Bahan Seminar Kajian Mamminasata.pptx 6n48q
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report l4457
Overview 6h3y3j
& View Bahan Seminar Kajian Mamminasata.pptx as PDF for free.
More details h6z72
- Words: 3,205
- Pages: 39
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
LATAR BELAKANG Permen PU No. 15 Tahun 2012 : RTR KSN berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
Permen ATR No. 6 Tahun 2017 : Proses pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan melalui pengkajian, evaluasi dan penilaian
Pengkajian dilakukan untuk melihat pelaksanaan tata ruang terhadap kebutuhan pembangunan melalui tahapan pengumpulan data dan informasi ; dan penyusunan matriks kesesuaian.
adanya perubahan atau ketidaksesuaian atau adanya penyimpangan yang mendasar antara rencana dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, baik yang disebabkan karena faktor internal, maupun faktor eksternal.
the paradigm of planning Baer (1997), General Plan Evaluation Criteria: An Apporoach to Making Better Plans. Berke & Conroy (2000), Are We Planning for Sustainable Development
Pergeseran rencana
Disebabkan/dinamika
Sasaran belum/ tidak tercapai
ada hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan.
Sasaran terlampaui
ada perkembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi pada tahap perencanaan.
Ada peralihan dari sasaran satu ke sasaran lain
realisasi dari perkiraan yang berbeda dari perencanaan perencanaannya keliru.
Upaya evaluasi
Evaluation of regional and city Planning (perencanaan kota dan wilayah tidak boleh berhenti ketika dokumen selesai)
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Melakukan kajian sebelum tahap peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar yaitu
MAKSUD
mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan agar memberi informasi perlu atau tidaknya dilakukan peninjauan kembali
Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk peninjauan kembali
TUJUAN
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar
Diperolehnya hasil kajian identifikasi masalah dan penyimpangan tata
SASARAN
ruang yang terjadi akibat adanya perkembangan kota yang sangat pesat di kawasan mamminasata.
RUANG LINGKUP Lingkup Lokasi Meliputi
cakupan
keseluruhan
kawasan
perkotaan Mamminasata yang terdiri atas Kota
Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar.
Lingkup Materi Kegiatan Persiapan Tahap Survey dan Pengumpulan Data
Tahap Pengolahan Data dan Analisis
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran
Masyarakat dalam Penataan Ruang; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah;
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
KAWASAN PERKOTAAN MAMMINASATA NO
WILAYAH KAB/KOTA
KECAMATAN
1
Makassar
Kec. Tamalanrea Kec. Biringkanaya Kec. Manggala Kec. Panakkukang Kec. Tallo Kec. Ujung Tanah Kec. Bontoala
Kec. Wajo Kec. Ujung Pandang Kec. Makassar Kec. Rappocini Kec. Tamalate Kec. Mamajang Kec. Mariso
2
Maros
Kec. Maros Baru Kec. Turikale Kec. Marusu Kec. Mandai Kec. Moncongloe Kec. Bontoa
Kec. Lau Kec. Tanralili Kec. Tompobulu Kec. Bantimurung Kec. Simbang Kec. Cenrana
3
Sungguminasa (Gowa)
Kec. Somba Opu Kec. Bontomarannu Kec. Pallangga Kec. Bajeng Kec. Bajeng Barat Kec. Barombong
Kec. Manuju; Kec. Pattallassang Kec. Parangloe Kec. Bontonompo Kec. Bontonompo Selatan
4
Takalar
Kec. Mangarabombang Kec. Mappakasunggu Kec. Sanrobone; Kec. Polombangkeng Selatan Kec. Pattallassang
Kec. Polombangkeng Utara Kec. Galesong Selatan Kec. Galesong Kec. Galesong Utara
STRUKTUR RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAMINASATA
PROFIL WILAYAH Kota Makassar Kota Makassar secara geografis berada pada posisi 5o8'6' 19" Lintang Selatan dan 119o24' 17 38" Bujur Timur Luas Wilayahnya adalah 175,77 Km2 atau 0,38% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan
Terbagi menjadi 15 Wilayah Kecamatan Jumlah penduduk 1.469.601 jiwa pada tahun 2016
Ketinggian tanah relatif datar, bergelombang, berbukit dan berada pada ketinggian 0–25 m di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan lereng berada pada kemiringan 0-15%. Sementara itu, dilihat dari klasifikasi kelerengannya, menunjukkan bahwa kemiringan 0-2%=85%; 2-3%=10%; 315%=5%.
PROFIL WILAYAH Kabupaten Maros Kabupaten Maros terletak di bagian barat Sulawesi Selatan antara 40°45’-50°07’ Lintang Selatan dan 190°205’-129°12’ Bujur Timur Luas Wilayahnya adalah 1.619,12 Km2 atau 3,54% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan
Terbagi menjadi 14 Wilayah Kecamatan Jumlah penduduk 339.300 jiwa pada tahun 2016
Daerah yang mempunyai kemiringan lereng di atas 40 persen atau wilayah yang bergunung-gunung mempunyai luas 49.869 Ha atau sebesar 30,8 persen dari luas wilayah Kabupaten Maros. Kemiringan lereng Kabupaten Maros juga bervariasi mulai dari 0-8% hingga kemiringan diatas 45%
PROFIL WILAYAH Kabupaten Gowa (Sungguminasa) Kabupaten Gowa berada pada 120 .33,19- 130.15,17’ Bujur Timur dan 50.5’- 50.34,7’ Lintang Selatan Luas Wilayahnya adalah 1.883,32 Km2 atau 4,12% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan
Terbagi menjadi 18 Wilayah Kecamatan Jumlah penduduk 735.493 jiwa pada tahun 2016
Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 %. Ada 8 wilayah Kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggi Moncong, Tombolo Pao, Bungaya, Bontolempangan, Tompo Bulu dan Biring Bulu. Kondisi topografi Kabupaten Gowa cukup bervariasi antara 0 sampai diatas 1000 meter dari permukaan laut (mdpl).
