Ushul Fiqh 1wz5h

USHUL FIQIH ANDEWI SUHARTINI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA 2012

USHUL FIQIH ANDEWI SUHARTINI

Tata Letak & Cover : Makhtubullah

Hak cipta dan hak moral pada penulis Hak penerbitan atau hak ekonomi pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tidak diperkenankan memperbanyak sebagian atau seluruhnya isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa seizin tertulis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Cetakan Ke-1, Desember 2009 Cetakan Ke-2, Juli 2012 (Edisi Revisi)

ISBN, 978-602-7774-04-9 Ilustrasi Cover : Sumber http://www.academichic.com/2011/02/07/7-february2011-mirari/1-traditional-islamic-zeliji-around-a-water-fountain-ralph-ledergerber/

Pengelola Program Kuali ikasi S-1 Melalui DMS Pengarah : Penanggungjawab : Tim Taskforce :

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Direktur Pendidikan Tinggi Islam Prof. Dr. H. Aziz Fahrurrozi, MA. Prof.Ahmad Tafsir Prof. Dr. H. Maksum Muchtar, MA. Prof. Dr. H. Achmad Hufad, M.E.d. Dr.s Asep Herry Hemawan, M. Pd. Drs. Rusdi Susilana, M. Si.

Alamat : Subdit Kelembagaaan Direktorat Pendidikan Tingggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Lt.8 Jl. Lapangan Banteng Barat Mo. 3-4 Jakarta Pusat 10701 Telp. 021-3853449 Psw.236, Fax. 021-34833981 http://www.pendis.kemenag.go.id/www.diktis.kemenag.go.id email:[email protected]

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Program Peningkatan Kuali ikasi Sarjana (S1) bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah melalui Dual Mode System— selanjutnya ditulis Program DMS—merupakan ikhtiar Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dalam meningkatkan kuali ikasi akademik guru-guru dalam jabatan di bawah binaannya. Program ini diselenggarakan sejak tahun 2009 dan masih berlangsung hingga tahun ini, dengan sasaran 10.000 orang guru yang berlatar belakang guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah. Program DMS dilatari oleh banyaknya guru-guru di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang belum berkuali ikasi sarjana (S1), baik di daerah perkotaan, terlebih di daerah pelosok pedesaan. Sementara pada saat yang bersamaan, konstitusi pendidikan nasional (UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2007, dan PP No. 74 Tahun 2008) menetapkan agar sampai tahun 2014 seluruh guru di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah harus sudah berkuali ikasi minimal sarjana (S1). Program peningkatan kuali ikasi guru termasuk ke dalam agenda prioritas yang harus segera ditangani, seiring dengan program serti ikasi guru yang memprasyaratkan kuali ikasi S1. Namun dalam kenyataannya, keberadaan guru-guru tersebut dengan tugas dan tanggungjawabnya tidak mudah untuk meningkatkan kuali ikasi akademik secara individual melalui perkuliahan regular. Selain karena faktor biaya mandiri yang relatif membebani guru, juga ada konsekuensi meninggalkan tanggungjawabnya dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas. Dalam situasi demikian, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berupaya melakukan terobosan dalam bentuk Program DMS—sebuah program akselerasi (crash program) di jenjang pendidikan tinggi yang memungkinkan guru-guru sebagai peserta program dapat meningkatkan kuali ikasi akademiknya melalui dua sistem pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka (TM) dan pembelajaran mandiri (BM). Untuk BM inilah proses pembelajaran memanfaatkan media modular dan perangkat pembelajaran online (e-learning). Buku yang ada di hadapan Saudara merupakan modul bahan pembelajaran untuk men program DMS ini. Jumlah total keseluruhan modul ini adalah 53 judul. Modul edisi tahun 2012 adalah modul edisi revisi atas modul yang diterbitkan pada tahun 2009. Revisi dilakukan atas dasar hasil evaluasi dan masukan dari beberapa LPTK yang mengeluhkan kondisi modul yang ada, baik dari sisi content maupun isik. Proses revisi Ushul Fiqh

| iii

dilakukan dengan melibatkan para pakar/ahli yang tersebar di LPTK se-Indonesia, dan selanjutya hasil review diserahkan kepada penulis untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. Dengan keberadaan modul ini, para pendidik yang saat ini sedang menjadi mahasiswa agar membaca dan mempelajarinya, begitu pula bagi para dosen yang mengampunya. Pendek kata, kami mengharapkan agar buku ini mampu memberikan informasi yang dibutuhkan secara lengkap. Kami tentu menyadari, sebagai sebuah modul, buku ini masih membutuhkan penyempurnaan dan pendalaman lebih lanjut. Untuk itulah, masukan dan kritik konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan. Semoga upaya yang telah dilakukan ini mampu menambah makna bagi peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia, dan tercatat sebagai amal saleh di hadapan Allah swt. Akhirnya, hanya kepada-Nya kita semua memohon petunjuk dan pertolongan agar upayaupaya kecil kita bernilai guna bagi pembangunan sumberdaya manusia secara nasional dan peningkatan mutu umat Islam di Indonesia. Amin Wassalamu’alaikum wr. wb.

Jakarta, Jak rta, Ja Jaka

Juli 2012 201

Direktur Pendidikan Dire Dire Di rekt ktur ktur ur P endi en ndi didi didi dika dika ka Tinggi Islam kan

Prof. Dr Dr. Dede Rosyada, MA r. H. H. D edee Ros ed

iv | Ushul Fiqh

Tinjauan Mata Kuliah

A. DESKRIPSI MATA KULIAH

M

ata kuliah Ushul Fiqh bagi mahasiswa S1 PGMI merupakan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), yang membekali kemampuan memahami hukum, dasar hukum dan metode penetapannya. Mahasiswa sebagai insan akademik memerlukan pengetahuan terhadap disiplin ilmu tersebut untuk mendasari profesionalismenya sebagai pendidik pada Pendidikan Agama Islam Mata kuliah ini membahas tentang dalil-dalil hukum syara’ dan bentuk-bentuk penunjukkannya terhadap hukum. Di dalamnya dibahas 6 pokok bahasan. Pertama, tentang Konsep Dasar Ushul Fiqh, yang meliputi: Latar Belakang lahirnya ushul iqh, Pengertian ushul iqh, Objek Kajian ushul iqh, Tujuan dan Fungsi Ushul Fiqh, Sejarah Perkembangan Ushul iqh, Peranan Ushul Fiqh dalam Perkembangan Fiqh Islam, dan Aliran-aliran Ushul Fiqh. Kedua, tentang Hukum syara’ dan Unsur-unsurnya, yang meliputi: hukum, hakim, mahkum bih dan mahkum ih, serta mahkum ‘alaih. Ketiga, tentang Sumber-sumber Hukum Islam, yang meliputi al-Quran, al-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Keempat, tentang ijtihad dan metode-metodenya, yaitu istihsan dan maslahha mursalah, istishhab, ‘urf dan syar’un man qablana, sadd al-dzari’ah dan madzhab shahaby. Kelima, tentang kaidah-kaidah ushuliyah, yang meliputi mujmal dan mubayan, ‘am dan khash, ‘amr dan nahi, muthlaq dan muqayyad, ma hum dan manthuq. Keenam, tentang ta’arudl al-‘adillah dan cara penyelesaiannya. Ke enam pokok bahasan di atas dibahas dalam 6 modul. B. KEGUNAAN MATA KULIAH Ada dua kegunaan mempelajari Ushul Fiqh. Pertama, pengetahuan terhadap metode ushul iqh yang telah dirumuskan ulama terdahulu, membantu seseorang untuk mencari jawaban terhadap permasalahan baru yang hukumnya tidak mungkin ditemukan di dalam kitab-kitab iqh terdahulu, dengan cara menerapkan kaidah-kaidah hasil rumusan ulama terdahulu. Misalnya, penentuan hukum terhadap masalah kopi luak. Kedua, pengetahuan secara baik tentang usaha dan cara ulama terdahulu dalam merumuskan kaidah ushul iqh, membantu seseorang untuk merumuskan kaidah baru dan mengkaji ulang rumusan-rumusan fuqaha lama, ketika mengalami kesukaran dalam penerapannya karena sudah begitu jauhnya perubahan terjadi dan karena ingin menyesuaikan dengan kemashlahatan dan tuntutan kondisi yang menghendakinya. C. KOMPETENSI Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan kaidah-kaidah dan cara-cara mengisitnbath hukum syara’ melalui dalil yang terperinci. Ushul Fiqh

| v

D. Susunan Judul Modul dan Keterkaitan antar Modul Mata kuliah ini terdiri dari 6 modul. Modul 1 tentang konsep dasar ushul iqh, yang meliputi: Latar Belakang lahirnya ushul iqh, Pengertian ushul iqh, Objek Kajian ushul iqh, Tujuan dan Fungsi Ushul Fiqh, Sejarah Perkembangan Ushul iqh, Peranan Ushul Fiqh dalam Perkembangan Fiqh Islam, dan Aliran-aliran Ushul Fiqh. Modul 2 membahas tentang Hukum syara’ dan Unsur-unsurnya, yang meliputi: hukum, hakim, mahkum bih dan mahkum ih, serta mahkum ‘alaih. Modul 3 membahas tentang Sumber-sumber Hukum Islam, yang meliputi al-Quran, al-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Modul 4 membahas tentang ijtihad dan metode-metodenya, yaitu istihsan dan maslahha mursalah, istishhab, ‘urf dan syar’un man qablana, sadd al-dzari’ah dan madzhab shahaby. Modul 5 membahas tentang kaidah-kaidah ushuliyah, yang meliputi mujmal dan mubayan, ‘am dan khash, ‘amr dan nahi, muthlaq dan muqayyad, ma hum dan manthuq. Modul 6 membahas tentang ta’arudl al-‘adillah dan cara penyelesaiannya. Setiap modul, mulai dari modul 1 sampai dengan 6, merupakan rangkaian pembahasan yang satu sama lain saling berkaitan dan menjadi dasar bagi pemahaman modul selanjutnya. Pemahaman terhadap konsep dasar ushul iqh sebagai pembahasan modul 1, menjadi dasar untuk memahami hukum syara’ dan unsure-unsurnya secara rinci yang diuraikan di modul 2. Pemahaman terhadap konsep dasar ushul iqh dan hukum syara serta unsur-unsurnya menjadi dasar untuk memahami sumber hukum Islam yang menjadi pembahasan modul 3. Pemahaman tentang konsep dasar ushul iqh, hukum syara dan unsur-unsurnya dan sumber-sumber hukum Islam serta kandungan hukum yang terdapat di dalamnya menjadi dasar untuk memahami ijtihad dan metode-metodenya yang menjadi pembahasan modul 4. Pemahaman tentang konsep dasar ushul iqh, hukum syara dan unsur-unsurnya dan sumber-sumber hukum Islam serta kandungan hukum yang terdapat di dalamnya dan tuntutan melakukan ijtihad secara tepat menjadi dasar untuk memahami kaidah-kaidah ushuliyah sebagai pembahasan modul 5. Dan, pembahasan tentang konsep dasar ushul iqh, hukum syara dan unsur-unsurnya dan sumber-sumber hukum Islam serta kandungan hukum yang terdapat di dalamnya, juga kaidah-kaidah ushuliyah menjadi dasar untuk memahami ta’arudl al-‘adillah dan penyelesaiannya. Demikian juga sebaliknya, isi pembahasan modul 6 s.d. 1 menjadi penjelas dan penguat dan petunjuk teknis terhadap pemahaman dan penerapan modul-modul sebelumnya.

E. BAHAN PENDUKUNG Di antara buku-buku yang mendukung seseorang dalam mempelajari Mata Kuliah Ushul Fiqh di antaranya adalah: 1. Abdul Wahhab Khalaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, alih bahasa Moch. Tolhah, dkk., Bandung, Risalah, 1985 2. Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Kairo: Dar al-Qalam 1978 3. Muhammad Khudlari Beik, Ushul Fiqh, Dar al-Fikr

vi | Ushul Fiqh

4. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1958 5. Rachmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung, Pustaka Setia, 1998 6. Muctar Yahya & Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Bandung, PT. al-Ma’arif, 1986 7. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media Group, 2008 8. Khairul Uman & Achyar Aminudin, Ushul Fiqh, Bandung, Pustaka Setia, 2001 9. Moh. Riva’i, Ushul Fiqh, Bandung: Al-Ma’arif, 1987

F. PETUNJUK UMUM MEMPELAJARI MATA KULIAH 1. Bagi Dosen/Fasilitator: a. Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, hendaknya dosen dan fasilitator mempelajari modul ini dengan tuntas. b. Pendekatan yang digunakan selama proses perkuliahan adalah pendekatan yang diangggap tepat bagi mahasiswa orang dewasa. Beberapa metode dapat digunakan, misalnya snow bowling, latihan dan penugasan. c. Isi ceramah hendaknya singkat, padat, dan jelas d. Ketika diskusi hendaknya diangkat contoh-contoh persoalan baru yang belum jelas hukumnya. 2. Bagi Mahasiswa Mahasiswa hendaknya memperhatikan petunjuk berikut ini: a. Pelajari dengan tuntas materi pembelajaran 1 sampai materi pembelajaran 4 di setiap modul b. Setiap selesai pembelajaran, simaklah rangkuman materi dan renungkan lebih dalam sehingga menambah informasi untuk mendalaman materi yang berkenaan dengan Ushul Fiqh dan permasalahannya. c. Laksanakan latihan setiap selesai kegiatan pembelajaran, sehinga Anda dapat memperoleh penguatan materi tentang ushul Fiqh dan permasalahannya. d. Laksanakan dan jawab setiap soal tes sehingga Anda dapat mengukur pencapaian materi yang telah dipelajari.

Ushul Fiqh

| vii

viii | Ushul Fiqh

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................................................ iii TINJAUAN MATA KULIAH ............................................................................................................................................... v MODUL I : KONSEP DASAR USHUL FIQH Pendahuluan ................................................................................................................................................................................. 3 Kegiatan Belajar 1. Latar Belakang, Pengertian, Objek Kajian, Tujuan dan Fungsi Ushul Fiqh ...................................................................................................... 5 Latihan ................................................................................................................................... 12 Rangkuman ....................................................................................................................... 12 Tes Formatif 1 ................................................................................................................ 13 Tindak Lanjut ................................................................................................................. 14 Kegiatan Belajar 2. Sejarah Perkembangan Ushul Fiqh ......................................................... 15 Latihan ................................................................................................................................... 23 Rangkuman ....................................................................................................................... 23 Tes Formatif 2 ................................................................................................................ 24 Tindak Lanjut ................................................................................................................. 25 Kegiatan Belajar 3. Peranan Ushul Fiqh dalam Perkembangan Fiqh Islam ...... 26 Latihan ................................................................................................................................... 28 Rangkuman ....................................................................................................................... 28 Tes Formatif 3 ................................................................................................................ 28 Tindak Lanjut ................................................................................................................. 29 Kegiatan Belajar 4. Aliran-aliran Ushul Fiqh ...................................................................................... 30 Latihan ................................................................................................................................... 32 Rangkuman ....................................................................................................................... 32 Tes Formatif 4 ................................................................................................................ 32 Tindak Lanjut ................................................................................................................. 33 Daftar Pustaka ............................................................................................................... 34 MODUL II : HUKUM SYARA’ DAN UNSUR UNSURNYA Pendahuluan ................................................................................................................................................................................. 37 Kegiatan Belajar 1. Hukum .................................................................................................................................... 39 Latihan ................................................................................................................................... 48 Rangkuman ....................................................................................................................... 48 Tes Formatif 1 ................................................................................................................ 49 Ushul Fiqh

| ix

Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar

Tindak Lanjut ................................................................................................................. 2. Hakim ...................................................................................................................................... Latihan ................................................................................................................................... Rangkuman ....................................................................................................................... Tes Formatif 2 ................................................................................................................ Tindak Lanjut ................................................................................................................. 3. Mahkum Bih dan Mahkum Fih ..................................................................... Latihan ................................................................................................................................... Rangkuman ....................................................................................................................... Tes Formatif 3 ................................................................................................................ Tindak Lanjut ................................................................................................................. 4. Mahkum Alaih ................................................................................................................ Latihan ................................................................................................................................... Rangkuman ....................................................................................................................... Tes Formatif 4 ................................................................................................................ Tindak Lanjut ................................................................................................................. Daftar Pustaka ...............................................................................................................

51 52 56 56 56 57 59 64 64 64 66 67 73 73 73 75 76

MODUL III : SUMBER SUMBER HUKUM ISLAM Pendahuluan ................................................................................................................................................................................. Kegiatan Belajar 1. Al-Qur'an ............................................................................................................................. Latihan ................................................................................................................................... Rangkuman ....................................................................................................................... Tes Formatif 1 ................................................................................................................ Tindak Lanjut ................................................................................................................. Kegiatan Belajar 2. AL-Sunnah .......................................................................................................................... Latihan ................................................................................................................................... Rangkuman ....................................................................................................................... Tes Formatif 2 ................................................................................................................ Tindak Lanjut ................................................................................................................. Kegiatan Belajar 3. Ijma' .......................................................................................................................................... Latihan ................................................................................................................................... Rangkuman ....................................................................................................................... Tes Formatif 3 ................................................................................................................ Tindak Lanjut ................................................................................................................. Kegiatan Belajar 4. Qiyas ......................................................................................................................................... Latihan ................................................................................................................................... x | Ushul Fiqh

79 81 86 86 86 87 89 94 94 94 95 97 109 109 109 110 111 117

Rangkuman ....................................................................................................................... Tes Formatif 4 ................................................................................................................ Tindak Lanjut ................................................................................................................. Daftar Pustaka ...............................................................................................................

117 117 118 119

MODUL IV : IJTIHAD DAN METODE IJTIHAD Pendahuluan ................................................................................................................................................................................. Kegiatan Belajar 1. Ijtihad ...................................................................................................................................... Latihan ................................................................................................................................... Rangkuman ....................................................................................................................... Tes Formatif 1 ................................................................................................................ Tindak Lanjut ................................................................................................................. Kegiatan Belajar 2. Istihsan dan Mashlahah Mursalah ........................................................... Latihan ................................................................................................................................... Rangkuman ....................................................................................................................... Tes Formatif 2 ................................................................................................................ Tindak Lanjut ................................................................................................................. Kegiatan Belajar 3. Istishab, 'Urf dan Syar'un Man Qablana ............................................. Latihan ................................................................................................................................... Rangkuman ....................................................................................................................... Tes Formatif 3 ................................................................................................................ Tindak Lanjut ................................................................................................................. Kegiatan Belajar 4. Sadd al-Dzari'ah dan Madzhab Shahaby ........................................... Latihan ................................................................................................................................... Rangkuman ....................................................................................................................... Tes Formatif 4 ................................................................................................................ Tindak Lanjut ................................................................................................................. Daftar Pustaka ...............................................................................................................

123 126 133 133 133 135 136 141 141 142 143 144 153 153 154 155 156 164 164 165 166 167

MODUL V : KAIDAH USHULIYAH Pendahuluan ................................................................................................................................................................................. Kegiatan Belajar 1. Mujmal, Mubayyan, Manthuq, Ma hum .............................................. Latihan ................................................................................................................................... Rangkuman ....................................................................................................................... Tes Formatif 1 ................................................................................................................ Tindak Lanjut .................................................................................................................

171 173 176 176 176 177

Ushul Fiqh

| xi

Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar

2. ‘Am dan Khas ................................................................................................................... Latihan ................................................................................................................................... Rangkuman ....................................................................................................................... Tes Formatif 2 ................................................................................................................ Tindak Lanjut ................................................................................................................. 3. Amr dan Nahi .................................................................................................................. Latihan ................................................................................................................................... Rangkuman ....................................................................................................................... Tes Formatif 3 ................................................................................................................ Tindak Lanjut ................................................................................................................. 4. Mutlaq dan Muqayyad ........................................................................................... Latihan ................................................................................................................................... Rangkuman ....................................................................................................................... Tes Formatif 4 ................................................................................................................ Tindak Lanjut ................................................................................................................. Daftar Pustaka ...............................................................................................................

178 193 193 193 195 196 203 203 203 205 206 211 211 211 213 214

MODUL VI : TA’ARRUDL AL ADILLAH Pendahuluan ................................................................................................................................................................................. Kegiatan Belajar 1. Ta’arrudl al-Adillah ................................................................................................... Latihan ................................................................................................................................... Rangkuman ....................................................................................................................... Tes Formatif 1 ................................................................................................................ Tindak Lanjut ................................................................................................................. Kegiatan Belajar 2. Nasakh ................................................................................................................................... Latihan ................................................................................................................................... Rangkuman ....................................................................................................................... Tes Formatif 2 ................................................................................................................ Tindak Lanjut ................................................................................................................. Kegiatan Belajar 3. Tarjih ........................................................................................................................................ Latihan ................................................................................................................................... Rangkuman ....................................................................................................................... Tes Formatif 3 ................................................................................................................ Tindak Lanjut ................................................................................................................. Daftar Pustaka ............................................................................................................... KUNCI JAWABAN ...................................................................................................................................................................... GLOSARIUM ................................................................................................................................................................................... xii | Ushul Fiqh

217 219 227 227 227 229 230 240 240 241 242 243 250 250 250 251 253 255 257

KONSEP DASAR USHUL FIQH

Pendahuluan

U

ntuk memahami dan menerapkan sebuah disiplin ilmu, terlebih dahulu perlu diawali dengan membahas dan mengkaji hal-hal yan mendasar dari disiplin ilmu tersebut. Hal-hal yang mendasar itu meliputi latar belakang, pengertian, objek kajian, tujuan dan fungsi, sejarah perkembangan, peranan ilmu tersebut terhadap ilmu yang lainnya dan aliran-aliran ilmu tersebut. Demikian pula, pemahaman dan penerapan ilmu ushul iqh dalam melahirkan hukum memerlukan pembahasan dan pengkajian yang komprehensip terhadap hal yang mendasar dari disiplin ilmu tersebut. Dalam bagian 1 ini, Anda akan diantarkan kepada suatu pemahaman mengenai Latar Belakang lahirnya ushul iqh, Pengertian ushul iqh, Objek Kajian ushul iqh, Tujuan dan Fungsi Ushul Fiqh, Sejarah Perkembangan Ushul iqh, Peranan Ushul Fiqh dalam Perkembangan Fiqh Islam, dan Aliran-aliran Ushul Fiqh. Mudah-mudahan Anda dapat memahami secara menyeluruh apa yang diuraikan dalam bagian ini, sebab pemahaman tersebut akan menjadi bekal dalam memahami dan menerapkan ushul iqh dalam mengeluarkan hukum dari persoalan-persoalan baru yang dihadapi umat Islam. Setelah mempelajari bagian ini, diharapkan Anda mampu memahami dan menerapkan kaidahkaidah ushul Fiqh dalam menyelesaikan persoalan hukum yang belum jelas ketetapan hukumnya. Secara lebih khusus, Anda diharapkan: 1. Menjelaskan Pengertian Ushul Fiqh 2. Mengidentii ikasi Objek Kajian Ushul Fiqh 3. Menguraikan Tujuan dan Fungsi Ushul Fiqh 4. Menguaikan Sejarah Perkembangan Ushul iqh 5. Menjelaskan Peranan Ushul Fiqh dalam Perkembangan Fiqh Islam 6. Mengidenti ikasi Aliran-aliran Ushul Fiqh Untuk mencapai kemampuan di atas, sebaiknya Anda telah memahami Bahasa Arab, menguasai isi kandungan al-Qur’an dan hadits Rasulullah. Hal tersebut diperlukan sebagai dasar bagi Anda dalam menganalisis masalah yang akan dan boleh dicari dan ditetapkan hukumnya. Kemampuan-kemampuan yanag Anda kuasai setelah mempelajari bagian ini akan berguna bagi Anda dalam mengidenti ikasi masalah-masalah yang menjadi objek kajian Ushul Fiqh dan dan bagaimana cara penyelesaiaannya. Modul ini terdiri dari empat kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar 1 disajikan Latar Belakang, Pengertian, Objek Kajian, Tujuan dan Fungsi Ushul Fiqh. Dalam kegiatan belajar 2 disajikan mengenai Sejarah Perkembangan Ushul iqh. Dalam kegiatan belajar 3 diuaikan mengenai Peranan Ushul Fiqh dalam Perkembangan Fiqh Islam. Dan, dalam kegiatan belajar 4 disajikan mengenai Aliran-aliran Ushul Fiqh. Kegiatan belajar 1 dirancang untuk pencapaian kemampuan 1 s.d. 3. Kegiatan belajar 2 dirancang untuk pencapaian kemampuan 4. Kegiatan belajar 3 dirancang untuk pencapaian kemampuan 5. Dan, kegiatan belajar 4 Ushul Fiqh

| 3

dirancang untuk pencapaian kemampuan 6. Untuk membantu Anda dalam mempelajari bagian ini, ada baknya diperhatikan beberapa petunjutk belajar berikut ini: 1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan ini sampai Anda memahami secara tuntas tentang apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari bahan buku ini. 2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dari kata-kata yang dianggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci tersebut dalam kamus yang Anda miliki. 3. Tangkaplah pengertian demi pengertian melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa lain atau dengan dosen Anda. 4. Untuk memperlus wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan. Anda dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, termasuk dari internet. 5. Mantapkan pemahaman Anda dengan mengerjakan latihan dan melalui kegiatan diskusi dalam kegiatan tutorial dengan mahasiswa lainnya atau teman sejawat. 6. Jangan dilewatkan utnuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada bagian akhir. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami dengan benar kandungan bahan belajar ini.

Selamat belajar!

4 | Ushul Fiqh

Kegiatan Belajar 1

LATAR BELAKANG, PENGERTIAN, OBJEK KAJIAN, TUJUAN DAN FUNGSI UHSUL FIQH

A. URAIAN MATERI 1. Latar Belakang

U

ntuk menelusuri latar belakang timbulnya ushul iqh, Anda dapat menelaahnya sejak zaman Rasulullah saw. Pada waktu Nabi Muhammad masih hidup, segala persoalan hukum yang timbul, langsung ditanyakan kepadanya. Ia memberikan jawaban hukum dengan menyebutkan ayat-ayat al-Qur’an. Dalam keadaan tertentu yang tidak ditemukan jawabannya dalam al-Qur’an, ia memberikan jawaban melalui penetapannya yang disebut Hadits atau Sunnah. Al-Quran dan penjelasannya dalam bentuk Hadits disebut “Sumber Pokok Hukum Islam”. Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Demikian pula hadits yang disampaikan Nabi juga berbahasa Arab. Para sahabat Nabi mempunyai pengetahuan yang luas tentang bahasa Arab sebagai bahasa ibunya. Mereka mengetahui secara baik arti setiap lafadznya dan maksud dari setiap ungkapannya. Pengalaman mereka dalam menyertai kehidupan Nabi dan pengetahuan mereka tentang sebab-sebab serta latar belakang turunnya ayat-ayat hukum memungkinkan mereka mengetahui rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan Allah. Karenanya mereka tidak merasa memerlukan sesuatu di balik itu dalam usaha mereka memformulasikan hukum dari sumbernya yang telah ada, sebagaimana mereka tidak memerlukan kaidah bahasa dalam memahami al-Quran dan hadits Nabi yang berbahasa Arab itu. Pada saat para sahabat nabi menemukan kejadian yang timbul dalam kehidupan mereka dan memerlukan ketentua hukumnya, mereka mencari jawabannya dalam al-Quran. Bila mereka tidak menemukan jawabannya secara har iyah dalam al-Quran, mereka mencoba mencarinya dalam koleksi hadits Nabi Bila mereka tidak menemukan jawabannya dalam hadits Nabi, mereka menggunakan daya nalar yang dinamakan ijtihad. Dalam berijtihad itu, mereka mencari tiitk kesamaan dari suatu kejadian yang dihadapinya itu dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan hadits. Mereka selalu mendasarkan pertimbangan pada usaha “memelihara kemashlahatan umat” yang menjadi dasar dalam penetapan hukum syara’.

Ushul Fiqh

| 5

Modul I

Dengan cara seperti itulah Muadz ibn Jabal memberikan jawaban kepada nabi dalam dialog di antara keduanya sewaktu Muadz diutus oleh Nabi ke Yaman untuk menduduki jabatan wali. Nabi

:

“Bagaimana cara Anda menetapkan hukum bila kepada Anda dihadapkan perkara yang memerlukan ketetapan hukum?”

Mu’adz :

“Aku menetapkan hukum berdasarkan hukum Allah”.

Nabi

“Bila Anda tidak menemukan jawabannya dalam Kitab Allah?”

:

Mu’adz :

“Aku menetapkan hukum dengan Sunnah Nabi”.

Nabi

“Bila dalam Sunnah, Anda juga tidak menemukan?”

:

Mu’adz :

“Aku melakukan ijtihad dan aku tidak akan gegabah dalam ijtihadku”.

Jawaban Mu’adz dengan urut-urut seperti di atas mendapat pengakuan dari Nabi Muhammad saw. Allah SWT. telah ber irman dalam surat al-Nisa ayat 59 sbb.:

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. Suruhan Allah dalam ayat ini untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya berarti perintah untuk mengikuti apa-apa yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadits Nabi. Suruhan untuk mentaati ulil amri berarti perintah untuk mengikuti kesepakatan para ulama mujtahid dalam menetapkan hukum, karena mereka adalah orang-orang yang mengurus kepentingan umat islam dalam bidang hukum. Suruhan untuk mengembalikan hal dan urusan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul berarti perintah untuk menggunakan qiyas (daya nalar) dalam hal-hal yang tidak ditemukan jawabannya dalam al-Qur’an, hadits dan tidak ada pula ijma’ atau kesepakatan ulama mujtahid. Dengan demikian, dalil hukum syara’ yang disepakati di kalangan ulama jumhur adalah empat, yaitu al-Qur’an, Hadits atau Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Setelah masa kejayaan Islam berlalu, datanglah suatu masa dimana umat Islam sudah bercampur baur antara orang-orang yang berbahasa Arab dan memahaminya secara baik dengan orang-orang yang tidak berbahasa Arab atau tidak memahaminya secara baik. Sedangkan waktu itu, bahasa Arab menjadi sesuatu yang harus dipelajari untuk memahami hukum-hukum Allah. Karenanya para ahli hukum berusaha menyusun kaidah-kaidah untuk membantu seseorang terjaga dari kesalahan dalam memahami alQur’an dan hadits yang keduanya adalah sumber pokok ajaran Islam.

6 | Ushul Fiqh

Konsep Dasar

Seiring dengan itu, para ulama mujtahid pun merasa perlu menetapkan dan menyusun kaidah atau aturan permainan yang dijadikan pedoman dalam merumuskan hukum dari sumber-sumbernya dengan memperhatikan asas dan kaidah yang ditetapkan ahli bahasa yang memahami dan menggunakan syari’ah dan tujuan Allah menempatkan mukallaf dalam tanggung jawab hukum. Kaidah dalam memahami hukum Allah dari sumbernya itulah yang disebut uhsul Fiqh (Amir Syarifuddin, 2008: 36-38). 2. Pengertian Ushul Fiqh Untuk mengetahui makna dari kata Ushul Fiqh, Anda dapat menelaah dari dua aspek. Pertama, Ushul Fiqh sebagai kata majemuk (murakkab), dan kedua Ushul Fiqh sebagai istilah ilmiah. Dari aspek pertama, Ushul Fiqh berasal dari dua kata, yaitu kata ushul yang merupakan bentuk jamak dari kata ashal dan kata ϔiqh. Kata Ashal, secara etimologi diartikan sebagai “fondasi sesuatu, baik yang bersifat materi ataupun non-materi”. Sementara menurut istilah atau secara terminologi, kata ashal mempunyai beberapa arti, yaitu: 1. Dalil, yakni landasan hukum, seperti pernyataan para ulama Ushul Fiqh bahwa ashal dari wajibnya shalat lima waktu adalah irman Allah SWT. dan Sunnah Rasul. 2. Qai’dah, yaitu dasar atau fondasi sesuatu, seperti sabda Nabi Muhammad saw. berikut:

Artinya, “Islam itu didirikan atas lima ushul (dasar atau fondasi). 3. Rajih, yaitu yang terkuat, seperti dalam ungkapan para ahli ushul iqh:

Artinya, “Yang terkuat dari (kandungan) suatu hukum adalah arti hakikatnya”. Maksudnya, yang menjadi patokan dari setiap perkataan adalah makna hakikat dari perkataan itu. 4. Mustashhab, yakni memberlakukan hukum yang sudah ada sejak semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Misalnya, seseorang yang hilang, apakah ia tetap mendapatkan haknya seperti warisan atau ikatan perkawinan? Orang tersebut harus dinyatakan masih hidup sebelum ada berita tentang kematiannya. Ia tetap terpelihara haknya seperi tetap mendapatkan waris, begitu juga ikatan perkawinannya dianggap tetap. 5. Far’u, (cabang), seperti perkataan ulama ushul:

Artinya, “Anak adalah cabang dari ayah”. Dari ke lima pengertian kata ashal di atas, yang biasa digunakan adalah dalil, yakni dalildalil iqh.

Ushul Fiqh

| 7

Modul I

Adapun ϔiqh, secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengerahan potensi akal, seperti yang diisyaratkan Q.S. Thaha ayat 27-28, yaitu:

Artinya, “Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Supaya mereka mengerti perkataanku”. Pengertian iqh secara etimologi pun diisyaratkan oleh Q.S. al-Nisa ayat 78, yaitu:

Artinya, “Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu didalam benteng, yang tinggi lagi kokoh, dan jika meReka memperoleh kebaikan, meeka mengatakan: “Ini adalah dari sisi Allah, dan kalau ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: “Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)”. Katakanlah, “Semuanya (dating) dari sisI Allah”. Maka mengapa orang-orang itu (orang munaϔik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun”. Juga pengertian di atas diisyaratkan oleh Q.S. Hud ayat 91 sbb.:

Artinya, “Mereka berkata, “Hai Syu’aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakana itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kamu telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kamu”. Makna iqh yang berarti faham pun terdapat dalam hadits Rasulullah saw. Sebagai berikut: Artinya, “Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang. Dia akan memberikan pemahaman agama (yang mendalam) kepadanya”. Adapun pengertian ϔiqh secara terminologi seperti dikemukakan para ahli iqh terdahulu adalah: Artinya, “Ilmu tentang hukum syara’ tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci”. Seiring dengan itu, ulama lain mengemukakan bahwa iqh adalah:

Artinya, “Himpunan hukum syara’ tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diambil dari dali-dalilnya yang terperinci”. Dua de inisi di atas menunjukkan bahwa pengertian iqh secara terminology ada dua tendensi, pertama sebagai ilmu yang menjelaskan hukum dan kedua sebagai hukum.

8 | Ushul Fiqh

Konsep Dasar

Sebagai ilmu, ϔiqh diartikan ilmu tentang hukum syara’ yang berkenaan dengan perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci. Sementara ϔiqh dalam arti hukum adalah himpunan hukum syara’ tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Pada umumnya, dalam memberikan pengertian ϔiqh, para ulama menekankan bahwa ϔiqh adalah hukum syari’at yang diambil dari dalilnya. Setelah dijelaskan pengertian ushul dan iqh, baik menurut bahasa maupun istilah, maka di sini dikemukakan pengertian Ushul iqh. Menurut al-Baidlawi, yang dimaksud dengan Ushul Fiqh adalah:

Atinya, “Ilmu pengetahuan tentang dalil-dalil ϔiqh secara global, metode penggunaan dalil tersebut, dan keadaan (persyaratan) orang yang menggunakannya”. Sementara Jumhur Ulama Ushul Fiqh, seperti yang dikemukakan oleh Khudlari Beik, mende inisikan bahwa ushul iqh adalah:

Artinya, “Himpunan kaidah (norma-norma) yang berfungsi sebagai alat penggalian syara’ dari dalil-dalilnya”. Dua pengertian Ushul Fiqh di atas memliki penekanan yang berbeda. Menurut ulama Sya i’iyah, penekanannya pada objek kajian ushul iqh, yaitu dalil-dalil yang bersifat ijmali, bagaimana cara menginstimbath hukum, syarat orang yang menggali hukum atau syarat-syarat seorang mujtahid. Sedangkan menurut jumhur ulama, penekanannya pada operasional atau fungsi ushul iqh, yaitu bagaimana menggunakan kaidah-kaidah ushul iqh dalam menggali hukum syara’. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa Ushul Fiqh adalah ilmu pengetahuan yang objeknya dalil hukum atau sumber hukum dengan semua seluk beluknya, dan metode penggaliannya yang digunakan dalam mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya dengan menertibkan dalil-dalil dan menilai kekuatan dalildalil tersebut (Rachmat Syafe’i, 1999: hlm. 22-23). Umpamanya, dalam kitab-kitab iqh ditemukan ungkapan, “Mengerjakan shalat itu hukumnya wajib”. Wajibnya melakukan shalat itu disebut “hukum syara”. Tidak pernah tersebut dalam al-Qur’an maupun Hadits bahwa shalat itu hukumnya wajib. Yang tersebut dalam al-Quran hanyalah perintah shalat yang berbunyi: ‫ﺍﻗﻴﻤﻮﺍ ﺍﻟﺼﻼﺓ‬ (Kerjakanlah shalat). Ayat al-Quran yang mengandung perintah mengerjakan shalat itu disebut “dalil syara’”. Untuk merumuskan kewajiban shalat yang disebut “hukum syara’” dari irman Allah ‫ ﺍﻗﻴﻤﻮﺍ ﺍﻟﺼﻼﺓ‬. Yang disebut dalil syara’ itu ada aturannya dalam bentuk kaidah, umpamanya: “Setiap perintah itu menunjukkan wajib”. Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara’ tersebut disebut Ilmu Ushul Fiqh (Amir Syarifuddin, 2008: 39).

Ushul Fiqh

| 9

Modul I

3. Objek Kajian Ushul Fiqh Dari de inisi Ushul Fiqh di atas, Anda dapat memperoleh penjelasan bahwa yang menjadi objek kajian Ushul Fiqh secara garis besar ada tiga, yaitu: a. Sumber hukum dengan semua seluk beluknya; b. Metode pendayagunaan sumber hukum atau metode penggalian hukum dari sumbernya; c. Persyaratan orang yang berwenang melakukan istinbath dengan permasalahannya.

semua

Lebih rinci, Muhammad al-Juhaili menyebutkan bahwa objek kajian Ushul Fiqh adalah sebagai berikut: a. Sumber-sumber hukum syara’, baik yang disepakati, seperti al-Qur’an dan Sunnah maupun yang diperselisihkan, seperti istihsan dan mashlahah mursalah; b. Pembahasan tentang ijtihad, yakni syarat-syarat dan sifat-sifat orang yang melakukan ijtihad; c. Mencarikan jalan keluar dari dua dalil yang bertentangan secara dzahir, ayat dengan ayat atau sunnah dengan sunnah, dan lain-lain baik dengan jalan pengompromian (al-Jam’u wa al-Tau iq), menguatkan salah satu (tarjih), pengguguran salah satu atau kedua dalil yang bertentangan (nasakh/tatsaqut al-dalilain); d. Pembahasan hukum syara’ yang meliputi syarat-syarat dan macam-macamnya, baik yang bersifat tuntutan, larangan, pilihan atau keringanan (rukhshah). Juga dibahas tentang hukum, hakim, mahkum ‘alaih, dan lain-lain; e. Pembahasan kaidah-kaidah yang akan digunakan dalam mengistinbath hukum dan cara menggunakannya (Rachmat Syafe’i, 1999: hlm. 23).

4. Tujuan dan Fungsi Ushul Fiqh Tujuan yang hendak dicapai oleh ilmu Ushul Fiqh ialah untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syara’ yang terperinci agar sampai kepada hukumhukum syara’ yang bersifat amali, yang ditunjuk oleh dalil-dalil itu. Dengan kaidah ushul serta bahasannya itu dapat dipahami nash-nash syara’ dan hukum yang terkadnung di dalamnya. Demikian pula dapat dipahami secara baik dan tepat apa-apa yang dirumuskan ulama mujtahid dan bagaimana mereka sampai kepada rumusan itu (Amir Syarifuddin, 2008: 45). Walaupun para ulama telah berhasil merumuskan hukum syara’ dan telah terjabar secara rinci dalam kitab-kitab iqh, umat Islam tetap memerlukan Ushul Fiqh. Ada dua tujuan mengetahui Ushul Fiqh. Pertama, bila kita sudah mengetahui metode ushul iqh dirumuskan ulama terdahulu, maka bila suatu ketika kita menghadapi masalah

10 | Ushul Fiqh

Konsep Dasar

baru yang tidak mungkin ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab iqh terdahulu, maka kita akan dapat mencari jawaban hukum terhadap masalah baru itu dengan cara menerapkan kaidah-kaidah hasil rumusan ulama terdahulu. Kedua, bila kita menghadapi masalah hukum iqh yang terurai dalam kitab-kitab iqh, tetapi mengalami kesukaran dalam penerapannya karena sudah begitu jauhnya perubahan terjadi, dan kita ingin mengkaji ulang rumusan fuqaha lama itu atau ingin merumuskan hukum sesuai dengan kemashlahatan dan tuntutan kondisi yang menghendakinya, maka usaha yang harus ditempuh adalah merumuskan kaidah baru yang memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam iqh. Kajian ulang terhadap suatu kaidah atau menentukan kaidah baru itu tidak mungkin dapat dilakukan bila tidak mengetahui secara baik usaha dan cara ulama terdahulu dalam merumuskan kaidahnya. Hal itu akan diketahui secara baik dalam ushul iqh (Amir Syarifuddin, 2008: 45-46). Para ulama ushul menyatakan bahwa ushul iqh merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan hukum-hukum Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan RasulNya, baik yang berkaitan dengan masalah aqidah, ibadah, muamalah, ‘uqubah, maupun akhlak. Ushul iqh bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana. Secara rinci, Ushul Fiqh berfungsi sebagai berikut: a. Memberikan pengertian dasar tentang kaidah-kaidah dan metodologi para ulama mujtahid dalam menggali hukum; b. Menggambarkan persyaratan yang harus dimiliki seorang mujtahid , agar mampu menggali hukum syara’ secara tepat dan bagi orang awam supaya lebih mantap dalam mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid setelah mengetahui cara yang mereka gunakan untuk berijtihad; c. Memberi bekal untuk menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan oleh para mujtahid, sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru; d. Memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil. Dengan berpedoman pada ushul iqh, hukum yang dihasilkan melalui ijtihad tetap diakui syara’; e. Menyusun kaidah-kaidah umum (asas hukum) yang dapat dipakai untuk menetapkan berbagai persoalan dan fenomena sosial yang terus berkembang di masyarakat; dan f. Mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid, sejalan dengan dalil yang mereka gunakan. Dengan demikian, orang yang belum mampu berijtihad dapat memilih pendapat mereka yang terkuat disertai alasan-alasan yang tepat (Rahmat Syafe’i, 1999: 24).[]

Ushul Fiqh

| 11

Modul I

LATIHAN

Dengan bimbingan dosen/fasilitator, mahasiswa dibagi tiga kelompok sesuai dengan kesepakatan peserta dan fasilitator. Kelompok pertama membahas tentang Pengertian Ushul Fiqh. Kelompok kedua membahas tentang Objek Kajian Ushul Fiqh. Sedangkan kelompok tiga membahas tentang Tujuan dan Fungsi Ushul Fiqh. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta diskusi.

RANGKUMAN

Ushul Fiqh adalah ilmu pengetahuan yang objeknya dalil hukum atau sumber hukum dengan semua seluk beluknya, dan metode penggaliannya yang digunakan dalam mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya dengan menertibkan dalil-dalil dan menilai kekuatan dalil-dalil tersebut. Secara garis besar, objek kajian Ushul Fiqh ada tiga, yaitu: (1) Sumber hukum dengan semua seluk beluknya; (2) Metode pendayagunaan sumber hukum atau metode penggalian hukum dari sumbernya; dan (3) Persyaratan orang yang berwenang melakukan istinbath dengan semua permasalahannya. Tujuan yang hendak dicapai oleh ilmu Ushul Fiqh ialah untuk dapat menerapkan kaidahkaidah terhadap dalil-dalil syara’ yang terperinci agar sampai kepada hukum-hukum syara’ yang bersifat amali, yang ditunjuk oleh dalil-dalil itu. Sedangkan fungsi Ushul Fiqh adalah: (1) Memberikan pengertian dasar tentang kaidah-kaidah dan metodologi para ulama mujtahid dalam menggali hukum; (2) Bagi seorang mujtahid dapat membuat ia mampu menggali hukum syara’ secara tepat dan bagi orang awam supaya lebih mantap dalam mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid; (3) Memberi bekal untuk menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan oleh para mujtahid, sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru; (4) Memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil; (5) Menyusun kaidah-kaidah umum (asas hukum) yang dapat dipakai untuk menetapkan berbagai persoalan dan fenomena sosial yang terus berkembang di masyarakat; (6) dan Mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid, sejalan dengan dalil yang digunakan oleh mereka.

12 | Ushul Fiqh

Konsep Dasar

TES FORMATIF

Pilih satu jawaban yan paling tepat! 1. Kata ashal mempunyai beberapa arti, kecuali: A. Dalil B. Qai’dah C. Rajih D. Mustahhab E. Furu’ 2. Pengertian ϔiqh secara etimologi adalah…. A. Pemahaman yang sesuai syara’ B. Ilmu yang menjelaskan hukum C. Ilmu tentang hukum syara’ yang berkenaan dengan perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci D. Pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengerahan potensi akal E. Himpunan hukum syara’ tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci 3. Yang termasuk objek kajian Ushul Fiqh adalah sebagai berikut, kecuali…. A. Sumber hukum dengan semua seluk beluknya B. Metode pendayagunaan sumber hukum atau metode penggalian hukum dari sumbernya C. Persyaratan orang yang berwenang melakukan istinbath dengan permasalahannya

semua

D. Pembahasan tentang ijtihad, yakni syarat-syarat dan sifat-sifat orang yang melakukan ijtihad E. Mempersoalkan pembahasan tentang jihad 4. Berikut ini merupakan fungsi ushul iqh, kecuali…. A. Memberikan pengertian dasar tentang kaidah-kaidah dan metodologi para ulama mujtahid dalam menggali hukum B. Menggambarkan persyaratan yang harus dimiliki seorang mujtahid, agar mampu menggali hukum syara’ secara tepat dan bagi orang awam supaya lebih mantap dalam mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid setelah mengetahui cara yang mereka gunakan untuk berijtihad

Ushul Fiqh

| 13

Modul I

C. Memberi bekal untuk menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan oleh para mujtahid, sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru D. Memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil. E. Memberitahukan yang salah dan yang benar 5. Yang termasuk pada tujuan mengetahui Ushul Fiqh adalah… A. Apabila menghadapi masalah baru yang tidak mungkin ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab iqh terdahulu, seseorang dapat mencari jawaban hukum terhadap masalah baru itu dengan cara menerapkan kaidah-kaidah hasil rumusan ulama terdahulu. B. Apabila seseorang ingin mengkaji ulang rumusan fuqaha lama itu atau ingin merumuskan hukum sesuai dengan kemashlahatan dan tuntutan kondisi yang menghendakinya, seseorang dapat merumuskan kaidah baru yang memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam iqh. C. A dan B benar D. A saja yang benar E. Tidak ada yang benar

TINDAK LANJUT

1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat. 2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis. 3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran.

14 | Ushul Fiqh

Kegiatan Belajar 2

SEJARAH PERKEMBANGAN USHUL FIQH A. URAIAN MATERI 1. Kronologis Munculnya Ushul Fiqh Dalam menelusuri kronologis munculnya Ushul Fiqh, Anda dapat menelaah ilmu-ilmu keagamaan lain dalam Islam. Sebagaimana ilmu-ilmu keagamaan lain dalam Islam, Ilmu ushul Fiqh tumbuh dan berkembang dengan tetap berpijak pada al-Qur’an dan Sunnah. Dengan kata lain, Ilmu ushul Fiqh tidak timbul dengan sendirinya, tetapi benih-benihnya sudah ada sejak zaman Rasulullah dan sahabat. Masalah utama yang menjadi bagian ushul iqh, seperti ijtihad, qiyas, nasakh, dan takhshish sudah ada pada zaman Rasulullah dan sahabat. Kasus yang umum dikemukakan mengenai ijtihad adalah penggunaan itjihad yang dilakukan oleh Mu’adz Ibn Jabal ketika diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Sebagai konsekuensi dari ijtihad adalah qiyas, karena penerapan ijtihad dalam persoalanpersoalan yang bersifat juz’iyah harus dengan qiyas. Contoh qiyas yang dapat dikemukakan adalah ucapan Ali dan Abd. Al-Rahman Ibnu ‘Auf mengenai hukum peminum khamr yang berbunyi:

Atinya, “Bila seseorang meminum khamr, ia akan mengigau. Bila mengigau, ia akan menuduh orang berbuat zina, sedangkan had (hukuman) bagi orang yang menuduh itu 80 dera”. Adapun pemahaman tentang takhshish dapat dilihat dalam cara Abdullah bin Mas’ud ketika menetapkan iddah wanita hamil. Dia menetapkan bahwa batas iddahnya berakhir ketika ia melahirkan. Pendapat tersebut didasarkan pada ayat 4 dan 6 surat al-Thalaq. Menurutnya, ayat ini turun sesudah turunnya ayat tentang iddah yang ada pada surat alBaqarahayat 228. Dari kasus tersebut terkandung pemahaman ushul, bahwa nash yang datang kemudian dapat menasakh atau mentakhshsish yang datang terdahulu. Pada masa tabi’in, cara mengistinbath hukum semakin berkembang. Di antara mereka ada yang menempuh metode mashlahah atau metode qiyas di samping berpegang pula pada fatwa sebelumnya. Pada masa tabi’in inilah mulai tampak perbedaan-perbedaan

Ushul Fiqh

| 15

Modul I

mengenai hukum sebagai konsekuensi logis dari perbedaan metode yang digunakan oleh para ulama ketika itu. Corak perbedaan pemahaman lebih jelas lagi pada masa sesudah tabi’in atau pada masa al-Aimmah al-Mujtahidin. Sejalan dengan itu, kaidah-kaidah istinbath yang digunakan juga semakin jelas bentuknya. Abu Hanifah misalnya menempuh metode qiyas dan istihsan. Sementara Imam Malik berpegang pada amalan orang-orang Madinah. Menurutnya, amalan mereka lebih dapat dipercaya daripada hadis Ahad. Uraian di atas menunjukkan bahwa sejak zaman Nabi, sahabat, tabi’in dan sesudahnya, pemikiran hukum Islam mengalami perkembangan. Namun demikian, corak atau metode pemikiran belum terbukukan dalam suatu tulisan yang sistematis dan belum berbentuk sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri (Rachmat Syafe’i, 1999: 26-27)

2. Pembukuan Ushul Fiqh Perkembangan wilayah Islam yang semakin luas, yang tidak jarang menyebabkan timbulnya berbagai persoalan yang belum diketahui kedudukan hukumnya, mendorong diperlukannya pembukuan Ushul Fiqh. Secara historis, yang pertama berbicara tentang Ushul Fiqh sebelum dibukukannya adalah para sahabat dan tabi’in. Hal ini tidak diperselisihkan lagi. Namun, yang diperselisihkan adalah orang yang mula-mula mengarang kitab Ushul Fiqh sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang bersifat umum dan mencakup segala aspeknya. Untuk itu, terlebih dahulu akan dikemukakan teoriteori penulisan dalam ilmu Ushul Fiqh. Secara garis besar, ada dua teori penulisan yang dikenal. Pertama, merumuskan kaidahkaidah iqhiyah bagi setiap bab-bab iqh dan menganalisisnya serta mengaplikasikan masalah furu’ atas kaidah-kaidah tersebut. Misalnya, kaidah-kaidah jual beli secara umum, atau kaidah-kaidah perburuhan. Kemudian menetapkan batasan-batasannya dan menjelaskan cara-cara mengaplikasikannya dalam kaidah-kadiah itu. Teori inilah yang ditempuh oleh golongan Hana i dan merekalah yang merintisnya. Kedua, merumuskan kaidah-kaidah yang dapat menolong seorang mujtahid untuk mengistinbath hukum dari sumber hukum syar’i, tanpa terikat oleh pendapat seorang faqih atau suatu pemahaman yang sejalan dengannya maupun yang bertentangan. Cara inilah yang ditempuh al-Sya i’i dalam kitabnya al-Risalah, suatu kitab yang tersusun secara sempurna dalam bidang ilmu ushul dan independen. Kitab semacam ini belum pernah ada sebelumnya menurut ijma’ ulama dan catatan sejarah. Berdasarkan teori kedua di atas, Jalalluddin al-Suyuti menyatakan bahwa al-Sya i’i adalah peletak batu pertama pada ilmu ushul iqh Dia orang yang pertama-tama berbicara tentang itu dan menulisnya secara tersendiri. Adapun Malik dalam al-Muwaththa’ hanya menunjukkan sebagian kaidah-kaidahnya, demikian pula para ulama lain semasanya, seperti Abu Yusuf dan Muhamamd al-Hasan.

16 | Ushul Fiqh

Konsep Dasar

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpilkan bahwa kitab al-Risalah merupakan kitan yang pertama-tama tersusun secara sempurna dalam ilmu Ushul Fiqh. Kitab ini tersusun dengan metode tersendiri, objek pembahasan dan permasalahannya juga tersendiri, tanpa terkait dengan kitab-kitab iqh manapun (Rachmat Syafe’i, 1999: 27-30). 3. Tahapan-tahapan Perkembangan Ushul Fiqh Secara garis besar, perkembangan Ushul Fiqh dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu: tahap awal (abad 3 H); tahap perkembangan (abad 4 H), dan tahap penyempurnaan (abad 5 H). Masing-masing tahapan dapat diuraikan sebagai berikut: a. Tahap Awal (abad 3 H) Pada abad 3 H, di bawah pemerintahan Abbasiyah, wilayah Islam semakin meluas ke bagian Timur. Khalifah-khalifah Abbasiyah yang berkuasa abad ini adalah: al-Ma’mun (w. 218 H), al-Mu’tashim (w. 227 H), al-Wasiq (w. 232 H), dan al-Mutawakkil (w. 247 H). Pada masa mereka ini terjadi suatu kebangkitan ilmiah di kalangan Islam, yang dimulai sejak masa pemerintahan khalifah al-Rasyid. Salah satu hasil dari kebangkitan berpikir dan semangat keilmuan Islam ketika itu adalah berkembangnya bidang iqh, yang pada gilirannya mendorong untuk disusunnya metode berpikir iqh yang disebut Ushul Fiqh. Seperti telah dikemukakan, kitab Ushul Fiqh yang pertama-tama tersusun secara utuh dan terpisah dari kitab-kitab iqh ialah alRisalah karangan al-Sya i’i. Kitab ini dinilai para ulama sebagai kitab yang bernilai tinggi. Al-Razi mengemukakan bahwa kedudukan al-Syafe’i dalam ilmu Ushul Fiqh setingkat dengan kedudukan Aristo dalam ilmu Mantiqh dan kedudukan al-Khalil Ibnu Ahmad dalam ilmu ‘Arud. Ulama sebelum al-Sya i’i berbicara tentang masalahmasalah ushul iqh dan menjadikannya pegangan, tetapi mereka belum memperoleh kaidah-kaidah umum yang menjadi rujukan dalam mengetahui dalil-dalil syari’at dan cara memegangi serta mentarjihkannya. Maka datanglah al-Sya i’i menyusun ilmu Ushul Fiqh yang merupakan kaidah-kaidah umum (qanun kully) dan dijadikan rujukan untuk mengetahui tingkatan-tingkatan dalil syar’i. Kalaupun ada orang yang menyusun kitab lmu Ushul Fiqh sesudah al-Sya i’i, mereka tetap bergantung pada alSyafe’i, karena ia yang membuka jalan untuk pertama kalinya. Pada abad 3 H juga telah tersusun sejumlah kitab Ushul Fiqh lainnya. Isa Ibnu Iban (w. 221 H) menulis kitab Itsbat al-Qiyas, Khabar al-Wahid, Ijtihad al-Ra’yi. Ibrahim ibnu Syiyar al-Nashsham (w. 221 H) menlis kitab al-Nakt. Daud Ibnu Ali Ibnu Daud al-zhahiri (w. 270 H) menulis kitab al-Ijma’, al-Abthal al-Taqlid, Ibthal al-Qiyas, alKhabar al-Mujib li al-‘Ilm, al-Hujjat, al-Khushush wa al-‘Umum, al-Mufassar wa alMujmal, dan kitab al-Ushul.Dalam kitab al- Ushul, al-Zhahiri mengatakan tidak perlu menetapkan hukum atas dasar qiyas dan istihsan. Selain itu, Muhammad Ibnu Daud Ibnu Ali Ibnu al-Khalf al-Zhahiri (w.297 H) juga menulis kitab al-Ushul i Ma’rifat alUshul, dan masih banyak lagi kitabkitab ushul iqh yang ditulis oleh ulama-ulama lainnya (Sulaiman: 98-100).

