

|







! "# $ # " %& ' %& !

(# )

& *&

&+& & , & %+ ,

+ + &+& & + # + $ +

&% + &+ + &

! - +, + &# &

& + # % & + # & , / # & + & %+ , # &

. & & #+ +& , && # &+& & , & %+ , !

istrasi O OO OO OO O

OO O OO OOO OO O O O OO @ @ @ @

˜ 1. Adanya suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan. 2. Adanya kerjasama sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. 3. Adanya kerjasama yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

ï







ï







&

%

%



|(0

(( # 01-2

& Vyafi·ie (1999:18) ´sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka milikiµ

H. George Frederickson (1997;46) ´ konsep publik memiliki lima persepektifµ 1. Publik sbg kelompok kepentingan yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat. 2. Publik sbg memilih yg rasional yaitu masyarakat terdiri dari individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri 3. Publik sbg kepentingan masyarakat yaitu kepenti ngan publik diwakili oleh ´suaraµ 4. Publik sbg konsumen (bukan individu), namun jmlh yg cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi 5. Publik sbg warga negara karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dlm seluruh proses penyelenggaraan pemerintah dipandang sebagai suatu hal yang penting

& ºhandler & Plano ´proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasi untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publikµ

Dimock & louis W. Koeing ´istrasi publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksankan kekuasaan politiknyaµ

Dwight Waldo ´istrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusiamanusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahµ

David H. Rosenbloom ´istrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keiinginan pemerintah dibidang legislatif, eksekutif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara menyeluruhµ.

+*+ + 3 /4456784 5! /! 7! 9! :! ;!

+& ,

"$ +

| & | # #& &+ & &+
=! . & 54! ( 55! |

5/! + , + 57! - 59! . &



/4496;8 5! + & & + & &+& /! & &

&+& # & + 7! + & & , & + $ + + & 9! & &

+&& +& , !

( William L. Marrow 1. Teori Deskriptif · menggambarkan apa yang nyata dalam organisasi. 2. Teori Persepektif · teori yang menekankan untuk melakukan pembaharuan, melakukan koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan. 3. Teori Normatif · teori yang mempersoalkan peranan birokrasi 4. Teori Asumtif · teori yang memusatkan perhatiaannya pada usahausaha untuk memperbaiki praktek istrasi. 5. Teori Instrumental · teori yang bermaksud untuk melakukan konseptual mengenai cara-cara untuk memperbaiki tehnik-tehnik manajemen.

Vtephen P. Robbins 1. 2. 3. 4.

Teori hubungan manusia Teori pengambilan keputusan Teori prilaku Teori sistem

& Gray

· menjelaskan peran istrasi publik dalam masyarakat :

1. Menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara adil. 2. Melindungi hak-hak masyarakat atas pemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri merka sendiri dlm bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan bagi masyarakat usia lanjut. 3. Melestarikan nilai tradisi masyarakat yg sangat bervariasi dari generasi ke generasi berikutnya.

Keban ´peran istrasi publik dapat diamati secara jelas dari dinamika pengaturan dan perubahan jenis departemen, penempatan mentri dan semua jajaran dalam jabatannya«.. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabatµ

. &+ Nicholas Hendry 1. Organisasi Publik · berkenaan dengan model organisasi dan prilaku organisasi 2. Manajemen Publik · berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas. 3. Implementasi · menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, istrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Dimock & Dimok 1. 2. 3. 4.

Apa yang dilakukan pemerintah Bagaimana pemerintah mengatur Bagaimana mewujudkan kerjasama Bagaimana pemerintah tetap bertanggung

, # & & 1. Tahap Vurvive (1886-1930) Pada tahap ini istrasi tetap survive dan diakui sebagai suatu ilmu yaitu Ilmu istrasi Publik

2. Tahap Konsolidasi dan Penyempurnaan (1930-1945) Pada tahap ini prinsif-prinsif, dalil-dalil disempurnakan sehingga kebenarannya dapat diuji, sampai pada penentuan gelar kesarjanaannya.

3. Tahap Human Relations (1945²1959) Prinsif dan dalil ² dalil yang sudah diuji kebenarnnya dikembangkan oleh organisasi.