PROFIL WILAYAH Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar terletak pada bagian selatan. Letak astronomis Kabupaten Takalar berada pada posisi 5O 3’ - 5O 38’ Lintang Selatan dan 119O 22’ - 119O 39’ Bujur Timur Luas Wilayahnya adalah 566,51 Km2 atau 1,24% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan
Terbagi menjadi 9 Wilayah Kecamatan Jumlah penduduk 735.493 jiwa pada tahun 2016
Merupakan daerah dataran dan wilayah pesisir dengan ketinggian 0 - 100 Mdpl, yaitu sekitar 86,10% atau kurang lebih 487,78 Km2. Sedangkan selebihnya merupakan daerah perbukitan dan berada pada ketinggian diatas 100 Mdpl, yaitu sekitar 78,73 Km2.
KEDUDUKAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW Sumber: Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW
Perencanaan Tata Ruang
Rencana Tata Ruang
Peninjauan Kembali Yang Dilakukan 1(satu) kali dalam 5(lima) tahun Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Peninjauan Kembali Yang Dilakukan lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun
Rekomendasi Tindak Lanjut
Revisi
Tidak Revisi
KETENTUAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH Ketentuan Peninjauan Kembali RTRW
Peninjauan kembali RTRW dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
Peninjauan kembali RTRW) dilakukan pada tahun kelima sejak RTRW diundangkan
Dalam hal kondisi lingkungan strategis tertentu, peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Kondisi lingkungan strategis berupa: a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan UndangUndang; atau c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH Tahapan Peninjauan Kembali RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata
Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata
Tahapan Peninjauan Kembali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan penetapan pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW.
Dalam hal Peninjauan Kembali melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, Peninjauan Kembali dihentikan dan pelaksanaannya diulang mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata
Perumusan Rekomendasi hasil pelaksanaan peninjauan Kembali RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata
1. PENETAPAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
PENETAPAN Penetapan dilakukan Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota sesuai kewenangan terhadap RTRWN,RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota atau Rencana Rincinya
PELAKSANAAN Peninjauan kembali dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk Menteri, Gubernur,Bupati, Walikota yang terdiri dari unsur; Pemerintah, Universitas dan Lembaga Penelitian
Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
Evaluasi
Pengkajian pengumpulan data dan informasi
penyusunan matriks kesesuaian
a dokumen RTRW; b dinamika pembangunan; c kondisi aktual pemanfaatan ruang. a matriks dinamika pembangunan; b matriks kondisi aktual pemanfaatan ruang
kualitas RTRW
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan
Penilaian a kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW; b kualitas data kesesuaian materi muatan RTRW dengan berbagai peraturan perundangundangan/kebijakan terkait. a
pelaksanaan pemanfaatan ruang b
c
jenis pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap indikasi program lima tahunan dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap struktur ruang dan pola ruang; dan dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
a
tingkat kualitas RTRW;
b
tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
c
tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang
REKOMENDASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN KAJIAN PENINJAUAN KEMBALI RTR MAMMINASATA
Tidak Perlu Peninjauan Kembali
Berdasarkan hasil kajian RTR Mamminasata masih sesuai dengan indikasi program (rencana} dengan kondisi lapangan.
Perlu Peninjauan Kembali
Berdasarkan hasil kajian RTR Mamminasata tidak sesuai dengan indikasi program (rencana} dengan kondisi lapangan.
Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah yang berwenang.
instansi
TAHAP PENGKAJIAN Contoh Matriks Dinamika Pembangunan RTR Mamminasata
No.
Dinamika Pembangunan
Kondisi Saat Penyusunan RTR Mamminasata
(1)
(2)
(3)
1. Misalnya, Adanya kebutuhan dan potensi pembangunan PLTS dengan kapasitas sebesar 50 MW di Kabupaten X
Belum ada pertimbangan pembangunan PLTS 50 MW di Kabupaten X
2. potensi wisata alam dan/atau lain –lain dinamika pembangunan lainnya yang berpengaruh besar terhadap wilayah 3. …dst, dst
Belum ada pertimbangan
Keterangan
Implikasi Dampak Perubahan terhadap Muatan RTR Mamminasata
(4)
(5)
Potensi ini tertuang dalam RTRW Nasional, RTR Pulau Sulawesi, RTRW Provinsi, dst.
Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang, yaitu pada rencana jaringan prasarana energi
Kebijakan Rencana Pola Ruang pembangunan pusat dan daerah
Matriks Realisasi Program Lima Tahunan Mamminasata No.
Indikasi Program Lima Tahunan
Realisasi Program
Keterangan Terkait Realisasi Program
(1)
(2)
(3)
(4)
A. PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG I
Perwujudan Sistem Pusat-Pusat Permukiman (diisi oleh Tim & SKPD terkait)
I.1 a.
b. 2
Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi
2.1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
a. b. 2.2 Sistem Jaringan Perkeretaapian a. b. 2.3 Jaringan Transportasi Sungai Danau & Penyebrangan a. b. Dst….
(diisi oleh Tim & SKPD terkait)
Matriks Realisasi Program Lima Tahunan Mamminasata No.
Indikasi Program Lima Tahunan
Realisasi Program
Keterangan Terkait Realisasi Program
(1)
(2)
(3)
(4)
A. PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG 3
Perwujudan Sistem Jaringan Energi (diisi oleh Tim & SKPD terkait)
3.1 a.
b. 4
Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi
4.1 a. b. 5
Sistem Jaringan Sumberdaya Air a. b.
6
Jaringan Prasarana Perkotaan
a. b. Dst….
(diisi oleh Tim & SKPD terkait)
Matriks Realisasi Program Lima Tahunan Mamminasata No.
Indikasi Program Lima Tahunan
Realisasi Program
Keterangan Terkait Realisasi Program
(1)
(2)
(3)
(4)
B. 1
PERWUJUDAN POLA RUANG Perwujudan Kawasan Lindung
1.1
Penetapan Kawasan Hutan
a. b. 1.2
Penetapan RTH Perkotaan
a. b. 2
Perwujudan Kawasan Budidaya
2.1
Pengembangan Permukiman
2.2
Pertanian.
2.3
Perikanan Dst…
Rekapitulasi Hasil Pengkajian untuk RTR Mamminasata (Diisi oleh Tim & SKPD terkait) Kebutuhan Pembangunan No.
Muatan RTR Mamminasata
Dinamika Pembangunan
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
(1)
(2)
(3)
(4)
1.1
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG Tujuan
1.2
Kebijakan Penataan Ruang
1.3
Strategi Penataan Ruang
2.
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
2.1
Sistem Pusat-Pusat Permukiman
2.2
Rencana Sistem Jaringan Transportasi
2.3
Rencana Sistem Jaringan Energi
2.4
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
2.5
Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air
2.6
Dst..