Ushul Fiqh

| 17

Modul I

Pada abad 3 H juga telah tersusun sejumlah kitab Ushul Fiqh. Pada umumnya, kitabkitab ushul iqh yang ada pada abad 3 H ini tidak mencerminkan pemikiran-pemikiran ushul iqh yang utuh dan mencakup segala aspeknya, kecuali kitab al-Risalah. Kitab al-Risalah mencakup permasalahan-permasalahan ushuliyah yang menjadi pusat perhatian para fuqaha pada zaman itu. Pemikiran ushuliyah yang sudah ada, kebanyakan termuat dalam kitab-kitab iqh. Hal lain yang dapat dicatat pada abad ini adalah lahirnya ulama-ulama besar yang meletakkan dasar berdirinya madzhabmadzhab Fiqh. Para pengikut mereka semakin menunjukkan perbedaan dalam mengungkapkan pemikiran ushul iqh dari para imamnya. Al-Syafe’i misalnya, tidak menerima cara penggunaan istihsan yang masyhur di kalangan Hana iyah, sebaliknya Hana iyah tidah menggunakan cara-cara pengambilan hukumberdasarkan haditshaditsyang dipegang oleh al-Syafe’i. Semnetara itu, kaum al-Hadits pada umumnya dan kaum zhahiri pada khususnya, tidak menyetujui metode-metode dari kedua golongan tersebut, namun golongan terakhir mempunyai metode tersendiri dalam qiyas dan ta’wil. Perbedaan pendapat dan metaode yang dimiliki oleh masing-amsing aliran yang disertai dengan sikap saling mengkritik antara satu terhadap lainnya merupakan salah satu pendorong semangat pengkajian ilmiah di kalangan ulama pada abad 3 H ini. Semangat pengkajian ini berlanjut terus dan semakin berkembang pada abad 4 H.

b. Tahap Perkembangan (Abad 4 H) Abad 4 H merupakan abad permulaan kelemahan dinasti Abbasiyah dalam bidang politik. Pada Abad ini dinasti Abbasiyah terpecah-pecah menjadi daulah-daulah kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang sultan. Namun demikian, kelemahan bidang politik ini tidak memepengaruhi perkembangan semangat keilmuan di kalangan para ulama ketika itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa perkembangan ilmu keislaman pada abad 4 H ini jauh lebih maju dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Hal ini antara lain disebabkan masing-masing penguasa daulah-daulah kecil itu berusaha memajukan negerainya dengan memperbanyak kaum intelektual, sekaligus menjadi kebanggaan mereka. Juga disebabkan terjadinya desentralisasi ekonomi yang membawa daulah-daulah kecil itu semakin makmur dan menopang perkembangan ilmu pengetahuan di negerinya. Khusus di bidang pemikiran Fiqh Islam, abad 4 H iin mempunyai karakteristik tersendiri dalam kerangka sejarah tasyri’ Islam. Pemikiran liberal Islam berdasarkan ijtihad muthlaq berhenti pada abad ini. Mereka menganggap para ulama terdahulu mereka suci dari kesalahan sehingga seorang faqih tidak mau lagi mengeluarkan pemikirannya yang khas, terkecuali dalam hal-hal kecil saja. Akibatnya, aliran-aliran iqh yang ada semakin mantap eksistensinya, apalagi disertai oleh fanatisme di kalangan penganutnya. Hal ni ditandai dengan adanya kewajiban menganut suatu amzhab tertntu dan larangan melakukan perpindahan madzhab sewaktu-waktu.

18 | Ushul Fiqh

Konsep Dasar

Namun demikian, keterkaitan pada imam-imam terdahulu tidak dapat dikatakan taqlid, karena masing-masing pengikut madzhab yang ada tetap mengadakan kegiatan ilmiah guna menyempurnakan apa yang dirintis oleh pendahulunya. Usaha mereka antara lain: 1). Memperjelas ‘illat-‘illat hukum yang diistinbathkan oleh para imam mereka; mereka itulah yang disebut ulama takhrij; 2) Mentakhrijkan pendapat-pendapat yang berbeda dalam madzhab, baik dari segi riwayah dan dirayah; 3) Setiap golongan mendukung madzhabnya sendiri dan mentakhrijkannya dalam berbagai masalah khila iyah. Mereka menyusun kitab al-Khilaf, yang didalamnya diungkapkan masalah-masalah yan diperselisihkan dan mentarjihkan pendapat atau pendiirian madzhab yang dianutnya. Akan tetapi, tidak bisa diingkari bahwa pintu ijtihad pada periode ini telah tertutup. Akibatnya bagi perkembangan iqh Islam adalah sebagi berikut: 1. Kegiatan para ulama terbatas dalam menyampaikan apa yang telah ada, mereka cenderung hanya mensyarahkan kitab-kitab terdahulu atau memahami dan meringkasnya; 2. Menghimpun masalah-maslaah furu’ yang sekian banyaknya dalam uraian yang singkat; 3. Memperbanyak pengandaian-pengandaian dalam beberapa masalah. Keadaan tersebut sangat berbeda di bidang ushul iqh. Terhentinya ijtihad dalam iqh dan adanua usaha-usaha untuk meneliti pendapat-pendapat para ulama-ulama terdahulu dan mentarjihkannya justru memainkan peranan yang sangat besar dalam bidang ushul iqh. Hal ini karenad alam meneliti dan emntakhrij pendapat para ulama terdahulu, diperlukan penelusuran sampai pada akar-akarnya dan pengevaluasian kaidah-kaidah ushul yang menjadi dasarnya. Dengan demikian, semakin berkembanglah ilmu ushul yang menjadi dasarnya dan dengan sendirinya ushul iqh menjadi semakin berkembnag apalagi masing-masing madzhab menyusun kitab Ushul Fiqh. Tampaknya, para fuqaha memperoleh lapangan baru untuk berijtihad dalam Ushul Fiqh daripada berijtihad dalam bidang iqh. Mereka melakukan pemikiran yang mandiri dan liberal, serta mempunyai ciri khas dan keorisinilan yang belum pernah dimiliki sebelum mereka. Hal yang turut membantu ialah kecenderungan mereka terhadap ilmu aqliyah, antara lain ilsafat, sehingga turut mewarnai metode berpikir Islam ketika itu. Dengan kata lain, terhentinya ijtihad mutlaq bagi kebanyakan ulama ketika itu tidaklah mengendorkan perkembangan ilmu Ushul Fiqh, bahkan timbul usaha untuk meneliti dan melakukan studi mendalam di bidang ilmu ushul iqh. Meskipun tidak Ushul Fiqh

| 19

Modul I

melakukan istinbath hukum yang bertentangn deng madzhabnya, mereka dapat menemukan argument-argumen yang dapat menguatkan pendirian madzhabnya itu dalam ushul iqh. Oleh karena itu, secara material, diperlukan semacam ukuran untuk memperbandingkan pandangan-pandangan yang berbedabeda yang pada masa itu menjadi perdebatan sengit, maka jadilah Ushul Fiqh sebagai alat tahkim dalam memecahkan perselisihan-perselisihan. Sebagai tanda berkembanganya ilmu ushul iqh dalam abad 4 H. ini, yaitu munculnya kitab-kitab Ushul Fiqh yang merupakan hasil karya dari para ulama. Kitab-kitab yang palng terkenal diantaranya adalah: 1) Kitab Ushul al-Kharki yang ditulis oleh Abu Hasan Ubaidillah Ibnu al-Husain Ibnu Dilal Dalaham al-Kharkhi (w. 340 H.). Kitab ini bercorak Hana iyah, memuat 39 kaidah-kaidah ushul iqh. 2) Kitab al-Fushul i al-Ushul, ditulis oleh Amad Ibnu Ali Abu Bakar al-Razim yang dikenal dengan al-Jashshash (305-370 H). Kitab ini bercorak Hana iyah dan banyak mengkritik isi kitab al-Risalah terutama dalam masalah al-Bayan dan istihsan; 3) Kitab Bayah Kasyf al-Ahfazh, ditulis oleh Abu Muhammad Badr al-Din Mahmud Ibnu Ziyad al-Lamisy al-Hana i. Kitab ini ditahqiq oleh Muhammad Hasan Musthafa al-Syalaby. Ia mengatakan bahwa kitab tersebut merupakan kamus yang menerangkan arti lafadz dan arti de inisi-de inisi yang sangat dibutuhkan oleh para Qadi dan Mufti. Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang perlu dicatat sebagai ciri khas perkembangan ilmu Ushul Fiqh pada abad 4 H, yaitu munculnya kitab-kitab Ushul Fiqh yang membahas masalah ushul Fiqh secara utuh dan tidak sebagian-sebagian seperti yang terjadi pada masa sebelumnya. Kalaupun ada yang membahas kitabkitab tertentu, hal itu semata-mata untuk menolak atau memperkuat pandangan tertentu dalam masalah itu (Sulaiman: 162). Selain itu, materi berpikir dan materi penulisan dalam kitab-kitab itu berbeda dengna kitab-kitab yang ada sebelumnya dan menunjukkan bentuk yang lebih sempurna, sebagaimana yang tampak dalam kitab al-Fushul i al-Ushul, karya Abu Bakar al-Razi. Hal ini juga merupakan corak tersendiri dalam perkembangan ilmu ushul iqh pada awal abad 4 H. ini. Dalam abad 4 H ini pula mulai tampak adanya pengaruh pemikiran yang bercorak ilsafat, khususnya metode berpikir menurut ilmu Manthiq dalam ilmu Uhsul Fiqh. Hal ini terlihat dalam masalah mencari makna dan pengertian sesuatu, yang dalam ilmu Ushul Fiqh al-Hudud merupakan suatu hal yang tidak pernah dijumpai dalam perkembangan (kitab-kitab) sebelumnya. Akibat dari pengaruh ini sekurangkurangnya ada dua, yaitu: 1) Ketergantungan penulis dalam bidang ushul iqh pada pola acuan dan criteria manthiq dalam menjelaskan arti-arti peristilahan ushuliyah. Hal ini membuka jalan bagi mereka untuk melakukan criteria dan keabsahan berpendapat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ilmu Ushul Fiqh selanjutnya;

20 | Ushul Fiqh

Konsep Dasar

2) Munculnya berbagai karangan dalam berbagai bentuk baru yang independen dalam memberikan de inisi dan pengertian terhadap peristilahanperistilahan yang khusus dipakai dalam ilmu ushul iqh.

c. Tahap Penyempurnaan (Abad 5-6) Kelemahan politik di Bagdad yang ditandai dengan lahirnya beberapa daulah kecil, membawa arti bagi perkembangan peradaban dunia Islam. Peradaban Islam tidak lagi berpusat di Bagdad, tetapi juga di kota-kota, seperti Cairo Bukhara, Gahznah, da Markusy. Hal ini disebbakan adanya perhatian besar dari para sultan, raja-raja penguasa daulah-daulah kecil terhadap perkembnagan ilmu dan peradaban. Salah satu dampak dari perkembangan itu ialah kemajuan di bidang ilmu ushul iqh yang menyebabkan sebagian ulama memberikan perhatian khusus untuk mendalaminya; antara lain al-Baqilani, al-Qahdhi Abd. Al-Jabar, Abd. Al-Wahab al-Baghdadi, Abu Zayd Al-Dabusy, Abu Hamid al-Ghazali, dan lain-lain. Mereka itu pelopor keilmuan Islam di zaman itu. Para pengkaji ilmu keislaman di kemudian hari mengikuti metode dan jejak mereka, untuk mewujudkan aktivitas ilmiah dalam bidang ilmu ushul iqh yang tidak ada bandingannya dalam penulisan dan pengkajian keislaman. Itulah sebabnya pada zaman itu, generasi Islam pada kemudian hari senantiasa menunjukkan minatnya pada produk-produk ushul iqh dan menjadikannya sebagai sumber pemikiran. Kitab-kitab ushul iqh yang ditulis pada abad ini, di samping mencerminkan adanya kitab ushul iqh bagi masing-masing madzhab, juga menunjukkan adanya dua aliran ushul Fiqh, yakni aliran Hana iyah yang dikenal sebagai aliran fuqaha dan aliran mutakallimin. Ulama yang terkenal di kalangan Hanafyah ialah Abu Zayd al-Dabusy dan Abu Husain Ali Ibnu Al-Husain al-Badzawi, sedangkan yang terkenal dari aliran mutakallimin adalah Imam al-Haramain, penulis al-Burhan, al-Ghazali, penulis alMustasyfa, keduanya dari golongan Asy’ariyah dan al-Qadhi Abd al-Jabar, penulis kitab al-‘Ahd, Abu al-Hasan al-Bishari penulis kitab al-Mu’tamad, keduanya dari golongan Mu’tazilah. Dalam sejarah perkembngan ilmu Ushul Fiqh, pada abad 5 dan 6 H ini merupakan periode penulisan kitab ushul Fiqh terpesat, yang diantaranya terdapat kitab-kitab yang menjadi kitab standar dalam pengkajian ilmu ushul iqh selanjutnya. Kitab-kitab Ushul Fiqh yang penting antara lain adalah: 1) Kitab al-Mughni i al-Abwab al-‘Adl wa al-Tawhid, yang ditulis oleh al-Qadhi Abd. Al-Jabbar (w. 415 H). Dalam kitab ini ditulis kaidah-kaidah iqh dan ilmu kalam dan ilmu ushul iqh saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya. 2) Kitab al-Mu’tamad i al-Ushul Fiqh yang ditulis oleh Abu al-Husain al-Bashri (w. 436 H) yang beraliran mu’tazilah. Kitab ini adalah karya yang paling sempurna dan menjadi sumber utama para ulama Mu’tazilah pada umumnya, bahkan dinilai

Ushul Fiqh

| 21

Modul I

sebagai slah satu dari empat standar kitab Ushul Fiqh, yang dijadikan rujukan oleh umumnya pengkaji ilmu Ushul iqh sesudahnya. 3) Kitab al-Iddaf i Ushul al-Fiqh, ditulis oleh Abu al-Qadhi Abu Muhammad Ya’la Muhammad al-Husain Ibnu Muhammad Ibnu Khalf al-Farra (w.458 H.). Pengaruhnya di kalangan Hambali sangat besar dan berlanjut sampai generasi sunni sesudahnya khusunya kaum Hambali, mellaui berbagai karangan tentang al-Qur’an, akidah, iqh dan ushul iqh. 4) Kitab al-Burhan i Ushul al-Fiqh, ditulis oleh Abu al-malik Abd. Al-malik Ibnu Abdillah Ibnu Yusuf al-Juwaini Imam Haramain (w. 478 H.). Kitab ini dinilai sebagai salah satu kitab standar ushul Fiqh. Dalam kitab iin, al-Juwaini menunjukkan keorisinilan dan kebebasan cara berpikir sehingga dalam berbagaii hal, ia berbeda pendapat dengan Al-Syafe’i, al-Ash’ari dan al-Baqilani. 5) Kitab al-Mustashfa min Ilm al-Ushul, ditulis oleh Abu Hamid al-Ghazali (w.505 H.). Menurut Ibnu Khaldun, kitab al-Mustashfa adalah kitab terakhir dari seluruh kitab standar ushul iqh (Rachmat Syafe’i, 1999: 30-40).[]

22 | Ushul Fiqh

Konsep Dasar

LATIHAN Dengan bimbingan dosen, mahasiswa dibagi tiga kelompok sesuai dengan kesepakatan peserta dan fasilitator. Kelompok pertama membahas kronologis munculnya Ushul Fiqh. Kelompok dua membahas tentang pembukuan ushul iqh. Sedangkan kelompok tiga membahas tentang Tahapan-tahapan Perkembangan Ushul Fiqh. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta diskusi.

RANGKUMAN Ilmu ushul Fiqh tumbuh dan berkembang dengan tetap berpijak pada al-Qur’an dan Sunnah. Dengan kata lain, Ilmu ushul Fiqh tidak timbul dengan sendirinya, tetapi benih-benihnya sudah ada sejak zaman Rasulullah dan sahabat. Masalah utama yang menjadi bagian ushul iqh, seperti ijtihad, qiyas, nasakh, dan takhshish sudah ada pada zaman Rasulullah dan sahabat. Secara garis besar, perkembangan Ushul Fiqh dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu: tahap awal (abad 3 H); tahap perkembangan (abad 4 H), dan tahap penyempurnaan (abad 5 H). Pada abad 3 H juga telah tersusun sejumlah kitab Ushul Fiqh. Pada umumnya, kitab-kitab ushul iqh yang ada pada abad 3 H ini tidak mencerminkan pemikiran-pemikiran ushul iqh yang utuh dan mencakup segala aspeknya. Ada beberapa hal yang perlu dicatat sebagai ciri khas perkembangan ilmu Ushul Fiqh pada abad 4 H, yaitu munculnya kitab-kitab Ushul Fiqh yang membahas masalah ushul Fiqh secara utuh dan tidak sebagian-sebagian seperti yang terjadi pada masa sebelumnya. Dalam sejarah perkembngan ilmu Ushul Fiqh, pada abad 5 dan 6 H ini merupakan periode penulisan kitab ushul Fiqh terpesat, yang diantaranya terdapat kitab-kitab yang menjadi kitab standar dalam pengkajian ilmu ushul iqh selanjutnya.

Ushul Fiqh

| 23

Modul I

TES FORMATIF Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 1. Secara garis besar, perkembangan Ushul Fiqh dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu: A. Tahap awal (abad 3 H); tahap perkembangan (abad 4 H), dan tahap penyempurnaan (abad 5 H) B. Tahap awal (abad 2 H); tahap perkembangan (abad 3 H), dan tahap penyempurnaan (abad 4 H) C. Tahap awal (abad 3 H); tahap perkembangan (abad 5 H), dan tahap penyempurnaan (abad 7 H) D. Tahap awal (abad 3 H); tahap perkembangan (abad 4 H), dan tahap penyempurnaan (abad 6 H) E. Tahap awal (abad 3 H); tahap perkembangan (abad 5 H), dan tahap penyempurnaan (abad 6 H) 2. Proses penyusunan ushul iqh dimulai pada masa pemerintahan…. A. Khalifah Umayyah B. Khalifah Abbasiyah C. Khalifah Muawiyah D. Khalifah Abu Bakar E. Khalifah Ali bin Abi Thalib 3. Kitab Ushul Fiqh yang pertama-tama tersusun secara utuh dan terpisah dari kitab-kitab iqh ialah al-Risalah karangan…. A. Imam Syafe’i B. Imam Maliki C. Imam Hana i D. Al-Khalil Ibnu Ahmad E. Al-Razi 4. Ciri khas perkembangan ilmu Ushul Fiqh pada abad 4 H adalah…. A. Munculnya kitab-kitab Ushul Fiqh yang membahas masalah ushul Fiqh secara utuh dan tidak sebagian-sebagian seperti yang terjadi pada masa sebelumnya B. Munculnya kitab-kitab Ushul Fiqh yang membahas masalah ushul Fiqh secara sebagian-sebagian seperti yang terjadi pada masa sebelumnya C. Munculnya kitab-kitab Ushul Fiqh yang saling mengkritik satu sama lain seperti yang terjadi pada masa sebelumnya D. Munculnya kitab-kitab Ushul Fiqh yang saling melengkapi satu sama lain seperti yang terjadi pada masa sebelumnya E. Munculnya kitab-kitab Ushul Fiqh yang saling menyalahkan satu sama lain seperti yang terjadi pada masa sebelumnya

24 | Ushul Fiqh

Konsep Dasar

5. Dalam sejarah perkembangan ilmu Ushul Fiqh yang merupakan periode penulisan kitab ushul Fiqh terpesat adalah pada tahun…. A. 4 H dan 5 H B. 5 H dan 6 H C. 5 H D. 4 H E. 3 H

TINDAK LANJUT 1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat. 2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis. 3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran.

Ushul Fiqh

| 25

Kegiatan Belajar 3

PERANAN USHUL FIQH DALAM PERKEMBANGAN FIQH ISLAM

A. URAIAN MATERI

K

egiatan ulama dalam penulisan ilmu ushul iqh merupakan salah satu upaya dalam menjaga keasrian hukum syara’ dan menjabarkannya pada kehidupan sosial yang berubah-ubah itu. Kegiatan tersebut dimulai pada abad ketiga hijriyah. Ushul iqh itu terus berkembang menuju kesempurnaan hingga puncaknya ada abad kelima dan awal abad keenam hijriyah. Abad tersebut merupakan abad keemasan penulisan ilmu ushul iqh karena banyak para ulama memusatkan perhatiannya pada ilmu tersebut. Pada abad inilah muncul kitab-kitab ushul iqh yang menjadi standar rujukan untuk perkembangan ushul iqh selanjutnya. Target yang hendak dicapai oleh ilmu ushul iqh ialah tercapainya kemampuan seseorang untuk mengetahui hukum syara’ yang bersifat furu’ dan kemampuannya untuk mengetahui metode istinbath hukum dari dalil-dalilnya dengan jalan yang benar. Dengan demikian, orang yang mengistinbath hukum dapat terhindar dari kekeliruan. Dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam ilmu ushul iqh berarti seorang mujtahid dalam berijtihadnya berpegang pada kaidah-kaidah yang benar. Target studi iqh bagi mujtahid ialah agar ia mampu mengistinbath hukum yang ia hadapi dan terhindar dari kekliruan. Sebaliknya, bagi non mujtahid yang mempelajari iqh Islam, target ushul iqh itu ialah agar ia dapat mengetahui metode ijtihad imam madzhab dalam mengistibath hukum sehingga ia dapat mentarjih dan mentakhrij pendapat imam madzhab tersebut. Hal ini tidak dapat dilakukan dengan tepat dan benar kecuali dengan diaplikasikannya kaidah-kaidah ushuliyah dengan metode istibnath. Motif dirintis, dimodifokasi, dan ditetapkannya kaidah-kaidah disebabkan adanya kebutuhan mujtahid terhadap kaidah itu untuk keperluan istinbath hukum, terutama setelah masa sahabat dan tabi’in. Kalau diperhatikan sejarah al-Tasyri al-islami dan mengikuti perkembangan iqh Islam serta periode-periode yang dilaluinya, diketahui bahwa setelah madzhab iqh terbentuk, hukum-hukum iqh hanya terbukukan pada berbagai kitab-kitab madzhab. Bahkan setelah banyak ulama yang berpendapat bahwa mulai tahun 400 H, pintu ijtihad tertutup, iqh Islam hanya terbatas pada pendapat para imam dan pendapat mereka yang ditulis dalam kitab-kitab iqh tanpa ada yang berusaha untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Ketika para ulama melihat orang-orang yang bkan ahli ijtihad tetap berijtihad, sehingga hasil ijtihadnya sesat dan menyesatkan, maka para ulama mengambil

26 | Ushul Fiqh

Konsep Dasar

sikap memilih sesuatu yang lebih ringan mudaratnya, yakni menutup pintu ijtihad. Mereka mengatakan bahwa pintu ijtihad tertutup supaya jalan menuju kerusakan tertutup pula dan hawa nafsu untuk main-main dalam hukum syara’ dapat dihindari. Dengan demikian, apabila target dari ilmu ushl iqh sebagaimana telah dijelaskan di atas, sedangkan pintu ijtihad telah ditutup sejak sekitar sepuluh abad yang lalu, dan manusia sejak saat itu sampai sekarang masih terikat dan berpegang teguh pada hukum-hukum iqh yang tertulis dalam kitab-kitab madzhab iqh, hal ini berarti target dari ilmu ushul iqh tidak tercapai. Sesungguhnya pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa pintu ijtihad itu adalah tidak berdasar pada dalil syara’. Ulama berpendapat demikian karena pertimbanganpertimbangan yang teah dikemukakan di atas. Dengan demikian, bagi seseorang yang memenuhi syarat iktihad, tidak ada halangan baginya untuk melaksanakan ijtihad. Karena tidak seorang pun berpendapat bahwa ijtihad itu mempunyai masa atau kurun tertentu dan terbatas sehingga dapat dikatakan waktunya sudah berakhir. Demikian juga tidak ada seorang ulama yang berpendapat bahwa ijtihad itu dilarang sama sekali. Oleh karena itu, ijtihad kapan saja dapat dilakukan dan dapat kembali lagi sebagaimana terjadi di masa Aimmat al-Mujtahidin selama ada orang yang ahli dalam berijtihad atau selama ada orang yang memenuhi syarat berijtihad. Segi lain bagi orang yang hendak mendalami iqh Islam adalah kebutuhan pada ilmu ushul iqh selalu ada. Hal ini karena mujtahid madzhab yang tidak sampai ke tingkat mujtahid mutlaq perlu mengetahui kaidah-kaidah dan undang-undang ushul iqh. Lebih lanjut bagi mujtahid madzhab yang hendak mempertahankan imam madzhabnya tidak mungkin dapat melaksanakannya dengan baik tanpa mengetahui ilmu ushul iqh dan kaidah-kaidahnya. Demikian pula bagi ulama yang hendak mentarjih pendapat imam madzhabnya, ia pun memerlukan ilmu ushul iqh sebab tanpa mengetahui ilmu tersebut, ia tidak mungkin dapat mentarjih dengan baik dan benar. Lebih dari itu dapat dikatakan bahwa penguasaan ilmu ushul iqh serta penyerapannya yang mendalam sangat membantu seseorang dalam mengadakan perbandingan suatu masalah di antara berbagai madzhab. Dengan demikian, peranan ushul iqh dalam pengembangan iqh Islam dapat dikatakan sebagai penolong faqih dalam mengeluarkan hukum-hukum syara’ dari dalil-dalilnya. Di samping itu, dapat juga dikatakan sebagai kerangka acuan yang dapat digunakan sebagai pengembangan pemikiran iqh Islam dan sebagai penyaring pemikiran-pemikiran seorang mujtahid. Sehubungan dengan ini, Ibnu Khaldun aam kitabnya Muqaddimah menyatakan bahwa sesuhngguhnya ilmu ushul iqh itu merupakan ilmu syari’ah yang termulia, tertinggi nilainya dan terbanyak kaidahnya. Berdasarkan hal tersebut, para ulama memandang ilmu ushul iqh sebagai ilmu dlaruri yang penting dan harus dimiliki oleh setiap faqih dan dipandang sebagai ilmu syari’ah yang terpenting dan tertinggi nilainya. Ushul iqh pun merupakan usaha ulama terdahulu dalam rangka menjaga keutuhan dalalah lafadz yang terdalam dalam nash syara’, terutama dalam al-Qur’an. Dengan ushul iqh mereka mencoba mengungkapkan maksud pembuat hukum (Allah) atau murad al-Syari’ (Rachmat Syafe’i, 1999: 42-45).[] Ushul Fiqh

| 27

Modul I

LATIHAN Dengan bimbingan dosen, mahasiswa dibagi dua kelompok sesuai dengan kesepakatan peserta dan fasilitator. Tiap kelompok membahas tentang Peranan Ushul Fiqh dalam Perkembangan Fiqh Islam. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta diskusi.

RANGKUMAN Peranan ushul iqh dalam pengembangan iqh Islam dapat dikatakan sebagai penolong faqih dalam mengeluarkan hukum-hukum syara’ dari dalil-dalilnya. Di samping itu, dapat juga dikatakan sebagai kerangka acuan yang dapat digunakan sebagai pengembangan pemikiran iqh Islam dan sebagai penyaring pemikiran-pemikiran seorang mujtahid. Sehubungan dengan ini, Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah menyatakan bahwa sesuhngguhnya ilmu ushul iqh itu merupakan ilmu syari’ah yang termulia, tertinggi nilainya dan terbanyak kaidahnya.

TES FORMATIF Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 1. Target yang hendak dicapai oleh ilmu ushul iqh ialah: A. Tercapainya kemampuan seseorang untuk mengetahui hukum syara’ yang bersifat furu’ B. Tercapainya kemampuan untuk mengetahui metode istinbath hukum dari dalildalilnya dengan jalan yang benar. C. Orang yang mengistinbath hukum dapat terhindar dari kekeliruan. D. A dan B Benar E. A, B, dan C Benar 2. Peranan ushul iqh dalam pengembangan iqh Islam adalah: A. Penolong faqih dalam mengeluarkan hukum-hukum syara’ dari dalil-dalilnya. B. Kerangka acuan yang dapat digunakan sebagai pengembangan pemikiran iqh Islam dan sebagai penyaring pemikiran-pemikiran seorang mujtahid. C. Penghambat faqih dalam mengeluarkan hukum-hukum syara’ dari dalil-dalilnya.

28 | Ushul Fiqh

Konsep Dasar

D. A dan B benar E. Tidak ada yang benar 3. Kegiatan ulama dalam penulisan ilmu ushul iqh merupakan: A. Salah satu upaya dalam menjaga keasrian hukum syara’ B. Salah satu upaya dalam menjabarkan hukum syara’ pada kehidupan sosial yang berubah-ubah itu. C. Salah satu upaya yang tidak memiliki faedah D. A, B, dan C benar E. A dan B Benar 4. Para ulama memandang ilmu ushul iqh sebagai: A. Ilmu dlaruri yang penting dan harus dimiliki oleh setiap faqih B. Ilmu syari’ah yang terpenting dan tertinggi nilainya C. Usaha ulama terdahulu dalam rangka menjaga keutuhan dalalah lafadz yang terdalam dalam nash syara’ D. A, B, dan C benar E. Tidak ada yang benar

TINDAK LANJUT 1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat. 2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis. 3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran.

Ushul Fiqh

| 29

Kegiatan Belajar 4

ALIRAN-ALIRAN USHUL FIQH A. URAIAN MATERI

D

alam sejarah perkembangan Ushul Fiqh, dikenal dua aliran, yang terjadi antara lain akibat adanya perbedaan dalam membangun teori ushul iqh untuk menggali hukum Islam. Aliran pertama disebut aliran Sya i’iyah dan jumhur mutakallimin (ahli kalam). Aliran ini membangun ushul iqh secara teoritis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan. Begitu pula dalam menetapkan kaidah, aliran ini menggunakan alasan yang kuat, baik dari dalil naqli maupun aqli, tanpa dipengaruhi masalah furu’ dan madzhab, sehingga adakalanya kaidah tersebut sesuai dengan masalah furu’ dan adakalanya tidak sesuai. Selain itu, setiap permasalahan yang didukung naqli dapat dijadikan kaidah. Namun pada kenyataannya di kalangan Sya i’iyah sendiri terjadi pertentangan, misalnya al-Amidi yang mengajukan kehujjahan ijma’ Sukuti, padahal Imam Sya i’i sendiri tidak mengakuinya. Ijma’ yang diakui oleh Imam Sya i’i secara mutlaq adalah ijma’ di kalangan sahabat saja secara jelas. Pendapat al-Amidi tersebut sebenarnya merupakan salah satu konsekuensi dari usahanya bersama al-Qara i (tokoh Ushul Fiqh Malikiyah) untuk menyatukan dua aliran ushul iqh. Sebagai akibat dari perhatian yang terlalu difokuskan pada masalah teoritis, aliran ini sering tidak dapat menyentuh permasalahan praktis. Asspek bahasa dalam aliran ini sangat diminan, seperti penentuan tentang ahsin (menganggap sesuatu itu baik dan dapat dicapai akal atau tidak), dan taqbih (menganggap sesuatu itu buruk dan dapat dicapai akal atau tidak). Permasalahan tersebut biasanya berkaitan dengan pembahasan tentang hakim (pembuat hukum syara’) yang berkaitan pula dengan masalah aqidah. Selain itu, aliran ini seringkali terjebak terhadap masalah yang tidak mungkin terjadi dan terhadap kema’shuman Rasulullah saw.

Kitab standar aliran ini antara lain: al-Risalah (Imam Sya i’i), al-Mu;tama (Abu al-Husain Muhammad Ibnu ‘Ali al-Bashri), al-Burhan i Ushul al-Fiqh (Imam al-Haramain al-Juwaini), al-Mankhul min Ta’liqat al-Ushul, Shifat al-Ghalil i Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta’lil, al-Mushfa i ilmi al-Ushul (ketiganya karangan Imam Abu Hamid al-Ghazali). Aliran kedua dikenal dengan istilah aliran fuqaha yang dianut oleh para ulama madzhab Hana i. Dinamakan madzhab fuqaha, karena dalam menyusun teorinya aliran ini, banyak dipengaruhi oleh furu’ yang ada dalam madzhab mereka. Aliran ini berusaha untuk

30 | Ushul Fiqh

Konsep Dasar

menerapkan kaidah-kaidah yang mereka susun terhadap furu’. Apabila sulit untuk diterapkan, mereka mengubah atau membuat kaidah baru supaya dapat diterapkan pada masalah furu’ tersebut. Di antara kitab-kitab standar dalam aliran fuqaha ini antara lain: Kitab al-Ushul (Imam Abu Hasan al-Karkhi), Kitab al-Ushul (Abu Bakar al-Jashshash), Ushul al-Sarakhsi (Imam al-Sarakhsi), Ta’sis al-Nadzar (Imam Abu Zaid al-Dabusi), dan Al-Kasyaf al-Asrar (Imam alBadzawi). Sedangkan kitab-kitab Uushul yang menggabungkan kedua teori di atas antara lain: 1) al-Tahrir, disusun oleh Kamal al-Din Ibnu al-Humam al-Hana i (w. 861 H); 2) Tanqih al-Ushul, disusun oleh Shadr al-Syari’ah (w. 747 H). Kitab ini merupakan rangkuman dari tiga kitab ushul iqh, yaitu: Kasyf al-Asrar (Imam al-Badzawi), alMahshul (Faqih al-Din al-Razi al-Syafe’i), dan Mukhtashar Ibnu al-hajib (Ibnu al-Hajib al-Maliki); 3) Jam’u al-Jawami’, disusun oleh taj al-Din Abd al-Wahab al-Subki al-Syafe’i (w. 771 H); 4) Musallam al-Tsubut, disusun oleh Muhibullah Ibnu Abd al-Syakur (w. 1119 H). Pada abad 8 muncul Imam al-Syatibi (w. 790 H) yang menyusun kitab al-Muwafaqat i alUshul al-Syari’ah. Pembahasan ushul iqh yang dikemukakan dalam kitab tersebut berhasil memberikan corak baru, sehingga para ulama ushul menganggap sebagai kitab ushul iqh kontemporer yang komprehensip dan akomodatif untuk zaman sekarang (Rachmat Syafe’i, 1999: 45-46).[]

Ushul Fiqh

| 31

Modul I

LATIHAN Dengan bimbingan dosen, mahasiswa dibagi dua kelompok sesuai dengan kesepakatan peserta dan fasilitator. Kelompok pertama membahas tentang aliran pertama. Sedangkan kelompok kedua membahas tentang aliran kedua. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta diskusi.

RANGKUMAN Dalam sejarah perkembangan Ushul Fiqh, dikenal dua aliran. Aliran pertama disebut aliran Sya i’iyah dan jumhur mutakallimin (ahli kalam) yang membangun ushul iqh secara teoritis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan. Aliran kedua dikenal dengan istilah aliran fuqaha yang dianut oleh para ulama madzhab Hana i yang dalam menyusun teorinya, aliran ini, banyak dipengaruhi oleh furu’ yang ada dalam madzhab mereka. Aliran ini berusaha untuk menerapkan kaidah-kaidah yang mereka susun terhadap furu’.

TES FORMATIF 1. Dalam sejarah perkembangan Ushul Fiqh, dikenal dua aliran, yang terjadi antara lain akibat adanya perbedaan dalam membangun teori ushul iqh untuk menggali hukum Islam. Kedua aliran tersebut adalah…. A. Sya i’iyah dan Malikiyah B. Sya i’iyah dan Hana iyah C. Malikiyah dan Hana iyah D. Sya i’iyah dan Hambaliyah E. Hambaliyah dan Hana iyah 2. Aliran Sya i’iyah membangun ushul iqh dengan cara: A. Secara teoritis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan. B. Menggunakan alasan yang kuat, baik dari dalil naqli maupun aqli C. Tanpa dipengaruhi masalah furu’ dan madzhab

32 | Ushul Fiqh

Konsep Dasar

D. A, B dan C benar E. Tidak ada yang benar 3. Di antara kitab-kitab standar dalam aliran fuqaha antara lain: A. Kiab al-Ushul karya Imam Abu Hasan al-Karkhi B. Kitab al-Ushul karya Abu Bakar al-Jashshash) C. Ushul al-Sarakhsi karya Imam al-Sarakhsi D. Ta’sis al-Nadzar karya Imam Abu Zaid al-Dabusi E. Semuanya benar 4. Kitab-kitab Ushul yang menggabungkan tori Sya i’iyah dan fuqaha antara lain: A. al-Tahrir yang disusun oleh Kamal al-Din Ibnu al-Humam al-Hana i (w. 861 H); B. Tanqih al-Ushul yang disusun oleh Shadr al-Syari’ah (w. 747 H) C. Jam’u al-Jawami’ yang disusun oleh Taj al-Din Abd al-Wahab al-Subki al-Syafe’i (w. 771 H) D. Musallam al-Tsubut yang disusun oleh Muhibullah Ibnu Abd al-Syakur (w. 1119 H) E. Semuanya benar 5. Aliran kedua dikenal dengan istilah aliran fuqaha karena: A. Dalam menyusun teorinya, aliran ini, banyak dipengaruhi oleh furu’ yang ada dalam madzhab mereka B. Aliran ini berusaha untuk menerapkan kaidah-kaidah yang mereka susun terhadap furu’ C. Apabila sulit untuk diterapkan, aliran ini mengubah atau membuat kaidah baru supaya dapat diterapkan pada masalah furu’ tersebut. D. A dan B benar E. A, B dan C benar

TINDAK LANJUT 1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat.

Ushul Fiqh

| 33

Modul I

2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis. 3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran.

DAFTAR PUSTAKA Beik, Muhammad Khudlari, Ushul Fiqh, Dar al-Fikr Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, Kairo: Dar al-Qalam 1978 -----------, Kaidah-kaidah Hukum Islam, alih bahasa Moch. Tolhah, dkk., Bandung, Risalah, 1985 Riva’i, M., Ushul Fiqh, Bandung: Al-Ma’arif, 1987 Shiddiqy, M. Hasbi Ash-, Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1958 Syafe’i, Rachmat, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung, Pustaka Setia, 1998 Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media Group, 2008 Uman, Khairul & Achyar Aminudin, Ushul Fiqh, Bandung, Pustaka Setia, 2001 Yahya, Muctar & Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Bandung, PT. al-Ma’arif, 1986

34 | Ushul Fiqh

HUKUM SYARA’ DAN UNSURUNSURNYA

Pendahuluan

S

ecara operasional, pada modul I, Anda dapat memperoleh penjelasan bahwa ushul iqh berbicara tentang bagaimana menggunakan kaidah-kaidah ushul iqh dalam menggali hukum syara’. Ini artinya, yang digali dan disitinbathkan oleh ushul iqh itu adalah hukum syara’. Pembahasan terhadap hukum syara’ dan unsur-unsurnya menjadi sebuah tuntutan yang harus dilakukan oleh seseorang yang hendak mengkaji ushul iqh dan menerapkannya dalam menetapkan hukum bagi persoalan baru yang belum ada ketentuan hukumnya. Dalam modul 2 ini, Anda akan diantarkan kepada suatu pemahaman mengenai hukum, hakim, mahkum bih dan mahkum ih, serta mahkum ‘alaih. Mudah-mudahan Anda dapat memahami secara menyeluruh apa yang diuraikan dalam bagian ini, sebab pemahaman tersebut akan menjadi dasar dalam memahami, memutuskan dan mengaplikasikan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari bagian ini, diharapkan Anda mampu memahami hukum syara’ dan unsur-unsurnya. Secara lebih khusus, Anda diharapkan dapat: 1.

menjelaskan pengertian hukum

2.

mengklasi ikasi pembagian hukum

3.

mengidenti ikasi perbedaan hukum takli i dan hukum wadl’i

4.

menjelaskan pengertian pengetian hakim

5.

menjelaskan kemampuan akal mengetahui syari’at

6.

menjelaskan pengertian mahkum bih dan mahkum ih

7.

menguraikan syarat-syarat mahkum bih

8.

mengklasi ikasikan macam-macam mahkum ih

9.

menjelaskan pengertian mahkum ‘alaih

10. menjelaskan pengertian taklif 11. menjelaskan pengertian ahliyah 12. mengindenti ikasi halangan-halangan ahliyah Modul ini terdiri dari empat kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar 1 disajikan mengenai pengertian Hukum, pembagian hukum dan perbedaan hukum wtakli i dan hukum wadl’i; Dalam kegiatan belajar 2 disajikan tentang pengetian hakim dan kemampuan akal mengetahui syari’at; Dalam kegiatan belajar 3 disajikan mengenai pengertian mahkum bih dan mahkum ih, syarat-syarat mahkum bih, dan macam-macam mahkum ih; Dalam kegiatan belajar 4 diuraikan mengenai pengertian mahkum ‘alaih, taklif, ahliyah, dan

Ushul Fiqh

| 37

Modul I

halangan-halangan ahliyah. Kegaiatn belajar 1 dirancang untuk pencapaian kemampuan 1, 2 dan 3; Kegiatan belajar 2 dirancang untuk pencapaian kemampuan 4 dan 5; Kegiatan belajar 3 dirancang untuk pencapaian kemampuan 6, 7 dan 8. Kegiatan belajar 4 dirancang untuk pencapaian kemampuan 9, 10, 11 dan 12. Untuk membanut Anda dalam mempelajari bagian ini, ada baiknya diperhatikan beberapa petunjuk berikut iin: 1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan ini sampai Anda memahami secara tuntas tentang apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari bahan buku ini. 2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dari kata-kata yang dianggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci tersebut dalam kamus yang Anda miliki. 3. Tangkaplah pengertian demi pengertian melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa lain atau dengan dosen Anda. 4. Untuk memperlus wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan. Anda dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, termasuk dari internet. 5. Mantapkan pemahaman Anda dengan mengerjakan latihan dan melalui kegiatan diskusi dalam kegiatan tutorial dengan mahasiswa lainnya atau teman sejawat. 6. Jangan dilewatkan utnuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada bagian akhir. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami dengan benar kandungan bahan belajar ini.

Selamat belajar!

38 | Ushul Fiqh

Kegiatan Belajar 1

HUKUM A. URAIAN MATERI 1. Pengertian Hukum

P

engertian hukum, dapat Anda telaah dari asal kata hukum itu sendiri. Kata hukum berasal dari bahasa Arab “hukum”, yang secara etimologi berarti “memutuskan”, “menetapkan”, dan “menyelesaikan”. Dalam arti yang sederhana, hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu Negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluurh anggotanya (Amir Syarifuddin, 2008: 307). Mayoritas ulama ushul mende inisikan hukum sebagai berikut:

Artinya, “Kalam Allah yang menyangkut perbuatan oran dewasa dan berakal sehat, baik bersifat imperative, fakultatif atau menempatkan sesuatu sesuai sebab, syarat dan penghalang”. “Khithab Allah” dalam de inisi di atas adalah kalam Allah atau titah Allah yang melekat dalam dirinya, bersifat azali; tidak ada awalnya. Ini disebut jenis (genus) dalam de inisi. Sebagaimana sifat suatu jenis ia berbentuk umum yang mencakup segala irman Allah dalam al-Quran (Amir Syarifuddin, 2008: 309). Yang dimaksud khithab Allah dalam de inisi tersebut adalah semua bentuk dalil, baik al-Qur’an, al-Sunnah maupun yang lainnya, seperti ijma’ dan qiyas. Namun para ulama ushul kontemporer, seperti Hasballah dan Abd. Wahab Khalaf berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dalil di sini hanya al-Qur’an dan al-Sunnah. Adapun ijma’ dan qiyas hanya sebagai metode menyingkapkan hukum dari al-Qur’an dan Sunnah tersebut. Dengan demikian, sesuatu yang disandarkan pada kedua dalil tersebut tidak semestinya disebut sebagai sumber hukum (Rachmat Syafe’i, 1999: 295). Kata “yang menyangkut tindak tanduk orang mukallaf” dalam de inisi ini disebut fasal (differentium pertama) dengan fungsi mengeluarkan dari de inisi hukum syara’ segala irman Allah yang tidak menyangkut tindak tanduk mukallaf seperti irman Allah tentang penciptaan alam dan tentang kebesaran serta rahmat Allah untuk hamba-Nya (Amir Syarifuddin, 2008: 309). Yang dimaksud dengan yang menyangkut perbuatan mukallaf adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dewasa yang berakal sehat meliputi perbuatan hati, seperti niat dan perbuatan serta ucapan, seperti gibah (menggunjing) dan namimah (mengadu-domba) (Rachmat Syafe’i, 1999: 295).

Ushul Fiqh

| 39

Modul II

Kata “dalam bentuk tuntutan, pilihan dan ketentuan” disebut fasal (differentium kedua) yang keluar dengan menyebutkan fasal ini irman Allah yang juga menyangkut perbuatan mukallaf tetapi tidak berbentuk tuntutan, pilihan atau ketentuan seperti irman Allah tentang mimpi nabi Ibrahim menyembelih anaknya, kisah Nabi Yusuf dan lainnya (Amir Syarifuddin, 2008: 309). Yang dimaksud dengan imperative (iqtidha’) adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu, yakni memerintah atau tuntutan untuk meninggalkannya yakni melarang, baik tuntuan itu bersifat memaksa maupun tidak. Sedangkan yang dimaksud takhyir (fakultatif) adalah kebolehan memilih antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya dengan posisi yang sama. Sementara yang dimaksud wadh’i (mendudukkan sesuautu) adalah memposisikan sesuatu sebagai penghubunga hukum, baik berbentuk sebab, syarat, maupun penghalang. De inisi hukum di atas merupakan de inisi hukum sebagai kaidah, yakni patokan perilaku manusia (Racmat Syafe’i, 1999: 295-296).

2. Pembagian Hukum Bertiitk tolak pada de inisi hukum di atas, Anda dapat menelaah bahwa hukum menurut ulama ushul terbagi dalam dua bagian, yaitu hukum takli i dan hukum wadh’i. a. Hukum Takli i Hukum takli i adalah irman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan (Rachmat Syafe’i, 1999: 296). Hukum takli i berbentuk tuntutan atau pilihan. Dari segi apa yang dituntut, takli i terbagi dua, yaitu tuntutan untuk memperbuat dan tuntutan untuk mneinggalkan. Sedangkan dari segi bentuk tuntitan juga terbagi kepada dua, yaitu tuntutan secara pasti dan tuntutan tidak secara pasti. Adapun pilihan terletak antara memperbuat dan meninggalkan (Amir Syarifuddin, 2008: 310). Contoh irman Allah Q.S. al-Nur ayat 56 yang bersifat menuntut untuk melakukan perbuatan:

Artinya, “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Rasul, supaya kamu diberi rahmat”. Contoh irman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 188 yang bersifat menuntut meningalkan perbatan: Artinya, “Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan batil”. Contoh irman Allah Q.S. al-Baqarah ayat a87 yang bersifat memilih (fakultatif):

40 | Ushul Fiqh

Hukum Syara’

Artinya, “Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar”. Dalam menjelaskan bentuk-bentuk hukum takli i terdapat dua golongan ulama. Pertama, bentuk-bentuk hukum takli i menurut jumhur Ulama Ushul Fiqh/ Mutakallimin, kedua bentuk-bentuk hukum takli i menurut ulama Hana iyah. Menurut jumhur ulama ushul iqh, bentuk-bentuk hukum takli i itu ada lima macam, yaitu ijab, nadb, ibahah, karahah, dan tahrim. Kelimanya akan dijelaskan berikut iin: 1) Ijab yaitu tuntutan syar’i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkannya dikenai sanksi. Mislanya, dalam surat al-Nur ayat 56 dinyatakan: Artinya, “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat…” Dalam ayat ini, Allah menggunakan lafdz ‘amr, yang menurut para ahli Ushul Fiqh melahirkan ijab, yaitu kewajiban mendirikan shalat dan membayar zakat. Apabila kewajiban ini dikaitkan dengan perbuatan orang mukallaf, maka disebut dengan wujub, sedangkan perbuatan yang dituntut itu (mendirikan shalat dan membayar zakat) disebut dengan wajib. Oleh sebab itu, istilah ijab, menurut ulama ushul Fiqh, terkait dengan khithab (tuntutan Allah), yaitu ayat di atas, sedangkan wujub merupakan akibat dari khithab tersebut dan wajib adalah perbuatan yang dituntut oleh khithab Allah. 2) Nadb, yaitu tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran sehingga seeorang tidak dilarang untuk meninggalkannya. Orang yang meninggalkannya tidak dikenai hukuman. Yang dituntut untuk dikerjakan itu disebut mandub, sedangkan akibat dari tuntutan itu disebut nadb. Misalnya dalam surat al-baqarah ayat 282 sbb.:

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. Lafadz faktubu (maka tuliskanlah olehmu) dalam ayat itu pada dasarnya mengndung perintah (wujub), tetapi terdapat indikasi yang memalingkan perintah itu kepada nadb yang terdapat dalam kelanjutan dari ayat tersebut, yaitu ayat 283 surat al-Baqarah sebagai berikut:

Artinya, “Akan tetapi apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya”. Tunututan wujub dalam ayat itu, berubah menjadi nadb. Indikasi yang membawa perubahan ini adalah lanjutan ayat, yaitu Allah menyatakan jika ada sikap saling

Ushul Fiqh

| 41

Modul II

mempercayai, maka penulisan utang tersebut tidak begitu penting. Tuntutan Allah seperti ini disebut dengan nadb, sedangkan perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan itu, yaitu menuliskan utang-piutang disebut mandub, dan akibat dari tuntutan Allah di atas disebut nadb. 3) Ibahah, yaitu khithab Allah yang bersifat fakultatif, mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama. Akibat dari khithab Allah ini disebut juga dengan ibahah, dan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut mubah. Misalnya, irman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

Artinya, “Apabila kamu telah selesai melaksanakan ibada haji, maka bolehlah kamu berburu”. Ayat ini juga menggunakan lafadz ‘amr (perintah) yang mengandung ibahah (boleh), karena ada indikasi yang memalingkannya kepada hukum boleh. Khithab seperti ini disebut ibahah, dan akibat dari khithab ini juga disebut ibahah, sedangkan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut mubah. 4) Karahah, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa. Dan seseorang yang mengerjakan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan itu tidak dikenai hukuman. Akibat dari tuntutan seperti ini disebut juga karahah. Karahah ini merupakan kebalikan dari nadb. Misalnya, sabda Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

Artinya, “perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”. Khithab hadits ini disebut karahah dan akibat dari khithab ini disebut juga dengan karahah, sedangkan perbuatan yang dikenai khithab itu disebut makruh. 5) Tahrim, yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Akibat dari tuntutan ini disebut hurmah dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan haram. Misalnya, irmna Allah dalam surat al-An’am ayat 151 sebagai berikut:

Artinya, “Jangan kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah”. Lima macam hukum takli i di atas disebut “hukum yang lima” atau al-ahkam alkhamsah. Mengenai tuntutan mengerjakan dalam bentuk pasti, jumhur ulama tidak membedakan kekuatan dalil yang menetapkannya. Dengan demikian, hukum yang muncul dalam bentuk ini hanya satu, yaitu wajib.

42 | Ushul Fiqh

Hukum Syara’

Adapun bentuk hukum takli i menurut ulama Hana iyah ada tujuh macam, yaitu: 1) Iftiradh, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf yang bersifat memaksa dengan berdasarkan dalil qath’i. Misalnya, tuntutan untuk melaksanakan shalat dan membayar zakat. Ayat dan hadits yang mengandung tuntutan mendirikan shalat dan membayar zakat sifatnya adalah qath’i. 2) Ijab, yaitu tuntutan Allah yang bersifat memaksa kepada mukallaf untuk melaksanakan suatu perbuatan, tetapi mellaui dalil yang bersifat dzanni (relative benar). Misalnya, kewajiban membayar zakat itrah, membaca al-Fatihah dalam shalat, dan ibadah kurban. Perbuatan-perbuatan seperti ini, menurut ulama Hana iyah, tuntutannya bersifat ijab dan wajib dilaksankaan, tetapi kewajibannya didasarkan atas tuntutan yang zhanni. 3) Nadb, maksudnya sama dengan yang dikemukakan Jumhur ulama ushul Fiqh di atas. 4) Ibahah, maksudnya sama dengan yang dikemukakan Jumhur ulama ushul Fiqh di atas. 5) Karahah tanzihiyyah, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk meninggalkan suatu pekerjaan, tetapi tuntutannya tidak bersifat memaksa. Misalnya larangan berpuasa pada hari Jumat. Karahah tanzihiyyah di kalangan Hana iyah sama pengertiannya dengan karahah di kalangan Jumhur ulama Ushul Fiqh. 6) Karahah Tahrimiyyah, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan cara memaksa, tetapi didasarkan kepada dalil yang zhanni. Apabila pekerjaan yang dituntut untuk ditinggalkan itu dikerjakan, maka ia dikenakan hukuman. Hukum ini sama dengan haram yang dikemukakan Jumhur Ulama Ushul Fiqh. 7) Tahrim, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk meninggalkan suatu pekerjaan secara memaksa dan didasarkan pada dalil yang qath’i. Misalnya, larangan membunuh orang seperti yang dikemukakan surat al-Isra ayat 23, dan berbuat zina, seperti yang dikemukakan surat al-Nur ayat 2 (Rachmat Syafe’i, 1999: 301302). Perbedaan pembagian hukum takli i antara jumhur ulama ushul iqh/mutakallimin dengan ulama Hana iyah bertolak dari sisi kekuatan dalil. Ulama Hana iyah memerinci lagi tuntutan pasti dari segi kekuatan dalilnya menjadi dua, yaitu: (1) Tuntutan mengerjakan ssecara pasti ditetapkan melalui dalil yang qath’i atau pasti, yang disebut fardlu; dan (2) bila dalil yang menetapkannya bersifat tidak pasti (zhanni), hukumnya disebut wajib. Ulama Jumhur menganggap wajib itu identik dengan fardlu pada umumnya. Di kalangan ulama Hana iyah terlihat adanya pengaruh pembedaan antara wajib dengan fardlu itu. Meninggalkan yang fardlu menyebabkan akibat bathal-nya perbuatan yang

Ushul Fiqh

| 43

Modul II

di-fardlu-kan itu. Umpamanya, tidak membaca ayat-ayat al-Quran dalam shalat. Keharusan membaca al-Quran didasarkan kepada dalil yang qath’i, yaitu irman Allah dalam surat al-Muzammil ayat 20 sbb.:

Artinya, “Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran”. Sedangkan bila yang wajib ditinggalkan tidak menyebabkan bathalnya perbuatan, hanya saja orang yang meninggalkannya berdosa karena tidak menjalankan perintah. Umpamanya membaca surat fatihah dalam shalat yang ditetapkan dengan sabda Nabi:

Artinya, “Tidak sah shalat orang yang tidak membaca al-Fatihah”. Fardlu di kalangan ulama Jumhur disamakan dengan rukun. Jumhur ulama tidak membedakan antara wajib dengan rukun atau fardlu, kecuali dalam ibadah haji (Amir Syarifuddin, 2008: 312)..

b. Hukum Wadl’i Hukum wadh’i bukanlah dalam bentuk tuntutan, tetapi dalam bentuk ketentuan yang ditetapkan pembuat hukum sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hukum takli i atau merupakan akibat dari pelaksanaan hukum takli i (Amir Syarifuddin, 2008: 313). Hukum wadh’i adalah irman Allah SWT. yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Bila irman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum takli i, baik bersifat sebagai sebab, atau syarat, atau penghalang maka ia disebut hukum wadh’i. Di dalam hukum ia disebut pertimbangan hukum (Rachmat Syafe’i, 1999: 312). Dari pengertian hukum wadh’i tersebut ditunjukkan bahwa hukum wadh’i itu ada 3 macam, yaitu sebab, syarat dan mani’ (penghalang). 1) Sebab, menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Berarti jalan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu tujuan. Menurut istilah adalah suatu sifat yang dijadikan syari’ sebagai tanda adanya hukum. Pengertian ini menunjukkan bahwa sebab sama dengan illat, walaupun sebenarnya ada perbedaan antara sebab dengan illat. Contoh irman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab yang lain, seperti yang terdapat dalam surat al-Isra’ ayat 78:

Artinya, “Dirikanlah shalat sesudah matahari tergeincir”. Pada ayat tersebut, tergelincirnya matahari dijadikan sebab wajibnya shalat.