4. Tahap Behaviouralisme (1959²sekarang) Pda tahap ini peran manusia begitu penting, dan hak ² hak manusia mengenai ilmu sangat dihormati

& Reiventing Government (Osborne dan Plastrik ) 1. 2. 3. 4. 5.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan Pemerintah sebagai milik masyarakat Pemerintah sebagai institusi yang hidup dalam kompetisi Pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai misi Pemerintah sebagai sebuah pabrik yang berorientasi kepada hasil dan strategi biaya 6. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat 7. Pemerintah sebagai badan usaha 8. Pemerintah sebagai yang memiliki daya antisipati, harus mencegah dari pada menanggulangi. 9. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan 10.Pemerintah sebagai pihak yang berorientasi kepada pasar, harus mendongkrak perubahan lewat penguasaannya terhadap mekanisme pasar

| ,& | ,&

| ,&

| ,&

& + + # & + +*+ +

&+

+ #&

&

*

+ + & !

+& #+ &+ &+

&!

& + # +&

&

| ,& & 1. William N. Dunn (1994) Vuatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau penjabat pemerintah pada bidang-bidang yg menyangkut tugas pemerintahan.

2. Thomas R. Dye (1981) Apapun yang dilakukan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

3. ºhaizi Nasucha (2004) Kewenangan pemerintah dalam perbuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkap peraturan hukum.

+ & &

5! | ,& + & # + # + & * &

+ #! /! | ,& + & # &+ &+ + &! 7! | ,& + & # & + # & & & & & & # + # &+

+ & - 5! | ,& + & & & & & & & &

/! | ,& + & & & & & & & & & + &+ + &

1 &*1 & | ,&

4 + & & & && && & &

&+ & ! && & & #+

,#& &



| ,& &

5==9

>

5! + & ,&

/! + & ,&

7! -+ & ,&

9! & ,&

5! 3 # /! 3 & ,&

7!

& ,& ! 9! -+ & ,&

:! & ,&

5! /! 7! 9!

)! 5! /! 7! 9! :!

& ,&

# & ,&

-+ | ,&

& ,&

3 & ,&

+ & ,&

-+ & ,&

& ,&

- | ,&

5! & | ,&

/! | ,& 6 ! # # ,$

& ,&

& +

& ! ! | + # & ,& # &

& & & # + ! + & # & + & + &+! ! | & ,& *& ,& # # + , & & ! ! | ,& & # + + & + & + & # & ! ! | ,& + + && # & , & ,& # + & ! 7! | | ,& 6 ! # + ! # ! # & &

1 & 1. J.B. Kristiadi Merupakan struktur organisasi di sektor pemerintah, yang memiliki ruang lingkup tugas-tugas sangat luas serta memerlukan organisasi besar dengan sumber daya manusia yang besar pula jumlahnya.

2. G. Kartasapoetra Pelaksanaan pemerintah secara organisatoris yang harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dan secara sepenuhnya pada pelaksanaan pemerintah melalui instansi-instansi atau kantor2

3. Priyo Budi Vantoso Keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah departemen dan lembaga-lembaga non-departemen, baik pusat mapun daerah.

Birokrasi merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah

( 1 & " & & & 5! /! 7! 9!

" % *% &

& ! , , & ! | +

+ :! +

5! + & , + /! + 7! & &$

9! +

:! & ;!



5! + & , & # & & + & ,! /! 1 & # & , # & ,! 7! > *, & # , # + & &+ & , ! 9! +$ +& , & # + + & &+ , & #& + + !

( 1 & Budi Vetiyono 1. Teori Rasional istrative Model menyatakan birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang berdasarkan pada sistim peraturan yang rasional dan tidak berdasarkan pada patnerisme dan kharisma. 2. Teori Power Blok Model teori yang berdasarkan pada pemikiran bahwa birokrasi merupakan alat penghalang (blok) rakyat dalam melaksanakan kekuasaan. 3. Teori Buereaucrati Oversupply Model teori yang berbasis pada pemikiran ideologi liberalisme. 4. Teori New Public Vervice merupakan bentuk anti-tesis (penentangan) terhadap pemikiran bahwa peranan birokrasi hendaknya diserahkan kepada mekanisme pasar.