3.
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
3.1
Perwujudan Kawasan Lindung
3.1
Perwujudan Kawasan Budidaya
1.
TAHAP EVALUASI KUALITAS RTR MAMMINASATA Kelengkapan dan Kedalaman Materi Muatan RTRW No.
Muatan RTR Mamminasata
(1)
(2)
1.
TUJUAN, KEBIJAKAN PENATAAN RUANG
DAN
STRATEGI
1.1
Tujuan
1.2
Kebijakan Penataan Ruang
1.3
Strategi Penataan Ruang
2.
RENCANA STRUKTUR RUANG
2.1
Rencana Sistem Pusat Permukiman
2.2
Rencana Sistem Jaringan Transportasi
2.3
Rencana Sistem Jaringan Energi
2.5
Dst…
3.
RENCANA POLA RUANG
3.1
Perwujudan Kawasan Lindung
3.2
Perwujudan Kawasan Budidaya
Kelengkapan
Kedalaman
Ada
Tidak
Cukup
Kurang
(3)
(4)
(5)
(6)
Catatan Evaluasi (7)
Ketentuan Data Minimal yang Harus digunakan dalam Penyusunan RTR (sesuai NSPK : Permen PU No. 16/2010) Kelengkapan
Kedalaman
No.
Jenis Data
Ada/ lengkap
Tidak lengkap
Masih relevan
Perlu up dating
Catatan Evaluasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1.
DATA WILAYAH ISTRASI a Batas wilayah istrasi Kabupaten, Kecamatan b Nama lokasi, tempat, ibukota dan jarak dari ibukota c dll
2.
DATA FISIOGRAFIS a Letak geografis wilayah b Morfologi wilayah c Iklim dan curah hujan d Hidrologi e dll
Y/√
Y/√ Y/√
Y/√
Lanjutan.. Kelengkapan
Kedalaman
No .
Jenis Data
Ada/ lengkap
Tidak lengkap
Masih relevan
Perlu up dating
Catatan Evaluasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
3.
DATA KEPENDUDUKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
a Sebaran, kepadatan, sex rasio b Proporsi penduduk perkotaan/ perdesaan c Kualitas (Gini Rasio), produktivitas kerja d Kesempatan kerja dan lapangan kerja
e dll 4.
DATA EKONOMI DAN KEUANGAN SERTA KELEMBAGAAN
a Struktur ekonomi dan trend pertumbuhan b Basis dan kontribusi sector ekonomi
c Prasarana penunjang & ekonomi wil d Kelembagaan keuangan, kemampuan dan alokasi pembiayaan pembangunan f dll
Lanjutan.. Kelengkapan
Kedalaman
No.
Jenis Data
Ada/ lengkap
Tidak lengkap
Masih relevan
Perlu up dating
Catatan Evaluasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
5.
DATA KETERSEDIAAN PRASARANA DAN SARANA DASAR
a
Sistim Jaringan Transportasi
b
Sistim Jaringan Energi
c
Sistim Jaringan Telekomunikasi
d
Dll..
6.
DATA PENGGUNAAN LAHAN
a
Tutupan lahan dan jenisnya
b
Potensi sumber daya alam
7.
DATA PERUNTUKAN RUANG
a
Hutan Lindung
b
Peruntukan Pertanian
c
Peruntukan Permukiman
d
Dst…Peruntukan lainya
Lanjutan.. Kelengkapan
Kedalaman
No.
Jenis Data
Ada/ lengkap
Tidak lengkap
Masih relevan
Perlu up dating
Catatan Evaluasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
8.
DATA DAERAH RAWAN BENCANA
a
Rawan Longsor
b
Rawan Banjir
c
Rawan Tsunami
d
Dll..
6. a
PETA DASAR DAN PETA TEMATIK Peta Orientasi
b
Peta Batas istrasi
c
Peta Tutupan Lahan/Tata Guan Lahan
d
Peta Rawan Bencana
e
Peta Sebaran Penduduk
f
Peta Fisiografis/Fisik Wilayah
g
Dst…
B. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan Kesesuaian Antara RTR Mamminasata Dengan Peraturan Perundang-Undangan
No. 1. 2.
3.
Peraturan PerundangUndangan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 27 Tahun 20107 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No.01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 20107 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan Dst.. Peraturan perundangan yang terkait
Muatan Pengaturan yang terkait dengan Muatan RTR Mamminasata (Sudah Jelas) Pengaturan terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
Kesesuaian Sesuai
Tidak Sesuai
Catatan Kesesuaian
√ √
Perlu penyesuaian muatan dalam rangka integrasi dan keterkaitan pengaturan ruang sebagaimana diatur dalam RTRW dan RZWP3K
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
No.
(1)
Indikasi Program Lima Tahunan
(2)
RENCANA STRUKTUR RUANG 1. Jalan Arteri Primer yang menghubungkan Kabupaten A dan B (km 2. n. RENCANA POLA RUANG 1. Kawasan Lindung & turunannya (Ha) 2. Kawasan Budidaya & turunanya (ha) 3.
n.
Unit (Luas/ Panjang/Ju mlah/Volum e /dll
(3)
Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana
Realisasi Rencana
Belum Tidak Realisas Sesuai Terealisasi/ Sesuai i Selisih (4) (5)
Presentase Dampak Realisasi Ketidaksesuaia Pemanfaata n Pemanfaatan n Ruang Ruang
(6)
(7)
Skala nasional 18
√
8
10
44%
Ket.
TAHAPAN PENILAIAN ASPEK KUALITAS RTR Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTR Mamminasata No.
Muatan RTRW Kabupaten Wajo
(1)
(2)
DAN
Kelengkapan
Kedalaman
Ada
Tidak
Cukup
Kurang
(3)
(4)
(5)
(6)
Nilai (7)
1.
TUJUAN, KEBIJAKAN PENATAAN RUANG
STRATEGI
1.1
Tujuan
√
√
1.2
Kebijakan Penataan Ruang
√
√
Baik (3) Baik (3)
1.3
Strategi Penataan Ruang
√
√
Baik (3)
2.
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
2.1
Rencana Sistem Pusat Permukiman
2.2
Rencana Sistem Jaringan Transportasi
2.3
Rencana Sistem Jaringan Energi
2.4
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
2.5
Dst…
3.