44 | Ushul Fiqh

Hukum Syara’

Dengan demikian, terlihat keteraitan hukum wadh’i (dalam hal ini ada sebab) dengan hukum takli i, sekalipun keberadaan hukum takli i itu tidak menyentuh esensi hukum takli i. Hukum wadh’i hanya sebagai petunjuk untuk pelaksanaan hukum takli i. Akan tetapi, para ulama Ushul Fiqh menetapkan bahwa sebab itu harus muncul dari nash bukan buatan manusia. 2) Syarat, yaitu sesuatu yang berada di luar hukum syara’, tetapi keberadaan hukum syara’ bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara’.Oleh karena itu, suatu hukum takli i tidak dapat diterapkan kecuali bila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan syara’. Contoh irman Allah yang menjadikan sesuatu sebagi syarat, seperti terdapat pada surat al-Nisa ayat 6: Artinya, “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin (dewasa)”. Ayat tersebut menunjukkan kedewasaan anak yatim menajdi syarat hilangnya perwalian atas dirinya. Contoh lain adalah wdlu’ sebagai salah satu syarat sah shalat. Shalat tidak dapat dilaksanakan tanpa wudlu. Akan tetapi apabila seseorang berwudlu’, ia tidak harus menjalankan shalat. 3) Mani’ (penghalang), yaitu sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab. Contoh khithab Allah yang menjadikan sesuatu sebagai penghalang, seperti terdapat dalam Hadits Rasulullah saw. berikut: Artinya, “Pembunuh tidak mendapat waris”. Hadits tersebut menunjukkan bahwa pembunuhan sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan. Keterkaitan antara sebab, syarat, dan mani’ sangat erat. Penghalang itu ada bersamaan dengan sebab dan terpenhinya syarat-syarat. Syari’ menetapkan bahwa suatu hukum yang akan dikerjakan adalah hukum yang ada sebabnya, memenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang dalam melaksanakannya. Sebaliknya, hukum tidak ada apabila sebab dan syarat-syaratnya tidak ada, atau adanya halangan untuk mengerjakannya. Misalnya, shalat zhuhur wajib dikerjakan apabila telah tergelincir matahari (sebab) dan elah berwudlu’ (syarat), tetapi karena orang yang mengerjakan shalat itu sedang haidl (mani’/penghalang), maka shalat zhuhur itu tidak sah dikerjakan. Demikian juga apabila syarat terpenuhi (telah

Ushul Fiqh

| 45

Modul II

berwudlu’) tetapi penyebab wajibnya shalat zhuhur belum muncul (matahari belum tergelincir), maka shalat pun belum wajib. Termasuk ke dalam kelompok hukum wadh’i juga hal-hal yang menjadi akibat dari pelaksanaan hukum takli i dalam hubungannya dengan hukum wadh’i, yaitu: 4) Shihhah, yaitu suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan syara’, yaitu terpenuhinya sebab, syarat dan tidak ada mani’. Misalnya, mengerjakan shalat zhuhur setelah tergelincir matahari (sebab) dan telah berwudlu (syarat) serta tidak ada penghalang (tidak ada haidh, nifas dan sebagainya), maka pekerjaan yang dilakasnakan itu hukumnya sah. Sebaliknya jika sebab tidak ada da syaratnya tidak terpenuhi, sekaliun mani’ nya tidak ada, maka shalat itu tidak sah. 5) Bathal, yaitu terlepasnya hukum syara’ dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Misalnya, memperjual-belikan minuman keras. Akad ini dipandang bathal, karena minuman keras tidak bernilai harta dalam pandangan syara’. 6) ‘Azimah, yaitu hukum-hukum yang disyari’atkan Allah kepada seluruh hamba-Nya sejak semula. Artinya, belum ada hukum sebelum hukum itu disyari’atkan Allah, sehingga sejak disyari’atkannya seluruh mukallaf wajib mengikutinya. Misalnya, jumlah rakaat shalat zhuhur adalah empat rakaat. Jumlah rakaat ini ditetapkan Allah sejak semula, sebelumnya tidak ada ukum lain yang menetapkan jumlah rakaat shalat zhuhur. Hukum tentang rakaat shalat zzhuhur adalah empat rakaat disebut ‘azimah. 7) Rukhshah adalah hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena udzur, mislanya kebolehan mengerjakan shalat zhuhur dua rakaat bagi para musa ir, maka hukum itu disebut rukhshah..

3. Perbedaan Hukum Takliϐi dengan Hukum Wadl’i Ada beberapa perbedaan antara hukum al-taklif dengan hukum al-wadl’i, antara lain: a. Dalam hukum al-takli i terkandung tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan atau memilih berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wadl’i, hal ini tidak ada, melainkan. mengandung keterkaitan antara dua persoalan, sehingga salah satu di antara dapat dijadikan sebab, syarat, atau penghalang. b. Hukum al-takli i merupakan tuntutan langsung pada mukallaf untuk dilaksanakan, ditinggalkan atau memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan hukum al-Wad’I tidak diamksudkan agar langsung dilakukan mukallaf. Hukum al-Wadl’I ditentukan agar hukum al-taklif dapat dilaksanakan; c. Hukum al-takli i harus sesuai dnegan kemampuan mukallaf untuk melaksanakan atau meninggalkannya, karena dalam hukum al-taklif tidak boleh ada kesulitan (masyaqah)

46 | Ushul Fiqh

Hukum Syara’

dan kesempitan (haraj) yang tidak mungkin dipikul oleh mukallaf. Sedangkan dalam hukum al-wadl’i hal seperti ini tidak dipersoalkan, karena masyaqah dan haraj dalam hukum al-wadl’i adakalanya dapa dipikul mukallaf, seperti menghadirkan saksi sebagai syarat dalam pernikahan, dan adakalanya di luar kemampuan mukalaf, seperti tergelincirnya matahari bagi wajibnya shalat zhuhur. d. Hukum al-takli i ditujukan kepada para mukallaf, sedangkan hukum al-wadl’i dutujukan kepada manusia mana saja, baik telah mukallaf, maupun belum, seperti anak kecil dan orang gila (Racmat Syafe’i, 1999: 316 & Chaerul Uman, 1998: 250251).[]

Ushul Fiqh

| 47

Modul II

LATIHAN Dengan bimbingan dosen, mahasiswa dibagi tiga kelompok sesuai dengan kesepakatan peserta dan fasilitator. Kelompok pertama membahas tentang pengertian hukum. Kelompok kedua membahas tentang pembagian hukum. Kelompok ketiga membahas tentang perbedaaan hukum takli i dan hukum wadl’i. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta diskusi.

RANGKUMAN Mayoritas ulama ushul mende inisikan hukum adalah Kalam Allah yang menyangkut perbuatan oran dewasa dan berakal sehat, baik bersifat imperative, fakultatif atau menempatkan sesuatu sesuai sebab, syarat dan penghalang”. Hukum menurut ulama ushul terbagi dalam dua bagian, yaitu (1) hukum takli i, yaitu Iftiradh, Ijab, Nadb, Ibahah, Karahah, Tahrim, dan (2) hukum wadh’i, yaitu sebab, syarat dan mani’ (penghalang). Ada beberapa perbedaan antara hukum al-taklif dengan hukum al-wadl’i, antara lain: (a) Dalam hukum al-takli i terkandung tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan atau memilih berbuat atau tidak berbuat, sedangkan hukum wadl’i, hal ini tidak ada, melainkan. mengandung keterkaitan antara dua persoalan, sehingga salah satu di antara dapat dijadikan sebab, syarat, atau penghalang; (b) Hukum al-takli i merupakan tuntutan langsung pada mukallaf untuk dilaksanakan, ditinggalkan atau memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan hukum al-Wad’i tidak dimaksudkan agar langsung dilakukan mukallaf; (c) Hukum al-takli i harus sesuai dengan kemampuan mukallaf untuk melaksanakan atau meninggalkannya, sedangkan dalam hukum al-wadl’i hal seperti ini tidak dipersoalkan; dan (d) Hukum al-takli i ditujukan kepada para mukallaf, sedangkan hukum al-wadl’i dutujukan kepada manusia mana saja

48 | Ushul Fiqh

Hukum Syara’

TES FORMATIF 1. Secara etimologi hukum berarti: A. Memutuskan B. Menetapkan C. Menyelesaikan D. A dan B benar E. A, B, dan C benar 2. Hukum menurut ulama ushul terbagi dalam dua bagian, yaitu…. A. Hukum syar’i dan hukum wadh’i B. Hukum takli i dan hukum wadh’i C. Hukum takli i dan hukum syar’i D. Hukum syar’i dan hukum non syar’i E. Hukum Muamalah dan Ibadah 3. Firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan adalah termasuk hukum….. A. Wadh’i B. Takli i C. Syar’i D. Muamalah E. Ibadah 4. Firman Allah SWT. yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain adalah termasuk hukum….. A. Wadh’i B. Takli i C. Syar’i D. Muamalah E. Ibadah 5. Menurut jumhur ulama ushul iqh, bentuk-bentuk hukum takli i itu ada lima macam, yaitu…. A. ijab, nadb, ibadah, karahah, dan tahrim B. ijab, nadb, ibahah, karahah, dan tahrim C. ijab, qabul, ibahah, karahah, dan tahrim D. ijab, nadb, ibahah, karamah, dan tahrim E. ijab, nadb, ibahah, karahah, dan tarjih 6. Tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran sehingga seeorang tidak dilarang untuk meninggalkannya adalah pengertian dari… A. Ijab B. Nadb C. Ibahah Ushul Fiqh

| 49

Modul II

D. Karahah E. Tahrim 7. Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa adalah pengertian dari… A. Ijab B. Nadb C. Ibahah D. Karahah E. Tahrim 8. Tuntutan Allah kepada mukallaf yang bersifat memaksa dengan berdasarkan dalil qath’I adalah pengertian dari… A. Ijab B. Nadb C. Ibahah D. Iftiradh E. Tahrim 9. Tuntutan Allah yang bersifat memaksa kepada mukallaf untuk melaksanakan suatu perbuatan, tetapi mellaui dalil yang bersifat dzanni adalah pengertian dari… A. Ijab B. Karahah C. Nadb D. Iftiradh E. Tahrim 10. Ada beberapa perbedaan antara hukum al-taklif dengan hukum al-wadl’i, antara lain: A. Dalam hukum al-takli i terkandung tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan atau memilih berbuat atau tidak berbuat, sedangkan hukum wadl’i, hal ini tidak ada, melainkan. mengandung keterkaitan antara dua persoalan, sehingga salah satu di antara dapat dijadikan sebab, syarat, atau penghalang; B. Hukum al-takli i merupakan tuntutan langsung pada mukallaf untuk dilaksanakan, ditinggalkan atau memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan hukum alWad’i tidak dimaksudkan agar langsung dilakukan mukallaf; C. Hukum al-takli i harus sesuai dengan kemampuan mukallaf untuk melaksanakan atau meninggalkannya, sedangkan dalam hukum al-wadl’i hal seperti ini tidak dipersoalkan; D. Hukum al-takli i ditujukan kepada para mukallaf, sedangkan hukum al-wadl’i dutujukan kepada manusia mana saja E. Semuanya benar

50 | Ushul Fiqh

Hukum Syara’

TINDAK LANJUT 1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat. 2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis. 3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran.

Ushul Fiqh

| 51

Kegiatan Belajar 2

HAKIM (Pembuat Hukum) 1. Pengertian Hakim Secara etimologi, hakim memiliki dua arti, yaitu: Pertama: Artinya, “Pembuat hukum yang menetapkan dan memunculkan sumber hukum”. Kedua: Artinya, “Yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapkan”. Dari pengertian pertama tentang hakim di atas, dapat diketahui bahwa hakim adalah Allah SWT. Dia-lah pembuat hukum dan satu-satunya sumber hukum yang dititahkan kepada seluruh mukallaf. Dalam Islam, tidak ada syari’at, kecuali dari Allah baik yang berkaitan dengan hukum-hukum taklif (wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram), maupun yang berkaitan dengan hukum wadl’i (sebab, syarat, halangan, sah, batal, fasid, ‘azimah dan rukhshah). Menurut kesepakatan para ulama, semua hukum di atas bersumber dari Allah melalui Nabi Muhammad saw., maupun hasil ijtihad para mujtahid melalui berbagai teori istinbath, seperti qiyas, ijma’, dan metode istinbath lainnya untuk menyingkap hukum yang datang dari Allah. Dalam hal ini para ulama ushul iqh menetapkan kaidah: Artinya, “Tidak ada hukum kecuali bersumber dari Allah”. Dari pemahaman kaidah tersebut, para ulama ushul iqh mende inisikan hukum sebagai titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pemilihan, maupun wad’i. Di antara alasan para ulama ushul iqh untuk mendukung pernyataan di atas adalah sebagai berikut: Firman Allah Q.S. al-An’am ayat 57 menyatakan: Artinya, “Menetapkan hukum itu hanya Allah, Dia menerangkan yang sebenarnya, dan Dia pemberi keputusan yang paling baik”.

52 | Ushul Fiqh

Hukum Syara’

Firman Allah Q.S. al-Maidah menyatakan: Artinya, “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah”. Firman Allah Q.S. al-Maidah ayat 44 menyataan: Artinya, “Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa-apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kaϔir”. Firman Allah Q.S. al-Nisa ayat 59 yang menyatakan:

Artinya, “Apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kiamat”. Sedangkan dari pengertian kedua tentang hakim di atas, ulama ushul iqh membedakannya sebagai berikut: Sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul, para ulama ushul iqh berbeda-beda pendapat tentang siapa yang menemukan, memperkenalkan, dan menjelaskan hukum. Sebagian ulama ushul iqh dari golongan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama’ah berpendapat bahwa pada saat itu tidak ada hakim dan hukum syara’, sementara akal tidak mampu mencapainya. Oleh sebab itu, hakim adalah Allah dan yang menyingkap hukum dari hakim itu adalah syara’, namun syara’ belum ada. Golongan Mu’tazilah berpendapat bahwa yang menjadi hakim pada saat Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul adalah Allah namun akal pun sudah mampu untuk menemukan hukum-hukum Allah dan menyingkap serta menjelaskannya sebelum datangnya syara’. Di kalangan para ulama ushul iqh, persoalan-persoalan ini dikenal dengan istilah “altahsin wa al-taqbih”, yakni pernyataan bahwa sesuatu baik atau buruk. Sedangkan setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan menyebarkan dakwa Islam, para ulama ushul sepakat bahwa hakim adalah syari’at yang turun dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah saw. Apa yang telah dihalalkan oleh Allah hukumnya adalah halal, begitu pula apa yang diharamkan-Nya hukumnya adalah haram. Juga disepakati bahwa apa-apa yan dihalalkan itu disebut hasan (baik), di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi manusia. Sedangkan segala sesuatu yang diharamkan Allah disebut qabih (buruk) yang didalamnya terdapat kemadaratan atau kerusakan bagi manusia (Rachmat Syafe’i, 199: 345-349).

2. Kemampuan Akal Mengetahui Syari’at Dalam menentukan kemampuan akal untuk menetapkan hukum sebelum turunnya syari’at, para ulama terbagi kepada tiga golongan: Ushul Fiqh

| 53

Modul II

Pertama, menurut ahlu sunnah waljama’ah, akal tidak memiliki kemampuan untuk menentukan hukum sebelum turunnya syari’at. Akal hanya dapat menetapkan baik dan buruk melalui perantaraan al-Quran dan Rasul, serta kitab-kitab samawi lainnya. Pendapat mereka didasarkan pada irman Allah surat al-Isra ayat 15 berikut: Artinya, “Kami tidak akan mengadzab seseorang sebelum Kami mengutus rasul”. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah sekali-kali tidak akan mengadzab seseorang yang belum sampai kepadanya seseorang utusan (rasul) yang membawa risalah Ilahi. Di samping ayat tersebut, surat al-Nisa ayat 165 menegaskan bahwa: Artinya, “Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu”. Dengan mengemukakan ayat di atas, menurut ahlu sunnah wal jamaah, akal tidak dapat dijadikan standar untuk menentukan baik buruknnya suatu perbuatan. Dengan demikian, Allah tidak berkewajiban menetapkan suatu kebaikan yang dipandang baik oleh akal, atau menetapkan keburukan suatu perbuatan yang dipandang buruk menurut akal, karena Allah memiliki kehendak yang mutlak. Allah pun berkuasa untuk menetapkan perbuatan yang tidak bermanfaat sekalipun. Namun menurut penelitian, semua perintah Allah pasti mengandung suatu manfaat, sedangkan larangannya mengandung kemadaratan. Kedua, Mu’tazilah berpendapat bahwa akal dapat menentukan baik buruknya suatu perbuatan seelum datangnya syara’ meskipun tanpa perantara kitab samawi dan rasul. Baik dan buruk itu ditentukan oleh zatnya, sehinga akal dapat menentukan syari’at. Alasan mereka sebenarnya sama dengan ayat yang dikemukakan oleh ahlu sunnah wal jamah, yaitu dalam surat al-Isra ayat 17, hanya mereka mengartikan rasul pada ayat tersebut dengan arti akal, sehingga arti keseluruhan dari ayat tersebut adalah: “Kami tidak akan mengadzab seseorang sampai Kami berikan akal padanya”. Menurut mereka sebagian perbuatan dan perkataan itu sudah semestinya dilakukan manusia, seperti beriman dan selalu berbuat baik. Orang yang melakukannya berhak mendapat pujian, karena keimanna dan perbuatan baik itu merupakan hal yang baik pada zatnya. Sebaliknya, akal akan menolak perbuatan yang buruk pada zatnya, seperti berdusta, ka ir, dan berbuat sesuatu yang tidak benar. Perbuatan tersebut akan mendapat celaan dari manusia, dan sedikitpun tidak ada alasan untuk mengerjakannya. Menurut kaum Mu’tazilah, prinsip yang dipakai dalam menentukan sesuatu itu baik ataupun buruk adalah akal manusia, bukan syara’. Sebelum datangnya rasul pun, manusia telah dikenakan kewajiban melakukan perbuatan yang menurut akal mereka baik dan untuk itu mereka akan diberikan imbalan. Selain itu, merekapun dituntut untuk meninggalkan perbuatan yang buruk menurut akal mereka, dan bila dikerjakan mereka akan mendapat hukuman.

54 | Ushul Fiqh

Hukum Syara’

Golongan Mu’tazilah juga berpendapat bahwa syariat yang ditetapkan kepada manusia merupakan sesuatu yang dapat dicapai dengan akal, yakni dapat ditelusuri bahwa didalamnya ada unsur manfaat dan madarat. Sesuatu yang baik menurut akal adalah baik menurut syara’, dan manusia dituntut untuk mengerjakannya. Sebaliknya, sesuatu yang buruk menurut akal adalah buruk menurut syara’, dan manusia dilarang mengerjakannya. Ketiga, Maturidiyah berusaha menengahi kedua pendapat di atas. Mereka berpendapat bahwa perkataan atau perbuatan itu adakalanya baik atau buruk pada zatnya. Syara’ menyuruh untuk mengerjakan perbuatan atau perkataan yang baik pada zatnya dan melarang melaksanakan perbuatan yang buruk pada zatnya. Adapun terhadap perkataan dan perbuatan yang kebaikan dan keburukannya tidak ada pada zatnya, syara’ memiliki wewenang untuk menetapkannya. Maturidiyah pun menyatakan bahwa suatu kebaikan atau keburukan yang didasarkan pada akal tidak wajib dikerjakan ataupun ditinggalkan. Seandainya dikerjakanpun tidak akan mendapat pahala kalau semata-mata hanya berdasarkan pada akal saja. Begitu pula sebaliknya, bila mengerjakan suatu perbuatan yang dipandang buruk semata-mata oleh akal, tidak akan mendapatkan hukuman. Menurut mereka akal tidak berdiri sendiri, tetapi harus dibarengi dengan nash. Implikasi dari perbedaan pendapat mengenai peranan akal tersebut, berkaitan dengan posisi akal dalam ijtihad, apakah akal dapat menjadi salah satu sumber hukum Islam? Menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah dan Maturidiyah, akal tidak dapat secara berdiri sendiri menajdi sumber hukum Islam. Namun diakui, bahwa akal berperan penting dalam menangkap maksud-maskud syara’ untuk menetapkan suatu hukum, tetapi bukan menentukan hukum. Sebagaimana pendapat Abu Zahrah, bahwa seluruh produk iqh adalah hasil daya nalar manusia yang tidak habis-habisnya sampai sekarang. Akan tetapi daya nalar tersebut tidak terlepas sama sekali, karena harus bersandar pada nash. Di pihak lain, Mu’tazilah dan Syi’ah Ja’fariyah berpendapat bawha akal merupakan sumber hukum ketiga setelah al-Qur’an dan al-Sunnah (Rachmat Syafe’i, 1999: 350-353).[]

Ushul Fiqh

| 55

Modul II

LATIHAN Dengan bimbingan dosen, mahasiswa dibagi dua kelompok sesuai dengan kesepakatan peserta dan fasilitator. Kelompok pertama membahas tentang pengertian hakim dan kelompok kedua membahas tentang kemampuan akal mengetahui syara’. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta diskusi.

RANGKUMAN Pembuat hukum yang menetapkan dan memunculkan sumber hukum disebut Hakim. Seorang hakim berusaha menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapkan hukum”. Dalam menentukan kemampuan akal untuk menetapkan hukum sebelum turunnya syari’at, para ulama terbagi kepada tiga golongan, yaitu: (1) Ahlu Sunnah wal Jama’ah, berpendapat bahwa akal tidak memiliki kemampuan untuk menentukan hukum sebelum turunnya syari’at; (2) Mu’tazilah berpendapat bahwa akal dapat menentukan baik buruknya suatu perbuatan seelum datangnya syara’ meskipun tanpa perantara kitab samawi dan rasul; dan (3) Maturidiyah berpendapat bahwa perkataan atau perbuatan itu adakalanya baik atau buruk pada zatnya. Syara’ menyuruh untuk mengerjakan perbuatan atau perkataan yang baik pada zatnya dan melarang melaksanakan perbuatan yang buruk pada zatnya.

TES FORMATIF 1. Secara etimologi, hakim memiliki dua arti, yaitu: A. Pembuat hukum yang menetapkan dan memunculkan sumber hukum. B. Yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapkan C. Yang dikenai hokum D. A, B, dan C benar E. A dan B yang benar 2. Yang dimaksud al-tahsin wa al-taqbih oleh ulama ushul iqh adalah: A. Pernyataan bahwa sesuatu baik atau buruk

56 | Ushul Fiqh

Hukum Syara’

B. Pernyataan bahwa sesuatu itu baik C. Pernyataan bahwa sesuatu itu buruk D. Pernyataan bahwa sesuatu itu indah E. Pernyataan bahwa sesuatu itu bermanfaat 3. Golongan Mu’tazilah berpendapat bahwa yang menjadi hakim pada saat Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul adalah: A. Allah, namun akal pun sudah mampu untuk menemukan hukum-hukum Allah dan menyingkap serta menjelaskannya sebelum datangnya syara’. B. Tidak ada hakim dan hukum syara’ C. Akal D. Allah, dan akal tidak mampu mencapainya. E. Syara’, namun syara’ belum ada. 4. Sebelum turunnya syari’at, ahlu sunnah waljamaah berpendapat bahwa: A. Akal tidak memiliki kemampuan untuk menentukan hokum B. Akal hanya dapat menetapkan baik dan buruk melalui perantaraan al-Quran dan Rasul, serta kitab-kitab samawi lainnya. C. Akal mampu menentukan hokum syara’ D. Akal dapat menetapkan baik buruk dengan sendirinya E. A dan B benar 5. Sebelum tunrunnya syari’at, golongan Mu’tazilah berpendapat bahwa: A. Syariat yang ditetapkan kepada manusia merupakan sesuatu yang dapat dicapai dengan akal B. Syariat yang ditetapkan kepada manusia dapat ditelusuri bahwa didalamnya ada unsur manfaat dan madarat. C. Sesuatu yang baik menurut akal adalah baik menurut syara’ D. Sesuatunyang baik menurut akal, manusia dituntut untuk mengerjakannya. E. Semuanya benar

TINDAK LANJUT 1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat.

Ushul Fiqh

| 57

Modul II

2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis. 3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran.

58 | Ushul Fiqh

Kegiatan Belajar 3

MAHKUM BIH DAN MAHKUM FIH (OBJEK DAN PERISTIWA HUKUM)

A. URAIAN MATERI 1. Pengertian Mahkum Bih dan Mahkum Fih Yang dimaksud dengan objek hukum atau mahkum bih adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Pembuat Hukum untuk, dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia; atau dibiarkan oleh Pembuat Hukum untuk dilakukan atau tidak. Dalam istilah ulama Ushul Fiqh, yang disebut mahkum bih atau objek hukum adalah sesuatu yang berlaku padanya hukum syara’. Objek hukum adalah perbuatan itu sendiri. Hukum itu berlaku pad perbuatan dan bukan pada dzat. Umpamanya, “daging babi”. Pada daging babi itu taidak berlaku hukum, baik suruhan atau larangan. Berlakunya hukum larangan adalah pada “memakan daging babi”, yaitu sesuatu perbuatan memakan, bukan pada dzat daging babi itu (Amir Syarifuddin, 2008: 383). Oleh karena itu, menurut ulama Ushul Fiqh, yang dimaksud dengan mahkum bih adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syari’ (Allah dan Rasul-Nya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan, tuntutan meninggalkan, memilih suatu pekerjaan, dan yang bersifat sebab, syarat, halangan, ‘azimah, rukhshah, sah dan bathal (Rachmat Syafe’i, 1999: 317). Para ulama juga sepakat bahwa seluruh perintah syar’i itu ada objeknya, yakni perbuatan mukallaf dan terhadap perbuatan mukallaf tersebut ditetapkan suatu hukum. Misalnya: Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 43:

Artinya, “Dan dirikanlah shalat”. Ayat ini berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yakni tuntutan untuk mengerjakan shalat, atau berkaitan dengan kewajiban mendirikan shalat. Firman Allah surat al-An’am ayat 151:

Artinya, “Janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”.

Ushul Fiqh

| 59

Modul II

Dalam ayat ini terkandung suatu larangan yang terkait dengan perbuatan orang mukallaf, yaitu larangan melakukan pembunuhan tanpa hak, maka membunuh tanpa hak itu hukumnya haram. Firman Allah surat al-Maidah ayat 5 dan 6:

Artinya, “Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku”. Dari kandungan ayat di atas, dapat diketahui bahwa wudlu merupakan salah satu perbuatan orang mukallaf yang termasuk salah satu syarat sah shalat. Dengan beberapa contoh di atas dapat diketahui bahwa objek hukum itu adalah perbuatan mukallaf. Berdasarkan hal itu, ulama Ushul Fiqh menetapkan kaidah “Tidak ada taklif (pembebanan hukum) melainkan terhadap perbuatan”. Kaidah ini telah disepakati oleh sebagian besar ulama ushul. Artinya, jika dalam syara’ tercakup hukum wajib ataupun sunnah, maka keduanya dapat terlaksana dengan adanya perbuatan. Demikian pula untuk hukum syara’ yang berkaitan dengan haram dan makruh, keduanya terjadi dengan perbuatan, yaitu mengekang diri untuk tidak melaksanakan sesuatu yang haram atau yang makruh tersebut. Pendapat lain dikemukakan oleh mayoritas golongan Mu’tazilah. Menurut mereka objek hukum yang terkait dengan larangan, baik yang hukumnya haram ataupun makruh bukanlah perbuatan, namun terjadi semata-mata karena tidak adanya perbuatan. Hal itu merupakan kemampuan seorang mukallaf untuk tidak mengerjakan perbuatan tersebut. Pendapat seperti ini dinilai tidak epat menurut Jumhur, karena tidak adanya perbuatan tidak berarti seseorang tidak mampu melakukannya. (Racmat Syafe’i, 1999: 317-319). 2. Syarat-syarat Mahkum Bih Perbuatan, sebagai objek hukum itu melekat pada manusia, hingga bila pada suatu perbuatan telah memenuhi syarat sebagai objek hukum, maka berlaku pada manusia yang mempunyai perbuatan itu beban hukum atau taklif. Dengan demikian, untuk menentukan apakah seseorang dikenai beban hukum terhadap suatu perbuatan, tergantung pada apakah perbuatannya itu telah memenuhi syarat untuk emnjadi objek hukum (Amir Syarifuddin, 2008: 383). Para ulama Ushul mengemukakan beberapa syarat sahnya suatu taklif (pembebanan hukum), yaitu: a. Mukallaf mengetahui perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tujuannya dapat ditangkap dengan jelas dan dapat dilaksanakannya. Misalnya, seorang mukallaf tidak terkena tuntutan untuk melaksanakan shalat sebelum ia tahu rukun, syarat, dan kai iyah shalat.

60 | Ushul Fiqh

Hukum Syara’

b. Mukallaf harus mengetahui sumber taklif. Seseorang harus mengetahui bahwa tuntutan itu dari Allah sehingga ia melaksanakannya berdasarkan ketaatan dengan tujuan melaksanankan titah Allah semata. Tidak ada keharusan untuk mengerjakan suatu perbuatan sebelum adanya peraturan yang jelas. Adapun yang dimaksud dengan pengetahuan mukallaf tentang apa yang dituntut kepadanya adalah kemampuan untuk mengetahui perbuatan bukan kemampuan melaksanakannya. c. Perbuatan harus mungkin untuk dilaksanakan atau ditingalkan dan berada dalam kemampuannya untuk dilaksanakan. Berkaitan dengan perbuatan mungkin atau tidak mungkin dilakukan, terdapat beberapa syarat, antara lain: 1. Tidaklah sah suatu tuntutan yang dinyatakan mustahil untuk dikerjakan atau ditinggalkan berdasarkan kesepakatan jumhur ulama, baik berdasarkan dzatnya atau kemustahilan itu dilihat dari luar dzatnya. Contoh yang mustahil berdasarkan dzatnya sendiri adalah berkumpulnya antara perintah dan larangan dalam suatu tuntutan dalam suatu waktu yang bersamaan. Sedangkan contoh kemustahilan berdasarkan dari luar dzatnya adalah sesuatu yang dapat digambarkan berdasarkan akal, tetapi menurut kebiasaan tidak mungkin dilakukan, misalnya menyuruh manusia terbang tanpa sayap, atau mengangkat gunung, dan lain-lain. 2. Para ulama ushul iqh menyatakan tidak sah hukumnya seseorang melakukan perbuatan yang di-taklif-kan untuk dan atas nama orang lain. 3. Tidak sah tuntutan yang berhubungan dengan perkara yang berkaitan dengan itrah manusia, seperti gembira, marah, takut, dan sebagainya karena hal itu berada di luar kendali manusia. Misalnya kecintaan suami terhadap isteri yang satu dan yang lainnya. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda, “Ya Allah ini adalah bagianku, maka jangan paksakan dengan apa yang Engkau miliki, namun tidak aku miliki”. 4. Tercapainya syarat taklif tersebut, seperti syarat iman dalam masalah ibadah dan bersuci untuk shalat (Rachmat Syafe’i, 1999: 320-321). 3. Macam-macam Mahkum Bih Para ulama ushul membagi mahkum ih dari dua segi, yaitu dari segi keberadaannya secara material dan syara’, serta dari segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu sendiri. Dari segi keberadaanya dan syara’, mahkum bih terdiri dari: a. Perbuatn yang secara material ada, tetapi tidak termasuk perbuatan yang terkait dengan syara’, seperti makan dan minum. Makan dan minum adalah perbuatan mukallaf tetapi perbuatan makan dan minum itu tidak terkait dengan hukum syara’. b. Perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab adanya hukum syara’, seperti perzinaan, pencurian, dan pembunuhan. Perbuatan ini menjadi sebab adanya hukum syara’, yaitu hudud dan qishash; Ushul Fiqh

| 61

Modul II

c. Perbuatan yang secara material ada dan baru bernilai dalam syara’ apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, seperti shalat dan zakat; d. Perbuatan yang secara material ada dan diakui syara’ serta mengakibatkan adanya hukum syara’ yang lain, seperti nikah, jual-bei dan sewa menyewa. Perbuatan ini secara material ada dan diakui oleh syara’. Apabila memenuhi rukun dan syaratnya, perbuatan itu mengakibtakan munculnya hukum syara’ yang lain, yaitu halalnya berhubungan suami isteri, kewajiban na kah, dan kewajiban mahar dalam perkawinan; berpindahnya hak milik dalam jual beli; dan berhaknya seorang mena kahkan milik orang lain serta berhaknya pihak lain untuk menerima upah dalam akad sewa menyewa. Dilihat dari segi hak yang terdapat dalam perbuatan, maka mahkum bih dibagi dalam empat bentuk, yaitu: a. Semata-mata hak Allah, yaitu segala sesuatu yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum tanpa kecuali. Hak yang semata-mata hak Allah ini menurut ulama ushul iqh ada 8 macam, yaitu: (1) ibadah mahdlah, seperti rukun iman dan rukun islam; (2) ibadah yang didalmnya mengandung makna pemberian dan santunan, seperti zakat itrah; (3) Bantuan/santunan yang mengandung makna ibadah, seperti zakat hasil bumi; (4) Biaya/santunan yang mengandung makna hukuman, seperti kharaj (pajak bumi) yang dianggap hukuman bagi orang-orang yang tidak ikut jihad; (5) Hukuman secara sempurna dalam berbagai tindakan pidana seperti dera/ rajam sebagai hukuman berbuat zina; (6) Hukuman yang tidak sempurna, seperti seseorang tidak diberi hak waris karena ia membunuh pemilik harta; (7) Hukuman yang mengandung makna ibadah, seperti kafarat sumpah; dan (8) Hak-hak yang harus dibayarkan, seperti kewajiban mengeluarkan seperlima harta terpendam. b. Hak hamba yang terkait dengan kepentingan pribadi seseorang, seperti ganti rugi harta seseorang yang dirusak; c. Kompromi antara hak Allah dengan hak hamba, tetapi hak Allah didalamnya lebih dominan, seperti hukuman untuk tindak pidana qadzaf. Dari sisi kemaslahatan dan kehormatan, termasuk hak Allah, dan dari sisi menghilangkan malu dari orang yang dituduh, termasuk hak hamba. d. Kompromi antara hak Allah dan hak hamba, tetapi hak hamba di dalamnya lebih dominan, seperti dalam masalah qishash. Hak Allah dalam qishash berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan penghormatan terhadap darah seseorang yang tidak hala dibunuh, sedangkan hak pribadi hamba Allah menjamin kemashlahatan pihak ahli waris yang terbunuh. Akan tetapi karena dalam pelaksanaan qishash sepenuhnya diserahkan kepada ahli waris terbunuh dan mereka berhak unuk menggugurkan hukuman tersebut, maka hak hamba dianggap lebih dominan (Rachmat Syafe’i, 1999: 331-333).

62 | Ushul Fiqh

Hukum Syara’

4. Kaitan objek hukum dengan pelaku perbuatan Setiap perbuatan sebagai objek hukum selalu terkait dengan pelaku perbuatan yang dibebani taklif itu. Dapat tidaknya taklif itu dilakukan oleh orang lain berhubungan erat dnegan kaitan taklif dengan objek hukum. Dalam hal ini, objek hukum terbagi tiga: a. Objek hukum yang pelaksanaannya mengenai diri prinadi yang dikenai taklif; umpamanya shalat dan puasa; b. Objek hukum yang pelaksanaannya berkaitan dnegan harta benda pelaku taklif; umpamanya kewajiban zakat. c. Objek hukum yang pelaksanaannya mengenai diir pribadi dan harta dari pelaku taklif; umpamanya kewajiban haji. Setiap taklif yang berkaitan dnegan harta benda, pelaksanaannya dapat digantikan oleh orang lain. Dengan demikian, pembayaran zakat dapat dilakukan oleh orang lain. Setiap taklif yang berkaitan dnegna diri pribadi, haarus dilakukan sendiri oleh yang dikenai taklif dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Shalat, tidak dapat digantikan oleh orang lain. Setiap taklif yang berkaitan dengan pribadi dan harta yang dikenai taklif dapat digantikan orang lain pada saat tidak mampu meaksanakannya. Beberapa kewajiban haji dapat diwakilkan kepada orang lain dalam keadaan tidak mampu (Amir Syarifuddin, 2008: 388-389).[]

Ushul Fiqh

| 63

Modul II

LATIHAN Dengan bimbingan dosen, mahasiswa dibagi tiga kelompok sesuai dengan kesepakatan peserta dan fasilitator. Kelompok pertama membahas tentang pengertian mahkum bih dan mahkum ih. Kelompok kedua membahas tentang syarat-syarat mahkum bih. Kelompok tiga membahas tentang macam-macam mahkum ih. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta diskusi.

RANGKUMAN Sesuatu yang dikehendaki oleh Pembuat Hukum untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia; atau dibiarkan oleh Pembuat Hukum untuk dilakukan atau tidak oleh seseorang disebut mahkum bih. Objek hukum adalah perbuatan itu sendiri. Para ulama Ushul mengemukakan bahwa syarat sahnya suatu taklif (pembebanan hukum), yaitu: (a) Mukallaf mengetahui perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tujuannya dapat ditangkap dengan jelas dan dapat dilaksanakannya; (b) Mukallaf harus mengetahui sumber taklif; dan (3) Perbuatan harus mungkin untuk dilaksanakan atau ditingalkan dan berada dalam kemampuannya untuk dilaksanakan. Para ulama ushul membagi mahkum ih dari dua segi, yaitu dari segi keberadaannya secara material dan syara’, serta dari segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu sendiri.

TES FORMATIF 1. Perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syari’ (Allah dan RasulNya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan, tuntutan meninggalkan, memilih suatu pekerjaan, dan yang bersifat sebab, syarat, halangan, ‘azimah, rukhshah, sah dan bathal adalah pengertian dari….. A. Mahkum bih B. Mahkum lahu C. Mahkum ‘alaih

64 | Ushul Fiqh

Hukum Syara’

D. Mahkum ‘anhu E. Mahkum ilaih 2. Menurut Para ulama Ushul, syarat sahnya suatu taklif (pembebanan hukum), yaitu: A. Mukallaf mengetahui perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tujuannya dapat ditangkap dengan jelas dan dapat dilaksanakannya. B. Mukallaf harus mengetahui sumber taklif. C. Perbuatan harus mungkin untuk dilaksanakan atau ditingalkan dan berada dalam kemampuannya untuk dilaksanakan. D. A dan B benar E. A, B, dan benar 3. Berkaitan dengan perbuatan mungkin atau tidak mungkin dilakukan, terdapat beberapa syarat, antara lain: A. Tidaklah sah suatu tuntutan yang dinyatakan mustahil untuk dikerjakan atau ditinggalkan berdasarkan kesepakatan jumhur ulama, baik berdasarkan dzatnya atau kemustahilan itu dilihat dari luar dzatnya. B. Para ulama ushul iqh menyatakan tidak sah hukumnya seseorang melakukan perbuatan yang di-taklif-kan untuk dan atas nama orang lain. C. Tidak sah tuntutan yang berhubungan dengan perkara yang berkaitan dengan itrah manusia, seperti gembira, marah, takut, dan sebagainya karena hal itu berada di luar kendali manusia. D. Tercapainya syarat taklif tersebut E. Semuanya benar 4. Dari segi keberadaanya dan syara’, mahkum bih terdiri dari: A. Perbuatn yang secara material ada, tetapi tidak termasuk perbuatan yang terkait dengan syara’ B. Perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab adanya hukum syara’ C. Perbuatan yang secara material ada dan baru bernilai dalam syara’ apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan D. Perbuatan yang secara material ada dan diakui syara’ serta mengakibatkan adanya hukum syara’ yang lain E. Semuanya benar 5. Dilihat dari segi hak yang terdapat dalam perbuatan, maka mahkum bih dibagi dalam: A. Semata-mata hak Allah, yaitu segala sesuatu yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum tanpa kecuali. B. Hak hamba yang terkait dengan kepentingan pribadi seseorang, seperti ganti rugi harta seseorang yang dirusak; C. Kompromi antara hak Allah dengan hak hamba, tetapi hak Allah didalamnya lebih dominant Ushul Fiqh

| 65

Modul II

D. Kompromi antara hak Allah dan hak hamba, tetapi hak hamba di dalamnya lebih dominan, seperti dalam masalah qishash. E. Semuanya benar

TINDAK LANJUT 1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat. 2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis. 3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran.

66 | Ushul Fiqh

Kegiatan Belajar 4

MAHKUM ‘ALAIH 1. Pengertian Mahkum ‘Alaih Mahkum ‘alaih adalah orang yang kepadanya diperlakukan hukum. Ulama ushul iqh telah sepakat bahwa mahkum ‘alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khithab Allah Ta’ala, yang disebut mukallaf. Dengan kata lain, orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah dipehitungan berdasarkan tuntutan Allah (Amir Syarifuddin, 2008: 389). Dari segi bahasa, mukallaf diartikan sebagai orang yang diebani hukum, sedangkan dalam istlah ushul iqh, mukallaf disebut juga mahkum ’alaih (subjek hukum). Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dnegan perintah Allah maupun dnegan laranan-Nya. Semua tindakan hukum yang dilakukan mukallaf akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ia akan mendapatkan pahala atau imbalan bila mengerjakan perintah Allah, dan sebaliknya bila mengerjakan larangan Allah, ia akan mendapat siksa atau resiko dosa karena melanggar aturannya, di samping tidak memenuhi kewajibannya (Rachamt Syafe’i, 1999: 334).

2. Taklif Dalam Islam, orang yang terkena taklif adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Tidak heran jika sebagian besar ulama Ushul Fiqh berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Dengan kata lain, seseorang baru dapa dibebani hukum jika ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa memahami taklif dari Syari’ (Allah dan Rasul-Nya). Termasuk ke dalam golongan ini adalah orang dalam keadaan tidur, mabuk, dan lupa karena dalam keadaan tidak sadar. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

Artinya, “Diangkat pembebanan hukum dari tiga jenis (jenis orang), orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai sembuh”. Dengan demikianaa jelaslah bahwa taklif hanya diperuntukkan bagi orang yang dianggap cakap dan mampu untuk melakukan tindakan hukum.

Ushul Fiqh

| 67

Modul II

Ulama ushul iqh telah sepakat bahwa seorang mukallaf dapat dikenai taklif jika telah memenuhi dua syarat, yaitu: a. Orang itu telah memahami khithab syar’i (tuntutan syara’) yang terkandung dalam al-Qur’an dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Kemampuan untuk memahami taklif tidak dapat dicapai kecuali melalui akal manusia, karena hanya akallah yang dapat mengetahui taklif itu harus dilaksanakan atau ditinggalkan. Namun demikian, karena akal adalah sesuatu yang abstrak dan sulit diukur, dan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, maka syara’ menentukan patokan dasar lain sebagai indikasi yang konkret (jelas) dalam menentukan seseorang telah berakal atau belum. Indikasi konkret itu adalah balighnya seseorang. Penentu bahwa seseorang telah baligh itu ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali, atau telah sempurna umur lima belas tahun (Rachmat Syafe’i, 1999: 336). Uraian ini menunjukkan bahwa syarat subjek hukum yang pertama adalah baligh dan berakal. Orang yang tidak memnuhi persyaratan ini tidak berlaku padanya tuntutan hukum atau taklif (Amir Syarifuddin, 2008: 390). b. Seseorang harus mampu dalam bertindak hukum, dalam ushul iqh disebut ahlun li al-taklif. Kecakapan menerima taklif atau yang disebut dengan al-ahliyah adalah kepantasan untuk menerima taklif (Amir Syarifuddin, 2008: 390). Dengan demikian, seluruh perbuatan orang yang belum atau tidak mampu bertindak hukum, belum atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka anak kecil yang belum baligh, yang dianggap belum mampu bertindak hukum, tidak dikenakan tuntutan syara’. Begitu pula orang gila, karena kecakapannya untuk bertindak hukumnya hilang. Selain itu, orang yang pailit dan yang berada di bawah pengampunan (hajr), dalam masalah harta dianggap tidak mampu bertindak hukum, karena kecakapan bertindak hukum mereka dalam masalah harta dianggap hilang (Rachmat Syafe’i, 1999: 338). Selanjutnya dipermasalahkan, apakah “Islam” merupakan syarat untuk dikenai tuntutan hukum. Dengan kata lain, apakah non muslim dengan keka irannya dituntut untuk melakukan beban hukum atau tidak. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Pertama, Imam Sya i’i, ulama Iraq yang bermadzhab Hana i dan mayoritas ulama di kalangan Mu’tazilah berpendapat bahwa tidak ada hubungan antara persyaratan taklif dengan tercapainya syar’i. Mereka berpendapat baahwa orang-orang ka ir dikenai beban hukum untuk melaksanakan syari’at, seperti ibadah shalat, puasa dan haji. Artina, meskipun mereka tidak sah niatnya karena tidak beriman, namum mereka dituntut untuk melaksnakan ibadah itu sebagaimana berlaku terhadap mukallaf lainnya. Kedua, pendapat dari sebagian ulama Hana iyah, Abu Ishak al-Asfahani, sebagian kelompok Sya i’iyah dan sebagian ulama Mu’tazilah menyatakan bahwa orang ka ir itu tidak dikenai taklif untuk melaksanakan ibadat, karena bagi kelompok ini berlakunya

68 | Ushul Fiqh

Hukum Syara’

taklif berkaitan dnegan terpenuhinya syarat syar’I; sedangkan orang ka ir tidak memenuhi syarat taklif itu. Ketiga, kelompok ulama yang berpendapat bahwa orang ka ir dikenai taklif untuk meninggalkan larangan tetapi tidak dikenai taklif untuk melaksanakan suruhan, karena untuk melakukan perbuatan yang disuruh diperlukan niat; sedangkan untuk meninggalkan larangan cukup dengan jalan tidak berbuat apa-apa.Untuk tidak berbuat tidak diperlukan niat (Amir Syarifuddin, 2008: 396-399).

3. Ahliyyah Secara har iyah, ahliyyah berarti kecakapan menangani suatu urusan. Misalnya orang yang memiliki kemampuan dalam suatu bidang maka ia dianggap ahli untuk menangani bidang tersebut. Adapun arti ahliyyah secara terminologi, menurut para ahli ushul iqh antara lain sebagai berikut: Artinya, “Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syari’ untuk menetukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara’”. Dari de inisi tersebut dapat dipahami bahwa ahliyyah adalah sifat yang menujukkan bahwa seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara’. Orang yang telah mempunyai sifat tersebut dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Dengan dmeikian, jual belinya, hibbahnya dan lain-lain dianggap sah. Ia juga telah dianggap mampu untuk menerima tanggung jawab, seperti nikah, na kah, dan menjadi saksi. Kemampuan untuk bertindak hukum tidak datang kepada seseorang secara sekaligus, tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan perkembangan jasmani dan aklnya. Oleh sebab itu para ulama ushul iqh membagi ahliyyah tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan jasmani dan akalnya. Menurut para ulama ushul iqh, ahliyyah terbagi dalam dua bentuk, yaitu: Pertama, Ahliyyah al-ada’, yaitu sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat posiif maupun negative. Apabila perbuatannya sesuai dengan tuntutan syara’, ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan berhak mendapatkan pahala. Sebaliknya, bila melanggar tuntutan syara’, maka ia dianggap berdosa dan akan mendapatkan siksa. Dengan kata lain, ia dianggap telah cakap untuk menerima hak dan kewajiban. Menurut kesepakatan ulama ushul iqh, yang menjadi ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki ahliyyah ada’ adalah ‘aqil, baligh dan cerdas (Rachmat Syafe’i, 1999: 340). Ushul Fiqh

| 69

Modul II

Kecakapan berbuat hukum atau ahliya al-ada’ terdiri dari tiga tingkatan. Setiap tingkatan dikaitkan kepada batas umur seorang manusia. Ketiga tingkatan itu adalah: 1) ‘Adim al-ahliyah atau tidak cakap sama sekali, yaitu seseorang semenjak lahir sampai mencapai umur tamyiz sekitar umur 7 tahun. 2) Ahliyah al-ada’ naqishah atau cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur tamyiz (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Panamaan naqishah (lemah) dalam hal ini oleh karena akalnya masih lemah dan belum sempurna. 3) Ahliyah al-ada’ al-kamilah atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu seseorang yang telah mencapai usia dewasa (Amir Syarifuddin, 2008: 392-394). Kedua, Ahliyah al-Wajib, yaitu sifat dan kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, ia telah berhak untuk menerima hibbah. Apabila harta bendanya dirusak orang lain, ia pun dianggap mampu untuk menerima ganti rugi. Selain itu, ia juga dianggap mampu untuk menerima harta waris dari keluarganya. Namun demikian, ia dianggap belum untuk dibebani kewajiban-keajiban syara’, seperti shalat, puasa, dan haji, dan lain-lain. Walaupun mereka melakukan amalan-amalan tersebut, statusnya sekedar pendidikan bukan kewajiban. Menurut ulama Ushul Fiqh, ukuran yang digunakan dalam menentukan ahliyyah al-wujub adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, baligh kecerdasan, dan lainlain. Sifat ini telah dimiliki seseorang sejak dilahirkan sampai meninggal dunia dan akan hilang dari seseorang apabila orang yang bersangkutan meninggal dunia. Berdasarkan ahliyyah wujub, anak yang baru lahir berhak menerima warisan dan wasiat. Akan tetapi harta tersebut tidak boleh dikelola sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali atau washi (orang yang diberi wasiat memelihara hartanya), karena anak tersebut dianggap belum mampu untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban. Para ahli ushul iqh membagi ahliyyah al-wujub menjadi dua bagian: Pertama, ahliyyah al-wujub al-naqishah, yaitu anak yang masih berada dalam kandungan ibunya (janin). Ia sudah dianggap memiliki ahliyyah al-wujub, tetapi belum sempurna. Hak-hak yang harus ia terima belum dapat menjadi miliknya, sebelum ia lahir ke dunia dengan selamat walaupun hanya untuk sesaat. Jika ia telah lahir, maka hak-hak yang ia terima dapat menjadi miliknya. Para ulama Ushul sepakat, ada empat hak bagi seorang janin, yaitu: (a) hak keturunan dari ayahnya; (b) hak warisan dari pewarisan yang meninggal dunia. (c) wasiat yang ditujukan kepadanya; dan (d) harta wakaf yang ditujukan kepadanya. Kedua, ahliyyah al-wujub al-kamilah, yaitu kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan baligh dan berakal, sekalipun akalnya masih kurang, seperti orang gila.

70 | Ushul Fiqh

Hukum Syara’

Dalam status ahliyyah al-wujub (baik yang sempurna ataupun tidak), seeorang tidak dibebani tuntutan syara’, baik bersifat ibadah mahdlah, seperti shalat, maupun yang sifatnya tindakan-tindakan hukum duniawi, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik. Namun demikian, menurut kesepakatan ulama ushul, apabila mereka melakukan tindakan hukum yang bersifat merugikan orang lain, maka orang yang telah berstatus ahliyyah al-ada’ ataupun ahliyyah al-wujub al-kamilah, wajib mempertanggungjawabkannya. Apabila tindakannya berkaitan dengan harta, maka wajib memberikan ganti rugi dari hartanya sendiri. Pengadilan pun berhak untuk memerintahkan wali atau washi anak kecil yang masih dalam ahliyyah al-wajib, untuk mengeluarkan ganti rugi terhadap harta orang lain yang dirusak dari harta anak itu sendiri. Hanya saja, apabila tindakannya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat isik rohani, seperti melukai seeorang dan bahkan membunuhnya, maka tindakan hukum anak kecil yang memiliki ahliyyah al-wajib al-kamilah belum dapat dipertanggugjawabkan secara hukum, karena ia dianggap belum cakap untuk bertindak hukum. Hukuman terhadap pembunuhan yang dilakukannya tidak dengan qishash, tetapi dianggap sebagai melukai atau pembunuhan semi sengaja, yang hukumannya dengan diat. Adapun bagi orang yang telah berstatus ahliyyah al-ada’, apabila melakukan tindakan hukum yang merugikan harta, isik atau nyawa orang lain, maka ia bertanggung jawab penuh menerima hukuman apapun bentuknya yang diputuskan syara’ (Rachmat Syafe’i, 1999: 341-343): .

4. Halangan (‘Awaridl) Ahliyyah Ulama ushul menyatakan bahwa kecakapan bertindak hukum seseorang bisa berubah disebabkan hal-hal berikut: a. Awaridh al-samawiyah, yaitu halangan yang datangnya dari Allah bukan disebabkan perbuatan manusia, seperti gila, dungu, perbudakan, mardh maut (sakit yang berlanjut dengan kematian), dan lupa; b. Awaridh al-muktasabah, yaitu halangan yang disebabkan perbuatan manusia, seperti mabuk, terpaksa, bersalah, berada di bawah pengampunan dan bodoh. Kedua bentuk halangan tersebut sangat berpengaruh terhadap tindakan-tindakan hukumnya, yakni adakalanya bersifat menghilangkan sama sekali, mengurangi atau mengubahnya. Oleh karena itu, mereka membagi halangan bertindak hukum itu dilihat dari segi objek-objeknya dalam tiga bentuk, yaitu: a. Halangan yang dapat menyebbakan kecakapan seseorang bertindak hukum secara sempurna (ahliyyah al-ada’) hilang sama sekali, sepeti gila, tidur, dan terpaksa. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw.:

Ushul Fiqh

| 71

Modul II

Artinya, “Diangkatkan (pembebanan hukum) dari umatku yang tersalah, terlupa dan terpaksa”. b. Halangan yang dapat mengurangi ahliyyah al-ada’ seperti orang dungu. Orang seperti ini, ahliyyah al-ada’nya tidak hilang sama sekali, tetapi dapat membatasi sifat kecakapannya dalam bertindak hukum. Tindakan hukum yang sifatnya bermanfaat untuk dirinya dinyatakan sah, namun yang merugikan dirinya dianggap batal; c. Halangan yang sifatnya dapat mengubah tindakan hukum seseorang seperti orang yang berutang, pailit, di bawah pengampunan, orang yang lalai, dan bodoh. Sifatsifat tersebut, sebenarnya tidak mengubah ahliyyah al-ada’ seseorang, tetapi beberapa tindakan hukuman yang berkaitan dengan masalah harta dibatasi. Hal itu dimaksudkan untuk kemashlahatan dirinya dan hak-hak orang yang membayar utang (Rachmat Syaf’i, 1999: 343).[]

72 | Ushul Fiqh

Hukum Syara’

LATIHAN Dengan bimbingan dosen, mahasiswa dibagi empat kelompok sesuai dengan kesepakatan peserta dan fasilitator. Kelompok pertama membahas tentang pengertian mahkum ‘alaih. Kelompok dua membahas tentang pengertian taklif. Kelompok tiga membahas tentang pengertian ahliyah. Kelompok empat membahas tentang halangan-halangan ahliyah. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta diskusi.

RANGKUMAN Orang yang kepadanya diperlakukan hukum disebut Mahkum ‘alaih. Ulama ushul iqh telah sepakat bahwa mahkum ‘alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khithab Allah Ta’ala, yang disebut mukallaf. Dalam Islam, orang yang terkena taklif adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Ulama ushul iqh telah sepakat bahwa seorang mukallaf dapat dikenai taklif jika telah memenuhi dua syarat, yaitu: (a) Orang itu telah memahami khithab syar’i (tuntutan syara’) yang terkandung dalam alQur’an dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain; dan (b) Seseorang harus mampu dalam bertindak hukum, dalam ushul iqh disebut ahlun li al-taklif. Secara etimologi, Ahliyyah berarti kecakapan menangani suatu urusan. Secara terminologi, ahliyah adalah suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syari’ untuk menetukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara’. Menurut para ulama ushul iqh, ahliyyah terbagi dalam dua bentuk, yaitu: (1) Ahliyyah al-ada’, yakni sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat posiif maupun negative; dan (2) Ahliyah al-Wajib, yaitu sifat dan kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban.

