Pelaksanaan K3 Pertambangan Dan Pengolahan Dan/atau Pemurnian Minerba 3t6v1h

Pelaksanaan K3 Pertambangan dan Pengolahan dan/atau Pemurnian Minerba 8 poin (Kepmen ESDM 1827/2018)

PERTAMBANGAN

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum , eksplorasi, studi kelayakan , konstruksi, penambangan, pengelolaan dan atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.

Segala kegiatan yang meliputi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasional pertambangan

KESELAMATAN PERTAMBANGAN

Tujuan

ZERO Insident in Mining

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja tambang agar selamat dan sehat melalui upaya pengelolaan keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

KESELAMATAN OPERASI Ruang Lingkup

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman dan efisien dan produktif. Melalui upaya : •Pengelolaan sistem dan pelaksanaan pemeliharaan sarpras, instalasi dan alat pertambangan •Pengamanan instalasi •Kelayakan sarpras •Kompetensi tenaga teknik •Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.

DASAR HUKUM

1. UU nomer 4 tahun 2009 pertambangan mineral dan batubara 2. UU nomer 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3. UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, trakhir dengan UU no 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 4. Peraturan pemerintah no 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara. 5. Peraturan pemerintah no 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang 6. Peraturan presiden nomer 68 tahun 2015 tentang kementrian energi ddan sumber daya mineral 7. Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomer 13 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja kementerian energi dan sumber daya mineral.

Peraturan Kaidah Pertambangan yang Baik

Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 Pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara.

Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik

Permen ESDM No 26 tahun 2018 Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Bab I Ketentuan Umum

Bab IV Pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan

Bab VIII Ketentuan peralihan

Bab II Pelaksanaan Kaidah Teknik pertambangan yang baik

Bab III Pelaksanaan tata kelola pengusahaan pertambangan minerba

Bab V Pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan

Bab VI Sanksi istratif

Bab VII Ketentuan lain-lain

Bab IX Ketentuan penutup

SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan) MINERBA Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

SMKP Minerba adalah bagian dari sistem menejemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko keselamatan pertambangan yang terdiri atas keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan.

SMKP Minerba Versi Permen ESDM No 38 Tahun 2014

Kebijakan Perencanaan

Organisasi dan personil implementasi

Perbaikan Berkesinambungan

Tinjauan Manajemen

Evaluasi dan tindak lanjut

Dokumentasi

SIKLUS SMKP Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, memelihara dan mendokumentasikan kebijakan K3 dan KO, serta mengkomunikasikan keseluruh pihak yg bekerja atas nama perusahaan, dan selalu melakukan tinjauan ulang secara periodik. Melakukan penelaahan awal utk mengetahui sejauh mana ketaatan terhadap peraturan K3 dan KO , melakukan manajemen resiko, mengidentifikasi dan meninjau ulang p’aturan dan persyaratan yang harus di penuhi, membuat, menetapkan, menerapkan dn memlihara , mendokumentasikan TSP , menyusun dan menetapkan rencana anggaran KP dalam RKAB Struktur organisasi: KTT, pengawas operasional, dan pengawas tehnik,pengelola K3 dan KO, pelatihan kompeten dan mandiri Pelaksanaan SMKP berdasarkan perenc. Yang telah dibuat, p’aturan per UU an, dan prosedur kerja yg telah ditetapkan. Melakukan evaluasi t’hadap kinerja K3 dan KO dan menindaklanjuti adanya ketidaksesuaian

Menetapkan, memelihara dan melakukan pengendalian dan sistem dokumentasi dengan baik mulai dari kebijakan, TSP, pedoman, prosedur, IK, standar dan rekaman

Manajemen puncak wajib melakukan tinjauan manajement terhadap implementasi SMKP secara berkala dan terencana, dan rekaman terhadap pelaks tinjauan manajemen harus dipelihara dan dikomunikasikan.

Manajem en Resiko

Program Keselamat an Kerja

Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan Kerja

Kampany e

Pelaksanaan K3 Pertambangan dan Pengolahan dan/atau Pemurnian Minerba

istra si Keselamat an Kerja

Manajeme n Keadaan Darurat

Inspeksi Keselamat an Kerja

Penyelidikan Kecelakaan dan Kejadian Berbahaya

Manajemen Resiko Suatu aktivitas dalam mengelola risiko yang ada

1. komunikasi dan konsultasi

2. penetapan konteks

4. penilaian dan pengendalian risiko

3. identifikasi bahaya

5. pemantauan dan peninjauan

Program Keselamatan Kerja TUJUAN: untuk mencegah kecelakaan, kejadian berbahaya, kebakaran, dan kejadian lain yang berbahaya serta menciptakan budaya keselamatan kerja. Disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, kebijakan, kebutuhan, dan proses manajemen risiko.

5 Unsur Kecelakaan Tambang 1) benar-benar terjadi, yaitu tidak diinginkan, tidak direncanakan, dan tanpa unsur kesengajaan; 2) mengakibatkan cidera pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh kepala teknik tambang (KTT) atau penanggungjawab teknik dan lingkungan (PTL); 3) akibat kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan/atau pemurnian atau akibat kegiatan penunjang lainnya; 4) terjadi pada jam kerja pekerja tambang yang mendapat cidera atau setiap saat orang yang diberi izin; dan 5) terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek.

Cidera Ringan Cidera Berat Mati

Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan Kerja

Kampanye Kampanye keselamatan kerja direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangundangan. Pelaksanaan kampanye keselamatan dievaluasi sebagai bahan peningkatan kinerja keselamatan kerja.

istrasi Keselamatan Kerja mencakup : 1. Buku Tambang

4. Rencana Kerja, Anggaran dan Biaya Keselamatan Kerja

2. Buku Daftar Kecelakaan Tambang

5. Prosedur dan/atau Instruksi Kerja

3. Pelaporan Keselamatan Kerja

6. Dokumen dan Laporan Pemenuhan Kompetensi; dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta persyaratan lainnya

Manajemen Keadaan Darurat mencakup 1. Identifikasi dan Penilaian Potensi Keadaan Darurat

3. Kesiapsiagaa n Keadaan Darurat 2. Pencegahan Keadaan Darurat

5. Pemulihan Keadaan Darurat 4. Respon Keadaan Darurat

1. perencanaan inspeksi

2. persiapan inspeksi

3. Pelaksanaan inspeksi

Inspeksi Keselamatan Kerja (dilakukan di seluruh area kerja)

4. Rekomendasi dan tindak lanjut inspeksi

5. Evaluasi inspeksi

6. Laporan dan penyebarluasan hasil inspeksi