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
3.1
Perwujudan Kawasan Lindung
3.1
Perwujudan Kawasan Budidaya
Total keseluruhan Nilai Rata-Rata
ASPEK KUALITAS DATA RTR MAMMINASATA
No.
Jenis Data
Kelengkapan Ada/ Tidak Lengkap Lengkap
(1)
(2)
(3)
1.
Data Wilayah istrasi
2.
Data Fisiografis
3.
Data Kependudukan
4.
Data Ekonomi dan Keuangan
5.
Data Ketersediaan Pra/Sarana Dasar
6.
Data Penggunaan Lahan
7.
Data Peruntukan Ruang
8.
Data Daerah Rawan Bencana Peta Dasar Rupa Bumi dan Peta Tematik Skala 1 : 50.000
9.
Kedalaman Masih Perlu Relevan Updating
Nilai
(4)
(5)
Total Keseluruhan Rata-Rata Kriteria Penilaian : - Nilai 3 = BAIK (jika data ad/lengkap dan masih relevan) - Nilai 1,5 = KURANG BAIK (jika data ada/lengkap namun perlu updating) - Nilai 0 = BURUK (jika kelengkapan data tidak ada/tidak lengkap dan perlu updating).
KESESUAIAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
No.
Peraturan Perundang-Undangan
(1) 1.
(2) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2.
UU No. 27 Tahun 20107 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No.01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 20107 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. 4. 5.
Kesesuaian Tidak Sesuai Sesuai (3)
UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan
6. dst
Perundang- undangan yg terkait Total Keseluruhan Nilai Rata-Rata
Kriterian Penilaian: • Nilai 3 = SESUAI, jika tidak ada perbedaan/perubahan peraturan perundang-undangan yang seharusnya diacu/terkait dengan muatan RTR Mamminasata • Nilai 0 = TIDAK SESUAI, jika muatan RTR Mamminasata tidak sesuai/tidak mengacu peraturan perundang-undangan baru/yang mengalami perubahan, dimana peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya diacu/terkait dengan muatan RTR Mamminasata
Catatan Kesesuaian (4)
PENILAIAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG Kesesuaian Kondisi Eksisting Realisasi dan Aktual Unit Rencana di Lapangan (Luas/ dengan Panjang/ No. Indikasi Program Lima Tahunan Rencana Jumlah/ Belu Volume m /dll Tidak Sesu Realis Terea Sesu ai asi lisasi/ ai Selisi h (1) (2) (3) (4) (5) RENCANA STRUKTUR RUANG 1. Misalnya : Terminal Type A 1 √ 1 (Unit) 2. Jalan Arteri Primer yang 18 √ 8 10 menghubungkan Kab. A dan B (…km) n. RENCANA POLA RUANG 1. Sempadan Sungai 21.003 √ 17,93 3.070 3
2.
Pertanian
39,003
√
Present ase Realisa si Pemanf aatan Ruang
(6)
100%
Nilai
Dampak Ketidaksesu aian Pemanfaata n Ruang
Nilai
Ket.
(7)
(8)
(9)
(10)
3 1
44%
85%
3
31,111 7,892 80%
3
n. Rata - rata
(-)Skala nasional (-)Skala Regional
(+) tidak ada indikasi dampak negatif (-) berskala regional
-
FORM REKAPITULASI PENILAIAN RTR MAMMINASATA Bobot Penilaian Berdasarkan Aspek
No. (1)
Aspek Penilaian
Nilai Bobot (%)
(2)
(3)
1
Kualitas RTR Mamminasata
30
2
Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan
30
3
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
40
Catatan: Kriteria rekomendasi revisi dan tidak revisi berdasarkan aspek kuantitatif sesuai bobot penilaian yang ditetapkan - Jika Nilai Akhir >85 = RTR Mamminasata dinyatakan berkualitas BAIK (RTRW TIDAK DIREVISI) - Jika Nilai Akhir < 85 = RTR Mamminasata dinyatakan berkualitas BURUK (RTRW DIREVISI)
Rekapitulasi Hasil Penilaian No.
Aspek Penilaian
Nilai
I.
Kualitas RTR Mamminasata
1.
Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTR Mamminasata
2.
Kualitas Data Total Nilai Rata-rata
II.
Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan
1.
Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan
III.
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
1.
Jenis dan Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
2.
Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Total Nilai Rata-Rata
Rekapitulasi Akhir Hasil Kajian Peninjauan Kembali RTR Mamminasata No. (1)
Aspek (2)
Nilai Akhir
Bobot
Perkalian Bobot
(3)
(4)
(5 = 3 x 4)
I.
Kualitas RTR Mamminasata
30
II.
Kesesuaian dengan Peraturan PerundangUndangan
30
III.
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
40
Total Rata-Rata Penilaian Akhir RTR Mamminasata
100
RENCANA KERJA No I. 1. 2. 3. 4. 5. II. 1. 2. 3. 4. 5.
Kegiatan PERSIAPAN Persiapan istrasi Persiapan Tenaga Ahli Persiapan Tenaga Pendukung Persiapan Rencana Kerja dan Peralatan Mobilisasi/Demobilisasi IDENTIFIKASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN Review terhadap kebijakan dan program pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Mengkaji development plan dan spatial plan
II
Bulan Ke III
Ket. IV
10%
Perumusan kebutuhan Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata Perumusan kriteria dan indikator penilaian RTR Mamminasata
7.
Perumusan Kajian peninjauan kembali RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata Perumusan Potensi serta Masalah RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata Survey Data Primer
8.
Survey Data Sekunder
9.
Evaluasi Data Hasil Survey
10.
Rekomendasi Hasil evaluasi Tata Ruang Mamminasata
III. 1.
PENYUSUNAN LAPORAN
2.
Laporan Akhir
3.
Album Peta A3
4.
Soft Copy Produk
IV 1.
KONSULTASI PUBLIK Presentasi Laporan Pendahuluan
2.
Presentasi Laporan Akhir
6.