TES FORMATIF 1. Seseorang yang perbuatannya dikenai khithab Allah Ta’ala disebut …. B. Mahkum bih C. Mahkum ih D. Mahkum ‘alaih

Ushul Fiqh

| 73

Modul II

E. Mahkum ‘anhu F. Mahkum ilaih 2. Kecakapan menangani suatu urusan disebut….. A. Mahkum bih B. Mahkum ih C. Mahkum ‘alaih D. Taklif E. Ahliyah 3. Ulama ushul iqh telah sepakat bahwa seorang mukallaf dapat dikenai taklif jika: A. Orang itu telah memahami khithab syar’i (tuntutan syara’) yang terkandung dalam al-Qur’an dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. B. Seseorang harus mampu dalam bertindak hukum, dalam ushul iqh disebut ahlun li al-taklif. C. Orang itu telah banyak ilmunya D. Seseorang tidak memiliki kemampuan bertindak E. A dan B benar 4. Menurut para ulama ushul iqh, macam-macam ahliyyah adalah: A. Ahliyyah al-ada’ B. Ahliyah al-wujub C. Ahliyah al-bai’ D. Ahliyah al-isytira’ E. A dan B benar 5. Ahliyah al-Wajib, yaitu A. Sifat dan kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. B. Sifat dan kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan a sudah mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. C. Seseorang semenjak lahir sampai mencapai umur tamyiz sekitar umur 7 tahun. D. Sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat posiif maupun negatif E. Cakap berbuat hukum secara sempurna

74 | Ushul Fiqh

Hukum Syara’

TINDAK LANJUT 1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat. 2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis. 3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran.

Ushul Fiqh

| 75

Modul II

DAFTAR PUSTAKA Beik, Muhammad Khudlari, Ushul Fiqh, Dar al-Fikr Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, Kairo: Dar al-Qalam 1978 -----------, Kaidah-kaidah Hukum Islam, alih bahasa Moch. Tolhah, dkk., Bandung, Risalah, 1985 Riva’i, M., Ushul Fiqh, Bandung: Al-Ma’arif, 1987 Shiddiqy, M. Hasbi Ash-, Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1958 Syafe’i, Rachmat, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung, Pustaka Setia, 1998 Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media Group, 2008 Uman, Khairul & Achyar Aminudin, Ushul Fiqh, Bandung, Pustaka Setia, 2001 Yahya, Muctar & Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Bandung, PT. al-Ma’arif, 1986

76 | Ushul Fiqh

SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

Pendahuluan

D

alam ajaran Islam, dalam menentukan hukum suatu masalah/kejadian tidaklah sembarangan. Semuanya harus berpedoman pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah. Apabila masih ada ketidakjelasan di dalam Al-Qur’an dan Sunnah, maka selanjutnya berpedoman pada Ijma’ dan Qiyas para ulama. Dalam bagian ini Anda akan diantarkan kepada suatu pemahaman mengenai sumbersumber hukum Islam, khususnya Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas, serta bagaimana kedudukannya dalam tatanan hukum Islam. Mudah-mudahan Anda dapat memahami secara menyeluruh apa yang diuraikan dalam bagian ini. Setelah mempelajari bagian ini, diharapkan Anda mampu menganalisis kedudukan Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas dalam tatana hukum Islam dan menyampaikan kepada siswa dengan benar. Secara lebih khusus, Anda diharapkan dapat: 1. Menjelaskan arti Al-Qur’an 2. Menyebutkan garis-garis besar isi Al-Qur’an 3. Menjelaskan dasar-dasar Al-Qur’an dalam menetapkan hukum 4. Menjelaskan arti sunnah 5. Mengidenti ikasi pembagian sunnah 6. Mengidenti ikasi tingkat kekuatan atau kehujjahan sunnah 7. Menjelaskan arti Ijma’ 8. mengidenti ikasi syarat dan rukun ijma’ 9. menguraikan macam-macam ijma’ 10. Menguraikan kehujjahan Ijma’ 11. Menjelaskan cara penetapan Ijma’ 12. Menjelaskan kedudukan Ijma’ 13. Menjelaskan arti Qiyas 14. Mengidenti ikasi rukun qiyas 15. Mengidenti ikasi syarat qiyas 16. Menjelaskan macam-macam Qiyas 17. Menganalisis kehujjahan qiyas Modul ini terdiri dari empat kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar 1 disajikan mengenai Al-Qur’an dan kedudukannya dalam hukum Islam, dalam kegiatan belajar 2 disajikan mengenai Sunnah dan kedudukannya dalam hukum Islam, dalam kegiatan belajar 3

Ushul Fiqh

| 79

disajikan mengenai Ijma’ dan kedudukannya dalam hukum Islam, dan dalam kegiatan belajar 4 disajikan mengenai Qiyas dan kedudukannya dalam hukum Islam. Kegiatan belajar 1 dirancang untuk mencapai kemampuan 1 s.d. 3, kegiatan belajar 2 dirancang untuk mencapai kemampuan 5 s.d. 6, kegiatan belajar 3 dirancang untuk mencapai kemampuan 7 s.d. 12, dan kegiatan belajar 4 dirancang untuk mencapai kemampuan 13 s.d. 17. Untuk membantu Anda dalam mempelajari bagian ini, ada baiknya diperhatikan beberapa petunjuk belajar berikut ini: 1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan ini sampai Anda memahami secara tuntas tentang apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari bahan buku ini. 2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dari kata-kata yang dianggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci tersebut dalam kamus yang Anda miliki. 3. Tangkaplah pengertian demi pengertian melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa lain atau dengan dosen Anda. 4. Untuk memperlus wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan. Anda dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, termasuk dari internet. 5. Mantapkan pemahaman Anda dengan mengerjakan latihan dan melalui kegiatan diskusi dalam kegiatan tutorial dengan mahasiswa lainnya atau teman sejawat. 6. Jangan dilewatkan utnuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada bagian akhir. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami dengan benar kandungan bahan belajar ini.

Selamat belajar!

80 | Ushul Fiqh

Kegiatan Belajar 1

AL-QUR’AN 1. PENGERTIAN ALǧQUR’AN Kata Al-Quran dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata Qara’a (‫ )ﻗﺮﺃ‬yang secara etimologis berarti bacaan, dan atau apa yang tertulis padanya. Subjek dari kata Qara’a (‫ )ﻗﺮﺃ‬berupa isim fa’il yaitu Maqru’ (‫ )ﻣﻘﺮﻭﺀ‬seperti terdapat dalam irman Allah SWT. Surat Al-Qiyamah ayat 17 – 18: Artinya, “Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. Dalam kajian ushul iqih, Al-Quran juga disebut dengan beberapa nama seperti: a. Al-Kitab, artinya tulisan atau buku. Arti ini mengingatkan pada kita kaum muslimin agar Al-Quran dibukukan atau ditulis menjadi suatu buku. Kata tersebut antara lain dapat dijumpai dalam surat Al-Baqarah ayat 2:

Artinya, “Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”. b. Al-Furqan, artinya pembela. Hal ini mengingatkan pada kita agar dalam mencari garis pemisah antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk haruslah merujuk padanya. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran membedakan sesuatu antara yang hak dan yang batil. Ini dapat kita jumpai antara lain dalam irman Allah surat AlFurqan ayat 1:

Artinya, “Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam”. c. Al-Zikr, artinya ingat. Arti ini menunjukkan bahwa Al-Quran berisi peringatan agar tuntutannya selalu diingat dalam melaksanakan setiap tindakan. Hal ini dapat kita temukan dalam surat Al-Hijr ayat 9:

Ushul Fiqh

| 81

Modul III

Artinya, “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya” d. Al-Huda, artinya petunjuk. Arti ini mengingatkan bahwa petunjuk tentang kebenaran hanyalah petunjuk yang diberikannya atau yang mempunyai rujukan kepada AlQuran. Dari segi terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., dengan perantaraan Malaikat Jibril serta diriwayatkan secara mutawatir dan tertulis dalam mushaf. Para ulama ushul iqih antara lain mengemukakan bahwa: a. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Apabila bukan kalam Allah dan tidak diturunkan kepada Muhammad SAW., maka tidak dinamakan Al-Quran, melainkan Zabur, Taurat, dan Injil. Ketiga kitab yang disebut terakhir ini adalah kalam Allah, tetapi bukan diturunkan kepada Muhammad SAW. Bukti bahwa Al-Quran adalah kalam Allah adalah kemukjizatan yang dikandung AlQuran itu sendiri, dari struktur bahasa, isyarat-isyarat ilmiah yang dikandungnya, dan ramalan-ramalan masa depan yang diungkap Al-Quran. b. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab Quraisy. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa ayat Al-Quran, seperti dalam surat Asy-Syu’ara: 192-195, Yusuf: 2, Al-Zumar: 28, AlNahl: 103, dan Ibrahim: 4. Oleh sebab itu, penafsiran dan terjemahan Al-Quran tidak dinamakan Al-Quran, tidak bernilai ibadah bila membacanya seperti nilai membaca AlQuran, dan tidak sah shalat dengan hanya membaca tafsir atau terjemahan Al-Quran. Al-Quran merupakan nama dari struktur bahasa dan makna yang dikandungnya. Sekalipun ulama Hana iyyah membolehkan shalat dengan bahasa Parsi, tetapi kebolehan ini hanya bersifat rukhsah (keringanan hukum), karena ketidakmampuan sebagian orang untuk membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran, terlebih lagi bagi yang baru masuk Islam. Dari de inisi Al-Quran tersebut di atas, jelaslah bahwa Al-Quran mempunyai ciri-ciri khas dan keistimewaan sebagai berikut: a. Lafaz dan maknanya datang dari Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui Malaikat Jibril dengan jalan wahyu. Nabi tidak boleh mengubah, baik kalimat ataupun pengertiannya selain dari menyampaikan seperti apa yag diterimanya. Oleh karena itu, tidak boleh meriwayatkan Al-Quran dengan makna. Dengan demikian, maka Al-Quran berbeda dengan hadis, baik hadis Qudsi maupun hadis Nabawi, yang keduanya merupakan ungkapan kalimat dari Nabi dan merupakan perkataan Nabi yang diwahyukan Allah kepadanya. Jadi, dari segi ini tak berbeda antara hadis Qudsi dan Nabawi. Perbedaannya dalah bahwa hadis Qudsi disampaikan Rasul dengan menjelaskannya bahwa itu dari Allah, seperti beliau mengatakan. Allah ber irman:

82 | Ushul Fiqh

Sumber Hukum Islam

Sedang hadis Nabawi ialah yang keluar dari lidah Nabi tanpa menghubungkannya dengan Allah, seperti sabdanya:

Demikian juga halnya dengan Tafsir Al-Quran sekalipun berbahasa Arab, tidak boleh dinamakan Al-Quran, karena kalimat-kalimat tafsir sekalipun sesuai lafaz dan maknanya dengan Al-Qurann merupakan kreasi para ahli tafsir, bukan Kalam Allah Yang Maha Agung. b. Al-Quran diturunkan dengan lafaz dan gaya bahasa Arab, seperti yang di irmankan Allah dalam surat Al-Zukhruf ayat 3:

Artinya, “Sesungguhnya kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).” (QS. Az-Zukhruf: 3) Memang di dalam Al-Quran terdapat sebagian lafaz nadir (ganjil), yang menurut pandangan sebagian ulama bukan bahasa Arab asli. Namun, hal ini tidaklah membuat cacat sebagai bahasa Arab. Beberapa kata-kata itu misalnya: ‫ﺍﳌﺜﻜﺎﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﺴﻮﺭﺓ‬. Akan tetapi, kata-kata tersebut sudah digunakan orang Arab sebagai bahasanya. Sebagaimana halnya juga terdapat dalam berbagai bahasa, yaitu adanya kata-kata dari bahasa asing yang diambil (diserap). Dalam bahasa indonesia pun banyak kata dari bahasa asing yang sudah diindonesiakan sehingga menjadi bahasa asli. Berdasarkan hal tersebut, maka terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa asing tidak boleh disebut Al-Quran sehingga tidak sah shalat dengan terjemahan Al-Quran dan tidak boleh dijadikan sumber hukum. Pernah diriwayatkan bahwa Abu Hanifah membolehkan shalat dengan terjemahan bahasa Parsi pada sebagian Al-Quran bagi orang yang tidak mampu mengucapkan bahasa Arab. Akan tetapi, di kalangan ulama sudah disahkan bahwa Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang tidak bisa mengucapkan bahasa Arab dalam bacaan shalatnya cukup diam saja seraya menekuni makna ibadah, taat, dan munajat, sebagaimana halnya dengan orang yang tak mampu shalat berdiri, cukup shalat sambil duduk. Oleh karena itu, Imam Syafe’i dan lain-lain mewajibkan kaum muslimin untuk mengetahui baca tulis bahasa Arab untuk keperluan membaca Al-Quran serta menghapal bagian yang perlu dibaca dalam shalat. Sesungguhnyalah menerjemahkan Al-Quran menurut maknanya yang bersifat sastra itu adalah mustahil. Yang mungkin hanyalah menerjemahkan secara tafsir/ interprestasi sebagai terjemahan menurut perkataan dan pandangan ahli tafsir, bukan sebagai terjemahan Al-Quran itu sendiri, karena ada kemungkinan adanya kekeliruan ahli tafsir dan ahli terjemah dalam menafsirkan atau menerjemahkan AlQuran itu.

Ushul Fiqh

| 83

Modul III

c. Al-Quran dinukilkan kepada beberapa generasi sesudahnya secara mutawatir (dituturkan oleh orang banyak kepad orang banyak sampai sekarang. Mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta), tanpa perubahan dan penggantian satu kata pun. Berbeda dengan kitab-kitab samawi (yang datang dari Allah) yang ditujukan kepada para Rasul sebelum Muhammad SAW., sifatnya tidak mutawatir dan tidak dijamin keasliannya. Sedangkan Al-Quran terpelihara kemurniannya, sebagaimana yang di irmankan Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9:

Artinya, “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.” d. Membaca setiap kata dalam Al-Quran itu mendapat pahala dari Allah, baik bacaan itu berasal dari hapalan sendiri maupun dibaca langsung dari mushaf Al-Quran. Dalam hal ini, Rasulullah SAW., bersabda:

Artinya, “Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia mendapat satu kebaikan, satu kebaikan bernilai sepuluh kali. Saya tidak mengatakan alif lam mim itsu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf” (HR. Al-Tirmizi dan Al-Hakim dari Abdullah ibnu Mas’ud). e. Ciri terakhir dari Al-Quran yang dianggap sebagai suatu kehati-hatian bagi para ulama untuk membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya adalah bahwa Al-Quran itu dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Tata urutan surat yang terdapat dalam Al-Quran, disusun sesuai dengan petunjuk Allah melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW., tidak boleh diubah dan diganti letaknya. Dengan demikian doa-doa yang biasanya ditambahkan di akhir Al-Quran, tidak termasuk Al-Quran (Chaerul Uman, dkk., 2001, 31-41).

2. Garis-garis Besar Isi Al-Qur’an Pokok-pokok isi Al-Qur’an ada lima: a. Tauhid, kepercayaan terhadap Allah, Malaikat-malaikatnya, Kitab-kitabnya, para RasulNya, hari kemudian, dan Qadla dan Qadar yang baik dan buruk. b. Tuntunan ibadah sebagai sebagai kegiatan yang menghidupkan jiwa tauhid. c. Janji dan ancaman; Al-Qur’an menjanjikan pahala bagi orang yang mau menerima dan mengamalkan isi Al-Qur’an dan mengancam mereka yang mengingkarinya dengan siksa.

84 | Ushul Fiqh

Sumber Hukum Islam

d. Hukum yang dihajati pergaulan hidup bermasyarakat, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. e. Inti sejarah orang-orang yang tunduk kepada Allah, yaitu orang-orang yang saleh seperti Nabi-nabi dan Rasul-rasul, juga sejarah mereka yang mengingkari Agama Allah dan hukum-hukumnya. Maksud sejarah ini ialah sebagai tuntunan dan tauladan bagi orang-orang yang hendak mencari kebahagiaan dan meliputi tuntutan akhlaq (Moh. Riva’i, 1987: 97).

3. Dasar-dasar Al-Qur’an dalam Membuat Hukum Al-Qur’an diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjadi petunjuk dan pengajaran bagi seluruh umat manusia, dalam mengadakan perintah dan larangannya, Al-Qur’an selalu selalu berpedoman kepada tiga hal, yaitu: a. Tidak memberatkan atau menyusahkan Sebagaimana irman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 sebagai berikut.

Artinya, “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”. Dengan dasar itulah, kita boleh: 1) mengqashar shalat (dari empat menjadi dua raka’at) dan menjama’ (mengumpulkan dua shalat), yang masing-masing apabila dalam bepergian sesuai dengan syaratsyaratnya. 2) boleh tidak berpuasa apabila dalam bepergian. 3) boleh bertayamum sebagai ganti wudlu. 4) boleh makan makanan yang diharamkan, jika keadaan memaksa. b. Tidak memperbanyak beban atau tuntutan Misalnya zakat, karena hanya diwajibkan bagi orang yang mampu saja, dan lain-lain. c. Berangsur-angsur Al-Qur’an telah membuat hukum-hukum dengan berangsur-angsur. Hal ini dapat diketahui dalam proses mengharamkan sesuatu secara berangsur-angsur, seperti larangan minum-minuman keras dan perjudian, yang dikemukakan oleh irman Allah surat al-Baqarah ayat 219, al-Nisa ayat 43. Kemudian datanglah fase terakhir yaitu larangan keras terhadap arak dan judi, setelah banyak orang-orang yang telah meninggalkan kebiasaan itu dan sesudah turun ayat pertama dan yang kedua seperti yang terdapat dalam irman Allah surat al-Maidah ayat 90. Demikian Allah membuat larangan dan melakukan pembinaan hukum secara berangsur-angsur (Moh. Riva’i, 1987: 98-99 & Chaerul Uman, 2001: 49).[]

Ushul Fiqh

| 85

Modul III

LATIHAN Dengan bimbingan dosen, mahasiswa dibagi empat kelompok sesuai dengan kesepakatan mahasiswa dan dosen. Kelompok pertama membahas tentang arti al-Quran. Kelompok dua membahas tentang garis-garis besar isi Al-Qur’an. Kelompok tiga membahas tentang alQur’an sebagai dasar hukum. Kelompok empat membahas tentang dasar-dasar Al-Qur’an dalam menetapkan hukum. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta.

RANGKUMAN Sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu al-Qur’an, al-Sunnah, ijma’ dan qiyas. Secara etimologis, Al-Quran berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya. Secara terminologis, Al-Quran adalah kalam Allah berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., dengan perantaraan Malaikat Jibril serta diriwayatkan secara mutawatir dan tertulis dalam mushaf. Ada lima pokok isi kandungan Al-Qur’an, yaitu: (1) Tauhid; (2) Tuntunan ibadah; (3) Janji dan ancaman; (4) Hukum; dan (5) sejarah orang-orang yang tinduk dan mengingkari agama Allah. Dalam membuat hukum, al-Quran berpegang pada tiga prinsip, yaitu: Tidak memberatkan atau menyusahkan; Tidak memperbanyak beban atau tuntutan; dan Berangsur-angsur.

TES FORMATIF 1. Dalam kajian ushul iqih, Al-Quran juga disebut dengan beberapa nama sepert: A. Al-Kitab B. Al-Dzikr C. Al-Furqan D. Al-Huda E. Semuanya benar 2. Al-Qur’an mengingatkan pada kita agar dalam mencari garis pemisah antara yang hak dan yang bathil, yang baik dan yang buruk haruslah merujuk padanya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa Al-Qur’an juga dapat diartikan sebagai…. A. Al-kitab

86 | Ushul Fiqh

Sumber Hukum Islam

B. C. D. E.

Al-Huda Al-Zikr Al-Furqan Al-Nur

3. Al-Quran berisi peringatan agar tuntutannya selalu diingat dalam melaksanakan setiap tindakan. Pernyataan ini mengandung arti bahwa al-Qur’an dapat diartikana sebagai… A. Al-kitab B. Al-Huda C. Al-Dzikr D. Al-Furqan E. Al-Nur 4. Berikut ini yang termasuk ciri-ciri khas dan keistimewaan Al-Qur’an adalah… A. Lafaz dan maknanya datang dari Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui Malaikat Jibril dengan jalan wahyu. B. Al-Qur’an diturunkan dengan lafaz dan gaya bahasa Parsi. C. Al-Qur’an meramalkan kejadian yang akan datang tentang keberadaan seseorang. D. Al-Qur’an diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai tanda kasih-sayangNya. E. Bahasanya penuh rahasia dan memiliki nilai sastra yang tinggi. 5. Di dalam Al-Qur’an, dalam menetapkan suatu hukum selalu berpedoman kepada hal-hal berikut, kecuali…. A. Tidak memberatkan B. Tidak menyusahkan C. Tidak memperbanyak tuntutan D. Tidak menyenangkan E. Berangsur-angsur dalam mensyari’atkan sesuatu

TINDAK LANJUT 1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat.

Ushul Fiqh

| 87

Modul III

2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis. 3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran.

88 | Ushul Fiqh

Kegiatan Belajar 2

AL-SUNNAH 1. Pengertian Sunnah

S

unnah secara etimologi berarti cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji, sunnah lebih umum disebut dengan hadis yang mempunyai beberapa arti secara etimologis, yaitu: Qarib, artinya dekat, jadid artinya baru, dan khabar artinya berita atau warna. Dari beberapa arti tersebut, yang sesuai dengan pembahasan adalah hadis dalam arti khabar, seperti tersebut dalam irman Allah SWT, surat At-Tur: 34,

Artinya, “Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Quran itu jika mereka orang-orang yang benar.” Dalam hadis Nabi SAW., kata hadis dipakai dengan arti khabar, terdapat dalam sabdanya:

Artinya: “Hampir-hampir akan ada seseorang di antara kamu yag akan berkata, “Ini Kitab Allah. Apa yang halal di dalamnya kami halalkan. Dan apa yang haram di dalamnya kami haramkan. “Ketahuilah, barang siapa sampai kepadanya suatu ‘khabar’ dari aku, ‘lalu ia dustakan berarti ia telah mendustakan tiga orang’ dia mendustakan Allah, mendustakan Rasul-Nya, dan mendustakan orang yang menyampaikan berita itu” (HR. Ahmad dan AdDarimi). Pengertian sunah secara terminologi bisa dilihat dari tiga bidang ilmu, yaitu ilmu hadis, ilmu iqih, dan ilmu ushul iqih. Menurut ulama ahli hadis, sunah identik dengan hadis, yaitu semua yang disandarkan kepada Nabi Muhamad SAW., baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapannya sebagai manusia biasa termasuk akhlaknya baik sebelum atau sesudah menjadi Rasul. Menurut ulama ushul iqih, sunah diartikan:

Artinya: “Semua yang lahir dari Nabi SAW., selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan.”

Ushul Fiqh

| 89

Modul III

Jelasnya, setiap perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi SAW., yang berkaitan dengan hukum dinamakan hadis. Adapun sunah menurut para ahli iqih, di samping mempunyai arti seperti yang dikemukakan para ulama ushul iqih, juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum taklif yang mengandung pengertian, “Perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa.” Dari beberapa pengertian di atas, tampak bahwa sunnah/hadis menurut ulama ahli hadis itu mempunyai pengertian lebih luas daripada menurut ulama ahli ushul. Ulama ahli hadis memandang bahwa semua yang datang dari Nabi SAW., (perkataan, perbuatan, dan taqrir) baik yang berkaitan dengan hukum atau tidak. Sedangkan menurut ulama ahli ushul hanya terbatas pada sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Di luar hukum bukan dinamakan hadis, seperti cara berpakaian, cara makan, dan sebagainya (Chaerul Uman, 2001: 59-61).

2. Pembagian Sunnah Sunah atau hadis berdasarkan de inisi menurut para ahli di atas, dapat dibedakan menjadi Qauliyah, Fi’liyah, dan Taqririyah. a. Sunnah Qauliyah, yang sering dinamakan juga dengan khabar atau berita berupa perkataan Nabi SAW., yang didengar dan disampaikan oleh seorang atau beberapa sahabat kepada orang lain, seperti sabda Nabi yag diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

Artinya: “Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah.”(Al-hadits) Dalam hadis lain, Nabi SAW, bersabda:

Artinya: “Setiap amal perbuatan itu bergantung kepada niat. Dan segala sesuatu itu menurut niatnya.” Sunnah Qauliyah dapat dibedakan atas 3 bagian: 1) Diyakini benarnya, seperti kabar yang datang dari Allah dan dari Rasul-Nya yang diriwayatkan oleh orang-orang yang dapat dipercaya dan kabar-kabar mutawatir. 2) Diyakini dustanya, seperti dua kabar yang berlawanan dan kabar yang menyalahi dari ketentuan-ketenauan syara’, seperti bid’ah-bid’ah sayyi’ah. 3) Yang tidak diyakini benarnya dan dustanya yang terdiri atas 3 macam: a) Tidak kuat benarnya dan tidak pula dustanya, seperti berita yang disampaikan oleh orang yang bodoh. b) Kabar yang kuat dustanya dari benarnya, seperti berita yang disampaikan oleh

90 | Ushul Fiqh

Sumber Hukum Islam

orang fasik (yakni orang yang atidak mengakui peraturan-peraturan Islam, tetapi tidak mengindahkannya). c) Kabar yang kuat benarnya dari dustanya, seperti kabar yang disampaikan oleh orang yang adil (dipercaya). b. Sunnah Fi’liyah, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW., yang diketahui dan disampaikan oleh para sahabat kepada orang lain. Misalnya, cara wudhu yang dipraktekkan Nabi SAW., tata cara shalat, dan haji. Sunaah Fi’liyah terbagi menjadi 5 bentuk, yaitu : 1) Nafsu yag terkendalikan oleh keinginan dan gerakan kemanusiaan, seperti gerakan anggota badan dan gerak badan; Sunnah Fi’liyah seperti ini menunjukkan mubah (boleh). 2) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan ibadah, seperti berdiri, duduk, dan lainlain. 3) Perangai yang membawa kepada syara’ menurut kebiasaan yang baik dan tertentu, seperti makan, minum, berpakaian, dan tidur. Seperti hadist Nabi SAW berikut ini :

Artinya: “Nabi memakan roti dari tepung gandum yang belum diayak” (HR. Bukhari) Hadist Nabi SAW yang lain seperti :

Artinya : “Adalah Nabi memakai bajunya di atas dua mata kaki” (HR. Hakim). 4) Sesuatu yang tertentu kepada Nabi sjaa, seperti beristeri lebih dari empat orang. 5) Untuk menjelaskan hukum-hukum yang mujmal (samara-samar), seperti menjelaskan perbuatan haji dan umrah; perbuatan-perbuatan shalat yang lima waktu (fardu) dan shalt khusuf (gerhana). c. Sunah Taqririyah, yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi SAW, tetapi Nabi hanya diam dan tidak menyegahnya. Sikap diam dan tidak mencegah menunjukkan persetujuan Nabi SAW. misalnya, kasus Amr ibn Al-Ash yang berada dalam keadaan junub (wajib mandi) pada suatu malam yang sangat dingin. Ia tidak sanggup mandi karena khawatir akan sakit. Amr ibn Al-Ash ketika itu hanya bertayamum. Laluu hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian bertanya kepada Amr ibn Al-ashj, “Engkau melaksanakan shalat bersama-sama teman engkau, sedangkan engkau dalam keadaan junub?”, Amr ibn Al-Ash menjawab, “Saya ingat irman Allah Ta’ala yang mengatakan, ‘jangan kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang’. Lalu saya bertayamum dan langsung shalat. “Mendengara jawaban Amr ibn Al-Ash ini

Ushul Fiqh

| 91

Modul III

Rasulullah SAW. tertawa dan tidak berkomentar apapun (HR. Ahmad ibn Hanbal dan Al-Baihaqi). Tidak berkomentarnya Rasulullah SAW, dipandang sebagai pengakuan bolehnya bertayamum bagi orang yang junub dalam keadaan hari yang sangat dingin, sekalipun ada air untuk mandi (Chaerul Uman, 2001: 61-64 & Moh. Riva’i, 1987:105-106).

3. Tingkat Kekuatan atau Kehujjahan Sunnah Chaerul Uman, dkk. (2001: 64-67), menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat jumhur ulama tentang sunah Rasul sebagai sumber hukum yang kedua sesudah AlQuran di dalam menetapkan suatu keputusan hukum, seperti menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Kekuatannya sama dengan Al-Quran. Oleh karena itu, wajib bagi umat Islam menerima dan mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalamnya selama hadis itu sah dari Rasulullah SAW. Lain halnya dengan golongan Syiah yang tidak mengakui semua hadis yang dipandang sah oleh goloongan ahli sunah sebab mereka hanya mengakui sahnya suatu hadis atau khabar kalau diriwayatkan oleh imam-imam dan ahli-ahli hadis mereka sendiri. Berbeda dengan ahli zahir mereka masih dapat menerimanya selama hadis itu sah menuruti kriteria ilmu hadis. Kehujjahan sunah berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan sunah Rasulullah SAW. di antaranya :

Artinya: “Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya)”. Hadits Rasul yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: “Dari Mu’az bin Jabal, sesungguhnya Rasulullah SAW., tatkala mengutus Mu’az bin Jabal untuk menjadi qadzi di Yaman, Nabi berkata kepadanya, “Bagaimana sikapmu Mu’az kalau ada suatu perkara yang dihadapkan kepadamu?” Jawab Mu’az, “Saya akan

92 | Ushul Fiqh

Sumber Hukum Islam

selesaikan dengan ayat Allah (Al-Quran)”. Kalau engaku tidak menemukannya di daam AlQuran? Tanya Nabi. “Saya akan selesaikan dengan sunah Rasul-Nya”, jawab Mu’az. Kalau engkau tidak menemukan di dalam sunah? Tanya Nabi lagi, “saya akan beritihad”, jawab Mu’az pula. Kemudian NAbi menepuk dadanya sambil berkata segala puji bagi Allah yang memberi tauϔik kepada utusan Rasulullah yang diridai oleh-Nya.” []

Ushul Fiqh

| 93

Modul III

LATIHAN Dengan bimbingan dosen, mahasiswa dibagi empat kelompok sesuai dengan kesepakatan mahasiswa dan dosen. Kelompok pertama membahas tentang arti sunnah. Kelompok dua membahas tentang pembagian sunnah. Kelompok tiga membahas tentang kekuatan atau kehujjahan sunnah. Kelompok empat membahas tentang dilalah sunnah. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta.

RANGKUMAN Sunnah secara etimologi berarti cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji, Sunnah lebih umum disebut dengan hadis yang mempunyai beberapa arti secara etimologis, yaitu: Qarib, artinya dekat, jadid artinya baru, dan khabar artinya berita atau warna. Sunah atau hadis dapat dibedakan menjadi Qauliyah, Fi’liyah, dan Taqririyah. Sunnah Qauliyah, yang sering dinamakan juga dengan khabar atau berita berupa perkataan Nabi SAW., yang didengar dan disampaikan oleh seorang atau beberapa sahabat kepada orang lain. Sunnah Fi’liyah, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW., yang diketahui dan disampaikan oleh para sahabat kepada orang lain. Sunah Taqririyah, yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi SAW, tetapi Nabi hanya diam dan tidak menyegahnya. Tidak ada perbedaan pendapat jumhur ulama tentang sunah Rasul sebagai sumber hukum yang kedua sesudah AL-Quran di dalam menetapkan suatu keputusan hukum.

TES FORMATIF 1. Secara etimologis sunnah dapat diartikan ke dalam beberapa kata. Berikut ini yang merupakan arti sunnah, kecuali…. A. Hadis B. Khabar C. Qarib D. Jadid E. Yazid 2. Sunnah dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu…. A. Sunnah Rasul, Sunnah Ab’ad, Sunnah Taqririyah

94 | Ushul Fiqh

Sumber Hukum Islam

B. Sunnah Qauliyah, Sunnah Ab’ad, Sunnah Fi’liyah C. Sunnah Qauliyah, Sunnah Fi’liyah, Sunnah Taqririyah D. Sunnah Qauliyah, Sunnah Fi’liyah, Sunnah Muakkad E. Sunnah Qauliyah, Sunnah Muakkad, Sunnah Ab’ad 3. Sunnah Qauliyah terdiri dari beberapa bagian, yaitu B. Diyakini benarnya C. Diyakini dustanya D. Yang tidak diyakini benarnya dan dustanya E. A dan B benar F. E. A, B, dan C benar 4. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW., yang diketahui dan disampaikan oleh para sahabat kepada orang lain, disebut… A. Sunnah qauliyah B. Sunnah Fi’liyah C. Sunnah Takkririyah D. Sunnah Mu’akkad E. Sunnah Ab’ad 5. Perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi SAW., tetapi Nabi hanya diam dan tidak menyegahnya, disebut… A. Sunnah qauliyah B. Sunnah Fi’liyah C. Sunnah Takkririyah D. Sunnah Mu’akkad E. Sunnah Ab’ad

TINDAK LANJUT 1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat. 2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis.

Ushul Fiqh

| 95

Modul III

3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran.

96 | Ushul Fiqh

Kegiatan Belajar 3

IJMA’ 1. Pengertian Ijma’ Pengertian ijma’ secara etimologi ada dua macam, yaitu : a. Ijma’ berarti kesepakatan atau konsensus, misalnya perkataan:

Artinya: “Suatu kaum telah berijma’ begini, jika mereka telah sepakat begini.” Pengertian ini dijumpai dalam surat Yusuf ayat 15:

Artinya, “Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) kami wahyukan kepada Yusuf: “Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi.” b. Ijma’ berarti tekad atau niat, ‫ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ‬yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Pengertian ini bisa ditemukan dalam irman Allah SWT, dalam surat Yunus ayat 71 :

Artinya, “Dan bacakanIah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia Berkata kepada kaumnya: “Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah-lah Aku bertawakal, Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku”. Juga sabda Nabi SAW : Artinya: “Tidak sah puasa seseorang yang tidak membulatkan niat puasanya pada malam harinya” (HR. Abu Dawud). Ushul Fiqh

| 97

Modul III

Adapun pengertian ijma’ secara terminologi, ada beberapa rumusan ijma’ yang dikekmukakan para ulama ushul iqih. Ibrahim ibn Siyat Al-Nazzam, seorang tokoh Mu’tazilah, merumuskan ijma’ dengan “setiap pendapat yang didukung oleh hujjah, sekalipun pendapat itu muncul dari seseorang.” Akan tetapi, rumusan Al-Nazzam ini tidak sejaan dengan pengertian etimologi di atas. Imam Al-Ghazali, merumuskan ijma’ dengan “Kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang suatu masalah agama.” Rumusan AL-Ghazali ini memberikan batasan bahwa ijma’ harus dilakukan umat Muhammad SAW yaitu seluruh umat Islam, termasuk orang awam. Al-Gazali pun tidak memasukkan dalam de inisinya bahwa berijma’ harus dialakukan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Alasannya, karena pada masa Rasulullah, ijma’ tidak diperlukan, sebab keberadaan Rasulullah SAW. sebagai Syari’ (penentu/pembuat hukum) tidak memerlukan ijma’. Rumusan ini, menurut Al-Amidi, tokoh ushul iqih Syafe’iyyah, mengikuti pandangan Imam Asy-Syafe’i yang mengatakan bahwa ijma’ harus dilakukan dan dihasilkan oleh seluruh umat Islam, karena suatu pendapat yang dapat terhindar dari suatu kesalahan hanyalah apabila disepakati oleh seluruh umat. Jumhur ulama ushul iqih mengemukakan bahwa ijma’ adalah :

Artinya: “Kesepakatan seluruh mujtahdid Islam dalam suatu masa, sesudah wafat Rasulullah SAW., akan suatu hukum syariat yang amali”. (Chaerul Uman, dkk., 2001: 73-75).

2. Syarat-syarat dan Rukun Ijma’ Dari beberapa de inisi di atas, maka dapat kita pahami bahwa ijma’ mempunyai syaratsyarat sebagai berikut : a. Kesepakatan para mujtahid Islam. Maka, kesepakatan orang awam tidak dianggap ijma’. Begitu juga kesepakatan Islam yang belum atau belum mencapai derajat mujtahid iqih, meskipun mereka berasal dari tokoh ulama dalam disiplin ilmu lain. Sebab, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menalar dan mengambil dalil tentang hukum perkara-perkara syariat Islam. Al-Asnawi berkata, “Maka tidak sianggap ijma’ kesepakatan orang awam dan ulama yang berdisiplin ilmu lain, karena kesepakatan mereka dalam hal ini tanpa dasar dan mereka bukanlah termasuk orang-orang mengetahui dalil-dalilnya.” Fakhrur Razi berkata, “Karena orang-orang yang bersepakat itu bukanlah orangorang yang mengerti bagaimana mengistinbatkan hukum dari nas-nasnya, maka kesepakatan mereka yang berupa perintah dan larangan tidak perlu diikuti.”

98 | Ushul Fiqh

Sumber Hukum Islam

Atas dasar uraian di ata maka pada saat masa sunyi dan para mujtahid, tidak mungkin terjadi ijma’ jika mereka bersepakat atas hukum suatu perkara yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Minimal jumlah mujtahid yang dapat dibenarkan hasil ijma’nya adalah tiga orang. Demikian menurut pendapat yang kuat. Jumlah tersebut merupakan jumlah minimal untuk suatu kekompok. Karena itu, tidak bisa dikatakan terjadi ijma’, jika dalam suatu masa hanya ada dua ornag mujtahid. Apalagi jika hanya seorang saja sebab pendapatnya merupakna pendapat pribadi. Sebagian ulama ada yang mensyaratkan bahwa jumlah mujtahid harus mencapai batas mutawatir, sehingga tidak mungkin mereka bersekongkol untuk bersepakat dalam suatu kebatilan atau kedustaan. b. Ijma’ harus merupakan hasil kesepakatan seluruh mujtahid, meskipun negara dan kebangasaan mereka berbeda, dan hal ini tidak diingkari oleh seorang mujtahid pun. Maka jika ada sebagain mereka yang berbeda pendapat dengan pendapat mayoritas, meskipun seorang saja yang berbeda pendapat itu, maka tidak bisa dikatakan ijma’. Karena itu, tak diakui sebagai ijma’, kesepakatan: 1) Suara terbanyak, 2) Kesepakatan mujtahid dua tanah haram dari golongan Salaf, 3) Kesepakatan Ulama Salaf kota Madinah saja, 4) Kesepakatan Ulama Salaf yang mujtahid dari dua kota Basrah dan Kufah, atau salah satunya saja, 5) Kesepakatan Ahli Bait Nabi saja, 6) Kesepakatan dua orang syekh, Abu Bakar dan Umar karena adanya pendapat lain dari mujtahid lain, membuat kesepakatan mereka itu tidak qath’I (diyakini) keabsahan dan kebenarannya. Termasuk dalam kategori mujtahid adalah mereka yang ahli dalam “kelompokkelompok dalam kalangan umat Islam” yang tidak mengingkari masalah yang termasuk kategori sudah diketahui secara dzaruri dalam agama. Kesepakatan itu harus mengikutsertakan mareka walaupun mereka berbeda pendapat dengan jumhur kaum muslimin tentang masalah selain dari yang diijma’kan. Namun, para ahli ilmu pengetahuan lain yang mengingkari ketetapan syariat secara qath’i, seperti kelompok Syi’ah yang ekstrim tidak perlu diikutsertakan karena pendapat mereka tidak diperhitungkan, baik mereka sepakat maupun tidak. c. Hendakanya kesepakatan itu berasal dari seluruh ulama mujtahid yang ada pada masa terjadinya maslah iqihyah dan pembahasan hukumnya. Oleh karena itu, tidak disyaratkan bahwa kesepakatan seluruh mujtahid yang ada pada masa berikutnya, sebab jika tidak demikian, niscaya tidak mungkin terjadi ijma’ meskipun datangnya hari kiamat. Dan tidak disyaratkan, dalam batalnya ijma’, karena wafatnya para mujahid yang telah bersepakat itu. Berlakunya ijma’ tidak terbatas pada masa hidup mereka saja. Dalam Ushul Fiqh

| 99

Modul III

pada itu, ada sebagain ulama yang berpendapat bahwa ijma’ bisa batal jika seluruh mujtahid yang bersepakat itu telah meninggal dunia, mengingat bolehnya sebagian emreka mencabut pendapatnya ketika masih hidup. d. Kesepakatan para mujtahid itu hendaknya harus terjadi sesudah Rasulullah SAW., wafat. Oleh karana itu, apabila para sahabat bersepakat dalam hukum suatu perkara, ketika Nabi SAW., masih hidup, maka kesepakatan mereka itu tidak bisa dinamakan ijma’ syar’i. kesepakatan tersebut menjadi hujjah jika mendapat persetujuan dari Nabi SAW. sebab Beliau sendirilah yang mempunyai wewenang untuk membentuk syari’at pada masanya. e. Kesepakatan itu hendaknya dinyatakan masing-masing mujtahid dengan terang dan tegas pada satu waktu, baik dinyatakan secara pribadi maupun berkelompok dalam satu tempat, dimana sebelumnya juga terjadi perdebatan mengenai masalah yang ada, tetapi berakhir dengan diperolehnya satu pendapat yang bulat, dan masingmasing mereka menyatakan sepakat dan rela atas keputusan tersebut. f. Hendaknya kesepakatan para mujtahid di atas satu pendapat itu benar-benar sepakat lahir dan batin, bukan formalnya saja. Betul-betul terjadi kebulatan pendapat atas suatu hukum. Jika semua persyaratan di atas terpenuhi dan disepakati para mujtahid atas hukum syara’ yang amali, seperti wajib, haram, sah, dan rusak maka terjadilah ijma’. Adapun rukun ijma’ adalah sebagai berikut : a. Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara’ melalui ijma’ tersebut adalah seluruh mujtahid. Apabila ada di antara mujtahid yang tidak setuju, sekalipun jumlahnya kecil, maka hukum yang dihasilkan itu tidak dinamakan hukum ijma’. b. Mujtahid yang telibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam. c. Kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya. d. Hukum yang disepakati itu adalah hukum syara’ yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci dalam Al-Quran. e. Sandaran hukum ijma’ tersebut haruslah Al-Quran dan atau hadis Rasulullah SAW. (Chaerul Uman, dkk., 2001: 75-78).

3. Macam-macam Ijma’ Dilihat dari bentuknya, ijma’ dapat dibedakan dalam dua bagian: a. Ijma’ qath’i, yaitu suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah tanpa ada bantahan di antara mereka. Ijma’ qath’I ini dapat dijadikan dalil

100 | Ushul Fiqh

Sumber Hukum Islam

(alasan) dalam menetapkan hukum suatu masalah. b. Ijma’ sukuti, yaitu suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah, kesepakatan yang mendapat tantangan (hambatan) diantara mereka atau salah seorang di antara mereka tenang (diam) saja dalam mengambil suatu keputusan. Tentang ijma’ sukuti, ulama berbeda pendapat bolehkah ijma’ sukuti menjadi hujjah atau tidak: a. Imam Syafe’i dan sebagian ulama-ulama Hana i, seperti Ibnu Iyan dan Imama AlBaqillani dari golongan Asy’ariyah menyatakan, bahwa ijma’ sukuti tidak dapat menjadi hujjah sebaba kemungkinan ada ulama yang tidak setuju atau ada pula yang setuju. b. Ulama lain seperti Al-Juba’i, ijma’ sukuti tetap menganggapnya hujjah, sebagaimna halnya ijma’ qauli/amali. c. Imam Al-Amidi mengambil jalan tengah ia mengatakan ijma’ sukuti hukumnya zhanni dan kehujjahannya dzahiri bukan qath’i. Ijma’ tidak dipandang sah, kecuali bila mempunyai sandaran, sebab ijma’ bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Selain itu, fatwa dalam masalah agama tanpa sandaran adalah tidak sah. Sandaran ijma’ tersebut adakalanya dalil dari Al-Quran dan adakalanya dari hadis mutawatir bahkan adakalanya berupa dalil zhanni yaitu hadis ahad dan qiyas. a. Sandaran ijma’ dari Al-Quran seperti irman Allah SWT. dalam surat An-Nisa’ ayat 23:

Artinya, “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa

Ushul Fiqh

| 101

Modul III

lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Hukum mengawini perempuan-perempuan tersebut di atas sepakat atas keharamannya. b. Contoh sandaran ijma’ dari sunah, seperti, sabda Nabi berikut :

Artinya: “Berikanlah bagi nenek perempuan itu 1/6 dari harta peninggalan.” Hal ini, juga telah disepakati. c. Ijma’ yang terjadi pada masa Umar bin Khaththab dera bagi peminum minuman keras sebanyak 80 x karena diqiyaskan/disamakan hukumnya dengan qadzaf (menuduh seorang berbuat zina). d. Usulan Umar kepada Abu Bakar RA. untuk mengumpulkan A-Quran dalam satu mushaf/kumpulan. Pada awalnya, Abu Bakar menolak usulan itu, dengan alasan tidak pernah dilakukan pada masa rasul, tetapi akhirnya Abu Bakar menyetujuinya demi kemaslahatan umat manusia (Chaerul Uman, 2001: 78-80).

4. Kehujjahan Ijma’ a. Jumhur Ulama berpendapat bahwa ijma’ adalah hujjah yang wajib diamalkan, dengan alasan: 1) Firman Allah surat An-Nisa’ ayat 115:

Artinya: “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang Telah dikuasainya itu[348] dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” Allah mengancam orang yang mengikuti bukan jalan kaum mukminin dengan memasukkannya ke neraka jahanam. Hal ini menunjukkan akan haramnya mengikuti bukan jalannya orang mukmin itu dan wajibnya mengikuti jalan orang mukmin dan apa yang disepakati umat Isam (sebagai tamsil dari mujtahid dan mereka yang memiliki spesialisasi dalam bidang tasyri’) wajib diikuti dan tidak boleh menyalahinya. Zamakhsari mengomentari bahwa ayat ini menunjukkan bahwa ijma’ merupakah hujjah yang atak boleh diperselisihkan sebagaimana tak boleh diperselisihkannya Al-Quran dan Sunnah. Sedang Amidi mengomentarinya bahwa ayat ini merupakan ayat yang amat kuat petunjuknya tentang kehujjahan ijma’ dan dengan ayat inilah

102 | Ushul Fiqh

Sumber Hukum Islam

Imam Syafe’i berpegang, sedangkan Imam Ghazali berpendapat lain, yaitu bahwa yang dimaksud dengan “bukan jalan orang mukmin” itu ialah tidak membantu dan membela Nabi. 2) Firman Allah surat An-Nisa’ ayat 59:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” Allah memerintahkan untuk menaati Ulil Amri, yaitu mereka yang mempunyai spesialisasi dalam berbagai bidang pengetahuan. Maka ulil amri dalam urusan hukum adalah Hakim, sedangkan dalam memperkenalkan hiukum Allah dan mengistinbatkannya adalah para mujtahid, dan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan adalah para pakar spesialis. Berdasarkan pendapat Abdullah bin Abbas, yang menafsirkan ulil amri itu dengan ulama, maka menaati apa yang diijma’kan adalah wajib. Terhadap tafsiran ini, sebenarnya telah di irmankan Allah dalam surat An-Nisa’ 83:

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amridi antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).” Kemudian diiringi dengan ayat yang memerintahkan pengembalian urusan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul. Pengertiannya bahwa pendapat yang disepakati Ulil Amri itu adalah benar. 3) Beberapa hadis yang menunjukkan terpeliharanya umat dari kesalahan dan kesesatan, yaitu hadis yang saling memperkokoh dan diterima oleh umat, serta mutawatir maknanya sehingga dijadikan hujjah. Hadis-hadis ini datang melalui lidah para sahabat, seperti Umar, Ibnu Umar, Ibnu Mas’ud, Abi Sa’id Al-Khudri,

Ushul Fiqh

| 103

Modul III

Hurairah, Anas bin Malik, dan lain-lain, yang telah dikemukakan pada masalah ijma’ aktsariyah. 4) Kesepakatan mujtahid dalam suatu pendapat yang sebagian pemikiran dan pengetahuan mereka berbeda, menunjukkan bahwa pendapat ini merupakan kebenaran dan ketepatan yang benar-benar nyata, dan menunjukkan bahwa tidak terdapat dalil yang menentangnya. Jika dalil itu ada, tentulah sebagian mereka akan mengingatkannya dan tidak akan menghasilkan perbedaan di kalangan mereka karena tidak semua anggota jemaah itu lalai. Di dalam jemaah tidak terjadi kelalaian dari Kitabullah, sunnah dan qiyas. Kelalaian itu terjadi jika umat terkelompok-kelompok. b. Al-Nazham, sebagian Mu’tazilah dan syi’ah berpendapat bahwa ijma’ bukan hujjah, dengan alasan: 1) Setiap individu mujtahid itu mungkin saja tersalah dan hal ini bisa juga terjadi dalam jamaah mereka. Penggabungan satu sama lainnya yang mungkin tersalah itu tidak mustahil memungkinkah mereka menjadi salah juga. 2) Firman Allah yang memerintahkan taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri itu menunjukkan bhwa adanya perintah pengembalian urusan yang disengketakan kepada Kitabullah dan Sunah Rasulullah. Karena itu, jika fuqaha generasi terdahulu ijma’ tentang suatu urusan lalu ditentang oleh fuqaha generasi sesudahnya, maka wawjib mengembalikan permasalahannya kepada Kitabullah dan Sunah RasulNya. Oleh karena itu, ijma’ ggenerasi terdahulu itu, tidak m enjadia hujjah terhadap generasi essudahnya. Karena itu pula argumentasi Jumhur tentang kehujjahan ijma’ dengan ayat ini dan bahwa kesepakatan itu tidak perlu kembali pada Kitab dan Sunah adalah tidak benar karena adakalanya kesepakatan mustahid itu terjadi dalam hukum yang mreka perselisihkan, sehingga mau tidak mau harus dikembalikan kepada Kitab dan Sunah. 3) Mu’az bin Jabal ketika diutus Rasulullah ke Yama tidak menyebutkan ijma’ di antara dalil-dalil tempat rujuknya dalam memutuskan hukum, sementara pernyataan Mu’az itu diakui oleh Rasul. Yang demikian menunjukkan bahwa ijma’ bukan menjadi hujjah. Selanjutnya, mereka menolak semua argumentasi yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama, dengan alasan sebagai berikut: a. Firman Allah surat al-Nisa ayat 115:

Artinya: “… dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin,..”. Bahwa yang dimaksud dengan “bukan jalan mukminin itu seperti yag dikatakan oleh Ibn Hazmin, ialah tidak menaati Al-Quran, Sunah yang sah dari Rasul.” Jadi, ia tidak menunjukkan tentang kehujjahan ijma”.

104 | Ushul Fiqh

Sumber Hukum Islam

b. Semua hadis yang dipegang oleh Jumhur itu adalah hadis ahad, yang tidak menghasilkan keyakinan tentang kehujjahan ijma’. Sekiranya diterima atas dasar mutawatir maknanya, maka ia ditempatkan untuk terpeliharanya umat dari kesalahan dan kesesatan dalam menyepakati kekufuran dan menyalahi dalil qath’i saja. Hal ini mengingat bahwa terdapat hadis Nabi yang menunjukkan bahwa kesalahan itu bisa terjadi dalam umat, yaitu Sabda Nabi SAW.:

Artinya: “Sungguh Allah tidak mencabut ilmu itu dengan mencabutnya dari hamba, tetapi Ia mencbut melalui kematian Ulama, sehingga bila tidak ada lagi orang alim, maka manusia pun mengangkat orang jahil menjadi pemimpinnya. Mereka bertanya dan si pemimpin pun memberi fatwa tanpa pengatahuan, yang akibatnya mereka menjadi sesat dan si pemimpin merupakan pembuat (pokok pangkal timbulnya) kesesatan” (HR. Bukhari dan Muslim). Sebenarnya, semua dalil/argumentasi Jumhur tentang kehujjahan ijma’ tidak satu pun yang qath’i dilalahnya, karena baik ayat maupun hadis tidak qath’i dilalahnya terhadap kehujjahan ijma’ dan tidak pula secara tegas tentang itu. Asy-Syaukani berkomentar bahwa suatu keanehan di kalangan fuqaha bila mereka menetapkan kehujjahan ijma’ dengan keumuman (zhanni) ayat dan hadis lalu mereka ijma’ bahwa orang yang mengingkari terhadap apa yang dicakup keumuman tersebut tidak ka ir dan tidak pula fasik bilamana keingkaran itu mempunyai ta’wil. Kemudian mereka mengatakan bahwa hukum yang disimpulkan ijma’ adalah qath’i yang mengakibatkan ka ir dan fasiknya orang yang menyalahi ijma’ itu. Seolah-olah mereka menempatkan yang cabang lebih utama daripada pokok (Chaereul Uman, 2001: 80-85).

5. Cara Penetapan Ijma’ Landasan Ijma’ Jumhur ulama ushul iqih mengatakan bahwa ijma’ yang merupakan upaya para mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kasus yang tidak ada hukumnya dalam nas, harus mempunyai landasan dari nas atau qiyas (analogi). Apabila ijma’ tidak memiliki landasan, maka ijma’ tersebut tidak sah. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang jenis landasan ijma’ tersebut. Mayoritas ulama ushul iqih mengatakan bahwa landasan ijma’ itu bisa dari dalil yang qath’i yaitu Al-Quran, Sunah mutawatir, serta bisa juga berdasarkan dalil dzanni, seperti hadis ahad (hadis yang diriwayatkan oleh satu dua atau tiga orang saja yang tidak mencapai tingkat mutawatir) dan qiyas. Alasan mereka adalah ijma’ yang dilakukan para sahabat tentang mandi wajib setelah bersetubuh dengan istri. Landasan ijma’

Ushul Fiqh

| 105

Modul III

ini, menurut mereka, adalah hadis ahad. Demikian juga kesepakatan para sahabat dalam menetapkan Abu Bakar sebagai pengganti (khalifah) Nabi SAW., dengan mengqiyaskannya kepada sikap Nabi SAW., yang menunjuk Abu Bakar sebagai imam shalat ketika Beliau berhalangan. Para sahabat juga berijma’ bahwa lemak babi adalah haram dengan menganalogikannya kepada daging babi. Para sahabat di zaman Umar ibn Al-Khaththab bersepakat menjadikan hukuman dera sebanyak 80 kali bagi orang yang meminum minuman keras. Seluruh kesepakatan yang dikemukakan di atas dasarnya dalah dzanni. Ulama Dzahiriyah, Syi’ah, dan Ibn Jarir Al-Thabari mengatakan bahwa landasan ijma’ itu harus dalil yang qath’i. Menurut mereka, ijma’ itu dalil yang qath’i. Suatu dalil yang qath’i tidak mungkin didasarkan pada dalil yang dzanni. Di samping itu, seorang mujtahid boleh menolak ijtihad mujtahid lain yang didasarkan kepada qiyas. Apabila sandaran ijma’ tersebut adalah qiyas, maka seorang mujtahid boleh mengingkarinya. Sejalan dengan perbedaan pendapat tentang menjadikan qiyas sebagai landasan ijma’, para ulama juga berbeda pendapat tentang kedudukan maslahah mursalah sebagai landasan ijma’, Para ulama yang menerima maslahah mursalah (kemaslahatan yang tidak didukung oleh nas yang rinci, tidak pula ditolak oleh nas, tetapi didukung oleh sejumlah makna nas) sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum menyatakan bahwa ijma’ bisa didasarkan pada maslahah mursalah, dengan syarat apabila kemaslahatan itu berubah, maka ijma’ pun bisa berubah. Alasan mereka adalah para ahli iqih Madinah berpendapat bahwa penetapan harga (al-taksir al-jabari) hukumnya boleh, sedangkan para sahabat sebelumnya tidak memberlakukan penetapan harga. Landasan kesepatan ini adalah maslahah mursalah. Demikian juga kesepakatan ulama tentang larangan orang yang ada hubungan kekerabatan dan suami istri menjadi saksi dalam kasus istri atau suaminya, atau sebaliknya. Landasan kesepakatan ulama ini adalah maslahah mursalah. Selain itu, para sahabat juga sepakat menyatakan bahwa tanah-tanah negeri yang ditaklukkan, seperti Irak dan Syam tidak dibagikan kepada para penakluknya, tetapi diserahkan kepada penduduk setempat dengan syarat penduduk itu m engeluarkan pajak, sebagai uang masuk bagi kepentingan umat Islam, seperti untuk biaya hidup anak yatim, para janda, gaji para hakim, dan buruh. Seluruh hukum yang disepakati, baik oleh para sahabat maupun oleh para mujtahid di atas, dilandaskan kepada maslahah mursalah. Akan tetapi, Zakiyuddin Sya’ban, bahli ushul iqih Mesir, mengatakan bahwa ijma’ yang didasarkan kepada maslahah mursalah tidak bersifat tetap dan abadi, tetapi bisa berubah sesuai dengan perkembangan kemaslahatan itu sendiri. Karenanya jika terjadi perubahan kemaslahatan, maka ijma’ tersebut boleh dilanggar dan ditentukan hukum lain yang lebih mendatangkan kemaslahatan. Dengan demikian, setiap ijma’ yang dapat dijadikan sumber iqih adalah ijma’ yang mempunyai sandaran dan sandarannya itu qath’i seperti ayat Al-Quran atau Sunah yang

106 | Ushul Fiqh

Sumber Hukum Islam

mutawatir. Maka kalau sandaranya itu dzanni seperti hadis ahad atau qiyas masih dapat dianggap sebagai ijma’, para fuqaha berbeda pendapat. Menurut Jumhurul Fuqaha, ijma’ seperti itu dapat diterima dan memang pernah terjadi. Jumhurul Fuqaha memberikan contohnya seperti ijma’ tentang haram memakan lemak babi yang diqiyaskan dengan daging babi, wajib membuang minyak lampu yang ada di dalamnya terdapat bangkai tikus, atau kekhalifahan Abu Bakar yang diqiyaskan dengan kepercayaan Rasulullah terhadap imamah Abu Bakar dalam shalat. Namun ada sekelompok ulama yang berpendapat, ijma’ yang sandarannya qiyas tidak boleh dan tidak pernah terjadi, ada pula yang mengatakan ijma’ yang sandarannya qiyas jail dapat diterima sedangkan lain dari itu tidak dapat diterima, ada pula yang berpendapat ijma’ sandarannya qiyas tidak dijadikan sumber iqih (Chaerul Uman, 2001: 86-88).