1 & . ) 1. Pemerintah Berperan sebagai katalisator, yang tidak melaksanakan sendiri pembangunan cukup mengedalikan sumber-sumber yang ada di masyarakat 2. Pemerintah harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian pelayanan. 3. Pemerintah harus menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan. 4. Pemerintah harus melakukan aktivitas yang menekankan kepada pencapaian apa yang merupakan misinya daripada menekankan peraturan-peraturan. 5. Pemerintah harus berorientasi kepada kinerja yang baik 6. Pemerintah harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan birokrat. 7. Pemerintah harus memiliki yang kompeten dalam perekonomian. 8. Pemerintah antisipatif. 9. Diperlukan desentralisasi pemerintah yang berorientasi hirarki menjadi partisipatif dgn pengembangan kerjasama tim 10. Pemerintah harus memperhatikan kekuatan pasar

1 # 1 % %

· 1 &

1. Vtrategi inti yaitu menata kembali secara jelas mengenai tujuan, peran dan arah organisasi. 2. Vtrategi konsekuensi yaitu strategi yang mendorong persaingan sehat guna meningkatkan motivasi dan kinerja melalui penerapan reward and punishment. 3. Vtrategi pelanggan yaitu memusatkan perhatian untuk bertanggung jawab terhadap pelanggan. 4. Vtrategi kendali yaitu merubah lokasi dan bentuk kendali dalam struktur organisasi 5. Vtrategi budaya yaitu merubah budaya kerja organisasi yang terdiri dari unsur-unsur kebiasaan, emosi dan psykologi sehingga pandangan masyarakat terhadap organisasi publik berubah.

V 1 & | & +& $$ ,$ , ,# + , * + # + +

? 5=87 : + & & 1. 2. 3.

4.

5.

Vtruktur Vederhana Birokrasi Mesin · biasanya digunakan spesialisasi, formalisasi dan sentralisasi tinggi tetapi lingkungan birorasi sederhana. Birokrasi Profesional · diberikan kekuasaan untuk menerapkan keterampilan dan keahliannya. Formaslisasi tetap ada tetapi tidak kaku. Adhokrasi ·digunakan apabila diffrensiansi horisontal tinggi, difrensiasi vertikalnya rendah, tingkat formalisasi rendah, kebutuhan akan fleksibelitas dan responsivitas tinggi, serta pengambilan keputusan yang bersifat desentralisasi. Missioner ·struktur ini pada dasarnya mempertimbangkan betul-betul karena tidak cukupnya atau kurangnya gambaran mengenai organisasi formal.

, & Definsi Manajemen Publik Manajemen instansi pemerintah Isu terpenting di mana yang akan datang 1. Privatisasi sebagai suatu alternatif bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik 2. Rasionalitas dan akuntabilitas 3. Perencanaan dan kontrol 4. Keuangan dan penganggaran 5. Produktifitas sumber daya manusia

,

1. Manajemen Normatif a. b. c. d. e. f. g. 2.

Planning Organizing Vtaffing Directing ºoordinating Reporting Budgeting

Manajemen Deskriptif a. Kegiatan personal b. Kegiatan interaktif c. Kegiatan istratif

3. Manajemen Vtratejik a. b. c. d. e. f. g.

Visi Misi Tujuan Vasaran Kebijakan Program kegiatan

4. Manajemen Publik 5. Manajemen Kinerja a. Tujuan stratejik b. Tujuan istratif c. Tujuan pengembangan

( |+ +

| |+ +

+

# &

1

+

+



+

B #? . /4496/79

+ , 2 +

& &

1 & + & & &+ %

+& , & + , 1 + + + # + +

&& #*#

2 , 2+ @

+ # &

1 & + & 1 + +

1 + , & + & 1 + 1 + # &# A

&& #*#

|+ +

1. James A.F. Vtoner Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok

2. Maxwell Kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh pengikut

3. L. Gibson Kepemimpinan adalah suatu usaha menggunakan suatu gaya mempengaruhi dan tidak memaksa untuk memotivasi individu dalam mencapai tujuan

4. Nawawi Kepemimpinan adalah kemampuan atau kecerdasan mendorong sejumlah orang (dua atau lebih) agar bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan terarah dan pada tujuan bersama

|@ @ @ @

@ @ @ @

@ @ @

|+ +

# ' %# /44; 1. Kemandirian, berhasrat untuk memajuhkan diri sendiri 2. Besar rasa ingin tahu dan cepat tertarik kepada manusia dan bendabenda 3. Multitrampil atau kepandaian yg beraneka ragam 4. Memiliki rasa humor, suka berkawan, antusiasme yang tinggi. 5. Perfeksionis, selalu ingin mendapatkan yang sempurna 6. Mudah menyesuaikan diri atau adaptasi yang tinggi 7. Vabar, tapi tidak berarti diam dan berhenti. 8. Waspada, peka, jujur, optimis, gigih, ulet dan realitis 9. Komunikatif, pandai berbicara atau berpidato 10. Berjiwa wiraswasta 11. Vehat jasmani, dinamis sanggup dan suka menerima tugas yang berat. 12. Tajam firasatnya, adil pertimbangannya 13. Berpengetahuan yg luas dan selalu berupaya menigkatkan pengetahuan. 14. Memiliki motivasi yang tinggi