I
40%
Laporan Pendahuluan 40%
10%
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
LATAR BELAKANG Permen PU No. 15 Tahun 2012 : RTR KSN berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
Permen ATR No. 6 Tahun 2017 : Proses pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan melalui pengkajian, evaluasi dan penilaian
Pengkajian dilakukan untuk melihat pelaksanaan tata ruang terhadap kebutuhan pembangunan melalui tahapan pengumpulan data dan informasi ; dan penyusunan matriks kesesuaian.
adanya perubahan atau ketidaksesuaian atau adanya penyimpangan yang mendasar antara rencana dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, baik yang disebabkan karena faktor internal, maupun faktor eksternal.
the paradigm of planning Baer (1997), General Plan Evaluation Criteria: An Apporoach to Making Better Plans. Berke & Conroy (2000), Are We Planning for Sustainable Development
Pergeseran rencana
Disebabkan/dinamika
Sasaran belum/ tidak tercapai
ada hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan.
Sasaran terlampaui
ada perkembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi pada tahap perencanaan.
Ada peralihan dari sasaran satu ke sasaran lain
realisasi dari perkiraan yang berbeda dari perencanaan perencanaannya keliru.
Upaya evaluasi
Evaluation of regional and city Planning (perencanaan kota dan wilayah tidak boleh berhenti ketika dokumen selesai)
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Melakukan kajian sebelum tahap peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar yaitu
MAKSUD
mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan agar memberi informasi perlu atau tidaknya dilakukan peninjauan kembali
Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk peninjauan kembali
TUJUAN
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar
Diperolehnya hasil kajian identifikasi masalah dan penyimpangan tata
SASARAN
ruang yang terjadi akibat adanya perkembangan kota yang sangat pesat di kawasan mamminasata.
RUANG LINGKUP Lingkup Lokasi Meliputi
cakupan
keseluruhan
kawasan
perkotaan Mamminasata yang terdiri atas Kota
Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar.
Lingkup Materi Kegiatan Persiapan Tahap Survey dan Pengumpulan Data
Tahap Pengolahan Data dan Analisis
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran
Masyarakat dalam Penataan Ruang; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah;
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
KAWASAN PERKOTAAN MAMMINASATA NO
WILAYAH KAB/KOTA
KECAMATAN
1
Makassar
Kec. Tamalanrea Kec. Biringkanaya Kec. Manggala Kec. Panakkukang Kec. Tallo Kec. Ujung Tanah Kec. Bontoala
Kec. Wajo Kec. Ujung Pandang Kec. Makassar Kec. Rappocini Kec. Tamalate Kec. Mamajang Kec. Mariso
2
Maros
Kec. Maros Baru Kec. Turikale Kec. Marusu Kec. Mandai Kec. Moncongloe Kec. Bontoa
Kec. Lau Kec. Tanralili Kec. Tompobulu Kec. Bantimurung Kec. Simbang Kec. Cenrana
3
Sungguminasa (Gowa)
Kec. Somba Opu Kec. Bontomarannu Kec. Pallangga Kec. Bajeng Kec. Bajeng Barat Kec. Barombong
Kec. Manuju; Kec. Pattallassang Kec. Parangloe Kec. Bontonompo Kec. Bontonompo Selatan
4
Takalar
Kec. Mangarabombang Kec. Mappakasunggu Kec. Sanrobone; Kec. Polombangkeng Selatan Kec. Pattallassang
Kec. Polombangkeng Utara Kec. Galesong Selatan Kec. Galesong Kec. Galesong Utara
STRUKTUR RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAMINASATA
PROFIL WILAYAH Kota Makassar Kota Makassar secara geografis berada pada posisi 5o8'6' 19" Lintang Selatan dan 119o24' 17 38" Bujur Timur Luas Wilayahnya adalah 175,77 Km2 atau 0,38% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan
Terbagi menjadi 15 Wilayah Kecamatan Jumlah penduduk 1.469.601 jiwa pada tahun 2016
Ketinggian tanah relatif datar, bergelombang, berbukit dan berada pada ketinggian 0–25 m di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan lereng berada pada kemiringan 0-15%. Sementara itu, dilihat dari klasifikasi kelerengannya, menunjukkan bahwa kemiringan 0-2%=85%; 2-3%=10%; 315%=5%.
PROFIL WILAYAH Kabupaten Maros Kabupaten Maros terletak di bagian barat Sulawesi Selatan antara 40°45’-50°07’ Lintang Selatan dan 190°205’-129°12’ Bujur Timur Luas Wilayahnya adalah 1.619,12 Km2 atau 3,54% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan
Terbagi menjadi 14 Wilayah Kecamatan Jumlah penduduk 339.300 jiwa pada tahun 2016
Daerah yang mempunyai kemiringan lereng di atas 40 persen atau wilayah yang bergunung-gunung mempunyai luas 49.869 Ha atau sebesar 30,8 persen dari luas wilayah Kabupaten Maros. Kemiringan lereng Kabupaten Maros juga bervariasi mulai dari 0-8% hingga kemiringan diatas 45%
PROFIL WILAYAH Kabupaten Gowa (Sungguminasa) Kabupaten Gowa berada pada 120 .33,19- 130.15,17’ Bujur Timur dan 50.5’- 50.34,7’ Lintang Selatan Luas Wilayahnya adalah 1.883,32 Km2 atau 4,12% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan
Terbagi menjadi 18 Wilayah Kecamatan Jumlah penduduk 735.493 jiwa pada tahun 2016
Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 %. Ada 8 wilayah Kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggi Moncong, Tombolo Pao, Bungaya, Bontolempangan, Tompo Bulu dan Biring Bulu. Kondisi topografi Kabupaten Gowa cukup bervariasi antara 0 sampai diatas 1000 meter dari permukaan laut (mdpl).
PROFIL WILAYAH Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar terletak pada bagian selatan. Letak astronomis Kabupaten Takalar berada pada posisi 5O 3’ - 5O 38’ Lintang Selatan dan 119O 22’ - 119O 39’ Bujur Timur Luas Wilayahnya adalah 566,51 Km2 atau 1,24% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan
Terbagi menjadi 9 Wilayah Kecamatan Jumlah penduduk 735.493 jiwa pada tahun 2016
Merupakan daerah dataran dan wilayah pesisir dengan ketinggian 0 - 100 Mdpl, yaitu sekitar 86,10% atau kurang lebih 487,78 Km2. Sedangkan selebihnya merupakan daerah perbukitan dan berada pada ketinggian diatas 100 Mdpl, yaitu sekitar 78,73 Km2.
KEDUDUKAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW Sumber: Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW
Perencanaan Tata Ruang
Rencana Tata Ruang
Peninjauan Kembali Yang Dilakukan 1(satu) kali dalam 5(lima) tahun Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Peninjauan Kembali Yang Dilakukan lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun
Rekomendasi Tindak Lanjut
Revisi
Tidak Revisi
KETENTUAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH Ketentuan Peninjauan Kembali RTRW
Peninjauan kembali RTRW dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
Peninjauan kembali RTRW) dilakukan pada tahun kelima sejak RTRW diundangkan
Dalam hal kondisi lingkungan strategis tertentu, peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Kondisi lingkungan strategis berupa: a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan UndangUndang; atau c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH Tahapan Peninjauan Kembali RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata
Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata
Tahapan Peninjauan Kembali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan penetapan pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW.
Dalam hal Peninjauan Kembali melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, Peninjauan Kembali dihentikan dan pelaksanaannya diulang mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata
Perumusan Rekomendasi hasil pelaksanaan peninjauan Kembali RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata
1. PENETAPAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
PENETAPAN Penetapan dilakukan Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota sesuai kewenangan terhadap RTRWN,RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota atau Rencana Rincinya
PELAKSANAAN Peninjauan kembali dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk Menteri, Gubernur,Bupati, Walikota yang terdiri dari unsur; Pemerintah, Universitas dan Lembaga Penelitian
Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
Evaluasi
Pengkajian pengumpulan data dan informasi
penyusunan matriks kesesuaian
a dokumen RTRW; b dinamika pembangunan; c kondisi aktual pemanfaatan ruang. a matriks dinamika pembangunan; b matriks kondisi aktual pemanfaatan ruang
kualitas RTRW
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan
Penilaian a kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW; b kualitas data kesesuaian materi muatan RTRW dengan berbagai peraturan perundangundangan/kebijakan terkait. a
pelaksanaan pemanfaatan ruang b
c
jenis pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap indikasi program lima tahunan dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap struktur ruang dan pola ruang; dan dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
a
tingkat kualitas RTRW;
b
tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
c
tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang
REKOMENDASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN KAJIAN PENINJAUAN KEMBALI RTR MAMMINASATA
Tidak Perlu Peninjauan Kembali
Berdasarkan hasil kajian RTR Mamminasata masih sesuai dengan indikasi program (rencana} dengan kondisi lapangan.
Perlu Peninjauan Kembali
Berdasarkan hasil kajian RTR Mamminasata tidak sesuai dengan indikasi program (rencana} dengan kondisi lapangan.
Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah yang berwenang.
instansi
TAHAP PENGKAJIAN Contoh Matriks Dinamika Pembangunan RTR Mamminasata
No.
Dinamika Pembangunan
Kondisi Saat Penyusunan RTR Mamminasata
(1)
(2)
(3)
1. Misalnya, Adanya kebutuhan dan potensi pembangunan PLTS dengan kapasitas sebesar 50 MW di Kabupaten X
Belum ada pertimbangan pembangunan PLTS 50 MW di Kabupaten X
2. potensi wisata alam dan/atau lain –lain dinamika pembangunan lainnya yang berpengaruh besar terhadap wilayah 3. …dst, dst
Belum ada pertimbangan
Keterangan
Implikasi Dampak Perubahan terhadap Muatan RTR Mamminasata
(4)
(5)
Potensi ini tertuang dalam RTRW Nasional, RTR Pulau Sulawesi, RTRW Provinsi, dst.
Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang, yaitu pada rencana jaringan prasarana energi
Kebijakan Rencana Pola Ruang pembangunan pusat dan daerah
Matriks Realisasi Program Lima Tahunan Mamminasata No.
Indikasi Program Lima Tahunan
Realisasi Program
Keterangan Terkait Realisasi Program
(1)
(2)
(3)
(4)
A. PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG I
Perwujudan Sistem Pusat-Pusat Permukiman (diisi oleh Tim & SKPD terkait)
I.1 a.
b. 2
Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi
2.1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
a. b. 2.2 Sistem Jaringan Perkeretaapian a. b. 2.3 Jaringan Transportasi Sungai Danau & Penyebrangan a. b. Dst….
(diisi oleh Tim & SKPD terkait)
Matriks Realisasi Program Lima Tahunan Mamminasata No.
Indikasi Program Lima Tahunan
Realisasi Program
Keterangan Terkait Realisasi Program
(1)
(2)
(3)
(4)
A. PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG 3
Perwujudan Sistem Jaringan Energi (diisi oleh Tim & SKPD terkait)
3.1 a.
b. 4
Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi
4.1 a. b. 5
Sistem Jaringan Sumberdaya Air a. b.
6
Jaringan Prasarana Perkotaan
a. b. Dst….
(diisi oleh Tim & SKPD terkait)
Matriks Realisasi Program Lima Tahunan Mamminasata No.
Indikasi Program Lima Tahunan
Realisasi Program
Keterangan Terkait Realisasi Program
(1)
(2)
(3)
(4)
B. 1
PERWUJUDAN POLA RUANG Perwujudan Kawasan Lindung
1.1
Penetapan Kawasan Hutan
a. b. 1.2
Penetapan RTH Perkotaan
a. b. 2
Perwujudan Kawasan Budidaya
2.1
Pengembangan Permukiman
2.2
Pertanian.
2.3
Perikanan Dst…
Rekapitulasi Hasil Pengkajian untuk RTR Mamminasata (Diisi oleh Tim & SKPD terkait) Kebutuhan Pembangunan No.
Muatan RTR Mamminasata
Dinamika Pembangunan
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
(1)
(2)
(3)
(4)
1.1
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG Tujuan
1.2
Kebijakan Penataan Ruang
1.3
Strategi Penataan Ruang
2.
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
2.1
Sistem Pusat-Pusat Permukiman
2.2
Rencana Sistem Jaringan Transportasi
2.3
Rencana Sistem Jaringan Energi
2.4
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
2.5
Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air
2.6
Dst..
3.
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
3.1
Perwujudan Kawasan Lindung
3.1
Perwujudan Kawasan Budidaya
1.
TAHAP EVALUASI KUALITAS RTR MAMMINASATA Kelengkapan dan Kedalaman Materi Muatan RTRW No.
Muatan RTR Mamminasata
(1)
(2)
1.
TUJUAN, KEBIJAKAN PENATAAN RUANG
DAN
STRATEGI
1.1
Tujuan
1.2
Kebijakan Penataan Ruang
1.3
Strategi Penataan Ruang
2.