6. Kedudukan Ijma’ Ijma’ bisa dijadikan hujjah atau alasan dalam menetapkan hukum kalau yang menjadi dasar adalah Kitabullah dan Sunah Rasul. Perhatikan irman Allah SWT., dalam surat An-Nisa’ ayat 59:

Artinya: “… Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),….” Kalimat kembalikanlah kepada Allah dalam ayat tersebut yang dimaksud adalah berpedoman dan bertitik tolak dalam menetapkan suatu hukum kepada Al-Quran. Dan Kembali kepada Rasul-Nya adalah berdasarkan sunah Rasul. Dengan pengertian ijma’ yang dapat menjadi hujjah adalah ijma’ yang berdasarkan pada Quran dan sunnah Rasul. Para ulama yang menetapkan bahwa ijma’ itu hujjah, menetapkan pula bahwa ijma’ tersebut terletak di bawah derajat Kitabullah dan Sunnah Rasul dan ijma’ itu tidak boleh menyalahi nas yang qath’i (Kitabullah dan Hadis Masyur). Kebanyakan ulama berpendapat bahwa nilai hujjah, ijma’, ialah nilai zhanni; bukan qath’i. Karena nilai hujjah ijma’ adalah zhanni, menurut pendapat kebanyakan ulama, maka ijma’ itu dapat dijadikan hujjah atau dipegangi dalam urusan amal, tidak dalam urusan i’tikad, mengingat bahwa dalam urusan i’tikad haruslah ditetapkan oleh dalil yang bernilai qath’i. Prinsip ijma’ ini telah menempuh tiga masa sejak dari masa sahabat, hingga masa mujtahidin. Ijma’ masa sahabat; Dalam masa ini, para sahabat berijtihad dalam beberapa masalah. Umar sering mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkan sesuatu. Maka apabila para sahabat sepakat bulat menetapkan sesuatu, Umar pun melaksanakannya. Dan kalau mereka berselisih, mereka mempelajari msalah itu lebih jauh, hingga sampai

Ushul Fiqh

| 107

Modul III

pada suatu penetapan yang disepakati oleh jemaah fuqaha. Kesepakatan inilah yang dinamakan nash. Dan mereka tidak sepakat bulat atas sesuatu melainkan karena ada nash. Masa ijtihad: Para imam tidak mengeluarkan pendapat-pendapat yang sama sekali menyalahi pendapat ulama negerinya, agar tidak dituduh orang yang ganjil. Karena itu Abu Hanifah menghargai ijma’ ulama Kufah, sebagaimana Malik menghargai ijma’ ulama Madinah. Masa Fuqaha: Para fuqaha berdaya upaya menuruti hukum yang telah disepakati para sahabat untuk diikuti. Maka dengan memperhatikan hal ini, nyatalah bahwa ijtihad mempunyai tempat juga dalam bidang ijma’. Mengenai dasar qiyas, ada yang menjadikannya dasar ijma’, ada yang tidak. Dan ada yang mengatakan bahwa qiyas yang dapat dijadikan dasar ijma’, ialah qiyas yang illatnya dinashkan, atau yang illat-nya nyata, tidak tersembunyi. Dalam hal ini kita mengatakan, bahwa kita tidak berpegang kepada qiyas, tetapi kepada nash juga, lantaran illat yang nyata itu sama dengan nash. Para sahabat belum pernah mendasarkan ijma’ kepada qiyas. Ijma’ yang dilakukan oleh ulama suatu masa, dapatkah dinasakhkan oleh ijma’ yang kedua? Jumhur ulama tidak membolahkan. Ijma’ yang dapat mereka yakini hanyalah ijma’ sahabat. Anggota-aggota sidang ijma’: Anggota-anggota ijma’, ialah orang-orang mujtahid. Masukkah ulama-ulama Khawarij ke dalam kategori mujtahid? Menurut jumhur, ulama-ulama Khawarij yang aktif mempropagandakan pahamnya tidak masuk ke dalam katagori mujtahid, namun kalau tidak aktif maka mereka tergolong kategori mujtahid. Mujtahid yang dii’tibarkan ialah orang yang mengetahui masalah-msalah iqih dan dalildalilnya, dan jalan mengeluarkan hukum. Maka dalam bidang iqih, para fuqaha-lah yang dii’tibarkan (Chaerul Uman, dkk., 2001: 89-91).[]

108 | Ushul Fiqh

Sumber Hukum Islam

LATIHAN Dengan bimbingan dosen, mahasiswa dibagi enam kelompok sesuai dengan kesepakatan mahasiswa dan dosen. Kelompok pertama membahas tentang arti ijma’. Kelompok dua membahas tentang syarat tukun ijma’. Kelompok tiga membahas tentang macam-macam ijma’. Kelompok empat membahas tentang kehujjahan ijma’. Kelompok lima membahas tenang cara penetapan ijma’. Kelompok enam membahas tentang kedudukan ijma. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta.

RANGKUMAN Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma’. Pengertian ijma’ secara etimologi ada dua macam, yaitu : Ijma’ berarti kesepakatan atau consensus; dan Ijma’ berarti tekad atau niat, (‫ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ‬yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Ijma› mempunyai enam syarat, yaitu: (1) Kesepakatan para mujtahid Islam; (2) Ijma’ harus merupakan hasil kesepakatan seluruh mujtahid; (3) Hendakanya kesepakatan itu berasal dari seluruh ulama mujtahid yang ada pada masa terjadinya maslah iqihyah dan pembahasan hukumnya; (4) Kesepakatan para mujtahid itu hendaknya harus terjadi sesudah Rasulullah SAW., wafat; (5) Kesepakatan itu hendaknya dinyatakan masing-masing mujtahid dengan terang dan tegas pada satu waktu; (6) Hendaknya kesepakatan para mujtahid di atas satu pendapat itu benar-benar sepakat lahir dan batin, bukan formalnya saja. Ijma’ dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu Ijma’ qath’i, yaitu suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah tanpa ada bantahan di antara mereka; dan Ijma’ sukuti, yaitu suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum.

TES FORMATIF 1. Secara etimologis, Ijma’ memiliki dua macam pengertian, yaitu: A. Kesepakatan dan Konsensus B. Tekad dan Niat C. Kesepakatan dan Tekad D. Niat dan Amal E. Kesepakatan dan Amal 2. Ijma’ terbagi ke dalam dua macam, yaitu…. A. Ijma’ sukuti dan i’li B. Ijma’ qath’i dan qauli

Ushul Fiqh

| 109

Modul III

C. Ijma’ qath’i dan sukuti D. Ijma’ sukuti dan lisani E. Ijma’ lisani dan qauli 3. Berkenaan dengan kehujjahan ijma’, Jumhur Ulama berpendapat bahwa: A. Ijma’ adalah hujjah yang wajib diamalkan B. Ijma’ bukan hujjah C. Ijma’ adalah hujjah yang tidak wajib diamalkan D. B dan C benar E. Tidak ada yang benar 4. Suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah tanpa ada bantahan di antara mereka, disebut: A. Ijma’ qath’i B. Ijma’ jama’i C. Ijma’ takkriri D. Ijma’ sukuti E. Ijma’sahabat 5. Suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah, kesepakatan yang mendapat tantangan (hambatan) diantara mereka atau salah seorang di antara mereka tenang (diam) saja dalam mengambil suatu keputusan, disebut: A. Ijma’ qath’i B. Ijma’ jama’i C. Ijma’ takkriri D. Ijma’ sukuti E. Ijma’sahabat

TINDAK LANJUT 1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat. 2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis. 3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran.

110 | Ushul Fiqh

Kegiatan Belajar 4

QIYAS 1. Pengertian Qiyas Menurut bahasa, qiyas artinya ukuran atau mengukur, mengetahui ukuran sesuatu, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Dengan demikian, qiyas diartikan mengukurkan sesuatu atas yang lain, agar diketahui persamaan antara keduanya. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa de inisi yang dikemukakan para ahli ushul iqih dengan redaksi yang aberbeda sesuai dengan pandapat masing-masing, namun mengandung pengertian yang sama. Di antaranya dikemukakan oleh Saifuddin Al-Amidi yang mengatakan bahwa qiyas adalah:

Artinya: “Mempersamakan illat yang ada pada furu’ dengan illat yang ada pada asal yang diistinbatkan dari hukum asal”. Mayoritas ulama Sya i’iyah mende inisikan qiyas dengan:

Artinya: “Membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada (hukum) yang diketahui untuk menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, karena adanya sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat.” Wahhab Al-Zuhaili mende inisikan qiyas sebagai berikut:

Artinya: “Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash disebabkan kesatuan illat hukum antara keduanya.” Dari beberapa de inisi yang dikemukakan para ahli ushul iqih tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa qiyas menurut istilah adalah:

Artinya: “Menggabungkan suatu pekerjaan pada pekerjaan lain tentang hukumnya, karena kedua pekerjaan itu memiliki persamaan sebab (illat) yang menyebabkan hukuman harus sama.”

Ushul Fiqh

| 111

Modul III

Sebagaimana kita kita ketahui bahwa pada masa sahabat qiyas diartikan dengan mengembalikan suatu tujuan syara’ kepada kaidah-kaidah yang umum dan kepada illatillat yang cepat dipahami sehingga tidak diperselisihkan lagi. Imam Rasyid Ridha berkata, “Hal inilah yang dikehendaki dengan mengembalikan soal-soal yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya, apabila terjadi perselisihan paham antara ulul amri.” Qiyas mempunyai pengeraian berbeda di antara pada ahli ushul iqih disebabkan penggantian masa, tetapi pengertian qiyas yang paling terkenal ialah yang telah disebutkan di atas (Chaerul Uman, dkk., 2001: 93-95).

2. Rukun Qiyas Para ulama ushul iqih sepakat bahwa rukun qiyas itu terdiri atas empat, yaitu perkara yang dipakai perbandingan yang disebut Ashl (‫ )ﺍﻷﺻﻞ‬yaitu perkara pokok yang terdapat atau telah ditetapkan oleh nash atau ijma›. Perkara yang hendak dibandingkan disebut far›u, yaitu perkara yang belum ada atau belum ditetapkan hukumnya oleh nash, hukum asal yang hendak menjelaskan persamaan antara furu dengan ashl (hukum yang telah ditentukan oleh nash, dan illat yang dipakai sebagai dasar penetapan hukum pada perkara ashl dan menyandarkan furu› padanya.) Rukun qiyas itu ada empat yaitu ashl (wadah hukum yang ditetapkan melalui nash atau ijma›, far›u (kasus yang akan ditentukan hukumnya), illat (motivasi hukum) yang terdapat dan terlihat oleh mujtahid pada ashl, dan hukum Al-Ashl (hukum yang telah ditentukan oleh nash atau ijma›). a. Ashl (‫)ﺍﻷﺻﻞ‬, menurut para ahli ushul iqih, merupakan objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW., atau ijma›. Misalnya, pengharaman wisky dengan mengqiyaskan kepada khamar; maka yang ashl itu adalah khamar; yang telah ditetapkan hukumnya melalui nash. Menurut para ahli ushul iqih, khususnya dari kalangan mutakallimin, yang dikatakan Al-Ashl itu adalah nash yang menentukan hukum, karena nash inilah yang dijadikan patokan penentuan hukum furu›. Dalam kasus wisky yang diqiyaskan kepada khamar, maka yang menjadi ashl menurut mereka adalah ayat 90 – 91 surat Al-Maidah. b. Far’u ( ‫) ﺍﻟﻔﺮﻉ‬, adalah objek yang akan ditentukan hukumnya, yang tidak ada nash atau ijma’ yang tegas dalam menentukan hukumnya, seperti wisky dalam kasus di atas. c. Illat ( ‫) ﺍﻟﻌﻠﺔ‬, adalah sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukumnya, yang tidak ada nash atau ijma’ yang tegas dalam menentukan hukumnya, seperti wisky dalam kasus di atas. d. Hukum, adalah sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum, dalam kasus khamar di atas illatnya adalah memabukkan (Chaerul Uman, dkk., 95-96).

112 | Ushul Fiqh

Sumber Hukum Islam

3. Syarat-syarat Qiyas Untuk menetapkan hukum suatu perkara dengan qiyas yang belum ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Syarat-Syarat Ashl (Soal-Soal Pokok) 1) Hukum yang hendak dipilihkan untuk cabang masih ada hukum pokoknya. Kalau tidak ada, hukum tersebut harus dimansukh maka tidak boleh ada pemindahan hukum. 2) Hukum yang ada dalam pokok harus hukum syara’ bukan hukum akal atau bahasa. 3) Hukum pokok tidak merupakan hukum pengecualian, seperti sahnya puasa orang lupa meskipun makan dan minum. Mestinya puasanya menjadi rusak sebab sesuatu tidak tetap ada apabila berkumjpul dengan hal-hal yang mena ikannya. Namun, puasanya tetap ada sebab ada hadis yang menjamin atas sahnya puasa itu.

Artinya: “Barang siapa yang lupa padahal ia sedang berpuasa kemudian makan dan minum, hendaklah menyempurnakan puasanya sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum” (HR. Bukhari – Muslim). b. Syarat-Syarat Cabang 1) Hukum cabang tidak lebih dulu ada daripada hukum pokok. Misalnya, mengqiyaskan wudhu dengan tayamum dan wajibnya niat karena keduanya sama-sama taharah (suci). Qiyas tersebut di atas tidak benar karena wudhu (dalam contoh di atas sebagai cabang) diadakan sebelum hijrah, sedang tayamum (dalam contoh di atas sebagai pokok) diadakan sesudah hijrah. Bila qiyas tersebut dibenarkan, berarti menetapkan hukum sebelum ada illat-nya. 2) Cabang tidak mempunyai ketentuan tersendiri yang menurut ulama ushul berkata, apabila datang nash, qiyas menjadi batal. 3) Illat yang terdapat pada cabang harus sama dengan illat yang terdapat pada pokok. 4) Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok. c. Syarat-Syarat Illat Illat mempunyai beberapa syarat sebagai berikut: 1) Illat harus tetap berlaku, manakala ada illat, tentu ada hukum dan tidak ada hukum bila tidak ada illat. 2) Illat berpengaruh pada hukum, artinya hukum harus terwujud ketika terdapatnya illat tanpa menggangu sesuatu yang lain. Sebab adanya illat tersebut adalah demi kebaikan manusia, seperti melindungi jiwa sebagai illat wajibnya qishas, juga seperti memabukkan sebagai illat adanya haram minum-minuman keras.

Ushul Fiqh

| 113

Modul III

3) Illat tidak berlawanan dengan nash, dan apabila berlawanan maka nash yang didahulukan. Sebagaimana pendapat segolongan ulama bahwa perempuan dapat memiliki dirinya, sebab diqiyaskan dengan bolehnya menjual harta bendanya. Karena itu, perempuan tidak dapat melakukan pernikahan tanpa izin walinya qiyas seperti ini berlawanan dengan nash hadis Nabi yang berbunyi:

Artinya: “Perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya menjadi batal” (HR. Tirmizi dan lainnya). 4) Illat harus berupa sesuatu yang jelas dan tertentu misalnya berpengarunya illat tersebut karena adanya hikmah yang dikehendaki syara’. Bepergian misalnya, dijadikan illat-nya mengqashar shalat karena qashar tersebut mengandung hikmah, yaitu menghindari (mengurangi) kesukaran. Demikian pula zina dijadikan sebagai illat hukum had karena ada hikmah, yaitu menjaga keturunan dari percampuran darah. Sesuatu yang tidak terang, tidak bisa dijadikan illat, seperti ridha dalam perkataan, karena ridha adalah suatu hal yang samar, maka perlu adanya serah terima sebagai gantinya. Demikian pula sesuatu yang tidak tertentu, seperti kesukaran maka tidak bisa menjadi illat mengqashar dan keadaannya. Maka tidak dapat dijadikan illat untuk mengqasharkan shalat dalam keadaan tidak bepergian meskipun boleh jadi kesukarannya lebih berat daripada yang bepergian dalam beberapa hal (Chaerul Uman, dkk., 1998: 96-99).

4. Macam-macam Qiyas Qiyas itu dibagi menjadi 4 (empat), yaitu : 1) Qiyas Aula, yaitu suatu qiyas yang illat-nya mewajibkan adanya hukum ada yang disamakan (mulhaq) dan mempunyai hukum yang lebih utama daripada tempat menyamakannya (mulhaq bih). Misalnya, mengqiyaskan memukul kedua orang tua dengan mengatakan “ah” kepadanya, yang tersebut dalam irman Allah :

Artinya:”…janganlah kamu mengatakan “ah” kepada kedua orang tua …” Mengatakan “ah” kepada ibu bapak dilarang karena illat-nya ialah menyakiti hati. Oleh karena itu, memukul kedua ibu bapak tentu lebih dilarang, sebab di samping menyakitkan hati juga menyakitkan jasmaninya. Illat larangan yang terdapat pada mulhaq (yang disamakan) lebih berat daripada yang terdapat pada mulhaq bih. Dengan demikian, larangan memukul kepada orang tua lebih keras daripada larangan mengatakan “ah” kepadanya.

114 | Ushul Fiqh

Sumber Hukum Islam

2) Qiyas Musawi, yaitu suatu qiyas yang illat-nya mewajibkan adanya hukum dan illat hukum yang terdapat pada mulhaq-nya sama dengan illat hukum yang terdapat pada mulhaq bih. Misalnya, merusak harta benda anak yatim mempunyai illat hukum yang sama dengan memakan harta anak yatim, yakni sama-sama merusakkan harta. Sedang makan harta anak yatim yang diharamkan, sebagaimana tercantum dalam irman Allah:

3) Qiyas dalalah, yakni suatu qiyas di mana illat yang ada pada mulhaq menunjukkan hukum, tetapi tidak mewajibkan hukum padanya, seperti mengqiyaskan harta milik anak kecil pada harta seorang dewasa dalam kewajibannya mengeluarkan zakat, dengan illat bahwa seluruhnya adalah harta benda yang mempunyai sifat dapat bertambah. Dalam masalah ini, Imam Abu Hanifah berpendapat lain, bahwa harta benda anak yang belum dewasa tidak wajib dizakati lantaran diqiyaskan dengan haji. Sebab, menunaikan ibadah haji itu tidak wajib bagi anak yang belum dewasa (mukallaf). 4) Qiyas Syibhi, yakni suatu qiyas dimana mulhaq-nya dapat diqiyaskan pada dua mulhaq bih, tetapi diqiyaskan dengan mulhaq bih yang mengandung banyak persamaannya dengan mulhaq. Misalnya, seoerang hamba sahaya yang dirusakkan oleh seseorang. Budak yang dirusakkan itu dapat diqiyaskan dengan orang merdeka karena memang keduanya adalah sama-sama keturunan Adam dan dapat juga diqiyaskan dengan harga benda, karena keduanya sama-sama dimiliki. Namun, budak tersebut diqiyaskan dengan harta benda, yaitu sama-sama dapat diperjualbelikan, dihadiahkan, diwariskan, dan sebagainya. Karena sahaya tersebut diqiyaskan dengan harta benda, mak ahamba yang dirusakkan itu dapat diganti dengan nilainya (Chaerul Uman, dkk., 2001: 99-101). 5. Kehujjahan Qiyas Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan berhujjah dengan qiyas dalam hukumhukum syaria/agama. Dalam hal ini ada beberapa pendapat di antaranya: a. Jumhur ulma ushul, mereka tetap menganggap qiyas sebagai dalil istinbat hukumhukum syara’/agama. Alasan mereka adalah : 1) Firman Allah SWT. QS. Al-Hasyr: 2 :

Artinya: “Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan.” I’tibar dalam ayat ini berasal dari kata ubur yang artinya melewati atau melampaui. Sebab memang qiyas ialah melewati/melampaui dari hukum ashl (pokok) kepada hukum soal cabang (furu’i). Jadi qiyas termasuk ke dalam ayat tersebut. Ushul Fiqh

| 115

Modul III

2) Firman Allah QS. An-Nisa: 59 yang berbunyi :

Artinya: “… Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),…” Adanya pertentangan dalam suatu perkara dan dianjurkannya mengembalikan perkara itu di kala tidak ada nashnya kepada Allah (Quran) dan kepada RasulNya (sunah) dimana di dalamnya mencakup segala perkara, termasuk juga menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nashnya kepada suatu perkara yang telah ada nashnya. b. Sebagian ulama Syi’ah dan golongan dari ulama Mu’tazilah seperti An-Nazzam juga ulama-ulama Zhaririyah tidak mengakui qiyas sebagai hujjah. Alasan mereka ialah, semua peristiwa (perkara) sudah ada ketentuannya dalam AlQuran dan sunah baik yang ditunjukkan nash dengan kata-katanya atau tidak seperti isyarat nash (hukum yang tersirat) atau yang menunjukkan nash. Karena itu, kita tidak memerlukan qiyas sebagai hujjah. c. Al-Quffalusysyasyi, dari golongan Sya i’iyah, dan Abu Hasan Al-Bashri dari golongan Mu’tazillah. Keduanya berpendapat bahwa penetapan hukum melalui qiyas wajib kita lakukan baik secara agama maupun secara syariat (Chaerul Uman, 2001: 101103).[]

116 | Ushul Fiqh

Sumber Hukum Islam

LATIHAN Dengan bimbingan dosen, mahasiswa dibagi lima kelompok sesuai dengan kesepakatan mahasiswa dan dosen. Kelompok pertama membahas tentang arti qiyas. Kelompok dua membahas tentang rukun qiyas. Kelompok tiga membahas tentang syarat qiyas. Kelompok empat membahas tentang macam-amcam qiyas. Ke,ompok lima membahas tentang kehujjahan qiyas. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta.

RANGKUMAN Sumber hukum Islam yang keempat adalah qiyas. Menurut bahasa, qiyas artinya ukuran atau mengukur, mengetahui ukuran sesuatu, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Dengan demikian, qiyas diartikan mengukurkan sesuatu atas yang lain, agar diketahui persamaan antara keduanya. Menurut istilah qiyas adalah Menggabungkan suatu pekerjaan pada pekerjaan lain tentang hukumnya, karena kedua pekerjaan itu memiliki persamaan sebab (illat) yang menyebabkan hukuman harus sama. Rukun qiyas ada 3, yaitu: ‘ashl, far’un, illat, dan hukum. Qiyas terdiri dari 4 macam, yaitu: qiyas aula; qiyas musawi; qiyas dalalah; dan qiyas shibhi;

TES FORMATIF 1. Menurut bahasa, qiyas artinya: A. Ukuran atau mengukur B. Mengetahui ukuran sesuatu C. Menyamakan sesuatu dengan yang lain D. Tidak ada yang benar E. A, B, dan C benar 2. Berikut ini adalah termasuk rukun Qiyas, kecuali…. A. Ashl B. Far’u C. Illat D. Hukm E. ‘Ibarah 3. Suatu qiyas di mana illat yang ada pada mulhaq menunjukkan hukum, tetapi tidak mewajibkan hukum padanya, disebut: Ushul Fiqh

| 117

Modul III

A. Qiyas dalalah B. Qiyas Aula C. Qiyas musawi D. Qiyas Jally E. Qiyas Kha iy 4. Suatu qiyas yang illat-nya mewajibkan adanya hukum dan illat hukum yang terdapat pada mulhaq-nya sama dengan illat hukum yang terdapat pada mulhaq bih. A. Qiyas dalalah B. Qiyas Aula C. Qiyas musawi D. Qiyas Jally E. Qiyas Kha iy 5. Suatu qiyas yang illat-nya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan dan mempunyai hukum yang lebih utama daripada tempat menyamakannya disebut qiyas…. A. Sibhi B. Musawi C. Aula D. Dalalah E. Mulhaq

TINDAK LANJUT 1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat. 2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis. 3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran.

118 | Ushul Fiqh

Sumber Hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA Beik, Muhammad Khudlari, Ushul Fiqh, Dar al-Fikr Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, Kairo: Dar al-Qalam 1978 -----------, Kaidah-kaidah Hukum Islam, alih bahasa Moch. Tolhah, dkk., Bandung, Risalah, 1985 Riva’I, M., Ushul Fiqh, Bandung: Al-Ma’arif, 1987 Shiddiqy, M. Hasbi Ash-, Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1958 Syafe’I, Rachmat, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung, Pustaka Setia, 1998 Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media Group, 2008 Uman, Khairul & Achyar Aminudin, Ushul Fiqh, Bandung, Pustaka Setia, 2001 Yahya, Muctar & Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Bandung, PT. al-Ma’arif, 1986

Ushul Fiqh

| 119

Modul III

120 | Ushul Fiqh

IJTIHAD DAN METODE IJTIHAD

Pendahuluan

S

eluruh kehendak Allah atau hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan manusia, pada dasarnya terdapat dalam al-Quran dan dijelaskan dalam al-Sunnah. Tidak ada satu hukum pun tentang perbuatan manusia yang luput dari al-Quran. Namun, sebagaimana dikemukakan Amir Syarifuddin (2008: 219-220), al-Quran itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli iqh, karena didalamnya hanya terkandung khithab Allah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu. Al-Quran hanya mengandung norma hukum. Untuk memformulasikan khithab Allah itu ke dalam bentuk hukum syara’ (menurut istilah ahli iqh) diperlukan suatu usaha pemahaman dan penelusuran, yang dikenal dengan istilah ijtihad.

Dalam bagian 4 ini, Anda akan diantarkan kepada suatu pemahaman mengenai ijtihad dan metode-metodenya, yaitu istihsan dan mashlahah mursalah, istishhab, ‘urf dan syar’un man qablana, sadd al-dzari’ah dan madzhab shahaby. Mudah-mudahan Anda dapat memahami secara menyeluruh apa yang diuraikan dalam bagian ini, sebab pemahaman tersebut akan menjadi bekal bagi Anda dalam memahami persoalan hukum dan cara yang ditempuh untuk menetapkan hukumnya. Setelah mempelajari bagian ini, diharapkan Anda mampu memahami dan menerapkan teknik-teknik penetapan hukum. Secara khusus, Anda diharapkan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Menjelaskan Pengertian Ijtihad Menjelaskan Dasar hukum ijtihad Mengidenti ikasi macam-macam ijtihad Menguraikan syarat-syarat ijtihad Mengidenti ikasi objek ijtihad Menjelaskan hukum melakukan ijtihad Mengidenti ikasi tingkatan ijtihad Menjelaskan pengertian dan hakekat istihsan Menganalsisi kehujjahan istihsan menjelaskan pengertian mashlahah mursalah mengidenti ikasi objek mashlahah mursalah menganalisis kehujjahan amshlahah mursalah menjelaskan Pengertian istishahb menganalisis kehujjahan istishhab Menguraikan pendapat ulama tentang istishhab Menjelaskan pengertian ‘urf Menjelaskan hukum ‘urf

Ushul Fiqh

| 123

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Mengidenti ikasi macam-macam ‘urf Menganalisis kehujjahan ‘urf Menjelaskan pengertian syar’un ma qablana Menguraikan hukum syar’un ma qablana Menganalisis pendapat ulama tentang syar’un ma qablana Mejelaskan pengertian sadd al-dzari’ah macam-macam Dzari’ah Menganalisis kehujjahan dzari’ah Menjelaskan fathu dzari’ah Menganalisis kehujjahan madzhab shahabi

Untuk mencapai kemampuan di atas, sebaiknya Anda telah memahami isi modul sebelumnya, yaitu mengenai Sumber Hukum Islam. Hal tersebut diperlukan sebagai dasar bagi Anda dalam menerapkan cara-cara mengkaji persoalan yang belum ada ketetapan hukummya agar tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Hadits. Kemampuan-kemampuan yang Anda kuasai setelah mempelajari bagian ini akan berguna bagi Anda dalam memilih teknik yang tepat untuk menetapkan hukum dari persoalan baru yang belum ada ketetapan hukumnya. Modul ini terdiri dari 4 kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar 1 disajikan mengenai pengertian ijtihad, dasar hukum ijtihad, macam-macam ijtihad, syarat-syarat ijtihad, objek ijtihad, hukum melakukan ijtihad, dan tingkatan ijtihad. Dalam kegiatan belajar 2 diuraikan mengenai pengertian dan hakekat istihsan, kehujjahan istihsan, pengertian mashlahah mursalah, objek mashlahah mursalah, dan kehujjahan mashlahah mursalah. Dalam kegiatan belajar 3 disajikan mengenai pengertian istishhab, kehujjahan istishhab, pendapat ulama tentang istishhab, pengertian ‘urf, hukum ‘urf, macam-macam ‘urf, kehujjahan ‘urf, pengertian syar’un ma qablana, hukum syar’un ma qablana pendapat ulama tentang syar’un ma qablana. Dalam kegiatan belajar 4 diuraikan tentang pengertian sadd al-dzari’ah, macam-macam Dzari’ah, kehujjahan dzari’ah, fathu dzari’ah, kehujjahan madzhab shahabi. Kegiatan belajar 1 dirancang untuk pencapaian kemampuan 1 s..d. 7. Kegiatan belajar 2 dirancang untuk pencapaian kemampuan 8 s.d. 12. Kegiatan belajar 3 dIrancang untuk pencapaian kemampuan 13 s.d. 22. Kegiatan belajar 4 dirancang untuk pencapaian kemampuan 23 s.d. 27. Untuk membantu Anda dalam mempelajari bagian ini, ada baknya diperhatikan beberapa petunjutk belajar berikut ini: 1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan ini sampai Anda memahami secara tuntas tentang apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari bahan buku ini. 2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dari kata-kata yang dianggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci tersebut dalam kamus yang Anda miliki.

124 | Ushul Fiqh

3. Tangkaplah pengertian demi pengertian melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa lain atau dengan dosen Anda. 4. Untuk memperlus wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan. Anda dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, termasuk dari internet. 5. Mantapkan pemahaman Anda dengan mengerjakan latihan dan melalui kegiatan diskusi dalam kegiatan tutorial dengan mahasiswa lainnya atau teman sejawat. 6. Jangan dilewatkan utnuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada bagian akhir. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami dengan benar kandungan bahan belajar ini. Selamat belajar!

Ushul Fiqh

| 125

Kegiatan Belajar 1

IJTIHAD B. URAIAN MATERI 1. Pengertian Ijtihad Secara etimologi, ijtihad diambil dari akar kata dalam bahasa Arab jahada, yang bentuk mashdarnya ada dua bentuk, yaitu al-jahd, yang berarti al-masyaqat (kesulitan dan kesusahan) dan al-juhd, yang berarti al-thaqat (kesanggupan dan kemampuan). Kata al-jahdu dapat ditemukan dalam surat al-An’am ayat 109 berikut:

Artinya, “Mereka bersumpah dengan Allah sesungguh-sungguh sumpah”. Kata al-jahd beserta seluruh derivasinya menunjukkan pekerjan yang dilakukan lebih dari biasa dan sulit untuk dilaksanakan atau disenangi. Sedangkan kata al-juhdu ditemukan di dalam al-Quran surat al-taubah ayat 79 sbb.::

Artinya, “Dan (mencela) orang yang tidak memperoleh (sesuatu untuk disedekahkan) selain kesanggupan”. Ijtihad adalah mashdar dari i’il madly ijtahada. Penambahan hamzah dan ta’ pada kata jahada menjadi ijtahada pada wazan ifta’ala berarti usaha itu lebih sungguh-sungguh. Oleh karena itu, ijtihad berarti usaha maksimal untuk mendapatkan atau memperoleh sesutau (Rachmat Syafe’I, 1999: 98). Bila arti kata (etimologis) ini dikaitkan dengan arti istilah (terminologis) tentang ijtihad, akan terlihat keserasian artinya karena pada kata ijtihad itu memang terkandung arti kesanggupan dan kemampuan yang maksimal dan harus dilakukan dengan kesungguhna serta sepenuh hati (Amir Syarifuddin, 2008: 223224). Adapun de inisi ijtihad secara terminology, banyak rumusan yang diberikan oleh para ulama, diantaranya adalah: Imam al-Syaukani dalam kitabnya Irsyad al-Fuhuli memberikan de inisi:

Artinya, “Mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syara’ yang bersifat amali melalui cara istinbath”.

126 | Ushul Fiqh

Ijtihad dan Metode

Kata “badzlu al-was’i” dalam de inisi di atas menunjukkan bahwa ijtihad itu adalah usaha besar yang memerlukan pengerahan kemampuan. Sedangkan kata “syar’i” mengandung arti bahwa yang dihasilkan oleh usaha ijtihad adalah hukum syar’i atau ketentuan yang menyangkut tingkah laku manusia. Dengan menambahkan kata “al-faqih” sesudah kata “al-badzlu dan kata zhan sebelum kata hukum syar’i, Ibnu Subki mende inisikan ijtihad adalah:

Artinya, “Pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar’i”. Penambahan kata “faqih” mengandung arti bahwa yang mengereahkan kemampuan dalam ijtihad itu bukanlah sembarang orang, tetapi orang yang telah mencapai deajat tertentu yang disebut faqih. Sedangkan kata zhan mengandung arti bahwa yang dicari dan dicapai dengan usaha ijtihad itu hanyalah dugaan kuat tentang hukum Allah, bukan hukum Allah itu sendiri, karena hanya Allah yang Maha Mengetahui maksudnya secara pasti, sedangkan Allah sendiri tidak mengungkapkan ketentuan hukum-Nya secara pasti. Kalau sudah ada irman Allah yang pasti dan jelas tentang hukum, maka tidak perlu ada ijtihad lagi. Al-Amidi merumuskan de inisi yang melengkapi dua de inisi di atas, yaitu:

Artinya, “Pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara’ dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu”. Dari tiga de inisi di atas, dapat dirumuskan bahwa hakikat dari ijtihad adalah: a. Pengerahan daya nalar secara maksimal b. Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut faqih; c. Produk atau hasil yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum syara’ yang bersifat amaliah; dan d. Usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara istinbath (Amir Syaarifuddin, 2008: 223226). Dengan kata lain, ijtihad adalah pengerahan kesanggupan seorang faqih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syara’. Dalam istilah ini, ijtihad lebih banyak dikenal dan digunakan bahkan banyak para fuqaha yang menegaskan bahwa ijtihad itu dapat dilakukan di bidang iqh (Rachmat Syafe’i, 1999:99). 2. Dasar Hukum dan Hukum Ijtihad Ijtihad dapat dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam. Yang menjadi landasan dilakukannya ijtihad, baik melalui pernyataan yang jelas Ushul Fiqh

| 127

Modul IV

maupun berdasarkan isyarat, diantaranya irman Allah surat al-Nisa ayat 105:

Artinya, “Sesungguhnya Kami turunkan kitab kepadamu secara hak, agar dapat menghukumi di anatra manusia dengan apa yang Allah mengetahui kepadamu”. Hadits yang diriwayatkan oleh Umar menyatakan bahwa:

Artinya, “Rasulullah saw. bertanya, “Dengan apa kamu menghukumi?” Ia menjawab: “Dengan apa yang ada dalam kitab Allah”. Bertanya Rasulullah, “Jika kamu tidak mendapatkan dalam kitab Allah?” Dia menjawab: “Aku memutuskan dengan apa yang diputuskan Rasulullah”. Rasul bertanya lagi, “Jika tidak mendapatkan dalam ketetapan rasulullah?” Berkata Mu’adz, “Aku berijtihad dengan pendapatku”. Rasulullah bersabda, “Aku bersyukur kepada Allah yang telah menyepakati utusan dari rasul-Nya”. Hal ini telah diikuti oleh para sahabat setelah Nabi wafat. Mereka selalu berijtihad jika menemukan masalah baru yang tidak terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul (Rachmat Syafe’I, 1999: 101-103). Hukum berijtihad dapat dilihat dari tiga segi. Pertama, dari hasil ijtihadnya, itu adalah untuk kepentingan yang diamalkannya sendiri; seperti menetukan arah kiblat pada waktu akan melakukan shalat. Kedua dari segi bahwa mujtahid itu adalah seorang mufti yang fatwanya akan diamalkan oleh umat atau pengikutnya. Ketiga, hukum berijtihad seorang faqih dapat dilihat dari segi prinsip umum dalam menetapkan hukum, tanpa meamndang kepada keadaan dan kondisi apapun, atau dengan melihat kepada keadaan dan kondisi tertentu. Secara umum, hukum ijtihad itu adalah wajib bagi seorang faqih yang sudah mencapai tingkat faqih. Artinya, seorang mujtahid wajib melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum syara’ dalam hal-hal yang syara’ sendiri tidak menetapkannya secara jelas dan pasti. Adapun dalil tentang kewajiban untuk berijtihad itu dapat dipahami dari irman Allah dalam al-Quran surat al-Hasyr ayat 2:

Artinya, “Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan”. Dalam ayat ini, Allah menyuurh orang-orang yang mempunyai pandangan (faqih) untuk mengambil I’tibar atau pertimbangan dalam berpikir. Perintah untuk mengambil

128 | Ushul Fiqh

Ijtihad dan Metode

I’tibar ini sesudah Allah menjelaskan malapetaka yang menimpa Ahli Kitab (Yahudi) disebabkan oleh tingkah mereka yang tidak baik. Seorang faqih akan dapat mengambil kesimpulan dari ibarat Allah tersebut bahwa kaum manapun akan mengalami akibat yang sama bila mereka berlaku seperti kaum Yahudi yang dijelaskan dalam ayat ini. Cara mengambil I’tibar ini merupakan salah satu bentuk dari ijtihad. Karena dalam ayat ini Allah menyuruh mengambil i’tibar berarti Allah juga menyuruh berijtihad, sedangkan suruhan itu pada dasarnya adalah menunjukkan wajib. Seorang mujtahid dalam kehidupan sehari-harinya pada waktu mengamalkan ajaran agama sering menemukan hal-hal yang perlu diselesaikan dengan ijtihad. Bertaqlid kepada orang lain tidak diperbolehkan bagi seseorang yang memiliki kuali ikasi sebaai mujtahid. Kalau tidak diperbolehkan bertaqlid, berarti ia harus berijtihad. Kalau tidak berijtihad, maka ia tidak akan dapat beramal, karena tidak memperoleh petunjuk dari dalil yang kuat. Dalam kedudukannya sebagai faqih yang pendapatnya akan diikuti dan diamalkan oleh orang lain yang minta fatwa tentang sesuatu, maka hukum berijtihad tergantung kepada kondisi mujtahid dan umat di sekitarnya. Pertama, bila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang telah berlaku, sedangkan ia hanya satu-satunya faqih yang dapat melakukan ijtihad dan ia merasa kalau tidak melakukan ijtihad pada saat itu akan berakibat kasus tersebut luput dari hukum, maka hukum berijtihad bagi faqih tersebut adalah wajib ‘ain. Kedua, bila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang berlaku, sedangkan ia adalah satu-satunya faqih waktu itu, tetapi ia tidak khawatir akan luputnya kasus tersebut dari hukum, atau pad waktu itu ada beberapa orang faqih yang mampu melakukan ijtihad, maka hukum berijtihad bagi faqih tersebut adalah wajib kifayah. Hal ini berarti bawha bila untuk menetapkan hukum kasus tersebut telah ada seorang faqih yang tampil untuk berijtihad, maka faqih yang lain bebas dari kewajiban berijtihad. Namun bila tidak ada seorang faqih pun yang berijtihad, sehingga hukumnya luput, maka semua faqih yang ada di situ berdosa, karena meninggalkan kewajiban kifayah. Ketiga, bila keadaan yang ditanyakan kepada faqih tersebut belum terjadi secara praktis, tetapi umat menghendaki ketetapan hukumnya untuk mengantisipasi timbulnya kasus tersebut, maka ijtihad dalam hal ini hukumnya sunat. Artinya, tidak berdosa seorang faqih tersebut bila tidak melaukan ijtihad, namun bila ia berijtihad akan lebih baik. Keempat, berjtihad itu hukumnya haram untuk kasus yang telah ada hukumnya dan ditetapkan berdasarkan dalil yang sharih dan qath’I, atau bila orang yang melakukan ijtihad itu belum mencapai tingkat faqih. Jadi, haramnya hukum ijtihad dalam hal ini adalah pertama, karena ijtihad tidak boleh dilakukan bila telah ada nash yang sharih dan qath’i yang mengaturnya, dan kedua, karena orang yang berijtihad tidak (belum) memenuhi syarat yang dituntut untuk berijtihad. Kelima, dalam menghadapi suatu kasus yang sduah terjadi dalam kenyataan atau belum terjadi, dan kasus tersbut elum diatur secara jelas dalam nash al-Quran maupun Sunnah,

Ushul Fiqh

| 129

Modul IV

sedangkan orang yang memiliki kuali ikasi sebagai mujtahid ada beberapa aorang, maka dalam hal ini hukum berijtihad bagi seorang faqih hukumnya adalah mubah atau boleh (Amir Syarifussin, 2008: 226-229).

3. Macam-macam Ijtihad Dawalibi membagi ijtihad menjadi tiga bagian, yaitu: a. Ijtihad al-Bayani, yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara’ dari nash; b. Ijtihad al-Qiyasi, yaitu ijtihad terhadap permasaahan yang tidak terdapat dalam alQur’an dan al-Sunnah dengan menggunakan metode qiyas; c. Ijtihad al-istishlahi, yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah dengan menggunakan ra’yu berdasarkan kaidah istishlah. Pembagian di atas disempurnakan oleh Muhammad taqiyu al-Hakim, dengan mengemukakan alasan diantaranya al-jami’ wa al-mani’. Menurutnya, ijtihad itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: a. Ijtihad al-aqli, yaitu ijtihad yang hujjahnya didasarkan pada akal, tidak menggunakan dalil syara’. Mujtahid dibebaskan untuk berpikir, dengan mengikuti kaidah-kaidah yang pasti. Misalnya, menjaga kemadaratan, hukuman itu tidak baik bila tidak disertai penjelasan, dan lain-lain. b. Ijtihaad syara’, yaitu ijtihad yang didasarkan pada syara’, termasuk dalam pembagian ini adalah ijma’, qiyas, istihsan, istishlah, ‘urf, istishhab, dan lain-lain (Rachmat Syafe’I, 1999: 104-106; lihat Amir Syarifuddin, 2008: 267-274).

4. Syarat-syarat Ijtihad Syarat seorang berijtihad atau syarat seorang mujtahid dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: (1) dari sisi kepribadiannya; dan (2) dari sisi kemampuannya. Pertama, syarat yang berhubungan dengan kepribadian menyangkut dua hal, yaitu: (1) syarat umum yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, yakni telah baligh dan berakal; dan (2) syarat kepribadian khusus yang menyangkut keimanan dan keadilan. Seorang mujtahid harus beriman kepada Allah secara sempurna, baik yang berkenaan dengan dzat, sifat dan perbuatannya. Yang dimaksud dengan adil di sini adalah adil yang dipersyaratkan dalam periwayatan hadits dan dalam kewalian, yaitu malakah atau potensi yang melekat pada diri seseorang yang tidak memunkginkannya untuk melakukan dosa besar dan tidak berketerusan dalam berbuat dosa kecil. Kedua, syarat yang berhubungan dengan kemampuan, yaitu yang berhubungan dengan kemampuan akademis untuk meneliti dan menggali hukum syara’ dari dalil-dalilnya serta merumuskannya dalam formulasi hukum. Untuk mencapai kemampuan seperti ini diperlukan bebrapa syarat yang secara kumulatif adalah sbb.:

130 | Ushul Fiqh

Ijtihad dan Metode

a. Menguasai dan mengetahui arti ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Quran, baik menurut bahasa maupun syari’ah. b. Menguasai dan mengetahui hadits-hadits tentang hukum, baik menurut bahasa maupun syari’at. Menurut al-Taftaji, sebaiknya mujtahid mengambil referensi dari kitab-kitab yang sudah masyhur keshahihannya, seperti Bukhari, Muslim, Baghawi, dan lain-lain.; c. Mengetahui nasakh dan mansukh dari al-Quran dan al-Sunnah, supaya tidak salah dalam menetapkan hukum, namun tidak disyaratkan harus menghapalnya. Di antara kitab-kitab yang dapat dijadikan rujukan dalam nasakh dan mansukh adalah kitab karangan Ibnu Khuzaimah, Abi Ja’far al-Nuhas, Ibnu Jauzi, Ibnu Hazm, dan lain-lain. d. Mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma’ ulama, sehingga ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma’. Kitab yang dapat dijadikan rujukan di antaranya Kitab Maratib al-Ijma’. e. Mengetahui qiyas dan berbagai pesyaratannya serta mengistinbathnya, karena qiyas merupakan kaidah dalam berijtihad; f. Mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan baasa, serta berbagai problematikanya. Hal ini antara lain karena al-Quran adan al-Sunnah ditulis dengan bahasa Arab; g. Mengetahui ilmu ushul iqh yang merupakan fondasi dari ijtihad. h. Mengetahui maqashid al-syari’ah (yujuan syari’at) secara umum, karena bagaimana pun juga syari’at itu berkaitan dnegan maqashid al-syari’ah atau rahasia disyari’atkannya suatu hukum. Maksud dari maqashid al-syari’ah antara lain menjaga kemashlahatan manusia dan menjauhkan dari kemadaratan yang standarnya adalah syara’, bukan kehendak manusia (Rachmat Syafe’I, 1999: 104-106 & Amir Syarifuddin, 2008: 255-264).

5. Objek Ijtihad Menurut al-Ghazali, objek ijtihad ialah setiap hukum syara’ yang tidak memiliki dalil yang qath’i. Dari pendapatnya itu, diketahui ada permasalahan yang tidaka dapat dijadikan objek ijtihad. Syari’at Islam dalam kaitannya dengan ijtihad terbagi ke dalam dua bagian. a. Syari’at yang tidak boleh dijadikan lapangan ijtihad, yaitu hukum-hukum yang telah dimaklumi sebagai landasan pokok Islam, yang berdasarkan pada dalil-dalil yang qath’i, seperti kewajiban melaksanakan shalat, zakat, puasa, haji, atau haramnya melakukan zina, mencuri, dan lain-lain. Semua itu telah ditetapkan hukumnya di dalam al-Quran dan al-Sunnah. b. Syari’at yang dapat dijadikan lapangan ijtihad, yaitu hukum yang didasarkan pada dalil-dalil yang bersifat zhanni, baik maksudnya, petunjuknya, ataupun eksistensinya (tsubut), serta hukum-hukum yang belum ada nashnya dan ijma’ para ulama.

Ushul Fiqh

| 131

Modul IV

Apabila ada nash yang keberadannya masih zhanni, hadits ahad misalnya, maka yang menjadi lapangan ijtihad di antaranya adalah meneliti bagaimana sanadnya, derajat para perawinya, dan lain-lain. Adapun nash yang petunjuknya masih zhanni, maka yang menjadi lapangan ijtihad antara lain bagaimana maksud dari nash tersebut, misalnya dengan memakai kaidah ‘am, khash, mutlaq, muqayyd, dan lain-lain. Sedangkan terhadap permsalahan yang tidak ada nashnya, maka yang menjadi lapangan ijtihad adalah dengan cara menggunakan kaidah-kaidah yang bersumber dari akal, seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan lain-lain (Rachmat Syafe’i, 1999: 106-107). 6. Tingkatan Mujtahid Menurut para ulama, tingkatan para mujtahid itu terbagi kepada lima tingkatan, yaitu: a. Mujtahid mustaqil, yaitu seorang mujtahid yang bebas menggunakan kaidah-kaidah yang ia buat sendiri, dia menyusun iqhnya sendiri yang berbeda dengan madzhab yang ada. Menurut al-Suyuti, tingkatan ini sudah tidak ada lagi; b. Mujtahid Mutlaq ghairu Mustaqil, yaitu orang yang memiliki kriteria seperti mujtahid mustaqil, namun dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, teapi mengikuti metode salah satu imam madzhab. Mujtahid ini dapat juga disebut sebagai muthlaq muntasib, tidak mustaqil, tetapi juga tidak terikat, karena dia tidak dikategorikan taqlid kepada imamnya, melainkan mengikuti jalan yan ditempuh imamnya. Di antaranya Abu Yusuf dan Muhammad Jafar dari Hana iyah. c. Mujtahid Muqayyad/Mujtahid Takhrij, yaitu mujtahid yang terikat oleh madzhab imamnya. Memang dia diberi kebebasan dalam menentukan berbagai landasannya berdasarkan dalil tetapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang telah dipakai imamnya. Diantaranya Hasan bin Ziyad dari golongan Hana i, Ibnu Qayyim dan Asyhab dari golongan Maliki, serta al-Buwaiti dan Majani dari golongan Syafe’i. d. Mujtahid Tarjih, yaitu mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid takhrij, tetapi menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu’, mujtahid ini sangat faqih, hapal kaidah-kaidah imamnya, mengetahui dalil-dalilnya, cara memutuskan hukumnya, dia juga mengetahui bagaimana cara mencari dalil yang lebih kuat, dan lain-lain. Tetapi kalau dibandingkan dengan tingkat mujtahid di atas, dalam mengetahui kaidahkaidah imamnya, ia tergolong masih kurang. Di antaranya al-Qaduri dan pengarang kitab al-Hidayah dalam madzhab Hana i. e. Mujtahid fatwa, yaitu orang yang hapal dan paham terhadap kaidah-kadiah imam madzhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas atau yang sulit, namun dia masih lemah dalam menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil serta lemah dalam menetapkan qiyas. Menurut Imam Nawawi, “Tingkatan ini dalam fatwanya sangat bergantung kepada fatwa-fatwa yang telah disusun oleh imam madzhab, serta berbagai cabang yang ada dalam madzhab tersebut (Rachmat Syafe’I, 1999: 108109).[]

132 | Ushul Fiqh

Ijtihad dan Metode

LATIHAN Dengan bimbingan dosen, mahasiswa dibagi 6 kelompok sesuai dengan kesepakatan peserta dan fasilitator. Kelompok pertama membahas tentang pengertian ijtihad. Kelompok dua membahas tentang dasar hukum ijtihad. Kelompok tiga membahas macam-macam ijtihad. Kelompok empat membahas tentang syarat-syarat ijtihad. Kelompok lima membahas tentang objek ijtihad. Kelompok enam membahas tentang tingkatan ijtihad. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta diskusi.

RANGKUMAN Secara etimologis, ijtihad berarti al-masyaqat (kesulitan dan kesusahan) dan al-thaqat (kesanggupan dan kemampuan). Secara terminologis, ijtihad adalah pengerahan kesanggupan seorang faqih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syara’. Ada 4 hakikat ijtihad, yaitu: (1) Pengerahan daya nalar secara maksimal; (2) Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut faqih; (3) Produk atau hasil yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum syara’ yang bersifat amaliah; dan (4) Usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara istinbath. Ijtihad terdiri dari tiga macam, yaitu: Ijtihad al-Bayani; Ijtihad al-Qiyasi dan Ijtihad al-istishlahi. Hukum berijtihad dapat dilihat dari tiga segi, yaitu: (1) dari hasil ijtihadnya; (2) dari segi bahwa mujtahid itu adalah seorang mufti yang fatwanya akan diamalkan oleh umat atau pengikutnya; (3) dari segi prinsip umum dalam menetapkan hukum, tanpa meamndang kepada keadaan dan kondisi apapun.

TES FORMATIF 1. Secara etimologi, ijtihad memiliki pengertian sebagai berikut, kecuali…. A. kesulitan B. kesusahan C. kesanggupan D. kemampuan E. kesadaran 2. Dawalibi membagi jtihad ke dalam tiga bagian, yaitu…. Ushul Fiqh

| 133

Modul IV

A. Ijtihad al-Qatani, Ijtihad al-Qiyasi, Ijtihad al-istishlah B. Ijtihad al-Batani, Ijtihad al-Qiyasi, Ijtihad al-istishlah C. Ijtihad al-Bayani, Ijtihad al-Qiyasi, Ijtihad al-istishlah D. Ijtihad al-Batani, Ijtihad al-aqli, Ijtihad al-istishlah E. Ijtihad al-Batani, Ijtihad al-Qiyasi, Ijtihad al-istishab 3. Berikut ini syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad, kecuali…. A. Menguasai dan mengetahui arti ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Quran, baik menurut bahasa maupun syari’ah. B. Menguasai dan mengetahui hadits-hadits tentang hukum, baik menurut bahasa maupun syari’at. C. Mengetahui nasakh dan mansukh dari al-Quran dan al-Sunnah, supaya tidak salah dalam menetapkan hukum, namun tidak disyaratkan harus menghapalnya. D. Mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma’ ulama, sehingga ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma’. E. Mampu menemukan hukum-hukum yang sesuai dengan kondisi zaman. 4. Berikut ini adalah tingkatan mujtahid yang benar adalah…. A. Mujtahid mustaqil, Mujtahid Muqayyad Mujtahid, Mutlaq ghairu Mustaqil, Mujtahid Tarjih, Mujtahid fatwa B. Mujtahid fatwa, Mujtahid mustaqil, Mujtahid Mutlaq ghairu Mustaqil, Mujtahid Muqayyad, Mujtahid Tarjih C. Mujtahid mustaqil, Mujtahid Tarjih, Mujtahid Mutlaq ghairu Mustaqil, Mujtahid Muqayyad, Mujtahid fatwa D. Mujtahid mustaqil, Mujtahid Mutlaq ghairu Mustaqil, Mujtahid Muqayyad, Mujtahid Tarjih, Mujtahid fatwa E. Mujtahid Mutlaq ghairu Mustaqil, Mujtahid mustaqil, Mujtahid Muqayyad, Mujtahid Tarjih, Mujtahid fatwa 5. Orang yang hapal dan paham terhadap kaidah-kadiah imam madzhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas atau yang sulit, namu dia masih lemah dalam menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil serta lemah dalam menetapkan qiyas, disebut: A. Mujtahid Fatwa B. Mujtahid Tarjih C. Mujtahid mustaqil D. Mujtahid ghair Mustaqil E. Mujtahid mutlaq

134 | Ushul Fiqh

Ijtihad dan Metode

TINDAK LANJUT 1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat. 2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis. 3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran.