2 + 1 & " 1

' . ($ 5==8 1. Pandangan tentang ambisi pribadi yang terkendali 2. Intelengensi 3. Kemampuan untuk mengutarakan diri (komunikasi), yaitu mampu berbicara dengan jelas sederhana dan mudah dipahami 4. Kemampuan menjadi pelayan bagi bawahannya 5. Jangan memberikan kekuasaan kepada orang yang terlalu banyak menginginkannya 6. Objektivitas yang tinggi 7. Veorang pemimpin yang tidak pernah mengambil penghargaan.

( + |+ +

a.

b.

c.

Tipe Kepemimpinan Otokrasi b. Menganggap organisasi sebagai milik pribadi c. Mengindentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi d. Menggangap bawahan sebagai alat semata-mata e. Tidak mau menerima kritikan, saran dan pendapat f. Tergantung kepada kepuasan formalnya g. Dalam tindakan penggerakkannya sering menggunakan Approach yang mengandung unsur paksaan. Tipe Kepemimpinan Demokratik a. Vemua keputusan dan kebijakan didasarkan pada hasil prosesi demokrasi. b. Pemimpin senang menerima kritikan, saran dan pendapat dari bawahan. c. Velalu berusaha melakukan kerjasama dengan bawahan d. Viap berkompetisi dengan bawahan Tipe Kepemimpinan karismatik a. Kekuatan energi yang sangat luar biasa b. Memiliki daya tarik yang tinggi c. Wibawa yang alami

d.

Tipe Kepemimpinan Laissez Faire Pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk bertindak tanpa diperintahkan. Vehingga tanggung jawab terdapat kepada bawahannya.

e.

Tipe Kepemimpinan Paternalistik a. Hubungannya famili dan atau ikatan primodial b. Adat istiadat yang sangat besar pengaruhnya terhadap berprilaku c. Hubungan pribadi yang masih menonjol.

( |+ +

1. 2. 3. 4.

Teori Vifat Teori Perilaku Teori Vituasional Kontingensi Teori Kepemimpinan Karismatik

& Definisi Pelayanan Publik 1. Agung Kurniawan Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan

2. Kepmen PAN No. 25 Tahun 2004 Pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh peyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-udangan, Pengelompokan Pelayanan Publik : a) Pelayanan istratif b) Pelayanan Barang c) Pelayanan Jasa

Indentifikasi Pelanggan (stakeholder) Vincent Gaspersz (2004:27) Indentifikasi pelanggan yaitu berkaitan dengan mereka yang secara langsung maupun tidak langsung menggunakan jenis-jenis pelayanan publik atau mereka yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari kebijakan-kebijakan organisasi publik. Katagori Pelanggan 1. Pelanggan Internal mencakup unit-unit atau pegawai dalam suatu organisasi publik yang bekerja tergantung pada unit atau pegawai yang lain dalam organisasi yang sama 2. Pelanggan eksternal mencakup pengguna produk (barang/jasa) dari organisasi publik.

| & Definisi Pelayanan Yang Berkualitas 1. Osbone dan Gebler (1995), memiliki ciri-ciri seperti : a. b. c. d.

Tidak Prosedural (Birokratis) Terdistribusi Tersentralisasi dan Berorientasi kepada pelanggan

2. Kasmir (2005;31) Pelayanan yang baik adalah kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang ditentukan

Indikator Pelayanan : 1. 2. 3. 4. 5.

Tangibles Reliability Responsivess Assurance emphaty

|+

1. Lukman (2000;119) Kepuasan pelanggan sebagai tingkat persamaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapannya. 2. Wexley dan Yulk (1998) Kepuasan pelanggan pada hakekatnya berkaitan dengan faktor kebutuhan seseorang (pelanggan) artinya, jika kebutuhan seseorang terpenuhi maka orang tersebut merasa puas, demikian pula sebaliknya« 3. Kotler Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan pelanggan setelah membandingkan dengan kinerja yang dirasakan , dibandingkan dengan harapannya.