RENCANA STRUKTUR RUANG
2.1
Rencana Sistem Pusat Permukiman
2.2
Rencana Sistem Jaringan Transportasi
2.3
Rencana Sistem Jaringan Energi
2.5
Dst…
3.
RENCANA POLA RUANG
3.1
Perwujudan Kawasan Lindung
3.2
Perwujudan Kawasan Budidaya
Kelengkapan
Kedalaman
Ada
Tidak
Cukup
Kurang
(3)
(4)
(5)
(6)
Catatan Evaluasi (7)
Ketentuan Data Minimal yang Harus digunakan dalam Penyusunan RTR (sesuai NSPK : Permen PU No. 16/2010) Kelengkapan
Kedalaman
No.
Jenis Data
Ada/ lengkap
Tidak lengkap
Masih relevan
Perlu up dating
Catatan Evaluasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1.
DATA WILAYAH ISTRASI a Batas wilayah istrasi Kabupaten, Kecamatan b Nama lokasi, tempat, ibukota dan jarak dari ibukota c dll
2.
DATA FISIOGRAFIS a Letak geografis wilayah b Morfologi wilayah c Iklim dan curah hujan d Hidrologi e dll
Y/√
Y/√ Y/√
Y/√
Lanjutan.. Kelengkapan
Kedalaman
No .
Jenis Data
Ada/ lengkap
Tidak lengkap
Masih relevan
Perlu up dating
Catatan Evaluasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
3.
DATA KEPENDUDUKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
a Sebaran, kepadatan, sex rasio b Proporsi penduduk perkotaan/ perdesaan c Kualitas (Gini Rasio), produktivitas kerja d Kesempatan kerja dan lapangan kerja
e dll 4.
DATA EKONOMI DAN KEUANGAN SERTA KELEMBAGAAN
a Struktur ekonomi dan trend pertumbuhan b Basis dan kontribusi sector ekonomi
c Prasarana penunjang & ekonomi wil d Kelembagaan keuangan, kemampuan dan alokasi pembiayaan pembangunan f dll
Lanjutan.. Kelengkapan
Kedalaman
No.
Jenis Data
Ada/ lengkap
Tidak lengkap
Masih relevan
Perlu up dating
Catatan Evaluasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
5.
DATA KETERSEDIAAN PRASARANA DAN SARANA DASAR
a
Sistim Jaringan Transportasi
b
Sistim Jaringan Energi
c
Sistim Jaringan Telekomunikasi
d
Dll..
6.
DATA PENGGUNAAN LAHAN
a
Tutupan lahan dan jenisnya
b
Potensi sumber daya alam
7.
DATA PERUNTUKAN RUANG
a
Hutan Lindung
b
Peruntukan Pertanian
c
Peruntukan Permukiman
d
Dst…Peruntukan lainya
Lanjutan.. Kelengkapan
Kedalaman
No.
Jenis Data
Ada/ lengkap
Tidak lengkap
Masih relevan
Perlu up dating
Catatan Evaluasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
8.
DATA DAERAH RAWAN BENCANA
a
Rawan Longsor
b
Rawan Banjir
c
Rawan Tsunami
d
Dll..
6. a
PETA DASAR DAN PETA TEMATIK Peta Orientasi
b
Peta Batas istrasi
c
Peta Tutupan Lahan/Tata Guan Lahan
d
Peta Rawan Bencana
e
Peta Sebaran Penduduk
f
Peta Fisiografis/Fisik Wilayah
g
Dst…
B. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan Kesesuaian Antara RTR Mamminasata Dengan Peraturan Perundang-Undangan
No. 1. 2.
3.
Peraturan PerundangUndangan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 27 Tahun 20107 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No.01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 20107 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan Dst.. Peraturan perundangan yang terkait
Muatan Pengaturan yang terkait dengan Muatan RTR Mamminasata (Sudah Jelas) Pengaturan terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
Kesesuaian Sesuai
Tidak Sesuai
Catatan Kesesuaian
√ √
Perlu penyesuaian muatan dalam rangka integrasi dan keterkaitan pengaturan ruang sebagaimana diatur dalam RTRW dan RZWP3K
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
No.
(1)
Indikasi Program Lima Tahunan
(2)
RENCANA STRUKTUR RUANG 1. Jalan Arteri Primer yang menghubungkan Kabupaten A dan B (km 2. n. RENCANA POLA RUANG 1. Kawasan Lindung & turunannya (Ha) 2. Kawasan Budidaya & turunanya (ha) 3.
n.
Unit (Luas/ Panjang/Ju mlah/Volum e /dll
(3)
Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana
Realisasi Rencana
Belum Tidak Realisas Sesuai Terealisasi/ Sesuai i Selisih (4) (5)
Presentase Dampak Realisasi Ketidaksesuaia Pemanfaata n Pemanfaatan n Ruang Ruang
(6)
(7)
Skala nasional 18
√
8
10
44%
Ket.
TAHAPAN PENILAIAN ASPEK KUALITAS RTR Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTR Mamminasata No.
Muatan RTRW Kabupaten Wajo
(1)
(2)
DAN
Kelengkapan
Kedalaman
Ada
Tidak
Cukup
Kurang
(3)
(4)
(5)
(6)
Nilai (7)
1.
TUJUAN, KEBIJAKAN PENATAAN RUANG
STRATEGI
1.1
Tujuan
√
√
1.2
Kebijakan Penataan Ruang
√
√
Baik (3) Baik (3)
1.3
Strategi Penataan Ruang
√
√
Baik (3)
2.
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
2.1
Rencana Sistem Pusat Permukiman
2.2
Rencana Sistem Jaringan Transportasi
2.3
Rencana Sistem Jaringan Energi
2.4
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
2.5
Dst…
3.
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
3.1
Perwujudan Kawasan Lindung
3.1
Perwujudan Kawasan Budidaya
Total keseluruhan Nilai Rata-Rata
ASPEK KUALITAS DATA RTR MAMMINASATA
No.
Jenis Data
Kelengkapan Ada/ Tidak Lengkap Lengkap
(1)
(2)
(3)
1.
Data Wilayah istrasi
2.
Data Fisiografis
3.
Data Kependudukan
4.
Data Ekonomi dan Keuangan
5.
Data Ketersediaan Pra/Sarana Dasar
6.