Ushul Fiqh

| 135

Kegiatan Belajar 2

ISTIHSAN DAN MASHLAHAH MURSALAH A. URAIAN MATERI 1. Istihsan a. Pengertian dan Hakekat istihsan Secara har iyah, istihsan diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni menghitunghitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan (Rachmat Syafe’i, 1999: 111), atau adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu (Amir Syarifuddin, 2008: 305). Dari arti bahasa tersebut tergambar adanya seseorang yang menghadapi dua hal yang keduanya baik. Namun ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu diantaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi, karea itulah yang dianggapnya lebih baik untuk diamalkan (Amir Syarifudin, 2008: 305). Menurut istilah ulama ushul, istihsan adalah semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalnya. Dengan mengorientasikan kebaikan itu pada keadilan, al-Muwa iq Ibnu Qudamah al-Hambali menyatakan bahwa istihsan adalah suatu keadilan terhadap hukum dan pandangannya karena adanya dalil tertentu dari alQuran dan al-Sunnah. Senada dengan pendapat tersebut, al-Hasan al-Kurkhi al-Hana i berpendapat bahwa istihsan adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain karena adanya suatu yan lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Ulama lain juga menyatakan bahwa istihsan adalah perbuatan adil dalam hukum yang menggunakan dalil adat untuk kemaslahatan manusia, dan lain-lain. Dengan menghubungkan kebaikan dengan kemaslahatan, Abu Ishaq al-Syatibi dalam madzhab Maliki menyatakan bahwa istihsan adalah pengambilan suatu kemaslahatan yang bersifat juz’i dalam menanggapi dalil yang bersifat global (Rachmat Syafe’i, 1999: 111-112 & Amir Syarifuddin, 2008: 305-306). Dari beberapa de inisi di atas dapat disimpulkan bahwa istihsan adalah Sebuah hal yang dianggap baik dan sebagai perbuatan yang adil terhadap suatu permasalahan hukum untuk kemaslahatan manusia (Rachmat Syafe’i, 1999:112). b. Kehujjahan Istihsan Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang kehujjahan istihsan. Abu Zahrah berpendapat bahwa Abu Hanifah banyak sekali menggunakan istihsan. Begitu pula

136 | Ushul Fiqh

Ijtihad dan Metode

dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab ushul yang menyebutkan bahwa Hana iyah mengakui adanya istihsan. Bahkan dalam beberapa kitab iqhnya banyak sekali terdapat permasalahan yang menyangkut istihsan. Al-Syatibi berkata bahwa sesungguhnya istihsan dianggap dalil yang kuat dalam hukum sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Abu Zahrah menyatakan bahwa Imam Malik sering berfatwa dengan menggunakan istihsan. Dalam beberapa kitab Ushul pun dinyatakan bahwa golongan Hanabilah mengakui adanya istihsan, sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Amudi dan Ibnu Hazib. Namun al-Jallal al-Mahalli mengatakan bahwa istihsan diakui oleh Abu Hanifah, tetapi ulama lain, termasuk golongan Hanabilah mengingkarinya. Bahkan golongan al-Sya i’i secara masyhur tidak mengakui adanya istihsan dan mereka menjauhi untuk menggunakannya dalam istinbath hukum juga tidak menggunakannya sebagai dalil. Lebih jauh, Imam Sya i’i berkata, “Barangsiapa yang menggunakan istihsan berarti ia telah membuat syari’at”. Ia pun mengatakan, “Segala urusan itu telah diatur oleh Allah, setidaknya ada yang menyerupainya sehingga dibolehkan menggunakan qiyas, namun tidak dibolehkan menggunakan istihsan” (Rachmat Syafe’i, 1999: 112). c. Contoh Istihsan Masalah zakat. Dalil syara’ yang dikemukakan dalam kitab-kitab iqh yang ada kebanyakan berbicara dalam kaitannya dengan sektor pertanian dan sedikit sekali yang berkenaan dengan jasa dan produksi. Padahal dewasa ini perkembangan sektor jasa dan produksi itulah yang berkembang dengan pesatnya dan lebih dominan dibanding sektor pertanian yang semakin langka. Kalau dalam menghadapi kehidupan ekonomi dewasa ini dan dimasa mendatang –khususnya yang menyangkut masalah zakat- hanya mengandalkan pendekatan lama dalam merumskan ketentuan hukumnya, maka tidak akan memadai lagi. Dalam menghadapi masalah ekonomi, jika menggunakan ketentuan lama tentang zakat, maka zakat tidak akan berkembang, karena sektor pertanian semakin langka, sedangkan pihak yang mengharakan bantuan mellaui penghimpunan dana sosial melalui zakat semakin banyak. Katakanlah umpamanya “zakat profesi” yang sampai saat ini belum dirumuskan hukumnya secara tuntas di Indonesia. Kalau masih berkutat dengan pendekatan dan dalil konvensional yang selama ini digunakan, masalahnya tetap tidak akan terselesaikan. Karena itu, diperlukan upaya untuk mencari alternatif pendekatan lain untuk menyelesaikannya. Umpamanya berdalil dengan umumnya lafadz “ma kasabtum” yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 264. Dalam ayat tersebut sektor jasa dan profesi secara jelas terkandung di dalamnya (Amir Syarifuddin, 2008:320). 2. Maslahah Mursalah a. Pengertian Mashlahah al-Mursalah Secara etimologi, kata al-mashlahah memiliki dua arti, yaitu mashlahah yang berarti al-shalah, dan al-mashlahah yang berarti bentuk tunggal dari al-mashalih. Keduanya Ushul Fiqh

| 137

Modul IV

mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara’ (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. Manfaat itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain tahshil al-ibqa. Tahshil maksudnya penghimpunan kenikmatan secara langsung. Ibqa maksudnya penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemadaratan dan sebabsebabnya. Dengan demikian, al-mashlahah al-mursalah adalah suatu kemashlahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari’at dan tidak ada illat yang keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesutau yang sesuai dengan hukum syara’, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan al-mashlahah al-mursalah. Tujuan utama al-mashlahah almursalah adalah kemashlahatan, yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya. Menurut ulama ushul, sebagian ulama menggunakan istilah al-mashlahah almursalah itu dengan kata al-Munasib al-Mursal. Ada pula yang menggunakan alistishlah dan ada pula yang menggunakan istilah al-istidlal al-mursal. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak sama memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang berbeda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar mashlahah dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu: 1) Melihat mashlahah pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akte nikah sebagai pelengkap istrasi akad nikah di masa sekarang. Akte nikah tersebut memiliki kemashlahatan. Akan tetapi kemashlahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akte nikah tersebut. Kemashlahatan ditinjau dari sisi ini disebut al-mashlahah al-mursalah. 2) Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara’ (al-washf al-manasib) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemashlahatan. Misalnya suatu akte nikah itu mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara’, antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Oleh karena itu, dari sisi ini ia disebut al-munasib al-mursal (kesesuaian dengan tujuan syaria’t yang terlepas dari dalil-dalil syara’ yang khusus). 3) Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu maslahah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara’. Proses seperti ini disebut istishlah (menggali dan menetapkan suatu mashlahat).

138 | Ushul Fiqh

Ijtihad dan Metode

Walaupun para ulama berbeda-beda dalam memandang al-Mashlahah al-Mursalah, hakikatnya adalah satu, yaitu seiap manfaat yang didalamnya terdapat tujuan syara’ secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. Para ulama memiliki pandangan masing-masing tentang hakikat al-mashlahha dan al-mursalah. Abu Nur Zuhair menyatakan bahwa al-mashlahah al-mursalah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara’. Abu Zahrah mende inisikan al-mashlahah al-mursalah dengan mashlahah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. Menurut pandangan al-Ghazali, al-mashlahah al-musalah adalah suatu metode istidlal (mencari dalil) dari nash syara’ yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap nash syara’, tetapi ia tidak keluar dari nash syara’. Dalam pandangan al-Ghazali, al-mashlahah almursalah menjadi hujjah qath’iyah selama mengandung arti pemeliharaan maskud syara’, walaupun dalam penerapannya zhanni. Sementara menurut al-Syatibi, almashlahah al-mursalah adalah setiap prinsip syara’ yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara’ serta makananya diambil dari dalildali syara’. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat almashlahah dalam syari’at Islam adalah suatu mashlahah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’ yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyat (primer) maupun hajjiyyat (sekunder) (Rachmat Syafe’i, 1999: 117-121). Dari de inisi di atas dikethaui bahwa mashlahah mursalah perspektif syar’i memiliki beberapa keistimewaan dibanding dengan mashlahah dalam artian umum, di antaranya: 1. Yang menjadi sandaran dari mashlahah itu selalu petunjuk syara’, bukan semata berdasarkan akal manusia, Karen akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relative dan subjektif, sellau dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaru lingkungan dan dorongan hawa nafsu; 2. Pengertian amshlahah ata bruk dan baik dalam pandangan syara’ tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk kepentingan akhirat; tidak hanya untuk kepntingan semusim, tetap berlaku untuk sepanjang masa; dan 3. Mashlahah dalam artian syara’ tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian isik jasmani saja, teapi juga enak dan tidak enak dalam artian mentalspiritual atau secara ruhaniah (Amir Syarifuddin, 2008: 326). b. Objek al-Mashlahah al-Mursalah Dengan memperhatikan beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa lapangan al-mashlahah al-mursalah selain berlandaskan pada hukum syara’ secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang Ushul Fiqh

| 139

Modul IV

lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemashlahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut. Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemashlahatan juznya dari setiap hukum yang ada di dalamnya. Di antaranya, ketentuan syari’at tentang ukuran had kifarat, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam iddah perempuan yang ditinggal wafat suaminya atau yang diceraikan. Demikian pula segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyari’atkan berdasarkan kemashlahatan yang berasal dari syara’ itu sendiri. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa al-mashlahah al-mursalah itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam al-Quran maupun alSunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu i’tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma’ atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut (Rachmat Syafe’i, 1999: 121-122). c. Kehujjahan al-Mashlahah al-Mursalah Sebagaimana telah dijelaskan di atas, masalah istishlah merupakan permasalahan yang menjadi bahan perdebatan di kalangan pada ulama. Menurut al-Amidi dalam kitab al-Ihkam: “Para Ulama dari golongan Syafe’i, Hana i dan lain-lain telah sepakat untuk tidak berpegang kepada istishlah, kecuali Imam Malik, dan diapun tidak sependapat dengan para pengikutnya. Para ulama tersebut sepakat untuk tidak memakai istishlah dalam setiap kemashlahatan kecuali dalam kemashlahatan yang penting dan khusus secara qath’i. Mereka tidak menggunakannya dalam kemashlahatan yang tidak penting, tidak berlaku umum, serta tidak kuat”. Sedangkan al-Syatibi, dalam kitab al-isti ham menyatakan bahwa perdebatan pendapat para ulama tentang al-mashlahah al-mursalah ini dapat dibagi dalam empat pandangan, yaitu: 1) al-Qadhi dan beberapa ahli menolaknya dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak ada dasarnya; 2) Imam Malik menganggapnya ada dan memakainya secara mutlak; 3) Imam al-Syafe’i dan para pembesar golongan Hana iyah memakai al-Mashlahah almursalah dalam permasalahan yang tidak dijumpai dasar hukumnya yang shahih. Namun mereka mensyaratkan dasar hukum yang mendekati hukum yang shahih. Hal ini senada dengan pendapat al-Juwaini; 4) Imam Ghazali berpendapat bahwa bila kecocokannya itu ada dalam tahap tahsin atau tajayyun (perbaikan), tidaklah dipakai sampai ada dalil yang lebih jelas. Adapun bila berada pada martabat penting boleh memakainya, tetapi harus memnuhi beberapa syarat. Dari beberapa pendapat di atas, hanya Imam Malik yang menerima istishlah secara mutlak (Rachmat Syefe’i, 1999: 122-123).[]

140 | Ushul Fiqh

Ijtihad dan Metode

LATIHAN Dengan bimbingan dosen, mahasiswa dibagi lima kelompok sesuai dengan kesepakatan peserta dan fasilitator. Kelompok pertama membahas pengertian dan hakekat istihsan. Kelompok dua membahas tentang kehujjahan istihsan. Kelompok tiga membahas tentang pengertian maslahah mursalah. Kelompok empat membahas tentang objek maslahah mursalah. Kelompok lima membahas tenang kehujjahan maslahah mursalah. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta diskusi.

RANGKUMAN Metode ijtihad yang pertama dan kedua adalah istihsan dan al-maslahah mursalah. Secara har iyah, istihsan diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan, atau adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu. Secara terminologis, istihsan adalah Sebuah hal yang dianggap baik dan sebagai perbuatan yang adil terhadap suatu permasalahan hukum untuk kemaslahatan manusia. Ulama berbeda pendapat tentang penggunaan istihsan untuk dijadikan hujjah, ada yang menerimanya ada yang menolaknya. Al-mashlahah al-mursalah adalah suatu kemashlahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari’at dan tidak ada illat yang keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesutau yang sesuai dengan hukum syara’, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan al-mashlahah al-mursalah. Tujuan utama al-mashlahah al-mursalah adalah kemashlahatan, yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya. Al-mashlahah al-mursalah itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam al-Quran maupun al-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu i’tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma’ atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Ulama berbeda pendapat tentang penggunaan al-mashlahah al-mursalah untuk dijadikan hujjah, ada yang menerimanya ada yang menolaknya.

Ushul Fiqh

| 141

Modul IV

TES FORMATIF 1. Secara har iyah, istihsan diartikan: A. Meminta berbuat kebaikan B. Menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan C. Adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik D. Mencari yang lebih baik untuk diikuti E. Semuanya benar 2. Semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalnya merupakan pengertian dari…. A. Istishab B. Istidraz C. Istihsan D. Tarjih E. Ijtihad 3. Ulama yang menggunakan istihsan dalam menetapkan hokum adalah sebagai berikut, kecuali: A. Imam Abu Hanifah B. Imam Syaϐi’i C. Imam Maliki D. Imam Hambali E. Daud al-Zhahiri 4. Adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit adalah pengertian dari: A. Mashlahah B. Istihsan C. Istishhab D. ‘urf E. Dzari’ah 5. Tujuan utama al-mashlahah al-mursalah adalah: A. Kemashlahatan B. Memelihara dari kemadaratan C. Menjaga kemanfaatan D. A, B, dan C benar E. Tidak ada yang benar

142 | Ushul Fiqh

Ijtihad dan Metode

TINDAK LANJUT 1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat. 2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis. 3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran.

Ushul Fiqh

| 143

Kegiatan Belajar 3

ISTISHHAB, ‘URF DAN SYAR’UN MAN QABLANA 1. Istishhab a. Pengertian istishhab Secara bahasa, istishhab itu berasal dari dua kata “is-tash-ha-ba”, yang berarti istimrar al-shahabah. Kalau kata “shahabah” diartikan “sahabat” atau “teman”, dan kata “istimrar” diartikan “selalu” atau “terus menerus”. Maka istishhab secara bahasa artinya adalah “selalu menemani” atau “selalu menyertai”. Penggunaan secara arti bahasa adalah sesuai dengan qaidah istishhab yang berlaku di alangan ulama ushul yang menggunakan istishhab sebagai dalil, karena mereka mengambil sesuatu yang telah diyakini dan diamalkan di masa lalu dan secara konsisten menyertainya (memeliharanya) untuk diamalkan sampai ke masa sebelumnya (Amir Syarifuddin, 2008: 342). Sedangkan istishhab menurut Ulama Ushul adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan peruahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya. Oleh sebab itu, apabila seorang mujtahid ditanya tentang hukum kontrak atau suatu pengelolaan yang tidak ditemukan nashnya dalam al-Quran dan al-Sunnah, juga tidak ditemukan dalil syara’ yang mengitlakkann hukumnya, maka hukumnya adalah boleh, berdasarkan kaida: Artinya, “Pangkal sesuatu itu adalah kebolehan”. Maksud dari kaidah ini adalah suatu keadaan, pada saat Allah menciptakan segala sesutau yang ada di bumi secara keseluruhan. Selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahan dari kebolehannya, keadaan segala sesutau itu dihukumi dengan sifat asalnya. Apabila seorang mujtahid ditanya tentang hukum binatang, benda-benda, tumbuh-tumbuhan, makanan dan minuman, atau suatu amal yang hukumnya tidak ditemukan dalam sutau dalil syara’, maka ukumnya adalah boleh. Kebolehan adalah pangkal (asal) meskipun tidak terdapat dalil menunjukkan atas kebolehanyna. Dengan demikian, pangkal sesuatu itu adalah boleh. Allah Ta’ala telah ber irman dalam surat al-Baqarah ayat 29:

144 | Ushul Fiqh

Ijtihad dan Metode

Artinya, “Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu”. Ayat ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak akan dijadikan kecuali dibolehkan bagi manusia. Apabila hal itu dilarang bagi manusia, niscaya semuanya diciptakan bukan untuk mereka (Rachmat Syafe’I, 1999: 125-126). Muhammad Ridha Muzhaffar memerinci hakikat istishhab itu ke dalam 7 poin sebagai kriteria istishhab yang diistilahkannya dengan muqawwim atau pendukung, yaitu: a. Keyakinan. Maksudnya bahwa keyakinan akan berlakunya suatu keadaan pada waktu yang lalu, baik keadaan itu dalam bentuk hukum syara’ atau sesuatu objek yang bermuatan hukum syara; b. Keraguan. Maksudnya bahwa keraguan tentang masih berlakunya keadaan yang telah meyakinkan sebelumnya adalah karena memang waktunya sudah berlalu; c. Bertemunya hal yang meyakinkan dan meragukan dalam waktu yang sama. Maksudnya bahwa keyakinan dan keraguan bertemu pada masa kini; artinya, terjadi keraguan untuk memberlakukan keadaan baru karena belum ada petunjuk untuk itu, dan dalam waktu yang bersamaan terjadi keyakinan untuk memberlakukan yang lama karena belum ada hal yang mengubahnya; d. Keadaan yang meyakinkan dan meragukan itu waktunya berbeda. Maksudnya, keadaan yang meyakinkan itu terjadi pada masa lalu, sedangkan yang meragukan terjadi pada masa kini atau masa mendatang; e. Tempat berlakunya keyakinan dan keraguan itu emnyatu. Maksudnya, bahwa apa yang diragukan itu berlaku terhadap suatu keadaan yang juga sekaligus diyakini; f. Masa berlakunya hal yang meyakinkan mendahului masa berlakunya hal yang meragukan; dan g. Keyakinan dan keraguan itu terjadi secara nyata. Maksudnya, betul-betul terjadisecara hakiki (nyata) dan bukan terjadi secara taqdiri (tersembunyi) (Amir Syarifuddin, 2008: 345-346). b. Kehujjahan Istshhab Istishahab adalah akhir dalil syara’ yang dijadikan tempat kembali bagi para mujtahid untuk mengetahui hukum suatu perisiwa yang dihadapinya. Ulama Ushul berkata, “Sesungguhnya istishahb adalah akhir tempat beredarnya fatwa”. Yaitu mengetahui sesuatu menurut hukum yang telah ditetapkan baginya selama tidak terdapat dalil yang mengubahnya. Ini adalah teori dalam pengambilan dalil yang telah menjadi kebiasaan dan tradisi manusia dalam mengelola berbagai ketetapan untuk mereka. Seorang manusia yang hidup tetap dihukumi atas hidupnya dan pengelolaan atas kehidupan ini diberikan kepadanya sampai terdapat dalil yang menunjukkan adanya Ushul Fiqh

| 145

Modul IV

keputusan tentang kematiannya. Setiap orang yang mengetahui wujud sesuatu maka dihukumi wujudnya sampai terdapat dalil yang meniadakannya, dan barangsiapa mengetahui ketiadaannya sesuatu, maka dihukumi dengan ketiadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan keberadaannya. Hukum telah berjalan menurut keadaan ini. Jadi, suatu kepemilikan misalnya, tetap menjadi milik siapa saja berdasarkan sebab beberapa kepemilikan. Maka kepemilikan itu dianggap ada sampai ada ketetapan yang menghilangkan kepemilikan tersebut. Istishhab telah dijadikan dasar bagi prinsip-prinsip syari’at antara lain sebagai berikut: Asal sesuatu kaidah adalah ketetapan yang ada menurut keadaan semula sehingga terdapat suatu ketetapan yang mengubahnya”. Sesuai dengan kaidah:

Artinya, “Asal segala sesuatu itu adalah kebolehan”. Pendapat yang dianggap benar adalah istishhab dapat dijadikan dalil hukum karena hakikatnya dalil-lah yang telah menetapkan hukum tersebut. Istishahb itu tiada lain adalah menetapkan dalalah dalil pada hukumnya (Rachmat Syafe’I, 1999: 126-127). c. Pendapat Ulama tentang Istishhab Ulama Hana iyah menetapkan bahwa istishhab merupakan hujjah untuk mempertahankan dan bukan untuk menetapkan apa-apa yang dimaksud oleh mereka. Dengan pernyataan tersebut, jelaslah bahwa istishhab merupakan ketetapan sesuatu, yang telah ada menurut keadaan semula dan juga mempertahankan sesuatu yang berbeda sampai ada dalil yang menetapkan atas perbedaannya. Istishhablah yang menunjukkan atas hidupnya seseorang dan menolak dugaan kematiannya serta warisan harta bendanya juga perceraian pernikahannya. Tetapi hal itu bukanlah hujjah untuk menetapkan pewaris dari lainnya, karena hidup yang ditetapkan menurut istishhab itu adalah hidup yang didasarkan pengakuan (Rachmat Syafe’i, 1999: 127). d. Contoh Istishhab Untuk memberikan gambaran dari bentuk istishhab tersebut, berikut ini akan dikemukakan contohnya dalam bentuk tsubut dan dalam bentuk na i’. Contoh istishhab dalam bentuk tsubut (pernah ada) yaitu: Bila tadi pagi seseorang telah wudlu untuk shalat subuh; maka keadaan telah wudlunya itu masih diperhitungkan keberadaannya pada waktu ia akan melaksanakan shalat dhula (ia tidak perlu berwudlu kembali), selama tidak ada bukti dan tanda-tanda bahwa wudlunya yang dilakukan pada waktu shubuh itu telah batal. Contoh sitishhab dalam bentuk na i’ (tidak pernah ada) adalah Dimasa lalu tidak pernah ada hukum tentang wajibnya puasa di bulan Syawal, karena memang tidak ada dalil syara’ yang mewajibkannya. Keadaan tidak adanya hukum wajib itu tetap

146 | Ushul Fiqh

Ijtihad dan Metode

berlaku sampai masa kini dan mendatang karena memang dalil syara’ yang akan mengubahnya untuk itu tidak akan ada lagi dengan telah meninggalnya Nabi saw. (Amir Sayarifuddin, 2008: 344) e. Kaidah Fiqhiyah dalam sitishhab Dari uraian tentang sitishhab di atas jelaslah bahwa istishhab itu berjalan atas prinsip keraguan yang mengiringi keyakinan dan mengukuhkan pengamalan yang meyakinkan yang berlaku di masa lalu (sebelumnya) itu. Atas dasar ini, ulama merumuskan kaidah pokok populer berikut: Artinya, “Apa yang ditetapkan dengan sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan dengan suatu yang meragukan. 2. ‘Urf a. Pengertian ‘Urf Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, yang sering diartikan “al-ma’ruf”, yang berarti “sesuatu yang dikenal”. Di kalangan masyarakat, ‘urf ini sering disebut sebagai adat. Bila diperhatikan, kedua kata tersebut, dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaan. Kata “adat” dari bahasa Arab, yang akar katanya “’’ada”, yang berarti tikrar (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan ‘adat. Hanya saja, tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut ‘adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Sedangkan kata “‘urf”, pengertiannya tidak melihat dari segi berulangkalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya sudut pandang berbeda ini menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini, sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara keduanya karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan dakui orang banyak; sebaliknya Karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulangkali (Amir Syarifuddin, 2008: 363-364). ‘Urf, ada yang bersifat perbuatan, ada juga yang bersifat ucapan. Di antara contoh ‘urf yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan shigat. Sedangkan contoh ‘urf yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafazd al-walad atas anak laki-laki bukan anak perempuan, dan juga tentang mengitlakan lafazh al-lahm yang bermakna daging atas al-samak yang bermakna ikan tawar. Dengan demikian, ‘urf itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Ushul Fiqh

| 147

Modul IV

Maka ‘urf berbeda dengan ijma’ karena ijma’ merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus (Rachmat Syafe’I, 1999: 128). b. Macam-amcam ‘Urf Penggolongan macam-macam ‘urf dapat dilihat dari beberapa segi. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ‘urf ada dua macam, yaitu: (1) ‘urf qauli, yakni kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Misalnya kata “walad” yang digunakan untuk anak laki-laki dan anak perempuan; dan (2) ‘urf i’li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya, kebiasaab jual beli barang-barang enteng, transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. Sedangkan ditinjau dari sisi ruang lingkup npenggunaannya, ‘urf terbagi kepada 2 bagian juga, yaitu: (1) ‘urf umum, yakni kebiasaan yang telah umum berlaku di manamana, hamper di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa dan agama. Umpamanya: mengaanggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil; dan (2) ‘urf khusus, yakni kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya: oeang Sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan unutk untuk kakak dari ayah; sedangkan orang Jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah (Amir Syarifuddin, 2008: 365-368). Sementara dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf terdiri dari dua macam, yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid (rusak). ‘Urf shahih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang kontrak borongan, pembagian maskawin (mahar) yang didahulukan dan yang diakhirkan. Begitu pula bahwa isteri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya. Tentang sesutau yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon isteri, berupa perhiasan, pakaian, atau apa saja, dianggap sebagai hadiah dan bukan merupakan sebagian dari mahar. Sedangkan ‘urf fasid, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syaa’, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang beberapa pebuatan munkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi (Rachmat Syafe’I, 1999: 128-129). c. Hukum ‘Urf Ulama telah sepakata bahwa ‘urf shahih itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia

148 | Ushul Fiqh

Ijtihad dan Metode

menetapkan huukum. Begitu juga seorang Qadhi (hakim) harus memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah saling dikenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi disepakati dan dianggap mendatangkan kemashlahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan syara’ harus dipelihara. Syari’ (Allah) pun telah memelihara ‘urf bangsa Arab yang shahih dalam membentuk hukum. Oleh karena itu, difardlukan diat (denda) atas perempuan yang berakal, disyari’atkan kafa’ah (kesesuaian) dalam hal perkawinan, dan diperhitungkan pula adanya ‘ashabah (ahli waris yang bukan penerima pembagian pasti dalam hal kematian dan pembagian harta pusaka). Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa adat adalah syari’at yang dikukuhkan sebagai hukum. Begitu pula ‘urf menurut syara’ mendapat pengakuan hukum. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas pebuatan ‘urf mereka. Sedangkan Imam Syafe’i ketika sudah berada di Mesir, mengubah sebagian pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya ketika beliau berada di Bagdad. Hal iin karena perbedaan ‘urf, maka tak heran kalau ia mempunyai dua mazhab, madzhab qadim (terdahulu/pertama) dan madzhab jadid (baru). Adapun ‘urf yang rusak, tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara’ atau membatalkan dalil syara’. Apabila manusia telah saling mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad tharar (tipuan dan membahayakan), maka bagi ‘urf ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya. Dalam undang-undang positif manusia, ‘urf yang bertentangan dengan undangundang umum tidak diakui, tetapi dalam contoh akad ini dapat ditinjau dari segi lain, yaitu apakah akad tersebut dianggap darurat atau sesuai dengan hajat manusia? Artinya, apabila akad tersebut membatalkan, maka berarti menipu peraturan kehidupan mereka atau mereka akan memperoleh kesulitan. Jika hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka, akad itu diperbolehkan, karena dalam keadaan darurat dibolehkan melakukan hal-hal yang telah diharamkan, sedang hajat itu dapat menduduki tempat kedudukan darurat. Namun jika tidak termasuk darurat atau kebutuhan mereka, maka dihukumi dengan batalnya akad tersebut dan berdasarkan hal ini maka ‘urf tidak diakui. Hukum yang didasarkan ‘urf itu dapat berubah menurut perubahan zaman dan perubahan asalnya. Karena itu, para fuqaha menyatakan bahwa perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman buka perselisihan hujjah dan bukti (Rachmat Syafe’i, 1999: 130-131).

Ushul Fiqh

| 149

Modul IV

d. Kehujjahan ‘Urf Secara umum, ‘urf diamalkan oleh semua ulama iqh terutama di kalangan ulama madzhab Hana iyah dan Malikyah. Ulama Hana iyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu dari bentuk istihsan itu daalah isihsan al’urf (istihsan yang menyandar pada ‘urf). Oleh ulama Hana iyah, ‘urf itu didahulukan atas qiyas kha i dan juga didahulukan atas nash umum, dalam arti: ‘urf mentakhshish umum nash. Ulama Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Mmadinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan emndahulukannya dari hadits ahad. Ulama Sya i’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak menemkan ketentuan batsannya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah berikut (Amir Syarifuddi, 2008: 374-375):

Artinya, “Setiap yang dating dengannya syara’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada ‘urf”. ‘Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara’ tersendiri. Pada umumnya, ‘urf ditujukan untuk memelihara kemashlahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran nash. Dengan ‘urf dikhususkan lafal yang ‘amm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena ‘urf pula terkadang qiyas itu ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila ‘urf sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang ma’dum (tiada) (Rachmat Syafe’I, 1999: 131).

3. Syar’un Man Qablana a. Pengertian Para ulama menjelaskan bahwa syari’at sebelum kita atau syar’un man qablana ialah hukum-hukum yang telah disyari’atkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syari’at Nabi Muhammad saw. sejauh yang dapat dibaca dalam alQuran atau dinukilkan oleh Nabi Muhammad saw., karena memang al-Quran dan hadits Nabi banyak berbicara tentang syari’at terdahulu (Amir Syarifuddin, 208: 391392). b. Hukum Syari’at sebelum Kita Apabila al-Quran atau al-Sunnah yang shahih mengisahkan suatu hukum yang telah disyari’atkan pada umat yang dahulu melalui para Rasul, kemudian nash tersebut diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad saw. sebagaimana diwajibkan kepada mereka, maka tidak diragukan lagi bahwa syari’at tersebut ditujukan juga kepada umat Nabi Muhamamd saw. Dengan kata lain, wajib untuk diikuti, seperti tentang

150 | Ushul Fiqh

Ijtihad dan Metode

puasa ramadhan yang terdapat dalam irman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 183:

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. Sebaliknya, jika pada al-Quran atau al-Sunnah diqisahkan suatu syari’at yang telah ditetapkan kepada orang-orang terdahulu, namum hukum tersebut telah dihapus untuk umat Nabi Muhamma saw., para ulama sepakat bahwa hukum tersebut tidak disyari’atkan kepada umat Nabi Muhamamd saw., seperti syari’at Nabi Musa bahwa seseorang yang telah berbuat dosa tidak akan diampuni dosanya, kecuali dengan membunuh dirinya. Contoh lain juga jika ada najis yang menempel pada tubuh, tidak akan suci kecuali dnegan memotong anggota badan tersebut, dan lain sebagainya (Rachmat Syafe’i, 1999: 143-144).

c. Pendapat Para Ulama tentang Syari’at Sebelum Kita Telah diterangkan di atas bahwa syari’at terdahulu yang jelas dalilnya, baik berupa penetapan ataupun penghapusan telah disepakati para ulama. Namun yang diperselisihkan adalah apabila pada syari’at terdahulu tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hal itu diwajibkan pada Umat Nabi Muhammad saw. sebagaimana diwajibkan pada mereka. Dengan kata lain, apakah dalil tersebut sudah dihapus atau dihilangkan untuk umat Nabi Muhammad saw.? Seperti irman Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 32:

Artinya, “Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakanakan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu; sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”. Jumhur Ulama Hana iyah, sebagian ulama Malikiyah, dan Sya i’iyah berpendapat bahwa hukum tersebut disyari’atkan juga pada umat Nabi Muhammad saw. dan Umat Nabi Muhamamd saw. berkewajiban mengikuti dan menerapkannya dalam hukum Ushul Fiqh

| 151

Modul IV

tersebut telah diceritakan kepada umat Nabi Muhammad saw. serta tidak terdapat hukum yang menasakhnya. Alasan mereka menganggap bahwa hal itu termasuk di antara hukum-hukum Tuhan yang telah disyari’atkan melalui para rasul-Nya dan diceritakan kepada umatnya. Orang-orang mukallaf wajib mengikutinya. Lebih jauh, ulama Hana iyah mengambil dalil bahwa yang dinamakan pembunuhan itu adalah umum dan tidak memandang apakah yang dibunuh itu muslim atau ka ir dzimmi, laki-laki ataupun perempuan, berdasarkan kemutlakan irman Allah SWT.

Sebagian ulama mengatakan bahwa syari’at itu menasakhkan atau menghapus syari’at terdahulu, kecuali apabila dalam syari’at terdapat sesuatu yang menetapkannya. Namun, pendapat yang benar adalah pendapat pertama karena syari’at kita hanya menasakh syari’at terdahulu yang bertentangan dengan syari’at kita saja (Rachmat Syafe’I, 1999: 144-145).[]

152 | Ushul Fiqh

Ijtihad dan Metode

LATIHAN Dengan bimbingan dosen, mahasiswa dibagi sembilan kelompok sesuai dengan kesepakatan peserta dan fasilitator. Kelompok pertama membahas tentang pengertian istishab. Kelompok dua membahas tentang kehujjahan istishab. Kelompok tiga membahas tentang pendapat ulama tentang istishab. Kelompok empat membahas tentang pengertian ‘urf. Kelompok lima membahas tenang hukum ‘urf. Kelompok enam membahas tentang macam-amcam ‘urf. Kelompok tujuh membahas tentang kehujjahan ‘urf. Kelompok delapan membahas tentang pengertian syar’un man qablana. Kelompok sembilan membahas tentang hukum syar’un manqalana dan pendapat ulama tentang syar’un man qablana. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta diskusi.

RANGKUMAN Metode ijtihad yang ketiga adalah Istishab. Istishhab secara bahasa artinya adalah “selalu menemani” atau “selalu menyertai”. Sedangkan istishhab menurut Ulama Ushul adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan peruahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya. Istishhab dapat dijadikan dalil hukum karena hakikatnya dalil-lah yang telah menetapkan hukum tersebut. Istishahb itu tiada lain adalah menetapkan dalalah dalil pada hukumnya Metode ijtihad yang keempat adalah ‘Urf. Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, yang sering diartikan “al-ma’ruf”, yang berarti “sesuatu yang dikenal”. ‘Urf, ada yang bersifat perbuatan, ada juga yang bersifat ucapan. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ‘urf ada dua macam, yaitu: (1) ‘urf qauli; dan (2) ‘urf i’li, Ditinjau dari sisi ruang lingkup npenggunaannya, ‘urf terbagi kepada 2 bagian juga, yaitu: (1) ‘urf umum dan (2) ‘urf khusus. Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf terdiri dari dua macam, yaitu (1) ‘urf shahih; dan (2) ‘urf fasid (rusak), yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syaa’, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Ulama telah sepakata bahwa ‘urf shahih itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Metode ijtihad yang kelima adalah penggunaan Syari’at sebelum kita atau syar’un man qablana. Syari’at sebelum kita atau syar’un man qablana ialah hukum-hukum yang telah disyari’atkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syari’at Nabi Muhammad saw. sejauh yang dapat dibaca dalam al-Quran atau dinukilkan oleh Nabi

Ushul Fiqh

| 153

Modul IV

Muhammad saw., karena memang al-Quran dan hadits Nabi banyak berbicara tentang syari’at terdahulu. Apabila al-Quran atau al-Sunnah yang shahih mengisahkan suatu hukum yang telah disyari’atkan pada umat yang dahulu melalui para Rasul, kemudian nash tersebut diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad saw. sebagaimana diwajibkan kepada mereka, maka tidak diragukan lagi bahwa syari’at tersebut ditujukan juga kepada umat Nabi Muhamamd saw.

TES FORMATIF 1. Menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya merupakan pengertian dari…. A. Istishab B. Istidraz C. Istihsan D. Tarjih E. Ijtihad 2. Suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya merupakan pengertian dari…. A. Istishab B. ‘Urf C. Istihsan D. Tarjih E. Ijtihad 3. ‘Urf terdiri dari dua macam, yaitu…. A. ‘urf shahih dan ‘urf fasid B. ‘urf shahih dan ‘urf fasih C. ‘urf fasid dan ‘urf fasih D. ‘urf shahib dan ‘urf fasid E. ‘urf shahib dan ‘urf fasih 4. Hukum-hukum yang telah disyari’atkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syari’at Nabi Muhammad saw. sejauh yang dapat dibaca dalam al-Quran atau dinukilkan oleh Nabi Muhammad saw. Disebut:

154 | Ushul Fiqh

Ijtihad dan Metode

A. B. C. D. E.

Syar’un man qablana Istishhab Istihsan ‘urf Syad al-dzari’ah

5. Kriteria istishhab yang diistilahkan oleh Muhammad Ridha Muzhaffar dengan muqawwim atau pendukung, yaitu: A. Bertemunya hal yang meyakinkan dan meragukan dalam waktu yang sama. B. Keadaan yang meyakinkan dan meragukan itu waktunya berbeda. C. Tempat berlakunya keyakinan dan keraguan itu menyatu. D. Keyakinan dan keraguan itu terjadi secara nyata E. Semuanya benar

TINDAK LANJUT 1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat. 2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis. 3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran.

Ushul Fiqh

| 155

Kegiatan Belajar 4

SADD AL-DZARI’AH DAN MADZHAB SHAHABY 1. Sadd al-Dzari’ah Pengertian Dzari’ah ditinjau dari segi bahasa adalah jalan menuju sesuatu. Sebagian ulama mengkhususkan pengertian dzari’ah dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan. Akan tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, diantaranya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah yang menyatakan bahwa dzari’ah itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Demikian, lebih tepat kalau dzari’ah tu dibagi menjadi dua, yaitu sadd adz-dzari’ah (yang dilarang) dan fath adz-dzari’ah (yang dianjurkan). a. Pengertian Sadd al-Dzari’ah Menurut al-Syatibi, sadd al-Dzari’ah ialah: Artinya, “Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)”. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sadd al-dzari’ah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemashlahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat. Hibbah (memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa ikatan apa-apa) dalam syari’at Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemashlahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum zakat adalah wajib sedangkan hibah adalah sunnah. Menurut al-Syatibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu: (1) perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan; (2) Kemafsadatan lebih kuat daripada kemashlahatan; dan (3) Perbuatan yang dibolehkan syara’ mengandung lebih banyak unsur kemafsadatan (rachmat Syafe’I, 1999: 132-133).

156 | Ushul Fiqh

Ijtihad dan Metode

b. Macam-macam Dzari’ah Para ulama membagi dzari’ah berdasarkan dua segi; segi kemashlahatan dan segi kemafsadatannya. Menurut al-Syatibi, dari segi kualitas kemafsadatan, dzari’ah dibagi ke dalam empat macam, yaitu: 1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tesrebut. Orang yang bersangkutan dikenai hukuman karena melakukan perbuata tersebut dengan disengaja. 2) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan; 3) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata pada musuh, yang di mungkinkan akan digunakan untuk membunuh. 4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Mislanya bai’ al-ajal (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan. Sedangkan dzari’ah dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim alAuziyah membagi kepada dua bagian, yaitu: 1) Perbuatan yang membawa kepada kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang mafsadat; 2) Suatu perbuatan yang pada dadarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu dapat kembali kepada suaminya yang pertama (nikah al-tahlil). Menurut Ibnu Qayyim, kedua bagian di atas dibagi lagi dalam dua bagian, yaitu: 1) Kemaslahatan suatu perbuatan lebih kuat dari kemafsadatannya; 2) Kemafsadatan suatu perbuatan lebih kuat daripada kemanfatannya. Kedua pembagian ini pun, menurut Ibnu qayyim dibagi lagi menjadi empat bentuk, yaitu: 1) Sengaja melakukan perbuatan yang mafsadat, seperti minum arak, perbuatan ini dilarang syara’; 2) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan

Ushul Fiqh

| 157

Modul IV

agar peempuan itu dapat kembali kepada suaminya yang pertama; 3) Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu kemafsadatan, tetapi berakibat timbulnya suatu kemafsadatan, seperti mencaci maki persembahan orang musyrik yang mengakibatkan orang musyrik juga akan mencaci Allah. 4) Suatu pekrjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi adakalanya menimbulkan kemafsadatan, seperti melihat perempuan yang dipinang. Menurut Ibnu Qayyim, kemaslahatannya lebih besar, maka hukumnya dibolehkan sesuai kebutuhan (rachmat Syafe’I, 1999: 133-135).

c. Kehujjahan Sadd al-Dzari’ah Di kalangan ulama Ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan sadd al-dzai’ah sebagai dalil syara’. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil syara’. Alasan mereka antara lain:

Artinya, “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”. Mereka pun mendasarkan pendapatnya pada hadits Rasulullah saw. sebagai berikut:

Artinya, “Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seeorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah saw. ditanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat Ibu dan bapaknya? Rasulullah saw. menjawab, “Seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang yang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci maki ibunya”.. Ulama Hana iyah, Sya i’iyah dan Syi’ah dapat menerima sadd al-dzari’ah dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Sya i’i menerimanya apabila dalam keadaan udzur. Misalnya seorang musa ir atau sakit dibolehkan meningalkan shalat Jum’at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat zhuhur. Namun shalat zhuhurnya harus dilakukan

158 | Ushul Fiqh

Ijtihad dan Metode

secara diam-diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat jum’at. Menurut Husain Hamid, Ulama Hana iyah dan Sya i’iyah menerima sadd al-dzari’ah apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan tejadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar (galabah al-zhan) akan terjadi. Dalam memandang dzari’ah, ada dua sisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul. Pertama, motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Contohnya, seorang lakilaki yang menikah dengan perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya yang pertama. Perbuatan ini dilarang karena motivasinya tidak dibenarkan syara’. Kedua, dari segi dampaknya (akibat), misalnya seorang muslim mencaci maka sesembahan orang, sehingga orang musyrik tersebut akan mencaci maki Allah. Oleh karena itu, perbuatan seperti itu dilarang. Perbedaan antara Sya i’iyah dan Hana iyah di satu pihak dnegan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan sadd al-dzari’ah adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama Sya i’iyah dan Hana iyah, dalam suatu transaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang betransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjuukan niat dari perilaku maka berlaku kaidah:

Artinya, “Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya”. Akan tetapi jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap dari beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah:

Artinya, “Yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna, bukan lafadz dan bentuk formal (ucapan)”. Sedangkan menurut ulama malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka sah. Namun apabila tidak sesuai dnegan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara’, maka akadnya sah. Namun bila niatnya bertentangan dengan syara’, maka perbatannya dianggap fasid (rusak), namun tidak ada efek hukumnya. Golongan Zhahiriyah tidak mengakui kehujjahan sadd al-dzari’ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang

Ushul Fiqh

| 159

Modul IV

hanya menggunakan nash secara har iyah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum (Rachmat Syafe’I, 1999: 136-139).

d. Fath al-Dzari’ah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan al-Qara i mengatakan bahwa dzari’ah itu adakalanya dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut fath al-dzari’ah. Misalnya meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan shalat jum’at yang hukumnya wajib. Pendapat tersebut dibantah oleh Wahbah al-Juhaili yang menyatakan bahwa perbuatan seperti di atas tidak termasuk kepada dzari’ah, tetapi dikategorikan sebagai muqaddimah (pendahuluan) dari suatu pekerjaan. Apabila hendak melakukan suatu perbuatan yang hukumnya wajib, maka berbagai upaya dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut hukumnya wajib. Hal iin sesuai dengan kaidah:

Artinya, “Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”. Begitu pula segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang haram, maka sesuatu itu pun haram, sesuai dengan kaidah:

Artinya, “Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka jalan itupun diharamkan”. Misalnya, seorang laki-laki haram berkhalwat dengan perempuan yang bukan muhrim atau melihat auratnya, karena hal itu akan membawa perbuatan haram yaitu zina. Menururt Jumhur, melihat aurat dan berkhalwat dengan perempuan yang bukan muhrim itu disebut pendahuluan kepada yang haram (muqaddimah al-hurmah). Para ulama telah sepakat tentang adanya hukum pendahuluan tersebut, tetapi mereka tidak sepakat dalam menerimanya sebagai dzari’ah. Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima sebagai fath al-dzari’ah, sedangkan ulama Sya i’iyah, Hana iyah dan sebagian Malikiyah menyebutkan sebagai muqaddimah, tidak termasuk sebagai kaidah dzari’ah. Namun, mereka sepakat bahwa hal itu dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum (Rachmat Syafe’i, 1999: 139-140).

2. Madzhab al-Shahabi a. Keadaan Para Sahabat setelah Rasulullah Wafat Setelah Rasulullah saw. wafat, tampillah para sahabat yang telah memiliki ilmu yang dalam dan mengenal iqh untuk memberikan fatwa kepada umat islam dan membentuk

160 | Ushul Fiqh

Ijtihad dan Metode

hukum. Hal itu karena merekalah yang paling lama bergaul dengan Rasulullah saw. dan telah memahami al-Quran serta hukum-hukumnya. Dari mereka pulalah keluar fatwa mengenai peristiwa yang bermacam-amcam. Para mufti dari kalangan tabi’in dan tabi’it-tabi’in telah memperhatikan periwayatan dan pentakwilan fatwa-fatwa mereka. Di antara mereka ada yang mengkodi ikasikannya bersama sunnah-sunnah Rasul, sehingga fatwa-fatwa mereka diangap summer-sumber pembentukan hukum yang disamakan dengan nash. Bahkan, seorang mujtahid harus mengembalikan suatu permasalahan kepada fatwa mereka sebelum kembali kepada qiyas, kecuali jika hanya pendapat perseorangan yang bersifat ijtihad bukan atas nama umat Islam (Rachmat Syafe’I, 1999: 141)

b. Pengertian Mazhhab Shahabi Sulit menemukan arti madzhab shahabi itu secara de initif yang bebas dari kritik. Namun dari beberapa literatur yang menjelaskan hakikat madzhab shahabi, dapat dirumuskan arti madzhab shahabi itu secara sederhana adalah:

Artinya, “Madzhab shahabi adalah fatwa sahabat secara perorangan”. Rumusan sederhana tersebut mengandung 3 (tiga) pembahasan. Pertama, penggunaan kata “fatwa” dalam de inisi ini mengandung arti bahwa fatwa itu merupakan suatu keterangan atau penjelasan tenang hukum syara’ yang dihasilkan melalui usaha ijtihad. Dengan demikian apa yang disampaikan seorang sahabat dan dijelaskannya sebagai berasal dari Nabi, tidak dinamakan madzhab shahabi, tetapi disebut sunnah, sedangkan usaha sahabat yang menyampaikan itu disebut periwayatan. Abu Zahrah menguraikan beberapa kemungkinan bentuk madzhab Shahabi tersebut ke dalam beberapa bentuk, yaitu: (1) Apa yang disampaikn sahabat itu adalah suatu berita yang didengarnya dari Nabi, namun ia tidak menjelaaskan bahwa berita itu sebagai sunnah; (2) Apa yang disampaikan sahabat itu sesuatu yang dia dengar dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi, tetapi tidak ada penjelasan dari orang tersebut bahwa yang didengarnya itu berasal dari Nabi; (3) Apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat al-Quran yang orang lain tidak memahaminya; (4) APa yang disampaikan sahabat itu sesuatu yang sudah disepakati oleh lingkungannya, namun ang menyampaikannya hanya sahabat tersebut seorang diri; (5) Apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil pemahamannya atas dalil-dalil, karena kemampuannya dalam bahasa dan dalam penggunaan dalil lafadz. Kedua, yang menyampaikan fatwa itu adalah seorang sahabat Nabi. Tentang siapa yang dinamakan sahabat tersebut, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama ushul dengan ulama hadits. Ulama hadits menamakan sahabat itu dengan “orang yang pernah bertemu dengan Nabi dan wafat dalam keadaan Islam”. Menurut

Ushul Fiqh

| 161

Modul IV

pandangan ahli ushul, yang disebut sahabat ialah orang yang pernah bertemu dengan Nabi dan beriman kepadanya serta menyertai kehidupan Nabi dalam masa yang panjang. Ketiga, penggunaan kata “secara perseorangan” yang merupakan fasal kedua dalam de inisi di atas, memperlihatkan secara jelas perbedaan madzhab shabai dengan ijma’ shahabi. Karena ijma; shabai itu bukan pendapat perorangan tetapi hasil kesepakatan bersama tentang hukum (Amir Syarifuddin, 2008: 378-381).

c. Kehujjahan Madzhab Shahabi Berdasarkan uraian di atas, tidak diragukan lagi bahwa pendapat para sahabat dainggap sebagai hujjah bagi umat Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak dapat dijangkau akal. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pendapat mereka bersumber langsung dari Rasulullah saw., seperti ucapan Aisyah: “Tidaklah berdiam kandungan itu dalam perut ibunya lebih dari dua tahun, menurut kadar ukuran yang dapat mengubah bayangan alat tenun”. Keterangan tersebut tidaklah sah untuk dijadikan lapangan ijtihad dan pendapat, namun karena sumbernya benar-benar dari Rasulullah saw., maka dianggap sebagai sunnah meskipun zahirnya merupakan ucapan sahabat. Pendapat sahabat yang tidak bertentangan dengan sahabat lain dapat dijadikan hujjah oleh umat Islam. Hal ini karena kesepakatan mereka terhadap hukum sangat berdekatan dengan zaman Rasulullah saw. Mereka juga mengetahui tentang rahasiarahasia syari’at dan kejaidan-kejadian lain yang bersumber dari dalil-dali yang qath’i. seperti kesepakatan mereka atas pembagian waris untuk nenek yang mendapat bagian seperenam. Ktentuan tersebut wajib diikuti karena tidak diketahui adanya perselisihan dari umat islam. Adanya perselisihan biasanya terjadi pada ucapan sahabat yang keluar dari pendapatnya sendiri sebelum ada kesepakatan dari sahabat yang lain. Abu Hanifah menyetujui pernyataan tersebut dan berkata: “Apabila saya tidak mendaptkan hukum dalam al-Quran dan Sunnah, saya mengambil pendapat para sahabat yang saya kehendaki dan saya meninggalkan pendapat orang yang tidak saya kehendaki. Namun, saya tidak keluar dari pendapat mereka yang sesuai dengan yang lainnya. Dengana demikian, Abu Hanifah tidak memandang bahwa pendapat seorang sahabat itu sebagai hujjah karena dia dapat mengambil pendapat mereka yang dia kehendaki, namun dia tidak memperkenankan untuk menentang pendapat-pendapat mereka secara keseluruhan. Dia tidak memperkenankan adanya qiyas terhadap suatu peristiwa, bahkan dia mengambil cara nasakh (menghapus/menghilangkan) terhadap berbagai pendapat yang terjadi di antara mereka. Menurut Abu Hanifah perselisihan antara dua orang sahabat mengenai hukum suatu

162 | Ushul Fiqh

Ijtihad dan Metode

kejadian sehingga terdapat dua pendapat, dapat dikatakan ijma’ di antara keduanya. Apabila keluar dari pendapat mereka secara keseluruhan berarti telah keluar dari ijma’ mereka. Sementara Imam Syafe’i berpendapat bahwa pendapat orang tertentu di kalangan sahabat tidak dipandang sebagai hujjah bahkan ia memperkenankan untuk menentang pendapat mereka secara keeluruhan dan melakukan ijtihad untuk mengistibnath pendapat lain. Alasan yanag dipegang olehnya adalah pendapat mereka adalah pendapat ijtihadi secara perseorangan dari orang yang tidak ma’shum. Di pihak lain, para sahabat juga dibolehkan menentang sahabat lainnya. Dengan demikian, para mujtahid juga dibolehkan menentang pendapat mereka. Oleh karena itu, tidak aneh jika Imam Syafe’i melarang untuk menetapkan hukum atau memberi fatwa, kecuali dari kitab dan sunnah atau dari pendapat yang disepakati oleh para ulama dan tidak terdapat perselisihan di antara mereka, atau menggunakan qiyas pada sebagian (Rachmat Syafe’I, 1999: 141-142).[]

Ushul Fiqh

| 163

Modul IV

LATIHAN Dengan bimbingan dosen, mahasiswa dibagi lima kelompok sesuai dengan kesepakatan peserta dan fasilitator. Kelompok pertama membahas tentang pengertian sadd aldzari’ah. Kelompok dua membahas tentang macam-amcam dzari’ah. Kelompok tiga membahas tentang kehujjahan dzar’ah. Kelompok empat membahas tentang fath dzari’ah. Kelompok lima membahas tentang kehujjahan madzhab shahabi. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta diskusi.

RANGKUMAN Metode ijtihad yang keenam adalah Syad al-Dzari’ah. Dzari’ah ditinjau dari segi bahasa adalah jalan menuju sesuatu. Sebagian ulama mengkhususkan pengertian dzari’ah dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan. dzari’ah tu dibagi menjadi dua, yaitu sadd adz-dzari’ah (yang dilarang) dan fath adzdzari’ah (yang dianjurkan). Sadd al-Dzari’ah ialah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)”. Ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu: (1) perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan; (2) Kemafsadatan lebih kuat daripada kemashlahatan; dan (3) Perbuatan yang dibolehkan syara’ mengandung lebih banyak unsur kemafsadatan. Di kalangan ulama Ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan sadd al-dzari’ah sebagai dalil syara’. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil syara’. Ulama Hana iyah, Sya i’iyah dan Syi’ah dapat menerima sadd al-dzari’ah dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Metode ijtihad yang ketujuh adalah penggunaan madzhab shahabi. Madzhab shahabi adalah fatwa sahabat secara perorangan. Kata “fatwa” dalam de inisi ini mengandung arti bahwa fatwa itu merupakan suatu keterangan atau penjelasan tenang hukum syara’ yang dihasilkan melalui usaha ijtihad. Kata shahabat mengandung arti bahwa yang menyampaikan fatwa itu adalah seorang sahabat Nabi. kata “secar perseorangan” yang merupakan fasal kedua dalam de inisi di atas, memperlihatkan secara jelas perbedaan madzhab shabai dengan ijma’ shahabi. Karena ijma; shabai itu bukan pendapat perorangan tetapi hasil kesepakatan bersama tentang hukum. tidak diragukan lagi bahwa pendapat para sahabat dainggap sebagai hujjah bagi umat islam, terutama dalam hal-hal yang tidak dapat dijangkau akal.

164 | Ushul Fiqh

Ijtihad dan Metode

TES FORMATIF 1. Pengertian Dzari’ah ditinjau dari segi bahasa adalah…. B. jalan menuju sesuatu C. jalan mencapai sesuatu D. jalan terang E. jalan yang berliku F. membuat sesuatu 2. Menurut al-Syatibi, dari segi kualitas kemafsadatan, dzari’ah dibagi ke dalam beberapa macam, kecuali…. A. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti B. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan C. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan D. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan E. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemaslahatan 3. Fatwa sahabat secara perorangan disebut: A. Madzhab shahabi B. Ijma’ C. Istishhab D. Istihsan E. ‘Urf 4. Beberapa kemungkinan bentuk madzhab Shahabi adalah sebagai berikut: A. Apa yang disampaikn sahabat itu adalah suatu berita yang didengarnya dari Nabi, namun ia tidak menjelaaskan bahwa berita itu sebagai sunnah B Apa yang disampaikan sahabat itu sesuatu yang dia dengar dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi, tetapi tidak ada penjelasan dari orang tersebut bahwa yang didengarnya itu berasal dari Nabi C. Apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat al-Quran yang orang lain tidak memahaminya; (4) APa yang disampaikan sahabat itu sesuatu yang sudah disepakati oleh lingkungannya, namun ang menyampaikannya hanya sahabat tersebut seorang diri D. A dan B benar E. A, B, dan C benar 5. Sisi yang dipertimbangkan dalam memandang dzari’ah menurut ulama ushul adalah: A. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu B. Segi dampaknya (akibat) C. Segi matannya D. A dan B benar E. Tidak ada yang benar Ushul Fiqh

| 165

Modul IV

TINDAK LANJUT 1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat. 2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis. 3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran.