+

|

|+$ Konsep Vistem · berasal dari Bahasa Yunani ´Vystemaµ yaitu : 1. Vuatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian. 2. Hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan komponen-komponen yang teratur.

atau

Amirin (1992;1) Vistem adalah sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan

Gibson (1996;41) Vistem adalah merupakan suatu pendekatan dalam menganalisis perilaku organisasi yang menekankan pada mempertahankan elemen dasar masukan, proses, keluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi.

| + |+$ Michael Armstrong (1987;13) 1. Bagaimana memperoleh, mengembangkan dan memberikan motivasi kerja. 2. Bagaimana mengembangkan suatu struktur dan iklim kerja, dan gaya manajemen organisasi agar diperoleh kerjasama dan komitmen dalam organisasi 3. Bagaimana mempergunakan skill dan kapasitas terbaik dari seluruh pegawai. 4. Bagaimana memenuhi tanggung jawab sosial dan hukum dari suatu organisasi kepada pegawainya

Mokhamad Vyuhadhak (1996;4)

· tujuan

1. Penggunaan tenaga kerja secara efektif dan efisien. 2. Menciptakan, mengembangkan suatu kerja dalam kerjasama 3. Mengusahakan perkembangan yang maksimal bagi masing-masing individu yang bekerjasama

- # C - # |+$ 4 @ @@ adalah setiap warga negara yang memenuhi syarat yg ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. ð @ @@ adalah pegawai yang gajinya dibebankan pada APBN @ @@ @ adalah pegawai yang gajinya dibebankan pada APBD @ @ adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah. @ @ adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi / tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 45 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang ² Undang Pejabat · orang yang menduduki jabatan tertentu dalam birokrasi pemerintah. [ adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNV dalam suatu satuan organisasi negara @@ adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditempatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk didalam jabatan kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara.

£



4

| @ adalah jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintahan yang hanya diduduki oleh PNV atau pegawai negeri yang telah beralih status sebagai PNV. adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi Taliziduhu Ndraha (2002;180) mengatakan bahwa jabatan struktural adalah jabatan yang menunjukkan suatu posisi formal di dalam suatu organisasi. adalah yang secara tidak tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dalam sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, dll

Pada dasarnya rangkaian kegiatan berupa : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

|+$ merupakan

Kegiatan rekruitmen PNV Vistem penggajian PNV Penilaian pelaksanaan pekerjaan Pengangkatan dalam pangkat dan jabatan Pendidikan dan pelatihan Pemberhentian dan pensiun

.& Mckenaa (1995;119) Rekrutmen merupakan proses penarikan sekelompok kandidat untu mengisi posisi yang lowong.

Edwin B. Flippo (1992;152) Proses mencari calon pegawai dan merangsang mereka untuk melamar pekerjaan dalam organisasi bersangkutan

Viagian (2002;102) Proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi.

Ambar Teguh Vulistiani (2003;133) Proses mencari menemukan dan menarik pelamar untuk menjadi pegawai pada dan oleh organisasi tertentu

| .& 1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai 2. Analisa Jabatan 3. Formasi berkaitan dengan Kepangkatan PNV Golongan ºPNV a) Golongan (Ia) pelamar dgn ijazah VD b) Golongan (Ib) pelamar dgn ijazah VLTP (VMP) c) Golongan (IIa) pelamar dgn ijazah VLTA (VMU) d) Golongan (IIb) pelamar dgn ijazah DII e) Golongan (IIc) pelamar dgn ijazah DIII f) Golongan (IIIa) pelamar dgn ijazah V1 g) Golongan (IIIb) pelamar dgn Ijazah V2 h) Golongan (IIIc) pelamar dgn ijazah V3

4. Pengadaan Pegawai

,

Vistem penggajian PNV yang berlaku saat ini : 1. Vistem skala tunggal yaitu sistem penggajian yang memberikan gaji sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan. 2. Vistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji, bukan saja didasarkan pada pangkat tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan tanggung jawab yang dipikulnya.

& & ,

Penilaian pelaksanaan pekerjaan PNV dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, terdiri dari unsur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kesetiaan Prestasi kerja Tanggung jawab Ketaatan Kejujuran Kerjasama Prakarsa Kepemimpinan

& >

Thoha (2007:37) Pangkat adalah kedudukan yg menunjukkan tingkat seseorang PNV dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

PP No.12 Thn 2002 Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNV yang bersangkutan terhadap negara.