Data Penggunaan Lahan
7.
Data Peruntukan Ruang
8.
Data Daerah Rawan Bencana Peta Dasar Rupa Bumi dan Peta Tematik Skala 1 : 50.000
9.
Kedalaman Masih Perlu Relevan Updating
Nilai
(4)
(5)
Total Keseluruhan Rata-Rata Kriteria Penilaian : - Nilai 3 = BAIK (jika data ad/lengkap dan masih relevan) - Nilai 1,5 = KURANG BAIK (jika data ada/lengkap namun perlu updating) - Nilai 0 = BURUK (jika kelengkapan data tidak ada/tidak lengkap dan perlu updating).
KESESUAIAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
No.
Peraturan Perundang-Undangan
(1) 1.
(2) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2.
UU No. 27 Tahun 20107 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No.01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 20107 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. 4. 5.
Kesesuaian Tidak Sesuai Sesuai (3)
UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan
6. dst
Perundang- undangan yg terkait Total Keseluruhan Nilai Rata-Rata
Kriterian Penilaian: • Nilai 3 = SESUAI, jika tidak ada perbedaan/perubahan peraturan perundang-undangan yang seharusnya diacu/terkait dengan muatan RTR Mamminasata • Nilai 0 = TIDAK SESUAI, jika muatan RTR Mamminasata tidak sesuai/tidak mengacu peraturan perundang-undangan baru/yang mengalami perubahan, dimana peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya diacu/terkait dengan muatan RTR Mamminasata
Catatan Kesesuaian (4)
PENILAIAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG Kesesuaian Kondisi Eksisting Realisasi dan Aktual Unit Rencana di Lapangan (Luas/ dengan Panjang/ No. Indikasi Program Lima Tahunan Rencana Jumlah/ Belu Volume m /dll Tidak Sesu Realis Terea Sesu ai asi lisasi/ ai Selisi h (1) (2) (3) (4) (5) RENCANA STRUKTUR RUANG 1. Misalnya : Terminal Type A 1 √ 1 (Unit) 2. Jalan Arteri Primer yang 18 √ 8 10 menghubungkan Kab. A dan B (…km) n. RENCANA POLA RUANG 1. Sempadan Sungai 21.003 √ 17,93 3.070 3
2.
Pertanian
39,003
√
Present ase Realisa si Pemanf aatan Ruang
(6)
100%
Nilai
Dampak Ketidaksesu aian Pemanfaata n Ruang
Nilai
Ket.
(7)
(8)
(9)
(10)
3 1
44%
85%
3
31,111 7,892 80%
3
n. Rata - rata
(-)Skala nasional (-)Skala Regional
(+) tidak ada indikasi dampak negatif (-) berskala regional
-
FORM REKAPITULASI PENILAIAN RTR MAMMINASATA Bobot Penilaian Berdasarkan Aspek
No. (1)
Aspek Penilaian
Nilai Bobot (%)
(2)
(3)
1
Kualitas RTR Mamminasata
30
2
Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan
30
3
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
40
Catatan: Kriteria rekomendasi revisi dan tidak revisi berdasarkan aspek kuantitatif sesuai bobot penilaian yang ditetapkan - Jika Nilai Akhir >85 = RTR Mamminasata dinyatakan berkualitas BAIK (RTRW TIDAK DIREVISI) - Jika Nilai Akhir < 85 = RTR Mamminasata dinyatakan berkualitas BURUK (RTRW DIREVISI)
Rekapitulasi Hasil Penilaian No.
Aspek Penilaian
Nilai
I.
Kualitas RTR Mamminasata
1.
Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTR Mamminasata
2.
Kualitas Data Total Nilai Rata-rata
II.
Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan
1.
Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan
III.
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
1.
Jenis dan Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
2.
Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Total Nilai Rata-Rata
Rekapitulasi Akhir Hasil Kajian Peninjauan Kembali RTR Mamminasata No. (1)
Aspek (2)
Nilai Akhir
Bobot
Perkalian Bobot
(3)
(4)
(5 = 3 x 4)
I.
Kualitas RTR Mamminasata
30
II.
Kesesuaian dengan Peraturan PerundangUndangan
30
III.
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
40
Total Rata-Rata Penilaian Akhir RTR Mamminasata
100
RENCANA KERJA No I. 1. 2. 3. 4. 5. II. 1. 2. 3. 4. 5.
Kegiatan PERSIAPAN Persiapan istrasi Persiapan Tenaga Ahli Persiapan Tenaga Pendukung Persiapan Rencana Kerja dan Peralatan Mobilisasi/Demobilisasi IDENTIFIKASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN Review terhadap kebijakan dan program pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Mengkaji development plan dan spatial plan
II
Bulan Ke III
Ket. IV
10%
Perumusan kebutuhan Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata Perumusan kriteria dan indikator penilaian RTR Mamminasata
7.
Perumusan Kajian peninjauan kembali RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata Perumusan Potensi serta Masalah RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata Survey Data Primer
8.
Survey Data Sekunder
9.
Evaluasi Data Hasil Survey
10.
Rekomendasi Hasil evaluasi Tata Ruang Mamminasata
III. 1.
PENYUSUNAN LAPORAN
2.
Laporan Akhir
3.
Album Peta A3
4.
Soft Copy Produk
IV 1.
KONSULTASI PUBLIK Presentasi Laporan Pendahuluan
2.
Presentasi Laporan Akhir
6.
I
40%
Laporan Pendahuluan 40%
10%
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
Related Documents 543cg
Bahan Seminar Kajian Mamminasata.pptx 6n48q
January 2021 0
Bahan Kajian Lapangan Sisa Domestik.docx 5ie57
May 2020 24
Seminar Mekanika Bahan (batasan Rumus Euler) 2z1r26
April 2020 14
Bahan Bahan 1g85g
January 2021 0
Seminar 5l3ww
August 2022 0
Seminar 5l3ww
October 2019 84More Documents from "nasir" 434y6m
[hot English Magazine] Hot English(booksee.org) 666d5v
June 2021 0
Bahan Seminar Kajian Mamminasata.pptx 6n48q
January 2021 0
Computer Science Solved Mcqs 195n3l
November 2019 185
Kahn (1990)_psychological Conditions Of Personal Engagement And Disengagement At Work 2b1lc
October 2019 90
3 Ways To Take Isabgol - Wikihow 2q5f1o
November 2019 93