166 | Ushul Fiqh

Ijtihad dan Metode

DAFTAR PUSTAKA

Beik, Muhammad Khudlari, Ushul Fiqh, Dar al-Fikr Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, Kairo: Dar al-Qalam 1978 -----------, Kaidah-kaidah Hukum Islam, alih bahasa Moch. Tolhah, dkk., Bandung, Risalah, 1985 Riva’i, M., Ushul Fiqh, Bandung: Al-Ma’arif, 1987 Shiddiqy, M. Hasbi Ash-, Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1958 Syafe’i, Rachmat, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung, Pustaka Setia, 1998 Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media Group, 2008 Uman, Khairul & Achyar Aminudin, Ushul Fiqh, Bandung, Pustaka Setia, 2001 Yahya, Muctar & Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Bandung, PT. al-Ma’arif, 1986

Ushul Fiqh

| 167

Modul IV

168 | Ushul Fiqh

KAIDAH-KAIDAH USHULIYYAH

Pendahuluan

Q

aidah penggalian hukum dari sumbernya atau qaidah ushuliyah merupakan salah satu objek pembahasan ushul iqh. Secara operasional, penggalian hukum yang merupakan makna praktis ushul iqh ini tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Secara implementatif, pelaksanaannya memerlukan sejumlah peraturan yang sesuai dengan tuntutan syar’i. Dalam bagian ini, Anda akan diantarkan kepada suatu pemahaman mengenai kaidah-kaidah ushuliyah, apa saja yang termasuk kaidah ushuliyah, dan bagaimana penggunaannya. Mudah-mudahan Anda dapat memahami secara menyeluruh apa yang diuraikan dalam bagian ini. Setelah mempelajari bagian ini, diharapkan Anda mampu menganalisis dan memahaminya dengan baik. Secara lebih khusus, Anda diharapkan dapat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Menjelaskan pengertian Mujmal dan Mubayyan Mengidenti ikasi macam-macam Al-Bayan Menguraikan takhirul Bayan (Mengundurkan Bayan) Menjelaskan pengertian ‘Am Mengidenti ikasi jenis-jenis ‘Am Menganalisis dilalah dan Pengamalan ‘Am Menjelaskan pengertian Lafal Khas Menganalisis dilalah dan Pengamalan Lafal Khas Menjelaskan pengertian ‘Amr Menyebutkan Sighat ‘Amr Menganalisis dilalah dan Tuntunan ‘amr Menjelaskan pengertian Nahi Menyebutkan sighat Nahi Menganalisis dilalah dan Tuntutan Nahi Mengidenti ikasi masa berlakunya Nahi Menjelaskan pengertian Mutlaq Menjelaskan pengertian Muqayyad Menguraikan ketentuan Mutlaq dan Muqayyad Menganalisis hubungan antara Mutlaq dan Muqayyad Menjelaskan penggunaan Lafal Mutlaq dan Muqayyad

Modul ini terdiri dari empat kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar 1 disajikan mengenai mujmal dan mubayan. Dalam kegiatan belajar 2 disajikan mengenai ‘Am dan Khash. Dalam kegiatan belajar 3 disajikan mengenai ‘‘amr, dan Nahi. Dan dalam kegiatan belajar 4 disajikan mengenai mutlaq dan muqayyad.. Kegiatan belajar 1 dirancang untuk pencapaian Ushul Fiqh

| 171

kemampuan 1 s.d. 3. Kegiatan belajar 2 dirancang untuk pencapaian keammpuan 4 s.d. 8. Kegiatan belajar 3 disajikan untuk pencapaian kemampuan 9 s.d. 15. Kegiatan belajar 4 dirancang untuk pencapaian kemampuan 16 s.d. 20. Untuk membantu Anda dalam mempelajari bagian ini, ada baiknya diperhatikan beberapa petunjuk belajar berikut ini: 1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan ini sampai Anda memahami secara tuntas tentang apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari bahan buku ini. 2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dari kata-kata yang dianggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci tersebut dalam kamus yang Anda miliki. 3. Tangkaplah pengertian demi pengertian melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa lain atau dengan dosen Anda. 4. Untuk memperlus wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan. Anda dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, termasuk dari internet. 5. Mantapkan pemahaman Anda dengan mengerjakan latihan dan melalui kegiatan diskusi dalam kegiatan tutorial dengan mahasiswa lainnya atau teman sejawat. 6. Jangan dilewatkan utnuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada bagian akhir. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami dengan benar kandungan bahan belajar ini.

Selamat belajar!

172 | Ushul Fiqh

Kegiatan Belajar 1

MUJMAL, MUBAYYAN, MANTHUQ DAN MAFHUM

1. MUJMAL DAN MUBAYYAN a. Pengertian Mujmal dan Mubayyan Lafadz mujmal dalam arti sederhana adalah:

Artinya, “Lafazh yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya. Lafazh mujmal ini adalah lafazh yang samar, karena dari segi sighatnya sendiri tidak menunjukkan arti yang dimaksud; tidak pula dapat ditemukan qarinah yang dapat mengantarkan kita memahami maksudnya, tidak munkgin pula dapat dipahami arti yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari Syari’ (Pembuat Hukum) sendiri (dalam hal ini hadits Nabi) (Amir Syarifuddin, Jilid II, 2008: 20). Mujmal ialah suatu lafal yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti yang sebenarnya, apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskannya. Penjelasan ini disebut Al-Bayan. Ketidakjelasan ini disebut Ijmal (Moh. Riva’i, 1987: 84). Contoh lafal yang mujmal, sebagimana irman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 berikut ini:

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.” Lafal quru’ ini disebut mujmal, karena mempunyai dua arti yaitu haid dan suci. Kemudian mana di antara dua macam arti ini yang dikehendaki oleh ayat tersebut, maka diperlukan penjelasan yaitu bayan. Itulah contoh ijmal dalam lafal tunggal. Contoh dalam lafal yang murakkab (susunan kata-kata) yang terdapat dalam Q.S. AlBaqarah: 237 sebagai berikut:

Artinya: “Atau orang yang memegang ikatan pernikahan memaaϔkan”. Ushul Fiqh

| 173

Modul V

Dalam ayat tersebut masih terdapat ijmal tentang menentukan siapakah yang dimaksud orang yang memegang kekuasaan atas ikatan pernikahan itu, mungkin yang dimaksud suami tatau wali. Kemudian untuk menentukan siapa di antara kedua itu yang dimaksud pemegang ikatan nikah, maka diperlukan bayan. Selain tersebut di atas, ada lagi mujmal pada tempat kembalinya dlamir yang ihtimal (layak) menunjukkan dua segi, sebagaimana sabda Nabi SAW. sebagai berikut.

Artinya: “Janganlah salah seorang diantara amu menghargai tetangganya untuk meletakan kayu pada dindingnya”. Kata “nya” pada “dindingnya” masih mujmal, artinya belum jelas apakah kembalinya itu kepada dinding orang itu atau pada tetangga. Mujmal ini hampir sama dengan ‘Am (umum) dan muthlaq. Karena itu perlu mengetahui perbedaan antara ketiga tersebut, agar tidak salah menentukan masalahnya (Moh. Riva’i, 1987: 84-85).

b. Macam-macam Al-Bayan Al-Bayan artinya penjelasan; di sini maksudnya ialah menjelaskan lafal atau susunan yang mujmal. Secara etimologis, al-bayan ialah:

Artinya, “Bayan ialah mengeluarkan sesuatu dari tempat yang sulit ke tempat yang jelas”. Dengan demikian, mubayyan ialah suatu lafal yang terang maksudnya, tanpa memerlukan penjelasan dari lainnya. Bayan itu ada bermacam-macam, sebagai berikut: 1) Bayan dengan perkataan Sebagaimana irman Allah SWT. QS. Al-Baqarah: 196:

Artinya: “Barang siapa tidak mendapat (beli binatang qurban), hendaklah ia berpuasa tiga hari dalam masa haji, dan tujuh hari apabila kamu kembali; yang demikian itu sepuluh hari sempurna”. Lafal tujuh dalam bahasa Arab sering ditujukan kepada banyak yang diartikan lebih dari tujuh. Untuk menjelaskan tujuh betul-betul, maka Allah iringi irmanNya sepuluh hari sempurna. Penjelasan tujuh betul-betul dalam ayat ini adalah dengan ucapan. 2) Bayan dengan perbuatan Misalnya penjelasan Nabi SAW. pada cara-cara shalat dan haji.

174 | Ushul Fiqh

Kaidah Ushuliyah

Artinya: «Shalatlah kamu sebagaimana melihat aku menjalankan shalat» (HR. Bukhari). Cara shalat ini dijelaskan dengan perbuatan oleh Nabi SAW. yakni beliau mengerjakan sebagaimana cara beliau mengerjakan, sambil menyuruh orang menirunya. Karena itu, penjelasan seperti ini disebut “bayan dengan perbuatan”. 3) Bayan dengan isyarat Misalnya penjelasan Nabi SAW. tantang jumlah hari dalam satu bulan. Penjelasan ini diberikan kepada sahabat beliau mengangkat kesepuluh jarinya tiga kali, yakni 30 hari. Kemudian mengulanginya sambil membenamkan ibu jarinya pada kali yang terakhir. Maksudnya bahwa bulan Arab itu kadang-kadang 30 hari atau 29 hari. 4) Bayan dengan meninggalkan sesuatu Misalnya hadis Ibnu Hibban yang menerangkan:

Artinya: «Adalah akhir dua perkara pada Nabi SAW tidak berwudlu karena makan apa yang dipanaskan oleh api». Hadis ini sebagai penjelasan yang menyatakan bahwa Nabi SAW. tidak berwudlu lagi setiap kali selesai makan daging yang dimasak. 5) Bayan dengan diam Misalnya tatkala Nabi SAW. menerangkan wajibnya ibadah haji, ada seseorang yang bertanya “Apakah setiap tahun ya Rasululah?” Rasulullah berdiam tidak menjawab. Diamnya Rasulullah ini berarti menetapkan bahwa kewajiban haji itu tidak tiap-tiap tahun (Moh. Riva’i, 1987: 85-87).[]

Ushul Fiqh

| 175

Modul V

LATIHAN Dengan bimbingan dosen, mahasiswa dibagi 6 kelompok sesuai dengan kesepakatan peserta dan fasilitator. Kelompok pertama membahas tentang pengertian Mujmal dan Mubayyan. Kelompok dua membahas tentang macam-macam Al-Bayan. Kelompok tiga membahas tentang takhirul Bayan (Mengundurkan Bayan). Kelompok empat membahas tentang pengertian Ta’wil. Kelompok lima membahas tentang syarat-syarat Penggunaan Ta’wil. Kelompok enam membahas tentang kedudukan Ta’wil. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta diskusi.

RANGKUMAN Mujmal ialah lafazh yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya. Mubayyan ialah suatu lafazh yang terang maksudnya, tanpa memerlukan penjelasan dari lainnya. Bayan itu ada 5 macam, yaitu: Bayan dengan perkataan, Bayan dengan perbuatan, Bayan dengan isyarat, Bayan dengan meninggalkan sesuatu, dan Bayan dengan diam.

TES FORMATIF 1. Lafazh yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya, disebut: A. Mujmal B. Mubayan C. Mutlaq D. Muqayyad E. Mantuq 2. Berikut ini macam-macam bayan, kecuali…. A. Bayan dengan perbuatan B. Bayan dengan perkataan C. Bayan dengan isyarat D. Bayan dengan perjanjian E. Bayan dengan diam 3. Penjelasan Nabi saw. tentang jumlah hari dalam satu bulan yang diberikan kepada

176 | Ushul Fiqh

Kaidah Ushuliyah

sahabat dengan cara Nabi mengangkat kesepuluh jarinya tiga kali, yakni 30 hari, disebut: A. Bayan dengan isyarat B. Bayan dengan perbuatan C. Bayan dengan perkataan D. Bayan dengan diam E. Tidak ada yang benar 4. Cara shalat yang dijelaskan Nabi kepada para sahabatnya melalui perbuatannya dikenal disebut: A. Bayan dengan perbuatan B. Bayan dengan isyarat C. Bayan dengan perkataan D. Bayan dengan diam E. Tidak ada yang benar 5. Penjelasan yang menyatakan bahwa Nabi SAW. tidak berwudlu lagi setiap kali selesai makan daging yang dimasak, disebut: A. bayan dengan perbuatan B. Bayan dengan meninggalkan C. Bayan dengan perkataan D. Bayan dengan isyarat E. Tidak ada yang benar

TINDAK LANJUT 1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat. 2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis. 3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran

Ushul Fiqh

| 177

Kegiatan Belajar 2

‘AM DAN KHAS 1. ‘AM a. Pengertian ‘Am ‘Am menurut bahasa, artinya merata atau yang umum. Sedangkan menurut istilah ialah :

Artinya: “Lafal yang meliputi pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafal itu, dengan hanya disebut sekaligus.” Dengan pengertian lain, al-’am ialah suatu perkataan yang memberi pengertian umum dan meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam perkataan itu dengan tidak terbatas, misalnya: Al-Insan yang berarti manusia. Perkataan ini mempunyai pengertian umum. Jadi, semua manusia termasuk dalam tujuan perkataan ini, sekali mengucapkan lafal Al-Insan berarti meliputi jenis manusia seluruhnya. Dapat dimengerti keumuman itu menjadi sifat yang pengertiannya mencakup segala yang dapat dimasukkan ke dalam konotasi lafal. Sedangkan lafal yang hanya menunjukkan beberapa orang seperti Rijalun tidak termasuk lafal umum (Chaerul Uman, dkk., 2001: 61). b. Jenis-jenis ‘Am Lafal ‘Am mempunyai beberapa bentuk, di antaranya adalah sebagai berikut 1) Lafal kulun, jami’un, kaffah, ma’syar (artinya seluruhnya). Masing-masing lafal tersebut meliputi segala yang menjadi mudhaf ilaihi dari lafal-lafal itu, misalnya: a) Kullun: misalnya irman Allah QS. Ali-Imran : 185: Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa, akan merasakan mati.” b) Jami’un: misalnya irman Allah QS. Al-Baqarah : 29: Artinya: “Dia-lah (Allah) yang menjadikan bagimu apa-apa yang ada di bumi, semuanya.”

178 | Ushul Fiqh

Kaidah Ushuliyah

c) Ma’syar: misalnya ϔirman Allah QS. Al-An’am :130:

Artinya: “Hai golongan jin dan manusia! Apakah tidak pernah datang kepadamu Rasul-rasul dari golonganmu sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatKu dan memberi peringatan kepadamu, terhadap pertemuan hari ini?” d) Kaffah: misalnya irman Allah QS. Saba’ : 28: Artinya: “Dan Kami tidak mengutusmu melainkan kepada manusia semuanya”. 2) Isim istiϔham ialah man (siapa), ma (apa), aina, ayyun (dimana), dan mata (kapan), misalnya : a) Man (siapa): misalnya irman Allah QS. Al-Baqarah : 245:

Artinya: “Siapakah yang mau berpiutang kepada Allah dengan piutang yang baik?” b) Ma (apa): misalnya irman Allah QS. Al-Muddasir : 42: Artinya: “Apa sebab kamu masuk neraka?” c) Ayyun (siapakah): misalnya irman Allah QS. An-Naml : 38:

Artinya: “Siapkah diantara kamu yng bisa membawa kursi tahta kerajaan (Bulqis) dihadapanku sebelum mareka datang menyerahkan diri kepadaku.” d) Mata (kapan): misalnya irman Allah QS. Al-Baqarah : 215

Artinya: “Kapan datangnya pertolongan Allah ? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah ini sangat dekat”. e) Aina (dimana) Artinya: “Dimanakah tempat tinggalmu?” 3) Isim Isyarat, seperti man (barang siapa), ma (apa saja), dan ayyun (yang mana saja), misalnya : a) Man (barang siapa): misalnya irman Allah QS. An-Nisa’ :123:

Ushul Fiqh

| 179

Modul V

b) Ma (apa saja): misalnya irman Allah QS. Al-Baqarah : 272:

Artinya: “Dan apa saja harta yang baik yang kamu naϔkahkan (di jalan Allah) niscaya kamu diberi pahalanya dengan cukup dan sedikit pun kamu tidak dianiaya.” c) Ayyun (mana saja): misalnya irman Allah QS. Al-Isra’ : 110:

Artinya: “Dengan apa saja kamu seru Dia, mak aia mempunyai nama-nama yang baik.” d) Ayyuma (siapa saja): misalnya hadits Rasulullah saw.:

Artinya: “Siapa saja perempuan yang minta ditalak kepada suaminya tanpa alas an, maka haram baginya wangi surga” (HR. Ahmad). 4) Isim mufrad yang makrifat dengan alif lam (al) atau idhafah: misalnya irman Allah QS. Al-Baqarah : 275 dan QS. Al-Maidah : 38:

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengahramkan riba.”

Artinya: “Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangannya.” Makrifat dengan idhafah, seperti dalam irman Allah QS. Ibrahim: 34:

Artinya: “Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah tentu kamu tidak dapat menghitungnya.” 5) Jama’ yang ditakri kan (makrifat) dengan alif lam atau dengan idhafah : a) Makrifat dengan alif lam (al), seperti irman Allah QS. Al-Maidah : 42:

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” b) Makrifat dengan idhafah, seperti irman Allah QS. AN-Nisa’ : 23:

Artinya: “Terlarang bagimu (mengawini) ibu-ibumu”.

180 | Ushul Fiqh

Kaidah Ushuliyah

6) Isim Nakirah yang terletak sesudah Na i. Misalnya irman Allah QS. Al-Baqarah : 48:

Artinya: “Jagalah dirimu dari (adzab) hari (kiamat), yang pada hari itu seorang pun tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun.” Kalimat nafsun = seorang pun, yang jatuh sesudah na i (la=tidak) yakni tidak tertentu, dan ditujukan kepada semua jenis manusia, baik laki-laki mupun perempuan. 7) Isim mausul (alladzi, alladziina, allatii, maa, dan sebagainya). Misalnya irman Allah QS. An-Nisa’ : 10:

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak-anak yatim dengan aniaya, benar-benar orang-orang itu makan api pada perut mereka.” Lafal ‘Am dapat dibagi menjadi tiga macam : a. Lafal umum yang tidak mungkin ditakhsiskan, seperti dalam irman Allah QS. Hud : 6:

Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun dibumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya.” Ayat di atas menerangkan sunnatullah yang berlaku bagi setiap makhluk karena dilalah-nya qat’i yang tidak menerima takhsis. b. Lafal umum yang dimaksud khusus karena adanya bukti tentang kekhususannya, seperti dalam iraman Allah QS. Ali-Imran : 97:

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah.” Lafal manusia dalam ayat di atas adalah lafal umum, yang dimaksud adalah manusia yang mukhalaf saja karena dengan perantaraan akal dapat dikeluarkan dari keumuman lafal, seperti anak kecil dan orang gila. c. Lafal umum yang khusus seperti lafal umum yang tidak ditemui tanda yang menunjukkan ditakhsis seperti dalam irman Allah QS. Al-Baqarah : 228:

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan (menunggu) tiga kali quru’.”

Ushul Fiqh

| 181

Modul V

Dalam uraian yang dikemukakan di atas diterangkan bahwa Al-Quran dapat ditakhsiskan dengan Al-Quran seperti dalam irman Allah QS. An-Nur : 4:

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.” Ayat ini bersifat umum, yakni siapa saja yang menuduh orang yang berbuat zina, apakah istri atau bukan istrinya, dihukum delapan puluh kali dera. Namun, ditermui dalil lain yang menjadi takhsisnya ialah mengecualikan kalau yang dituduh itu istrinya sendiri dalam QS. An-Nur : 6 yang berbunyi :

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orangorang yang benar.” Al-Quran dapat juga ditakhsiskan dengan hadits mutawatir, seperti ayat yang berbicara tentang hukuman pencurian yang diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 38 dikenakan kepada setiap pencuri tanpa memperhatikan jumlah barang yang dicurinya. Namun, ditemukan hadis yang memberikan takhnis dari keumuman ayat itu ialah hadis yang berbunyi:

Artinya: “Potonglah (tangan pencuri yang mencuri jumlah) seperempat dinar dan jangan potong kurang dari seperempat dinar” (HR. Ahmad dari Aisyah). Juga ayat yang berbicara tentang hukum memakan bangkai juga bersifat umum, apakah bangkai binatang darat atau air, namun ditemui hadis ahad yang memberikan takhsis bahwa halal memakan bangkai binatang air, seperti dalam hadis yang berbunyi:

Artinya: “Dia (laut) airnya suci dan halal bangkai (binatang) nya” (HR. Abu Daud, Nasa’i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah). Ayat yang berbicara tentang hukum perwarisan ditakhsis dengan hadis yang berbunyi:

Artinya: “Tidak asda bagian bagi pembunuh sedikit pun dari harta warisan” (HR. Nasa’i dan Faruqutni dari Amrun bin Syaib).

182 | Ushul Fiqh

Kaidah Ushuliyah

Ayat-ayat yang berbicara tentang hukuman bagi penzina ditakhsis dengan hadis yang berbicara tentang hukuman rajam, ayat yang berbicara tentang hukuman pencurian ditakhsis dengan hadis yang menerangkan bahwa hukum potong tangan itu tidak boleh kalau kurang dari seperempat dinar. Orang yang berpendapat Al-Quran tidak boleh ditakhsis dengan sunah ahad akan berhadapan dengan contoh-contoh yang dikemukakan di atas dan tidka dapat dipungkiri adanya takhsis Al-Quran dengan hadis ahad. Lafal umum wajib dilaksanakan secara umum tanpa melihat sebab terjadinya, baik sebab itu dalam bentuk pertanyaan atau kasus tertentu. Hal yang semacam ini banyak terjadi, di antaranya sebab hadi syang menerangkan air laut itu suci adalah pertanyaan dari beberapa orang sahabat yang berlayar yang apabila mereka berwudlu dengan air yang mereka bawa maka mereka akan kehausan karena kehabisan air, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, “Bolehkah berwudlu dengan air laut? Rasulullah menjawab, “Air laut itu suci”. Lafal ini menunjukkan umum bukan hanya dalam keadaan terpaksa bahkan juga dalam keadaan normal, bukan untuk berwudu bahkan untuk mandi, menghilangkan najis dan sebagainya, tanpa melihat sebabnya. Demikian juga dalma beberapa ayat yang di antaranya berbicara tentang hukuman pencuri yang diterangkan pada kasus pencurian terhadap gandum atau selendang milik Safwan bin Shahar, ayat li’an diturunkan pada kasus Hilal bin Umayah. Para sahabat memberlakukan semua ayat dan hadis secara umum tanpa melihat kepada sebab turunnya (Chaerul Uman, dkk., 2001: 62-74).

C. Dilalah dan Pengamalan ‘Am 1. Artinya: “Apabila ‘am datang karena sebab khas, maka yang dianggap adalah umumnya lafal, bukan khususnya sebab”. Hal tersebut karena perintah ibadah kaepada seluruh hamba Allah hanya dengan lafal yang datang dari syar’i, padahal lafal ini umum. Jika menjumpai suatu hadis Nabi SAW yang merupakan jabwaban atas suatu pertanyaan tiba-tiba kita lihat bahwa itu menggunakan perkataan (lafal) yang memberikan pengertian umum maka kita tidak usah mengembalikan pada sebab timbulnya hadis tersebut. Dalam hal ini, kita mengambil kesimpulan hukum dari hadis tersebut. Contoh seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. sebagai berikut :

Artinya: “Hai Rasulullah! Bahwasanya kita ini sedang mengarungi lautan, padahal kita hanya membawa air sedikit saja, dan bila kita berwudlu, dengan air ini, tentu

Ushul Fiqh

| 183

Modul V

kita akna kehausan apaah kita boleh berwudlu dengan air laut? Maka Nabi SAW bersabda, Laut itu airnya suci dan binatangnya halal (dimakan)” (HR. Tirmidzi). Jawaban itu seolah-olah diberikan karena terpaksa (daraurat), hingga andaikan tidak ada keadaan yang serupa, maka hukum air laut dan bangkai binatangnya tidak demikian. Namun, sesuai dengan kaidah di atas, maka pengertian jawaban Nabi SAW itu menunjukkan yang ‘am. Hukum itu berlaku dalam keadaan terpaksa ataupun tidak, meskipun timbulnya karena ada sebab yang khas, tetapi memberikan pengertian umum. 2. Artinya:”Khitab yang khusus tertuju keada seseorang dari seluruh umat memberikan faedah menunjukkan umum, kecuali apabila diketahui ada dalil yang menunjukkan khusus bagi orang itu saja”. Kita sering menjumpai khitab yang ditujukan untuk seseorang saja yang berhubungan dengan suatu kejadian yang dialami oleh orang itu. Dalam hal ini, jika tidak dijumpai adanya dalil yang menentukan bahwa khitab itu hanya khusus untuk orang yang menerimanya saja, maka khitab tersebut berlaku untuk umum, sebagaimana Nabi SAW. bersabda : Artinya: “Sesungguhnya perkataan yang tertuju kepada seorang wanita, sama seperti perkataanku terhadap seratus wanita” (HR. Tirmidzi).Contoh sabda Nabi SAW.:

Artinya: “Aku telah menikahkan kamu kepadanya (wanita itu) dengan mahar AlQuran, artinya dengan mahar mengajar” (HR. Bukhari dan Muslim).Meskipun khitab ini ditujukan kepada seseorang yang sedang melakukan pernikahan pada masa Nabi SAW tetapi khitab ini berlaku pula untuk umum, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan untuk orang itu saja. Dengan demikian, memberi mahar dengan mengajar Al-Quran, dianggap cukup memenuhi pembayaran mahar yang merupakan kewajiban bagi orang yang melakukan akad pernikahan. Lain pula khitab yang ditujukan kepada seseorang, kemudian terdapat dalil yang menentukan bahwa khitab itu khusus untuk orang yang dituju, misalnya sabda Nabi SAW yang ditujukan kepada Abu Burdah, tentang kurban dengan anak kambing yang belum cukup umurnya. Artinya: “Kurban itu cukup bagimu, akan tetapi belum dianggap cukup bagi orang lain sesudah kamu” (HR. Bukhari dan Muslim). Khitab semacam itu, tidak berlaku untuk orang lain, karena ada dalil yang mengkhususkan, artinya tidak berlaku terhadap umum.

184 | Ushul Fiqh

Kaidah Ushuliyah

3. Artinya: “Menyebut sebagaian satuan lafal ‘am tersebut, tidak berarti menakhsiskan.” Kita sering menjumpai dua macam khitab yang menetapkan hukum tentang suatu hal. Khitab pertama menunjukkan umum, sedangkan khitab kedua menunjukkan khusus, yaitu isinya merupakan sebagain dari satuan lafal yang menunjukkan umum (khitab pertama). Apabila khitab kedua mengandung hukum yang sama dengan hukum yang terdapat pada khitab yang pertama maka khitab kedua itu tidak berarti mentakhsis khitab pertama, yakni keumuman khitab yang pertama itu tetap berlaku. 4. Artinya:”Lafal ‘am sesudah ditakhsis tetap menjadi hujjah bagi (satu-satuan) yang masih tertinggal.” Dalil ‘am sesudah ditakhsis masih berlaku bagi satuan lain, misalnya irman Allah SWT. QS. Al-A’raf : 32: Artinya: “Katakanlah (hai Muhammad)! Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya bagi hamba-hamba-Nya?” Ayat ini menyatakan bahwa semua perhiasan dibolehkan, kemudian ditakhsisnya cincin emas bagi orang laki-laki dengan hadis Nabi sebagai berikut :

Artinya: “Bahwasannya Nabi SAW melihat cincin emas di tangan seorang laki-laki, kemudian beliau mencabut dan diletakkannya, seraya bersabda “Dengan sengaja salah seorang di antara kamu mengambil bara api neraka, maka janganlah ia di tangannya” (HR. Muslim). 5. Artinya:”Mengamalkan (dalil) ‘am sebelum menyelidiki yang menakhsis tidak dibolehkan”. Menurut kaidah tersebut di atas, kita tidak boleh mengamalkan dalil-dalil ‘am tanpa menyelidiki lebih dahulu dalil yang menakhsiskannya. Kita ketahui bahwa dalil-dalil syari’ah itu terdiri atas ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang letaknya tidak selalu beriringan antara satusama lain yang memberikan pengertian umum dan yang khusus. Karena itu, perlu adanya usaha untuk mencari dan membandingkan semua dalil syara’ terutama tentang dalil yang memberikan pengertian umum itu ditakhsis atau tidak (Chaerul Uman, dkk., 2001: 74-80). Ushul Fiqh

| 185

Modul V

2. KHAS a. Pengertian Lafal Khas Di samping lafal ‘am, ada juga lafal khas, yaitu perkataan atau susunan yang mengadung arti tertentu yang tidak umum. Jadi khas adalah kebalikan dari ‘am. Lafal khusus ini adakalanya dipergunakan untuk seorang, barang, atau hal tertentu, seperti Abdullah, radio, atau Puasa Ramadhan. Dan adakalanya kalimat ini dipergunakan untuk dua orang atau barang seperti dua orang suami-istri atau sepasang pena Hero. Lafal khusus ini dipergunakan juga untuk lebih dari dua orang yang tidak dibatasi, seperti lafal Ar-Rijaal (beberapa orang laki-laki atau tiga orang laki-laki). Dengan demikian, yang dimaksud dengan khas ialah lafal yang tidak meliputi satu hal tertentu tetapi juga dua, atau beberapa hal tertentu tanpa kepada batasan. Artinya tidak mencakup semua, namun hanya berlaku untuk sebagaian tertentu. Dalam pembahasan ini, ada beberapa istilah yang erat hubungannya dengan khas, antara lain takhsis dan mukhassis. Takhsis ialah mengeluarkan sebagian lafal yang berada dalam lingkungan umum menurut batasan yang tidak ditentukan. Mukhassis ialah suatu dalil (alasan) yang menjadi dasar adanya pengeluaran lafal tersebut. Mukhassis ada 2 (dua) macam, yaitu mukhassis muttasil dan mukhassis munfasil. 1. Mukhassis Muttasil ‫ﺼﻞﹸ‬ ‫ﺺ ﺍ ﹾﳌﹸﺘﱠ ﹺ‬ ‫ ﹸ ﹶ ﱢ‬‫ﺍ ﹶ ﹾ‬, Yaitu lafal yang tidak berdiri sendiri, yakni ‫ﺼ ﹸ‬ maknanya bersangkutan dengan lafal sebelumnya. Misalnya irman Allah QS. AlAn’am :151 :

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh suatu jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu yang benar”. Susunan “Janganlah kamu membunuh suatu jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya” itu menunjukkan umum, artinya tidak boleh membunuh siapa pun. “Melainkan dengan jalan yang benar” yaitu qisas atau di dalam pertempuran.

2. Mukhassis Munfasil ‫ﺼﻞﹸ‬ ‫ﺺ ﺍ ﹾﳌﹸﻨﹾﻔﹶ ﹺ‬ ‫ ﹸ ﹶ ﱢ‬‫ﺍ ﹶ ﹾ‬, Yaitu lafal yang berdiri sendiri, terpisah dari ‫ﺼ ﹸ‬ dalil yang memberikan pengertian umum. Misalnya irman Allah QS. Al-A’raf : 31:

Artinya: “Dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan.”

186 | Ushul Fiqh

Kaidah Ushuliyah

Perkataan “Makanlah …” itu umum, yakni boleh makan apa saja yang kita kehendaki, tetapi keumuman ini telah dibatasi oleh Allah dengan irman-Nya juga QS. Al-Baqarah : 173, sebagai berikut:

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (makan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.”Ayat ini membatasi keumuman ayat 31 dari surat Al-A’raf dan menentukan bahwa yang haram itu hanya 4 macam makanan tersebut di atas. Pembatasan ini tidak terdapat pada satu ayat dalam surat Al-A’raf ayat 31 melainkan terpisah (munfasil). Yang termasuk mukhasssis munfasil ialah : (1) Ayat Al-Quran ditakhsis oleh ayat Al-Quran; (2) Hadis ditakhsis oleh ayat Al-Quran; (3) Ayat Al-Quran ditakhsis oleh Hadis; dan (4) Hadis ditakhsis oleh Hadis. Keempatnya akan dijelaskan di bawah ini: 1) Mentakhsis Al-Quran dengan Al-Quran Seperti irman Allah SWT. QS. Al-Baqarah : 228: Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.” Ayat ini memberikan pengertian umum, yaitu meliputi semua wanita yang dicerai, tetapi wanita-wanita yang sedang hamil ditakhsis oleh QS. At-Talaq :4 sebagai berikut : Artinya: “Wanita-wanita yang hamil waktu iddahnya ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”. Begitu pula wanita-wanita yang belum bergaul, ditakhsis dengan Q.S. Al-Ahzab : 49 sebagai berikut :

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengawini wanitawanita yang beriman kemudian kamu ceraikan sebelum kamu bergaul dengan mereka, tidalah bagi kamu atas mereka iddah yang kamu hitung”. 2) Mentakhsis Al-Quran dengan Hadis: Seperti irman Allah SWT. QS. An-Nisa’: 11:

Artinya: “Allah mensyariahkan bagimu tentang (pembagain pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”

Ushul Fiqh

| 187

Modul V

Ayat ini memberikan pengertian umum, baik Islam maupun ka ir, tetapi keumuman lafal “auladikum” (anak-anakmu) itu ditakhsis dengan sebuah hadis yang menyatakan sebagai berikut :

Artinya: “Orang Islam itu tidak dapat menerima warisan dari orang kaϔir dan orang kaϔir tidak mernerima warisan dari orang Islam” (HR. Bukhari dan Muslim). 3) Mentakhsis Hadis dengan Al-Quran. Seperti Hadits Rasulullah saw.:

Artinya: “Allah tidak akan menerima salat seseorang dari kamu apabila berhadas sehingga berwudlu” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini memberikan pengertian umum, untuk tidak udzur dalam berwudlu, maupun yang udzur, baik dalam perjalanan maupun dalam keadaan sakit. Kemudian keumuman hadis tersebut ditakhsis dengan irman Allah SWT. QS. An-Nisa’ : 43:

Artinya: “Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau datang dari tempat orang buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” Menurut hadis tersebut di atas dalam keadaan bagaimanapun juga, sahnya salat harus dengan wudlu, artinya bersuci dengan air dan ketentuan ini berlaku untuk seluruh orang yang akan menunaikan salat. Kemudian hadis tersebut ditakhsis dengan Al-Quran, Ayat 43 Surat An-Nisa’ yang membolehkan tayamum bila dalam keadaan tidak mendapat air. 4) Mentakhsis Hadis dengan Hadis Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda :

‘iBbJªAAÀi)jÂr ®ªA’F ¿nªAO¥mB¿ŒØ   ‰ Ï Í‰‰ ‰ ÊÍ

Artinya: “Semua tumbuh-tumbuhan yang disirami oleh air hujan, zakatnya sepersepuluh” (HR. Bukhari dan Muslim).Hadis ini memberikan pengertian

188 | Ushul Fiqh

Kaidah Ushuliyah

umum, tetapi kemudian keumuman itu ditakhsis dengan hadis lain yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya:”Bagi tanam-tanaman yang kurang dari lima wasaq, tidak dikenakan zakat.”(HR. Bukhari dan Muslim)Keterangan : 5 wasaq lebih kurang 1000 kg. 5) Mentakhsis Al-Quran dengan Ijma’. Seperti irman Allah SWT. QS. Al-Jumuah : 9:

Artinya: “Jika dipanggil untuk salat pada hari jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah (salat Jumat) dan tinggalkanlah semua jual-beli”. Ayat ini berlaku untuk siapa pun juga, artinya semua manusia terkena kewajiban salat Jum’at. Tetapi para ulama telah sepakat (ijma’) bahwa orangorang perempuan dan budak-budak tidak berkewajiban salat Jum’at. Jadi, keumuman ayat tersebut ditakhsis dengan ijma’, artinya ijma’ ini membatasi berlakunya kewajiban salat Jum’at hanya kepada laki-laki dan orang merdeka. 6) Mentakhsis dengan Qiyas Yang dimaksud di sini ialah mentakhsis Al-Quran atau hadis yang menunjukkan pengertian umum, dengan qiyas atau membatasi keumuman itu. Misalnya irman Allah Q.S. An-Nur : 2: Artinya: “Orang-orang perempuan yang berzina dan orang laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali”. Ayat ini berlaku untuk umum, meliputi orang-orang yang merdeka dan budak. Selanjutnya bagi budak perempuan kita dapati ayat Al-Quran yang menentukan hukuman mereka, yaitu separuh dari apa yang berlaku bagi perempuan merdeka, sebagaimana irman Allah Q.S. An-Nisa’ : 25:

Artinya: “Apabila merek a(budak perempuan) melakukan zina, maka kepada mereka (dikenakan siksa) separuh dari siksa perempuan yang merdeka”. Ayat ini hanya ditujukan pada budak-budak perempuan, sedangkan pada budak laki-laki tidak ada ketentuannya. Karena itu, hukuman untuk budak-budak lakilaki dipersamakan (diqiyaskan) dengan budak perempuan, yaitu lima puluh kali dera, yakni seperuh dari siksa orang yang merdeka. Jadi menakhsiskan surat An-Nur ayat 2 tentang budak laki-laki bukan dengan ayat Al-Quaran atau hadis, melainkan dengan qiyas terhadap budak perempuan yang sudah ada ketentuan hukumnya sebagaimana tersebut dalam Al-Quran ayat 25 surat AnNisa’.

Ushul Fiqh

| 189

Modul V

Lafal khas terkadang mutlaq yakni tidak di-qaid-kan dengan suatu qaid, tetapi kadang di-qaid-kan dengan suatu qaid yang dinamakan muqayyad, terkadang dalam bentuk ‘amr (perintah), dan terkadang, dalam bentuk nahi (larangan). Jadi, lafal khas ada empat bentuk, yaitu mutlaq, muqayyad, ‘amr dan nahi (Chaerul Uman, dkk., 2001: 81-89).

b. Dilalah dan Pengamalan Lafal Khas Lafal khas yang ditemui dalam nash diartikan sesuai dengan arti sebenarnya, selama tidak ditemukan dalil yang memalingkan pada arti lain. Contohnya, hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang menuduh berbuat zina adalah delapan puluh kali dera tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Namun, apabila ditemukan dalil yang dapat memalingkan artinya pada arti lain, maka hukuman tersebut dilaksanakan sesuai dengan dilalah dari bukti itu. Seperti halnya dalam hadis yang menerangkan bahwa untuk setiap empat puluh ekor kambing dikeluarkan zakatnya seekor dan setiap orang mengeluarkan zakat itrahnya satu sha’ gandum atau kurma. Mdzhab Hana i menganggap boleh menyerahkan seekor kambing atau jumlah uang seharga satu ekor kambing. Demikian pula dalam zakat itrah, boleh menyerahkan satu sha’ gandum atau uang seharga satu sha’ gandum atau kurma. Hal ini karena zakat ditujukan untuk kepentingan fakir-miskin, yang pada suatu waktu lebih memerlukan barang daripada uang dan pada waktu lainnya lebih memerlukan uang daripada barang. Jadi, lafal yang dilaksanakan sesuai dengan artinya dan kalau di-qaid-kan sesuai pula dengan qaid-nya. Kalau lafal khas yang mutlaq dalam nash lain diterngkan secara muqayyad, sedangkan pokok yang dibicarakan dan sebabnya sama, maka hukumnya sama. Umpamanya dalam ayat 3 surat Al-Maidah lafal darah dibawakan dalam bentuk mutlaq dan lafal darah dalam surat Al-Anam ayat 145 dibawakan dalam bentuk muqayyad yakni darah yang mengalir maka lafal yang mutlaq dialihkan menjadi muqayyad. Kalau kedua nash itu berbeda hukumnya atau sebabnya, maka yang mutlaq tetap berlaku mutlaq dan dilaksanakan sesuai dengan pengertiannya. Demikianlah menurut para ulama di kalangan madzhab Hana i dan sebagain besar ulama madzhab Syafe’i menyetujui pendapat di atas kalau kedua nash itu berbeda tentang hukum dan sebabnya atau berbeda hukumnya saja tetapi bila sebab dan hukumnya tidak berbeda, maka yang mutlaq diartikan dengan muqayyad. Contoh dua buah nash yang hukumnya berbeda namun sebabnya sama, seperti dalam irman Allah SWT. QS. Al-Maidah : 6:

Artinya: “Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku.”

190 | Ushul Fiqh

Kaidah Ushuliyah

Dan ayat 6 Q.S. Al-Maidah yang berbunyi :

Artinya: “Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah.” Ayat pertama berbicara tentang wudlu dan ayat kedua berbicara tentang tayamum, kendati berbeda namun sebabnya sama, yaitu untuk bersuci agar boleh mengerjakan salat. Namun hukumnya berbeda, yaitu dalam berwudlu wajib membasuh muka dan tangan, sedangkan dalam tayamum menyapu muka dan tangan, maka keduanya dilaksanakan secara terpisah. Contoh dua buah nash yang hukumnya sama, tetapi sebabnya berbeda, seperti dalam ayat yang berbicara tentang hukum pembunuhan tersalah dengan kafarah zhihar.pembunuhan tersalah diwajibkan membayar kafarah, yaitu memerdekakan seorang budak yang beriman, seperti yang diterangkan dalam ayat 92 surat An-Nisa’ sedangkan kafarah zhihar diwajibkan memerdekakan seorang budak, seperti yang diterangkan dalam ayat 3 surat Al-Maidah. Maka dalam bentuk ini dilaksanakan yang muqayyad dan yang mutlaq tetap berlaku mutlaq. Kalau lafal khas dalam bentuk ‘amr atau berita yang mengadung arti ‘amr maka perintah itu atau berita mengandung arti wajib, seperti irman Allah SWT. QS. AlMaidah : 38 : Artinya: “Potonglah tangan keduanya.” Dalam bentuk berita yang mengandung arti ‘amr seperti dalam irman Allah SWT. QS. Al-Baqarah :228:

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan dirinya”. Ayat ini memberikan petunjuk wajib bagi perempuan yang ditalak untuk menahan diri. ‘amr atau semakna dengan ‘amr mengandung arti wajib selama tidak ditemukan buktu yang dapat memalingkan kepada arti lain. Tetapi kalau ada bukti yang menunjukkan kepada arti lain dapat diartikan dengan mubah, irsyad (petunjuk), kebolehan, ancaman, kemuliaan, tahzir, takjiz, doa, dan sebagainya. Kebiasaan tuntutan dalam ‘amr cukup sekali dilaksanakan dan tidak harus dilakukan dengan segera, yang berarti dapat dilaksanakan kapan saja. Namun demikian, ada tanda yang menunjukkan lafal ‘amr dilaksanakan berulang dan dilaksanakan dengan segera dan tidak boleh ditunda pada waktu lain, seperti irman Allah QS. Al-Baqarah : 185:

Artinya: “Karena itu barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan ini”. Ushul Fiqh

| 191

Modul V

Petunjuk yang didapat dari luar nash, yaitu setiap awal bulan Ramadhan wajib berpuasa pada saat itu juga artinya tidak boleh ditunda. Setiap ‘amr untuk berbuat kebajikan dikerjakan dengan segera sesuai dengan ajaran Allah QS. Ali-Imran : 133:

Artinya: “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu.” Lafal nahi apbila dibawakan dalam bentuk khas atau dalam bentuk berita yang mengandung arti nahi, pengertiannya haram dalam irman Allah QS. Al-Baqarah : 221:

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang musyrik sebelum mereka beriman”. Larangan dalam ayat di atas menunjukkan keharaman menikahi wanita musyrik. Namun, bila ada tanda yang menunjukkan bahwa artinya dipalingkan kepada arti majazi, maka pengertiannya disesuaikan dengan tanda itu yang mungkin mengandung arti makruh, doa, irsyad dan sebagainya. Nahi harus dilaksanakan dengan segera dan berlaku terus menerus karena tuntutan untuk menghentikan sesuatu perbuatan baru dianggap terlaksana apabila telah dikerjakan sesuai dengan isi larangan atau berita itu. Larangan untuk berbuat dapat menghindari, sedang kerusakan harus disingkirkan dengan segera dan terusmenerus (Chaerul Uman, dkk., 2001: 90-94).[]

192 | Ushul Fiqh

Kaidah Ushuliyah

LATIHAN Dengan bimbingan dosen, mahasiswa dibagi 5 kelompok sesuai dengan kesepakatan peserta dan fasilitator. Kelompok pertama membahas tentang pengertian ‘Am. Kelompok dua membahas tentangjenis-jenis ‘Am. Kelompok tiga membahas tentang dillaah dan pengamalan ‘Am. Kelompok empat membahas tentang pengertian lafadz khash. Kelompok lima membahas tentang dilalah dan pengamalam lafadz khash. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta diskusi.

RANGKUMAN ‘Am menurut bahasa, artinya merata atau yang umum. Sedangkan menurut istilah ialah Lafal yang meliputi pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafal itu, dengan hanya disebut sekaligus. Lafal ‘Am mempunyai beberapa bentuk, di antaranya adalah sebagai berikut : Lafal kulun, jami’un, kaffah, ma’sya (artinya seluruhnya); Isim istiϔham ialah man (siapa), ma (apa), aina, ayyun (dimana),dan mata (kapan); Isim Isyarat; Isim mufrad yang makrifat dengan alif lam (al) atau idhafah; Jama’ yang ditakri kan (makrifat) dengan alif lam atau dengan idhafah; Isim Nakirah yang terletak sesudah Na i; Isim mausul (alladzi, alladziina, allatii, maa, dan sebagainya) Sedangkan Lafal khas, yaitu perkataan atau susunan yang mengadung arti tertentu yang tidak umum. Lafal khas yang ditemui dalam nash diartikan sesuai dengan arti sebenarnya, selama tidak ditemukan dalil yang memalingkan pada arti lain.

TES FORMATIF 1. Lafazh yang meliputi pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafal itu, dengan hanya disebut sekaligus, adalah pengertian dari: A. Khash B. Mutlaq C. Muqayyad D. Mujmal E. ‘Am

Ushul Fiqh

| 193

Modul V

2. Di antara bentuk lafazh ‘am, adalah: A. Lafazh kulun, jami’un, kaffah B. Lafazh Kaffah C. Isim istiϔham D. Jama’ yang ditakri kan (makrifat) dengan alif lam atau dengan idhafah E. Semuanya benar 3. Lafal yang tidak berdiri sendiri, yakni maknanya bersangkutan dengan lafal sebelumnya, disebut: A. Mukhassis Muttasil B. Mukhashish munfasil C. Mukhashish mu’awwal D. Mukhashish Muta’akhir E. Tidak ada yang benar 2. Mengeluarkan sebagian lafal yang berada dalam lingkungan umum menurut batasan yang tidak ditentukan adalah pengertian dari…. A. Takhsis B. Mukhassis C, Mukhassis Muttasil D. Mukhassis Munfasil E. Menakhsis 3. Yang termasuk mukhasis munfasil, kecuali…. A. Ayat Al-Quran ditakhsis oleh ayat Al-Quran B. Hadis ditakhsis oleh ayat Al-Quran C. Ayat Al-Quran ditakhsis oleh Hadis D. Qiyas ditakhsis oleh Qiyas E. Hadis ditakhsis oleh Hadis

194 | Ushul Fiqh

Kaidah Ushuliyah

TINDAK LANJUT 1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat. 2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis. 3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran

Ushul Fiqh

| 195

Kegiatan Belajar 3

‘AMR DAN NAHI 1. ‘Amr a. Pengertian ‘amr Hakikat pengertian ‘amr (perintah), sebenarnya ialah:

Artinya: “Lafal yang dikehendaki supaya orang mengerjakan apa yang dimaksudkan”. Ali Hasbullah mende inisikan ‘amr sebagai berikut :

Artinya: “‘Amr ialah suatu ketentuan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya”. Dalam hal ini, tidak diharuskan bahwa orang yang menyuruh lebih tinggi derajatnya dari orang yang disuruh, walaupun perintah tersebut tidak akan ditaati oleh yang disuruh itu, karena derajatnya lebih tinggi daripada yang menyuruh. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa orang yang menyuruh harus lebih tinggi derajatnya daripada orang yang disuruh (Chaerul Uman, dkk., 2001: 107-108).

b. Sighat ‘amr ‘Amr merupakan lafal yang mengandung pengertian perintah. Sighat ‘amr berbentuk sebagai berikut: 1) Berbentuk Fi’il ‘amr/perintah langsung. Misalnya, irman Allah QS. Al-Baqarah : 221: Artinya: “Dirikanlah salat.” 2) Berbentuk mudhari’ yang didahului oleh lam ‘amr. Misalnya, irman Allah QS. AlHajj : 29: Artinya: “... dan hendaklah melakukan thawaf sekeliling rumah tua itu (Baitullah)”.

196 | Ushul Fiqh

Kaidah Ushuliyah

3) Bentuk lainnya yang semakna, seperti lafadz faradla, kutiba, dan sebagainya. Bentuk ‘amr kadang-kadang keluar dari maknanya yang asli dan digunakan untuk makna yang bermacam-macam yang dapat kita ketahui dari susunan kalimatnya. Imam Ar-Razi berkata di dalam kitabnya Al-Mahsul, bahwa ahli ushul telah sepakat menetapkan bahwa bentuk If’al (ϔi’il ‘amr) dipergunakan dalam 15 macam makna sesuai dengan qarinah yang mempengaruhinya, lihat contoh di bawah ini. a) Ijab (Wajib). Contoh irman Allah QS. Al-Baqarah : 43:

Artinya: “Dan dirikanlah salat” . b) Nadab (Anjuran). Contoh irman Allah QS. An-Nur : 33:

Artinya: “Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.” c) Takdib (Adab) Contoh hadis Rasul: Artinya: “Makanlah apa yang ada di depanmu”. d) Irsyad (Menunjuki). Contoh irman Allah QS. Al-Baqarah: 282:

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki (di antaramu)”. e) Ibahah (Kebolehan). Contoh irman Allah QS. Al-Baqarah: 187: (f) Tahdid (Ancaman. Contoh irman Allah QS. Fushilat : 40: (g)Inzhar (Peringatan). Contoh irman Allah QS. Ibrahim : 30:

Artinya: “Katakanlah, “Bersuka rialah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu adalah neraka.” h) Ikram (Memuliakan). Contoh irman Allah QS. Al-Hijr : 46:

Artinya: “(Dikatakan kepada mereka): masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman”. i) Taskhir (Penghinaan). Contoh irman Allah: Artinya: “... Jadilah kamu sekalian kera yang hina.

Ushul Fiqh

| 197

Modul V

j) Ta’jiz (Melemahkan). Contoh irman Allah QS. Al-Baqarah : 23:

Artinya: “Datangkanlah satu surat (saja) yang seumpama Al-Quran itu.” k) Taswiyah (Mempersamakan). Contoh irman Allah QS. At-Thur : 16:

Artinya: “... maka bersabar atau tidak ...”. l) Tamanni (Angan-angan). Contoh Syi’ir Arab dari Ummul Qais:

Artinya: “Wahai sang malam! Memanjanglah, Wahai kantuk! Menghilanglah, Wahai waktu subuh! Berhentilah dahulu, Jangan segera datang m) Doa (Berdoa). Contoh irman Allah QS. Shad : 35): Artinya: “Ya Allah ampunilah aku”. n) Ihanah (Meremehkan). Contoh irman Allah QS. Ad-Dukhan : 49:

Artinya: “Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia”. o) Imtinan. Contoh irman Allah QS. An-Nahl : 114:

Artinya: “Makanlah apa yang direzekikan Allah kepadamu” (Chaerul Uman, 2001: 108-114).

c. Dilalah dan Tuntunan ‘amr Menunjukkan wajib, berdasarkan kaidah: Artinya: “Arti yang pokok dalam ‘amr ialah menunjukkan wajib (wajibnya) perbuatan yang diperintahkannya)”. Contoh irman Allah QS. Al-A’raf: 12: Artinya: “Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu aku menyuruhmu?” Ayat pertama bukan ditujukan untuk bertanya, tetapi merupakan pencelaan terhadap iblis karena enggan bersujud kepada Adam tanpa alasan, ketika iblis diperintahkan sujud.

198 | Ushul Fiqh

Kaidah Ushuliyah

Perlu diketahui bahwa suatu perintah atau suruhan yang tidak ada qarinah-nya, dengan suatu hal yang lain menunjukkan arti kemestian (wajib). Menunjukkan anjuran (nadab) berdasarkan kaidah:

Artinya: “Arti yang pokok dalam ‘amr/suruhan itu ialah menunjukkan anjuran (nadab).” Suruhan itu memang adakalanya untuk suruhan (wajib), seperti salat lima waktu, adakalanya untuk anjuran (nadab), seperti salat dhuha. Di antara kemestian dan anjuran yang diyakini adalah anjuran. Kesimpulannya, ‘amr tetap mengandung arti wajib, keciali apabila ‘amr tadi sudah tidak mutlaq lagi, atau terdapat qarinah yang dapat mengubah ketentuan tersebut, sehingga ‘amr berubah pula, yakni tidak menunjukkan wajib, tetapi menjadi bentuk yang menunjukkan hukum sunah atau mubah dan sebagainya sesuai dengan qarinah yang mempengaruhinya (Chaerul Uman, dkk., 2001: 114-117).

3. Nahi a. Pengertian Nahi Nahi menurut bahasa artinya mencegah, sedangkan menurut istilah adalah:

Artinya: “Lafal yang menyuruh kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita.” Abdul Hamid Hakim dalam Al-Bayan, menyebutkan nahi adalah :

Artinya: “Perintah untuk meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan”. Adapun maksud nahi yang sebenarnya adalah menunjukkan haram, seperti disebut dalam sebuah kaidah:

Artinya: “Bermulanya larangan itu menunjukkan haram (dilarang)”. Contoh irman Allah QS. Ali Imran : 130: Artinya: “Dan janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda”. Karena La ta’kulu berbentuk nahi, sedangkan ketentuan nahi itu ialah tahrim, maka makan harta riba itu hukumnya haram, karena tidak diridhai Allah SWT. Inilah hukum asli dari nahi. Ushul Fiqh

| 199

Modul V

Kita mengetahui bahwa nahi itu menunjukkan hukum haram, berdasarkan irman Allah yang artinya: “Dan barang siapa yang membangkang kepada Allah dan RasulNya, akan dimasukkan ke dalam neraka dengan kekal dan baginya siksaan yang pedih.” (QS. An-Nisa’ : 13). Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang melanggar batas Allah (termasuk semua larangan-Nya) dia akan disiksa, padahal ketentuan haram itu adalah sesuatu yang apabila dilakukan akan disiksa. Oleh karena itu, An-Nahyu menunjukkan haram, karena ada hubungannya dengan siksaan. Kecuali apabila ada qarinah yang mempengaruhinya maka nahi tersebut tidak lagi menunjukkan hukum haram, tetapi menunjukkan hukum makruh, mubah, dan sebagainya, sesuai dengan qarinah yang mempengaruhinya itu. Ada ulama yang berpendapat bahwa An-Nahyu yang masih asli itu menunjukkan hukum makruh. Namun, pendapat yang lebih mu’tamad (kuat) ialah pendapat jumhur di atas tadi (Chaerul Uman, dkk., 2001: 117-119).

b. Sighat Nahi Kalimat larangan yang tidak memiliki qarinah menunjukkan hakikat larangan yang mutlak. Jika kalimat itu mempunyai qarinah, tidak menunjukkan hakikat larangan, seperti irman Allah SWT. QS. An-Nisa’ : 43: Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu kerjakan salat dalam keadaan mabuk” . Sighat Nahi mengandung beberapa pengertian, antara lain sebagai berikut : 1) Untuk doa: Artinya: “Hai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami, bila kami lupa atau salah”. 2) Untuk pelajaran: Artinya: “Janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu.” 3) Putus asa: Artinya: “Janganlah kamu cari-cari alasan hari ini” 4) Untuk menyenangkan (menghibur) Artinya: “Jangan kamu gentar bahwa sesungguhnya Allah bersama kita”.

200 | Ushul Fiqh

Kaidah Ushuliyah

5) Untuk menghardik, seperti perkataan majikan kepada budaknya. “Jangan engkau lakukan perbuatan ini.” Adapun Nahi itu sendiri terbagi dalam: a) Nahi yang menunjukkan perbuatan itu sendiri sebagaimana contoh di atas yang menyebabkan perbuatan yang dilarang itu hukumnya fasid (rusak). b) Nahi yang menunjukkan Juz’i dari perbuatan (bagian dari perbuatan). Misalnya, larangan jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan ibunya. c) Nahi yang menunjukkan sifat perbuatan yang tak dapat dipisahkan, misalnya larangan berpuasa pada hari raya, karena hikmah dari hari raya itu ialah agar tiap orang dapat menikmati kegembiraan makan minum di hari tersebut. d) Nahi yang menunjukkan hal-hal di luar perbuatan yang tidak mesti berhubungan dengan perbuatan itu. Misalnya, larangan dalam jual beli sewaktu salat Jumat yang akibatnya akan meninggalkan Jumat (Chaerul Uman, dkk., 2001: 119121).

c. Dilalah dan Tuntutan Nahi 1) Perintah sesudah larangan Setelah memperhatikan segala perintah syara’ yang datang sesudah larangan, ternyata bahwa perintah sesudah larangan itu menunjukkan boleh (mubah), terkecuali jika ada nash yang menegaskan kefarduannya. 2) Suruhan tidak menghendaki berulang kali dikerjakan Suruhan-suruhan syara’ tidak menghendaki supaya orang yang disuruh itu berulang-ulang mengerjakannya dan tidak pula menunjukkan kepadanya agar satu kali saja mengerjakannya. Perintah itu hanya memberi pengeraian bahwa perbuatan tersebut harus kita kerjakan. Oleh karena itu, cukuplah kita menunaikan perintah tersebut dengan sekali mengerjakan saja. 3) Suruhan tidak menghendaki segera dikerjakan Suruhan yang di-qaid-kan dengan waktu akan gugur bila gurur waktunya karena harus dikerjakan dalam waktunya, sebagaimana yang dijelaskan dalam bab hukum. Jika tidak terpaut dengan waktu, seperti kaffarah dan mengqada puasa yang ditinggalkan, maka para ahli ushul berselisih paham. Ada yang menyuruh untuk menyegerakan pelaksanaanya, ada pula yang tidak. Menurut pertahqikan yang benar dari paham-paham ini ialah boleh menakhirkannya asal saja tidak meninggalkannya. Namun, sangat disukai bila dilakukan dengan segera. Hal ini bila kita hanya melihat dzat suruhan. Akan tetapi,

Ushul Fiqh

| 201

Modul V

banyak keterangan agama yang menyuruh kita segera melaksanakan perintah, di antaranya irman Allah QS. Ali Imran : 133:

Artinya:”Dan cepat-cepatlah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga-Nya”. Dan Allah SWT. Ber irman juga dalam QS. Al-Baqarah: 148:

Artinya: “Maka berlomba-lombalah kepada kebaikan”. Ayat ini memberi pengertian bahwa kita diperintahkan menyegerakan penyelesaian tugas. Oleh karena itu, dapatlah kita katakana, bahwa golongan yang membolehkan kita menunda (memperlambat) itu melihat pada pengertian yang diperoleh dari suruhan saja (Chaerul Uman, dkk., 2001: 121-122).