Kenaikan Pangkat menurut PP No.12 thn 2002 4 |@ @@ a. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tdk menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional b. Dipekerjakan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan fungsional tertentu. Vyaratnya : i. Vekurang-kurangnya telah 4 thn dalam pangkat terakhir ii. Vetiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

ð |@ a. Menduduki jabatan tertentu b. Menduduki jabatan tertentu yg pangkatnya ditentukan dengan keputusan presiden c. Menunjukkan prestasi yg luar biasa baiknya d. Menemukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi negara e. Diangkat menjadi pejabat negara f. Memperoleh surat tamat belajar / ijazah. g. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tdk menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional h. Telah selesai melaksanakan tugas belajar i. Diperkerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. Vyaratnya : i. Telah 1 tahun dalam pangkat yang dimilikinya ii. Vekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya. iii. Vetiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

|@ @ a. Tanggal PNV yang bersangkutan meninggal dunia dan b. Tanggal 1 (satu) pada bulan PNV yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan hak pensiun.

UU No.43 thn 1999 adalah kedudukan yg menunjukkan tugas dan tanggung jawab dan wewenang dan hak seorang PNV dalam suatu satuan organisasi negara. adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNV dalm rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Vyaratnya : a. Berstatus PNV b. Verendah-rendahnya menduduki peringkat 1 tingkat dibawah jenjang pangkat yg ditentukan c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yg ditentukan d. Vetiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. e. Memiliki kompentensi jabatan yang dibutuhkan f. Vehat jasmani dan rohani

PP no.16 thn 1999 adalah kedudukan yg menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNV dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional terbagi menjadi 2 yaitu 1. Jabatan fungsional keahlian, dan 2. Jabatan fungsional keterampilan.

& # & PP no.101 thn 2000, diklat PNV adalah : 1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNV sesuai dengan kebutuhan instansi. 2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat perekat dan kesatuan bangsa 3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat 4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintah umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

Jenis Diklat PNV 1. Diklat Prajabatan 2. Diklat Jabatan a. Diklat Pimpinan b. Diklat fungsional c. Diklat Teknis

# UU No. 43 thn 1999 1. Pemberhentian dengan hormat : a. Meninggal dunia b. Atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun c. Perampingan organisasi pemerintah d. Tidak jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai PNV 2. Pemberhentian dengan tidak hormat : a. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dan ancaman hukumannya 4 tahun lebih, dan b. Melakukan pelanggaran disiplin pegawai sipil tingkat berat. 3. Pensiun

& Pengertian Organisasi Max Weber 1. Organisasi merupakan tata hubungan sosial 2. Organisasi mempunyai batasan-batasan 3. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yg bisa membedakan suatu organisasi dgn kumpulan-kumpulan kemasyarakatan. 4. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yg berstruktur yg didalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.

Bernard 1. Organisasi terdiri dari serangkaian kegiatan yg dicapai lewat suatu proses kesadaran, kesengajaan dan koordinasi yg bersasaran. 2. Organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang untuk melaksanakan kegiatan bersasaran tersebut. 3. Organisasi memerlukan komunikasi

Blake and Mouton 1. 2. 3. 4.

Organisasi senantiasa mempunyai tujuan Organisasi mempunyai kerangka Organisasi mempunyai sumber keuangan Organisasi mempunyai cara yg memberikan kecakapan bagi anggotanya untuk melaksanakan kerja mencapai tujuan tersebut. 5. Di dalam organisasi terdapat proses interaksi hubungan kerja antar orang yang berkerja sama mencapai tujuan tersebut. 6. Organisasi mempunyai pola kebudayaan sebagai dasar cara hidupnya 7. Organisasi mempunyai hasil-hasil yang ingin dicapai

ºaplow 1. 2. 3. 4.

Organisasi mempunyai identitas Organisasi mempunyai kelangsungan Organisasi mempunyai jadwal kerja Organisasi mempunyai otorita

# C # Masalah-masalah pokok organisasi 1. Masalah itegrasi, yg meliputi isu mengenai insentif, penghargaan dan motivasi. 2. Masalah pengaruh sosial. · masalah kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu didistribusikan 3. Masalah kolaborasi, yg tumbuh dalam rangka mengatasi konflik 4. Masalah adaptasi, yg disebabkan karena lingkungan yg tidak menentu. 5. Masalah revitalisasi.

Masalah organisasi masa mendatang 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lingkungan yg tidak menentu Pendidikan yg semakin maju Perubahan nilai kerja Vifat dari tugas dan tujuan organisasi Penataan organisasi Peningkatan motivasi

&

›





›

›





›

›

›

! " # #!