4. Masa Berlakunya Nahi Dalam sebuah kaidah disebutkan bahwa: Artinya: “Melarang suatu perbuatan itu, mengandung ketentuan perintah melakukan kebalikannya”. Maksudnya, kalau ada kata-kata, “janganlah berdiri!” Berarti “Duduklah”, karena kebalikan dari berdiri adalah duduk. Melarang Sesuatu Mengakibatkan Perbuatan yang Dilarang Hukumnya menjadi Rusak Tidak Sah. Artinya, larangan melakukan suatu perbuatan itu akan mengakibatkan perbuatan yang dilarang tadi apabila dilakukan hukumnya menjadi tidak sah (fasid), sama saja perbuatan itu termasuk hissi, seperti, zina atau termasuk syar’i seperti, salat. Ada sebagian ulama termasuk Iman Al-Ghazali dan Imam Razi berpendapat bahwa:

Artinya: “Nahi itu tidak menyebabkan fasidnya perbuatan yang dilakukan kecuali hanya dalam soal ibadah saja dan tidak di dalam muamalah”. Dan sebagian dari ulama Syaϔi’iyah, Hanaϔiyah, dan Muktazilah berpendapat bahwa sesungguhnya nahi itu tidak menyebabkan fasidnya perbuatan yang dilarang, tidak pada luqah, dan tidak pada syara’ dan tidak pula dalam soal-soal ibadah dan muamalah (Chaerul Uman, dkk., 2001: 122-123).[]

202 | Ushul Fiqh

Kaidah Ushuliyah

LATIHAN Dengan bimbingan dosen, mahasiswa dibagi 7 kelompok sesuai dengan kesepakatan peserta dan fasilitator. Kelompok pertama membahas tentang pengertian ‘Amr. Kelompok dua membahas tentang sighat ‘Amr. Kelompok tiga membahasdilalah dan tuntunan ‘Amr. Kelompok empat membahas tentang pengertain Nahi. Kelompok lima membahas tentang sighat Nahi. Kelompok enam membahas tentang dilalah dan tuntunan Nahi. Kelompok tujuh membahas tentang masa berlakunya Nahi. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta diskusi.

RANGKUMAN Hakikat pengertian ‘amr (perintah), sebenarnya ialah Lafal yang dikehendaki supaya orang mengerjakan apa yang dimaksudkan. Sighat ‘amr berbentuk sebagai berikut: (1) Berbentuk Fi’il ‘amr/perintah langsung; (2) Berbentuk mudhari’ yang didahului oleh lam ‘amr; dan (3) Bentuk lainnya yang semakna, seperti lafadz faradla, kutiba, dan sebagainya. Dilalah ‘amr itu ada yang menunjukkan wajib ada juga yang menunjukkan anjuran. Sedangkan Nahi menurut bahasa artinya mencegah, sedangkan menurut istilah adalah: Lafal yang menyuruh kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita. Sighat Nahi mengandung beberapa pengertian, antara lain: (1) untuk du’a; (2) pelajaran: (3) putus asa; (4) menghardik. Nahi itu sendiri terbagi dalam: 4 bagian, yaitu: (1) Nahi yang menunjukkan perbuatan itu sendiri; (2) Nahi yang menunjukkan Juz’i dari perbuatan (bagian dari perbuatan); (3) Nahi yang menunjukkan sifat perbuatan yang tak dapat dipisahkan; dan (4) Nahi yang menunjukkan hal-hal di luar perbuatan yang tidak mesti berhubungan dengan perbuatan itu.

TES FORMATIF 1. Hakikat pengertian ‘amr (perintah), ialah: A. Lafal yang dikehendaki supaya orang mengerjakan apa yang dimaksudkan B. Lafal yang dikehendaki supaya orang meninggalkan apa yang dimaksudkan C. Lafal yang dikehendaki supaya orang mengerjakan apa yang tidak dimaksudkan

Ushul Fiqh

| 203

Modul V

D. Lafal yang dikehendaki supaya orang menjelaskan apa yang dimaksudkan E. Lafal yang dikehendaki supaya orang menghentikan apa yang dimaksudkan 2. Lafal yang menyuruh kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita adalah pengertian…. A. ‘amr menurut bahasa B. ‘amr menurut istilah C. Nahi menurut bahasa D. Nahi menurut istilah E. ‘Am menurut istilah 3. Firman Allah yang artinya: “Wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami, bila kami lupa atau salah”, adalah shigat nahi yang mengandung pengertian: A. Untuk du’a B. Untuk pelajaran C. Untuk menyenagkan D. Putus asa E. Untuk menghardik 4. Firman Allah yang artinya: “Datangkanlah satu surat (saja) yang seumpama Al-Quran itu”, adalah shigat ‘amr yang mengandung arti: A. Imtinan B. Du’a C. Melemahkan D. mempersamakan E. Membolehkan 5. Di bawah ini adalah dilalah dan tuntutan ‘amr, kecuali: A. Menunjukkan wajib B. Menunjukkan anjuran C. A dan B benar D. Menunjukkan haram E. Menunjukkan makruh

204 | Ushul Fiqh

Kaidah Ushuliyah

TINDAK LANJUT 1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat. 2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis. 3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran

Ushul Fiqh

| 205

Kegiatan Belajar 4

MUTLAQ DAN MUQOYYAD 1. Mutlaq a. Pengertian Mutlaq Apabila kita selidiki secara seksama tentang keadaan tiap-tiap lafal yang dipandang dari segi dibatasinya atau tidaknya lafal itu, maka ada yang keadaannya bebas dan tidak dibatasi penggunaannya oleh hal lain (muqayyad). Hal-hal yang membatasi lafal itu disebut Al-Qaid. Oleh karena itu, berbicara tentang mutlaq terkait pula masalah Muqayyad dan AlQaid. Artinya: “Mutlak ialah lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya tanpa dibatasi oleh suatu hal yang lain”. Maksudnya lafal tersebut masih dalam keadaan asli dan bebas dari pengaruh hal-hal yang lain. Lafal ini disebut Mutlaq atau Al-Mutlaq. Contoh perkataan ‫ﹸﻢ‬ ‫ ﺃﹶﻳ ﹾ ﹺﺪﻳﹾﻜ ﹾ‬Dalam ayat 43 QS. An-Nisa’ : Artinya: “Apabila kamu tidak menemui air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, maka usaplah mukamu dan tanganmu dengan debu itu”. Mengusap tangan dengan debu, dalam ayat ini tidaklah dibatasi dengan sifat syarat dan sebagainya, artinya tidak diterangkan sampai di mana, apakah semuanya diusap atau sebagainya. Yang jelas dalam tayamum itu harus mengusap tangan dengan debu. Karena perkataan ‫ﹸﻢ‬ ‫( ﻭﹶﺃﹶﻳ ﹾ ﹺﺪﻳﻜ ﹾ‬tanganmu) ini tidak dibatasi sampai di mana yang harus diusap, maka bagian yang diusap adalah bagian mana saja asalkan bagian tangan. Karena itu, disebut mutlaq. Contoh lain, lafal Raqabatin ‫ﺔ‬ ‫ ﺭﹶﻗ ﹶ ﹶﺒ ﹴ‬dalam ayat 3 QS. Al-Mujadalah yang berbunyi : Artinya: “Maka hendaklah engkau memerdekakan budak (raqabah)”. Dalam ayat ini tidak diterangkan budak yang bagaimana, jadi tidak dibatasi dengan sifat atau syarat lainnya. Jadi perkataan ‫( ﺭﹶﻗ ﹶ ﹶﺒ ﹴﺔ‬budak) ini disebut mutlaq, dengan demikian,

206 | Ushul Fiqh

Kaidah Ushuliyah

budak yang bagaimana saja boleh dimerdekakan karena tidak ada ketentuan bahwa budak tersebut harus yang mukmin atau lainnya (ini dalam masalah zhihar) (Chaerul Uman, dkk., 2001: 95-97).

2. Pengertian Muqayyad Muqayyad adalah: Artinya: “Muqayyad atau Al-Muqayyad ialah lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya, dengan dibatasi oleh suatu hal dari batas-batas tertentu”. Batas-batas yang tertentu tadi disebut Al-Qaid.Contohnya, perkataan: ‫ﹸﻢ ﺍﹺﻟﹶﻰ‬ ‫ﻭﹶﺍﹶﻳ ﹾ ﹺﺪﻳﹶﻜ ﹾ‬ ‫ ﺍ ﹾﳌﹶﺮﹶﺍﻓﹺ ﹺﻖ‬Yang artinya basuhlah tanganmu sampai siku-siku, yang terdapat dalam ayat 6 surat al-Maidah: Artinya: “Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku-siku”. Ayat ini menerangkan soal wudlu, yaitu harus membasuh muka dan tangan sampai siku-siku. Di sini jelaslah bahwa lafal ‫ﹸﻢ‬ ‫ ﺍﹶﻳ ﹾ ﹺﺪﻳﹾﻜ ﹾ‬ini disebut muqayyad (dibatasi), sedangkan lafal ‫ﻟﻰ ﺍ ﹾﳌﹶﺮﹶﺍﻓﹺ ﹺﻖ‬ ‫ ﺍﹺ ﹶ‬disebut Al-Qaid yang kadang-kadang disebut dengan kata qaid. Contoh lain adalah perkataan “Raqabatin Mu’minatin” ‫ﺔ‬ ‫ ﺭﹶﻗ ﹶ ﹶﺒ ﹴﺔ ﹸﻣﺆ ﹾ ﹺﻣ ﹶﻨ ﹴ‬yang artinya, budak yang mukmin. Yang terdapat dalam QS. An-Nisa’ : 92:

Artinya: “Barang siapa yang membunuh orang mukmin karena tersalah, maka wajiblah memerdekakan budak mukmin”. Dalam ayat ini, terdapat ketentuan, yaitu terbatas pada budak mukmin sehingga harus memerdekaan budak yang mukmin saja (dalam soal pembunuhan yang tidak disengaja) Jadi lafal ‫ﺔ‬ ‫ ﺭﹶﻗ ﹶ ﹶﺒ ﹴ‬dalam ayat ini disebut muqayyad, sedangkan lafal ‫ ﹸﻣﺆ ﹾ ﹺﻣ ﹶﻨ ﹴﺔ‬disebut AlQaid (Chaerul Uma, dkk., 2001: 97-98).

3. Ketentuan Mutlaq dan Muqayyad Apabila lafal itu mutlaq, maka mengandung ketentuan secara mutlaq (tidak dibatasi). Dan apabila lafal itu muqayyad, maka mengandung arti ketentuan secara muqayyad (dibatasi). Maksudnya lafal yang mutlaq harus diartikan secara mutlaq dan lafal yang muqayyad harus diartikan secara muqayyad pula dan tidak boleh dicampur-adukkan satu dengan

Ushul Fiqh

| 207

Modul V

lainnya. Maka dengan sendirinya hukumnya pun harus berbeda (Chaerul Uman, dkk., 2001: 99).

4. Hubungan antara Mutlaq dan Muqayyad Apabila ada suatu lafal, di satu tempat berbentuk mutlaq, sedangkan pada tempat yang lain berbentuk muqayyad, maka ada empat kemungkinan dari ketentuannya. a. Persamaan Sebab dan Hukum Apabila kedua lafal itu bersamaan dalam sebab dan hukumnya, maka salah satunya harus diikutkan pada yang lain, yakni yang muqayyad. Artinya lafal mutlaq tadi jiwanya sudah tidak mutlaq lagi, karena ia harus tunduk kepada yang muqayyad. Jadi, kedua lafal tadi sekalipun berbeda dalam bentuknya namun sama saja cara mengartikannya. Oleh karena itu yang muqayyad merupakan penjelasan yang mutlaq. Contoh lafal: ‫ﺎﻡ‬ ‫ ﺛﹶﻼﹶﺛ ﹶ ﹶﺔ ﺃﹶﻳ ﱠ ﹴ‬yang artinya tiga hari, bentuknya mutlaq, sebagaimana yang terdapat dalam ayat 89 surat al-Maidah:

Artinya: “Maka barang siapa yang tidak mendapatkannya hendaklah puasa tiga hari”. Menurut bacaan mutawatir, lafal di atas bentuknya mutlaq. Tetapi menurut bacaan syadzah lafal tersebut di atas bentuknya muqayyad (bacaan Ubbaid bin Ka’ab Ibnu Mas’ud) ayat itu berbunyi, Artinya: “Hendaklah puasa tiga hari berturut-turut.” Jadi, dibatasi dengan kata-kata berturut-turut (mutatabiat). Karena kedua bacaan tadi bersamaan sebab dan hukumnya, maka qirat mutawatir di atas harus diikutkan (disesuaikan) dengan qirat syadzah. Jadi, cara mengartikannya disamakan dengan qirat syadzah. Hendaklah berpuasa tiga hari berturut-turut, jadi, dalam qiraat mutawatir harus juga dibatasi dengan berturut-turut. Jadi karena keduanya sama hukumnya, yaitu wajib puasa dan sama sebabnya karena kafarat sumpah. Jelasnya, walaupun di dalam mushaf tidak disebutkan ‫ﺕ‬ ‫ ﹸﻣ ﹶﺘﺘﺎﹶﺑ ﹺ ﹶﻌﺎ ﹴ‬tetapi cara mengartikannya haruslah “berpuasa tiga hari berturut-turut” (dengan memakai qaid mutatabiat) ‘berturut-turut’ yang sesuai dengan qiraat syadz. b. Sebabnya Berbeda tetapi Hukumnya Sama Apabila dua lafal itu berbeda dalam sebab, tetapi tidak berbeda dalam hukum (persamaan hukum) maka bagian ini diperselisihkan antara ulama ushul. Menurut sebagian ulama, yang mutlaq harus diikutkan kepada yang muqayyad, sedangkan ulama yang lain mengatakan bahwa yang mutlaq tetap pada kemutlaqannya.

208 | Ushul Fiqh

Kaidah Ushuliyah

Contohnya pada perkataan “Raqabatin” yang artinya budak. Lafal ini bentuknya mutlaq dalam ayat yang artinya: “Dan orang-orang yang bersumpah zhihar kemudian menarik kembali apa yang dikatakannya, maka wajiblah memerdekakan budak sebelum keduanya berkumpul.” (Q.S. Al-Mujadalah: 3). Pada ayat lain dalam surat An-Nisa’ disebabkan dengan bentuk muqayyad raqabatin mu’minatin (budak yang mukmin) dalam ayat yang artinya, “Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan tersalah, maka wajiblah memerdekakan budak yang mukmin.” (QS. An-Nisa’ : 92). Dalam ayat pertama, yang menjadi sebab seseorang harus memerdekakan budak ialah karena bersumpah zhihar, sedangkan pada ayat kedua karena membunuh dengan tidak sengaja. Jadi, berbeda dalam sebabnya. Meskipun berlainan sebabnya, tetapi hukumnya bersamaan, yaitu sama-sama harus memerdekakan budak. Dalam ayat yang pertama, bentuknya mutlaq karena hanya disebut raqabatin (budak) sedangkan dalam ayat kedua bentuknya muqayyad karena disebut raqabatin mu’minatin, yakni budak yang mukmin. Jadi, kalau yang mutlaq diikutkan kepada yang muqayyad, maka yang dimaksud budak dalam ayat pertama itu ialah budak-budak yang mukmin (harus yang mukmin). Namun, jika tidak diikutkan, berarti yang mutlaq tetap pada kemutlaqannya, maka dalam sumpah zhihar, budak yang dimerdekakan tidak harus mukmin, sedangkan dalam soal membunuh dengan tidak sengaja maka budak yang dimerdekakan harus yang mukmin. Contoh lain adalah ayat tayamum dengan bentuk mutlaq seperti dalam irman Allah QS. An-Nisa’ : 43.

Artinya: “Usaplah mukamu dan tanganmu”. Sedangkan dalam ayat wudhu dengan bentuk muqayyad, seperti irman Allah QS. AlMaidah: 6:

Artinya: “Basuhlah mukamu dan tanganmu sampai sikut”. Jika yang mutlaq diikutkan kepada yang muqayyad (sebagaimana kata Imam Syafe’i, maka mengusap tangan dalam tayamum harus sampai siku sebagaimana halnya dalam wudhu. Sedangkan Imam yang lain tidak mengharuskan sampai siku.

c. Perbedaan Hukum dan Sebab Perbedaan dalam Hukumnya Saja Apabila terjadi perbedaan hukum dan sebab, maka yang mutlaq tidak boleh diikutkan kepada yang muqayyad. Misalnya, dalam hal saksi diharuskan adil, sedangkan dalam

Ushul Fiqh

| 209

Modul V

hal membunuh dengan tidak sengaja diharuskan memerdekakan budak. Keduanya berlainan hukum dan sebabnya, yang satu diharuskan adil (Muqayyad), dan yang lainnya, diharuskan memerdekakan budak (mutlaq). Yang satu soal saksi dan yang satunya soal pembunuhan, maka sudah jelas persoalannya. Karena itu, tidak boleh diikutkan satu kepada yang lain, artinya dalam hal budak tidak harus budak yang adil sebagaimana dalam hal saksi. Apabila terjadi perbedaan dalam hukumnya, maka tidak ada perselisihan antara ulama ushul bahwa yang mutlaq diikutkan kepada yang muqayyad. Contohnya, perkataan: Artinya: “Belilah budak dan merdekakanlah budak mukmin”. Karena keduanya ini berbeda dalam hukumnya, yang satu harus membeli budak dan yang lainnya harus memerdekakan budak. Oleh karena itu, yang satu tidak boleh diikutkan pada yang lain. Jadi, hubungan antara mutlaq dengan muqayyad itu ada empat, yaitu: a. Persamaan hukum dan sebab, yang mutlaq harus diikutkan pada yang muqayyad. b. Persamaan hukum dan berlainan sebab, yang ini diperselisihkan ulama ushul, apakah yang mutlaq diikutkan kepada yang muqayyad ataukan tidak. c. Perbedaan hukum dan sebab yang mutlaq boleh diikutkan kepada yang muqayyad. d. Perbedaan hukum dan persamaan sebab, yang mutlaq juga tidak boleh diikutkan kepada yang muqayyad (Chaerul Uman, dkk., 2001: 99-103).[]

210 | Ushul Fiqh

Kaidah Ushuliyah

LATIHAN Dengan bimbingan dosen, mahasiswa dibagi 8 kelompok sesuai dengan kesepakatan peserta dan fasilitator. Kelompok pertama membahas tentang pengertian mutlaq dan muqayyad. Kelompok dua membahas tentang ketentuan mutlaq dan muqayyad. Kelompok tiga membahas hubungan antara mutlaq dan muqayyad. Kelompok empat membahas tentang penggunaan lafadz mutlaq dan muqayyad. Kelompok lima membahas tentang pengertian dan contoh mantuq. Kelompok enam membahas tentang macam-macam mantuq. Kelompok tujuh membahas tentang pengertain can contoh ma hum. Kelompok delapan membahas tentang macam-macam ma hum. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta diskusi.

RANGKUMAN Mutlak ialah lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya tanpa dibatasi oleh suatu hal yang lain”.”Muqayyad atau Al-Muqayyad ialah lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya, dengan dibatasi oleh suatu hal dari batas-batas tertentu”. Hubungan antara mutlaq dengan muqayyad itu ada empat, yaitu: (1) Persamaan hukum dan sebab, yang mutlaq harus diikutkan pada yang muqayyad; (2)Persamaan hukum dan berlainan sebab, yang ini diperselisihkan ulama ushul, apakah yang mutlaq diikutkan kepada yang muqayyad ataukan tidak; (3) Perbedaan hukum dan sebab yang mutlaq boleh diikutkan kepada yang muqayyad; dan (4) Perbedaan hukum dan persamaan sebab, yang mutlaq juga tidak boleh diikutkan kepada yang muqayyad.

TES FORMATIF 1. Lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya, dengan dibatasi oleh suatu hal dari batasbatas tertentu adalah pengertian dari….‘amr A. Nahi B. Muqayyad C. Mubayyan D. Mantuq E. ‘Amr Ushul Fiqh

| 211

Modul V

2. Lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya tanpa dibatasi oleh suatu hal yang lain, disebut: A. Mutlak B. Muqayyad C. Mujmal D. Mubayan E. Manthuq

3. Firman Allah yang berarti: “Maka hendaklah engkau memerdekakan budak (raqabah)”, adalah contoh dari lafazh: A. Mutlak B. Muqayyad C. Mujmal D. Mubayan E. Manthuq

4. Firman Allah yang berarti: “Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku-siku”, adalah contoh dari lafazh: A. Mutlak B. Muqayyad C. Mujmal D. Mubayan E. Manthuq

5. Hubungan antara mutlaq dengan muqayyad itu ada empat, kecuali: A. Persamaan hukum dan sebab, yang mutlaq harus diikutkan pada yang muqayyad B. Persamaan hukum dan berlainan sebab, yang ini diperselisihkan ulama ushul, apakah yang mutlaq diikutkan kepada yang muqayyad ataukan tidak C. Perbedaan hukum dan sebab yang mutlaq boleh diikutkan kepada yang muqayyad D. Perbedaan hukum dan persamaan sebab, yang mutlaq juga tidak boleh diikutkan kepada yang muqayyad E. A, B, C, dan D benar

212 | Ushul Fiqh

Kaidah Ushuliyah

TINDAK LANJUT 1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat. 2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis. 3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran

Ushul Fiqh

| 213

Modul V

DAFTAR PUSTAKA Beik, Muhammad Khudlari, Ushul Fiqh, Dar al-Fikr Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, Kairo: Dar al-Qalam 1978 -----------, Kaidah-kaidah Hukum Islam, alih bahasa Moch. Tolhah, dkk., Bandung, Risalah, 1985 Riva’i, M., Ushul Fiqh, Bandung: Al-Ma’arif, 1987 Shiddiqy, M. Hasbi Ash-, Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1958 Syafe’i, Rachmat, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung, Pustaka Setia, 1998 Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media Group, 2008 Uman, Khairul & Achyar Aminudin, Ushul Fiqh, Bandung, Pustaka Setia, 2001 Yahya, Muctar & Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Bandung, PT. al-Ma’arif, 1986

214 | Ushul Fiqh

TA’ARUDL AL-‘ADILLAH

Pendahuluan

S

etiap dalil hukum menghendaki adanya hukum yang berlaku terhadap sesuatu yang dikenai hukum. Bila ada suatu dalil yang menghendaki berlakunya hukum atas suatu kasus, tetapi di samping itu ada pula dalil lain yang menghendaki berlakunya hukum lain atas kasus itu, maka kedua dalil itu disebut berbenturan atau bertentangan. Dalam istilah hukum, hal ini disebut ta’arudl. Dalam bagian 6 ini, Anda akan diantarkan kepada pemahaman mengenai ta’arul al-‘adillah, nasakh dan tarjih. Mudah-mudahan Anda dapat memahami secara utuh dan menyeluruh apa yang diuraikan dalam bagian ini, sebab pemahaman tersebut akan menjadi bekal buat Anda dalam memahami hukum-hukum yang bertentangan dan cara penyelesaiannya. Setelah mempelajari bagian ini, diharapkan Anda mampu memahami ta’arudl al-‘adillah dan cara penyelesaiannya. Secara lebih khusus, Anda diharapkan dapat: 1. Menjelaskan pengertian ta’arud al-‘adillah 2. Menguraikan cara menyelesaikan ta’arud al-‘adillah 3. Menjelaskan pengertian nasakh 4. Menguraikan rukun nasakh 5. Mengemukakan pendapat para ulama tentang nasakh 6. Menguraikan syarat-syarat nasakh 7. mengklasi ikasi macam-amcam nasakh 8. Menganalisis cara mengetahui nasakh dan mansukh 9. Menganalisis perbedaan nasakh dengan takhshish 10. Menguraikan hikmah nasakh 11. Menjelaskan pengertian tarjih 12. menguraikan cara pentarjihan Untuk mencapai kemampuan di atas, sebaiknya Anda telah memahami isi modul sebelumnya, yaitu cara pengambilan hukum. Hal tersebut diperlukan sebagai dasar bagi Anda dalam menganalisis adalil-dalil yang bertentangan dan cara penyelesaiannya. Kemampuan yang Anda kuasai setelah mempelajari bagian ini akan berguna bagi untuk untuk memahami dalil-dalil yang bertentangan sekaligus dapat menyelesaikannya. Modul ini terdiri dar 3 kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar 1 disajikan mengenai pengertian ta’arud al-‘adillah dan cara menyelesaikannya. Dalam kegiatan belajar 2 diuraikan mengenai pengertian nasakh, rukun nasakh, pendapat para ulama tentang nasakh, syarat-syarat nasakh, macam-amcam nasakh, cara mengetahui nasakh dan mansukh, perbedaan nasakh dengan takhshish, dan hikmha nasakh. Sedangkan dalam Ushul Fiqh

| 217

kegiatan belajar 3 disajikan mengenai pengertian tarjih dan cara pentarjihan. Kegiatan belajar 1 dirancang untuk pencapaian kemampuan 1 dan 2. Kegiatan belajar 2 dirancang untuk pencapaian kemampuan 3 s.d. 10. Kegiatan belajar 3 dirancang untuk pencapaian kemampuan 11 dan 12. Untuk membantu Anda dalam mempelajari bagian ini, ada baiknya diperhatikan beberapa petunjutk belajar berikut ini: 1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan ini sampai Anda memahami secara tuntas tentang apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari bahan buku ini. 2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dari kata-kata yang dianggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci tersebut dalam kamus yang Anda miliki. 3. Tangkaplah pengertian demi pengertian melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa lain atau dengan dosen Anda. 4. Untuk memperlus wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan. Anda dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, termasuk dari internet. 5. Mantapkan pemahaman Anda dengan mengerjakan latihan dan melalui kegiatan diskusi dalam kegiatan tutorial dengan mahasiswa lainnya atau teman sejawat. 6. Jangan dilewatkan utnuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada bagian akhir. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami dengan benar kandungan bahan belajar ini.

Selamat belajar!

218 | Ushul Fiqh

Kegiatan Belajar 1

TA’ARUDL AL-‘ADILLAH 1. Pengertian Ta’arud al-‘Adillah

S

ecara etimologi, kata ta’arud, berarti pertentangan, sedangkan al-’adillah adalah bentuk jamak dari kata dalil, yang berarti alasan-alasan, dan dalil (Rachmat Syafe’i, 1999: 225). Adanya dalil (petunjuk), menghendaki adanya madlul (yang ditunjuk). Karena yang dimaksud di sini adalah “dalil hukum”, maka madlul-nya adalah hukum itu sendiri. Setiap dalil hukum menghendaki adanya hukum yang berlaku terhadap sesuatu yang dikenai hukum. Bila ada suatu dalil yang menghendaki berlakunya hukum atas suatu kasus, tetapi di samping itu ada pula dalil lain yang menghendanki berlakunya hukum lain atas kasus itu, maka kedua dalil itu disebut berbenturan atau bertentangan. Ini dalam istilah hukum Islam disebut “ta’arudl” atau “ta’adul” atau “taqabul”. Ketiga istilah ini memang pada dasarnya berbeda artinya, namun memiliki kesamaan dalam hal adanya perbedaan. Jadi, yang dimaksud dengan perbenturan dalil-dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu di antara kedua dalil itu menjadikan hukum yang ditunjukan oleh dalil lainnya (Amir Syarifuddin, 2008: 223224). Para ulama memiliki berbagai pendapat tentang de inisi ta’arud al-‘adillah secara terminologi, diantaranya: a. Menurut al-Syaukani, ta’arud adalah suatu dalil yang menetukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan dalil itu. b. Menurut Kamal Ibnu al-Humam dan al-Taftazani, ta’arud al-‘adillah adalah pertentangan antara dua dalil yang tidak mungkin untuk dikompromikan antara keduanya.

c. Ali Hasaballah berpendapat bahwa ta’arud al-‘adillah adalah terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang dikandung dalam dalil lainnya dan kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat. Dari de inisi di atas dapat diketahui bahwa persoalan ta’arud al-‘adillah dibahas oleh para ulama ketika ada pertentangan antara dua dalil, atau antara satu dalil dengan dalil lainnya secara zhahir pada derajat yang sama (Rachmat Syafe’i, 1999: 225). Pengertian perbenturan dalil itu mencakup dalil naqli (dalil yang ditetapkan secara tekstual dalam al-Quran atau hadits Nabi) dan dalil ‘aqli (dalil yang ditetapkan

Ushul Fiqh

| 219

Modul VI

berdasarkan akal, seperti qiyas). Ini juga mencakup dalil qath’i (dalil yang kekuatannya dalam menetapkan hukum, meyakinkann) dan dalil zhanni (dalil yang kekuatannya dalam menetapkan hukum tidak meyakinkan). Para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk dalil apa saja yang mungkin berbenturan. Pendapat terbanyak di kalangan ulama mengatakan bahwa antaa dua dalil yang qath’i tidak mungkin terjadi perbenturan. Alasannya, karena setiap dalil yang qath’i mengharuskan adanya madlul (hukum). Bila dua dalil qath’i berbenturan, berarti setiap dalil itu mengharuskan adanya madlul yang antaranya sesamanya saling berbenturan. Dengan demikian, akan terjadi dua hal yang salng meniadakan pihak lain. Hal ini tidak mungkin terjadi, seperti adanya dalil yang menunjukkan bahwa ala mini baru, dan dalam waktu yang sama ada dalil yang menunjukkan bahwa ala mini qadim (terdahulu). Kedua dalil itu menunjukkan baru dan qadimnya ala mini dalam waktu yang sama. Ada juga ulama yang berpendapat memungkinkan bertemunya dua dalil qath’i yang saling meniadakan; masing-masing dalil itu dipegang oleh ulama (mujtahid) tertentu yang memandangnya sebagai dalil qath’i. Dua pendapat yang berbeda dalam hal mungkin tidaknya terjadi perbenturan antara dua dalil qath’i itu, tampaknya berawal dari perbedaan pendapat tentang apakah para mujtahid yang berbeda pendapat itu benar semuanya atau hanya satu yang benar dan yang lainnya salah. Pertama, kelompok yang mengatakan bahwa yang betul di antara pendapat yang berbeda itu hanya satu, sedangkan yang lainnya salah. Ini merupakan pendapat yang disetujui jumhur ulama. Kelompok ini disebut al-mukhthi’ah. Menurut mereka, tidak mungkin terdapat dua dalil qath’i yang berbenturan, sebagaimana disebutkan di atas. Kedua, kelompok yang dianut sebagian kecil ulama –di antaranya al-Anbari- yang mengatakan bahwa di antara pendapat mujtahid yang berbeda itu bias benar semuanya, sehingga terdapat beberapa keenaran. Kelompok ini disebut almushawwibah. Menurut mereka, mungkin saja bertemu dua atau beberapa dalil qath’i yang masing-masing menghasilkan madlul yang antara satu dengan lainnya berbenturan. Perbedaan pendapat pun terjadi mengenai masalah perbenturan dua dalil yang zhanni. Segolongan ulama menolak terjadinya perbenturan antara dua dalil yang zhani sebagaimana tidak bolehnya terjadi perbenturan antara dua dalil yang qath’i. Pendapat ini mengihidarkan terjadinya perbenturan dalam irman Pembuat Hukum (Syari’). Tetapi golongan lain membolehkan terjadinya perbenturan dua dalil zhanni karena tidak ada halangan bagi perbenturan tersebut selama terbatas pada dalil yang tidak qath’i. Kelompok ini membatasi ketidakbolehan itu hanya pada dalil yang qath’I dengan argumen di atas. Kedua golongan yang berbeda pendapat ini, semuanya sepakat bahwa terjadinya perbenturan dalil tersebut hanya dalam pemikiran para mujtahid saja, sedangkan dalam dalil-dalil itu sendiri tidak ada perbenturan (Amir Syarifuddin, 2008: 224-225). Contoh perbedaan pendapat ulama mengenai adanya dua dalil yang dianggap bertentangan adalah mengenai irman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 240 sbb.:

220 | Ushul Fiqh

Ta’arrudl al-Adillah

Artinya, “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi naϔkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma›ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. Kemudian ayat 243 surat al-Baqarah berbunyi:

Atinya, “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi naϔkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma›ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. Ulama berbeda pendapat mengenai ke dua ayat di atas. Sebagian ulama beranggapan bahwa dua dalil dalam dua ayat itu bertentangan. Ayat 240 surat al-Baqarah menetapkan hukum beriddah bagi isteri yang ditinggal mati suaminya adalah selama satu tahun; sedangkan ayat 243 menetapkan hukum beridah bagi isteri yang ditinggal mati suaminya adalah selama empat bulan sepuluh hari. Dengan sendirinya, menurut pandangan mereka, dua dalil tersebut berbenturan. Ulama lainnya berpendapat bahwa dua dalil dalam dua ayat itu tidak bertentangan karena keduanya mengatur hukumatas dua hal yang berbeda, yaitu: dalil yang satu (ayat 240) menerangkan kebolehan isteri yang dicerai mati untuk mendiami rumah suaminya selama satu tahun; sedangkan dalil yang satu lagi (ayat 243) menyatakan ketidakbolehan isteri yang ematian suami untuk menikah lagi dalam masa empat bulan sepuluh hari (Amir Syarifuddin, 2008: 225-226). Contoh perbenturan antara hadits dengan hadits seperti dalam masalah riba’, Rasulullah saw. bersabda: Artinya, “Tidak ada riba kecuali riba nasi’ah (riba yang muncul dari utang piutang)”. Hadits di atas menyatakan bahwa tidak ada bentuk riba’ selain riba nasi’ah, padahal ada hadits lainnya tentang larangan melakukan riba fadl, seperti diterangkan dalam hadits:

Ushul Fiqh

| 221

Modul VI

Artinya, “Jangan kamu jual gandum dengan gandum kecuali dalam jumlah yang sama”. Antara hadits yang pertama dan kedua terjadi pertentangan dalam hukumnya. Hadits pertama membolehkan riba fadl dan hadits kedua mengharamkannya. Wahbah alJuhaili berpendapat pertentangan antara dua dalil atau dua hukum yang terkandung dalam dua buah dalil bergantung pada pandangan dan kemampuan para mujtahid dalam memahami, menganalisis, serta sejauh mana kekuatan logika mereka. Dengan kata lain, pertentangan tersebut bukanlah pertentangan yang aktual. Ia beralasan bahwa tidaklah mungkin Allah SWT. atau Rasul-Nya menurunkan aturan yang saling bertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Imam al-Syatibi juga berpendapat bahwa pertentangan antara dua dalil adalah pertentangan yang bersifat semu, yang dapat terjadi baik pada dalil yang qath’i (dianggap pasti kebenarannya) maupun pada dalil yang zhanni (kebenaran dianggap relatif), selama berada dalam satu tingaktan atau derajat. Apabila pertentangan terjadi pada dua dalil yang kualitasnya berbeda, maka diambil dalil yang lebih kuat kualitasnya, misalnya antara al-Quran dengan Hadits Ahad, maka yang diambil adalah al-Quran (Rachmat Syafe’i, 1999: 225-226). Sebagian ulama berpendapat bahwa bila dalil qath’i bertentangan dengan dalil zhanni, maka kedua dalil itu tidak disebut berbenturan, karena dalil qath’i harus didahulukan atas zhanni, sehingga dalil zhanni dapat dianggap tidak ada lagi. Sebagian ulama lainnya membatasi tidak berbenturannya dalil qath’i dengan dalil zhanni itu adalah bila keduanya sama-sama dalil naqli. Dalam hal iin, dalil qath’I yang naqli diutamakan atas dalil zhanni yang naqli. Sementara ulama lainnya, seperti Ibnu al-Hajib, mengatakan tidak mungkin terjadi perbneturan antara dalil qath’I dengan dalil zhanni, karena jika hal itu terjadi, maka yang zhanni dengan sendirinya dianggap tidak ada lagi. Hal iin berlaku juga pada dalil yang bukan naqli. Umpamanya, ada pendapat bahsa si A sedang beradadi rumahnya karena ada petunjuk, yaitu mobilnya ada di garasi. Dalam waktu yang sama si A disaksikan berada di luar rumah. Keberadaan si A dalam rumahnya didasarkan pada petunjuk yang zhanni, sedangkan keberadaannya di luar rumah berdasarkan pada dalil qath’i. Dalam hal iin, maka pendapat bahwa si A ada di dalam rumahnya tidak dipandang lagi, karena pendapat itu lemah. Dengan demikian, maka dua dalil (petunjuk) itu tidak dianggap berbenturan Lain halnya kalau keduanya adalah dalil naqli, karena meskipun yang dipandang adalah dalil qath’i, tetapi dalil yang zhanni amasih tetap diakui keberadaannya, namun tidak dipadnang lagi karena ada dalil yang lebih kuat (Amir Syarifuddin, 2008: 226).

2. Cara Menyelesaikan Ta’arud al-‘Adillah Cara Penyelesaian ta’arud al-‘adillah, yang dikenal kalangan para ulama adalah dua macam. Kedua cara tersebut didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Hana iyah dan Sya i’iyah.

222 | Ushul Fiqh

Ta’arrudl al-Adillah

Para ulama Hana iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa metode yang harus digunakan dalam menyelesaikan antara dua dalil yang bertentangan adalah sebagai berikut: a. Nasakh, yaitu membatalkan dalil yang sudah ada dengan didasarkan pada dalil yang alasan kemudian yang mengandung hukum yang berbeda. Seorang mujtahid berusaha untuk melacak sejarah kedua dalil tersebut dan kemudian mengambil dalil yang datang kemudian. b. Tarjih, yaitu menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa indikasi yang mendukung ketetapan tersebut. Apabila dua dalil yang bertentangan sulit untuk dilacak sejarahnya, maka dapat menggunakan tarjih dengan mengemukakan alasan-alasan yang mendukung dalil-dalil tersebut. Untuk melakukan tarjih, dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: (1) Petunjuk terhadap kandungan lafazh suatu nash. Mislanya menguatkan nash yang hukumnya pasti (muhkam) dan tidak dan tidak dapat dihapus, daripada nash yang hukumnya pasti namun dapat diubah (mufassar); (2) Dari segi yang dikandungnya. Misalnya menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dari dalil yang mengandung hukum boleh; (3) dari segi keadilan periwayatan suatu hadits. c. Al-jam’u wa al-Tauϔiq, yaitu mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya, berdasarkan kaidah: “Mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain”. d. Tasaquth al-Dalilain, yaitu menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak dapat menggunakan ketiga cara di atas. Misalnya ada pertentangan antara dua ayat, sedangkan ketiga cara di atas tidak dapat digunakan, maka langkah yang dapat ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari al-Quran, yaitu Sunnah. Apabila masih tetap bertentangan, maka diambil metode qiyas (analogi). Namun menurut ulama Han iyah, seorang mujtahid hanya boleh mengambil dalil yang lebih rendah apabila telah menggunakan ketiga cara tersebut. Penggunaan meode penyelesaian ta’arud al-‘adillah harus dilakukan secara berurutan. Menurut ulama Ulama Sya i’iyah, Malikiyah dan Zhahiriyah, cara penyelesaian ta’arud al-‘adillah adalah sebagai berikut: a. Jam’ut al-Tauϔiq. Menurut ketiga ulama di atas, cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengkompromikan kedua dalil tersebut. Alasan mereka adalah kaidah yang menyatakan: “Mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain”. Cara yang digunakan untuk mengkompromikan kedua dalil tersebut menurut mereka ada tiga, yaitu: (1) membagi kedua hukum yang bertentangan; (2) memilih seuatu salah satu alasan ; dan (3) mengambil dalil yang lebih khusus.

Ushul Fiqh

| 223

Modul VI

b. Tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil, digunakan apabila cara pertama tidak dapat digunakan. c. Nasakh, yaitu membatalkan salah satu hukum yang dikandung dalam kedua dalil tersebut dengan syarat harus diketahui dahulu, mana dalil yang pertama dan mana dalil yang datang kemudian. Cara ini digunakan apabila cara kedua tidak dapat digunakan. d. Tatsaquth al-dalilain, yaitu meninggalkan kedua dalil tersebut dan berijtihad dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah. Cara keempat ini digunakan oleh mujtahid apabila cara pertama, kedua, dan ketiga tidak dapat ditempuh untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan. Keempat cara tersebut harus ditempuh secara berurutan (Rachmat Syafe’i, 1999: 226-230). Beberapa cara penyelesaian terhadap dua dalil yang saling berbenturan yang dikemukakan oleh dua golongan ulama di atas, dalam operasionalisasinya, bertolak dari pada suatu prinsip yang dirumuskan dalam kaidah:

Artinya, “Mengamalkan dua dalil yang berbenturan lebih baik dari pada menyingkirkan satu di antaranya”. Ada tiga tahap penyelesaian yang tergambar dalam kadiah tersbut, yaitu: Pertama, sedapat mungkin kedua dalil tersebut dapat digunakan sekaligus, sehingga tidak ada dalil yang disingkirkan. Langkah-langkah yang ditempuh ketika usaha penyelesaian yang dipilih adalah mengunakan kedua dalil yang berbenturan adalah: 1) Mempertemukan dan mendekatkan pengertian dua dalil yang diperkirakan berbenturan atau menjelaskan kedudukan hukum yang ditunjuk oleh kedua dalil itu, sehingga tidak terlihat lagi adanya perbenturan. Usaha dalam bentuk ini disdebut tauϔiq atau kompromi. Umpamanya: ayat 240 dan ayat 243 surat al-Baqarah di atas. Memang kedua ayat secara lahir berbenturan karena ayat 243 menetapkan iddah bagi isteri yang kematian suami adalah 4 bulan 10 hari; sedangkan ayat 240 menetapkan idahnya satu tahun. Usaha kompromi dalam kasus ini adalah dengan menjelaskan bahwa yang dimaksud “bersenang-senang selama satu tahun” (dalam ayat 24)) adalah untuk tinggal di rumah suaminya selama satu tahun kalau ia tidak kawin lagi; sedangkan waktu tunggu selama 4 bulan 10 hari (dalam ayat 243) maksudnya sebagai larangan untuk kawin dalam masa iddah. Dengan usaha mendekatkan pengertian kedua dalil itu, maka dua dalil yang kelihatan bertentangan itu menjadi tidak bertenangan, sehingga masing-masing dapat digunakan pada tempatnya. 2) Dua dalil yang secara zhahir bebbenturan dan tidak mungkin dilakukan usaha kompromi seperti di atas, namun satu di antara dua dalil itu bersifat “umum” dan satu lagi “khusus”. Dalam hal ini ditempuh usaha takhshish, sehingga dalil khusus

224 | Ushul Fiqh

Ta’arrudl al-Adillah

diamalkan untuk mengatur hal yang khusus menurut kekhususannya; sedangkan yang umum diamalkan menurut keummannya sesudah dikurangi dengan ketentuan yang diatur secara khusus. Dengan demikian tidak ada di antara dua dalil itu yang ditinggalkan. Umpamanya irman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228:

Artinya, “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru›”. Ayat itu menjelaskan bahwa isteri yang diceraikan suaminya dalam keadaan apapun, iddahnya adalah tiga kali quru’. Zhahir ayat ini berbenturan dengan irman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 4 berikut:

Artinya, “dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”. Perbenturan secara zhahir itu terlihat dari segi bahwa iddah isteri yang ditalak suami adalah tiga kali quru’; sedangkan pada ayat lain, isteri yang juga dicerai suami iddahnya adalah sampai melahirkan anaknya. Usaha penyelesaian perbenturan dua dalil di atas adalah melalui akhsis, yaitu memberlakukan batas melahirkan anak itu khusus bagi isteri yang dicraikan suaminya dalam keadaan hamil. Dengan usaha takhsis, ketentuan bagi sietri yang hamil itu dikeluarkan dari keumuman ayat 228 surat al-Baqarah. Dengan demikian kedua ayat itu menjadi tidak berbenturan sehingga kedua ayat tersebut dapat diamalkan untuk masalah yang berbeda, yaitu ayat 4 surat al-Thalaq untuk iddah isteri yang diceraikan suaminyad alam keadaan hamil, sedangkan ayat 228 surat al-Baqarah untuk isetri yang diceraikan suaminya dalam keadaan tidak hamil. Kedua, setelah dengan cara apapun kedua dalil itu tidak dapat digunakan sekaligus, maka diusahakan setidaknya satu di antaranya diamalkan; sedangkan yang satu lagi ditinggalkan. Usaha penyelesaian dalam bentuk ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut: 1) Bila dapat diketahui secra pasti bahwa satu di antara dua dalil yang diduga berbenturan itu lebih dahulu turun atau berlakunya, sedangkan yang satunya lagi belakangan turunnya atau berlakunya, maka yang datang belakangan itu dinyatakan berlaku untuk seterusnya dan yang datang lebih dahulu tidak berlaku lagi dengan sendirinya. Usaha penye;esaian seperti ini disebut nasakh. 2) Bila di antara dua dalil yang dipadnang berbenturan itu tidak diketahui mana yang dulu dan mana yang belakangan turun atau berlakunya –sehingga tidak dapat diselesaikan dengan cara nasakh- namun ditemukan petunjuk yang menyatakan

Ushul Fiqh

| 225

Modul VI

bahwa salah satu diantaranya lebih kuat dari yang lain, maka diamalkan dalil yang disertai petunjuk yang menguatkan dalil itu dan dalil yang lainnya ditinggalkan. Usaha penyelesaian dalam bentuk ini disebut tarjih. 3) Bila dua dalil yang berbenturan itu tidak dapat ditempuh usaha penyelesaian secara nasakh dan tarjih, namun kedua dalil itu memungkinkan diamalkan, maka ditempuh penyelesaian secara takhyir, yaitu memilih salah satu di antara dua dalil itu untuk diamalkan dan yang satu lagi tidak diamalkan, dengan tetap menghormati kebenaran dalil yang tidak diamalkan tersebut. Keitga, sebagai langkah terakhir, tidak dapat dihindarkan kedua dalil itu ditinggalkan, dalam arti tidak diamalkan. Cara meninggalkan dua dalil yang berbenturan itu ada dua bentuk, yaitu: 1) Ditangguhkan pengamalan dekua dalil itu sambil menunggu kemungkinan adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu di antara keduanya. Cara ini dalam istilah hukum disebut “tawaquf”. 2) Ditinggalkan kedua dalil itu sekaligus dan dicari dalil ketiga untuk diamalkan. Cara penyelesaian seperti ini dalam istilah hukum disebut “tasaquth” yang secara etimologi, saling berguguran (Amir Syarifussin, 2008: 227-230).[]

226 | Ushul Fiqh

Ta’arrudl al-Adillah

LATIHAN Dengan bimbingan dosen, mahasiswa dibagi dua kelompok sesuai dengan kesepakatan peserta dan fasilitator. Kelompok pertama membahas tentang pengertain ta’arudl al‘adillah, sedangkan kelompok dua membahas tentang cara menyelesaikan ta’arudl al’adillah. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta diskusi.

RANGKUMAN Setiap dalil hukum menghendaki adanya hukum yang berlaku terhadap sesuatu yang dikenai hukum. Bila ada suatu dalil yang menghendaki berlakunya hukum atas suatu kasus, tetapi di samping itu ada pula dalil lain yang menghendaki berlakunya hukum lain atas kasus itu, maka kedua dalil itu disebut berbenturan atau bertentangan. Dalam istilah hukum, hal ini disebut ta’arudl. Secara etimologi, kata ta’arud, berarti pertentangan, sedangkan al-’adillah adalah bentuk jamak dari kata dalil, yang berarti alasan-alasan, dan dalil. Secara terminologis, ta’arud al‘adillah adalah terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang dikandung dalam dalil lainnya dan kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat.

TES FORMATIF 1. Secara etimologi, kata ta’arud dan al-’adillah mengandung pengertian….. A. Pertentangan dan dalil B. Dalil dan pertentangan C. Argumen dan dalil D. Dalil dan alasan E. Pertentangan dan persamaan

2. Cara Penyelesaian ta’arud al-‘adillah, yang dikenal kalangan para ulama adalah dua macam. Kedua cara tersebut didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh….

Ushul Fiqh

| 227

Modul VI

A. Hana iyah dan Hanabilah B. Hanaϐiyah dan Syaϐi’iyah C. Hana iyah dan Malikiyah D. Sya i’iyah dan Malikiyah E. Sya i’iyah dan Hanabilah

3. Para ulama Hana iyah dan hanabilah berpendapat bahwa metode yang harus digunakan dalam menyelesaikan antara dua dalil yang bertentangan adalah sebagai berikut, kecuali: A. Nasakh B. Tarjih C. Al-jam’u wa al-Tau iq D. Tasaquth al-Dalilain E. Qiyas 4. Meninggalkan kedua dalil tersebut dan berijtihad dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah, disebut: A. Tatsaquth al-dalilain B. Tarjih C. Nasakh D. al-jam’u E. al-qiyas

5. Ditangguhkan pengamalan dekua dalil itu sambil menunggu kemungkinan adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu di antara keduanya, disebut: A. Tawaquf B. Tarjih C. Nasakh D. al-jam’u E. al-qiyas

228 | Ushul Fiqh

Ta’arrudl al-Adillah

TINDAK LANJUT 1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat. 2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis. 3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran

Ushul Fiqh

| 229

Kegiatan Belajar 2

NASAKH

1. Pengertian Nasakh Secara etimologis, kata “nasakh” dalam bahasa Arab digunakan dengan arti menghilangkan atau meniadakan atau menghapus. Contohnya: ‫ﻧﺴﺨﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﻈﻞ‬ “Matahari menghilankan kegelapan” atau ‫“ ﻧﺴﺨﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺍﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﻡ‬Angin telah menghapus jejak sesuatu kaum”. Terkadang kata nasakh juga digunakan dengan arti “memindahkan” atau “mengalihkan” sesuatu, mengubah dari suatu keadaan kepada bentuk lain di samping masih tetapnya bentuk semlua. Karena kata nasak itu digunakan untuk dua arti yang bebrbeda, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang arti sebenarnya (hakiki) dari kata nasakh. Qadhi Abu Bakar dan pengikutnya, seperti al-Ghazali bebrpendapat bahwa kata nasakh itu merupakan kata musytarak yang mengandung arti ganda antara memindahkan dan menghilangkan. Alasannya karena kata nasakh biasa digunakan untuk dua maksud tersebut dengan penggunaan secara hakiki (sebenarnya). Sementara Abu Husain dan ulama lain berpendapat bahwa kata nasakh secara hakiki berarti menghilangkan, sedangkan pemakaiannya untuk maksud lain adalah secara majazi (arti kiasan). Abu Husein berargumen bahwa penggunaan kata nasakh dengan arti memindahkan dalam ucapan: “Saya menasakhkan buku itu” adalah majazi, karena menurut hakikatnya apa yang ada dalam buku tidak mungkin dipindahkan karena ia amsih tetap ada. Bila kata nasakh dalam kalimat tersebut bersifat majazi dengan arti “emmindahkan”, maka arti hakikatnya adalah “menghilangkan” (Amir Syarifuddin, 2008: 230-231). Sementara de inisi nasakh menurut ulama ushul iqh yang masyhur ada dua, yaitu: Pertama: Artinya, “Penjelasan berakhirnya masa berlaku suatu alasan melalui dalil syar’i yang datang kemudian”. Kedua: Artinya, “Pembatlan hukum syara’ yang ditetapkan terdahulu dari orang mukallaf dengan hukum syara’ yang sama yang datang kemudian”.

230 | Ushul Fiqh

Ta’arrudl al-Adillah

Dari dua de inisi tersebut, para ahli ushul iqh menyatakan bahwa nasakh itu dapat dibenarkan jika memenuhi kriteria berikut ini: a. Pembatalan itu harus dilakukan melalui tuntutan syara’ yang mengandung hukum dari Allah dan Rasul-Nya, yang disebut nasikh (yang menghapus). Maka biasanya, masa berlaku hukum yang disebabkan wafatnya seseorang tidak dinamakan nasakh. b. Yang dibatalkan adalah syara’ yang disebut mansukh (yang dihapus); c. Nasikh harus datang kemudian (terakhir) dari mansukh (yang dihapus)

2. Rukun nasakh Rukun nasakh itu ada empat, yaitu: a. Adat al-nasakh, yaitu pernyataan menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada; b. Nasikh, adalah dalil yang kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya nasikh itu berasal dari Allah Ta’ala, karena Dialah yang membuat hukum dan Dia pula yang menghapuskannya; c. Mansukh, yaitu hukum yang dibatalkan, dihapuskan, atau dipindahkan; d. Mansukh ‘anhu, yaitu orang yang dibebani hukum (Rachmat Syafe’i, 1999: 232)

3. Pendapat Para Ulama tentang Nasakh Jumhur ulama berpendapat bahwa nasakh itu boleh dan terjadi. Pendapat mereka didasarkan kepada irman Allah surat al-Baqarah ayat 106:

Artinya, “Ayat mana saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”. Jumhur Ulama pun beralasan dengan irman Allah surat al-Nahl ayat 101:

Artinya, “Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: “Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja”. Bahkan kebanyakan mereka tiada Mengetahui”. Menurut Jumhur ulama, Allah berkuasa untuk melakukan apa saja yang sesuai dengan kehendak-Nya, tanpa terkait dengan maksud dan tujuan. Oleh karena itu, wajar apabila

Ushul Fiqh

| 231

Modul VI

Allah mengganti suatu hukum dengan hukum lainnya, yang menurut-Nya lebih baik. Selain itu, menurut Jumhur, sudah banyak sekali kasus yang berkaitan dengan nasakh, seperti nasakh terhadap syari’at sebelum datang Islam, pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka’bah, pembatalan puasa Asyura diganti dengan Ramdhan, dan lain-lain. Pendapat Jumhur itu dibantah oleh Abu Muslim al-Ashfahani (mufassir). Menurutnya, apabila nasakh dakui keberadaannya berarti terdapat perbedaan kemashlahatan sesuai dengan penggantian zaman, memungkinkan dibolehkannya seseorang untuk mengganti keimanannya sesuai dengan kondisi zaman. Hal itu sangat mustahil diterima akal. Selain itu, adanya nasakh berarti mena ikan pengetahuan Allah SWT. Terhadap kemashlahatan suatu zaman, sehingga Dia harus mengganti dengan hukum yang lain. Keadaan seperti ini sangat mustahil bagi Allah dan sia-sia saja. Padahal Allah telah ber irman dalam surat Fushilat ayat 42 sbb.:

Artinya, “Yang tidak alasan kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji”. Menurutnya, ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam al-Qur’an tidak terdapat “pembatalan”. Jika nasakh diartikan sebagai pembatalan, maka tidak akan terdapat alQuran. Mufassir dan pembaharu islam, Muhamamd Abduh berpendapat bahwa nasakh telah tepat diartikan sebagai penggantian, pengalihan (pemindahan) ayat hukum di tempat ayat hukum lainnya, yakni penggantian atau pemindahan suatu wadah ke wadah yang lain (Rachmat Syafe’i, 1999: 234-236). Quraish Shihab menanggapi pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa pengertian tersebut membawa pada kesimpulan bahwa semua ayat al-Quran akan tetap berlaku dan tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Hanya saja, terjadi penggantian hukum pada masyarakat tertentu karena adanya kondisi yang berbeda, namun tetap berlaku bagi masyarakat yang kondisinya sama seperti kondisi ketika ayat tersebut diberlakukan (Shihab:147-148).

4. Syarat-syarat Nasakh Sebagaimana telah dibahas di atas, bahwa jumhur mengakui keberadaan nasakh dalam al-Quran, namun harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat-syarat tersebut ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Di antara syarat-syarat yang disepakati antara lain: a. Yang dibatalkan adalah hukum syara’ b. Pembatalan itu datangnya dari tuntutan syara’ c. Pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum, seperti perintah Allah tentang kewajiban berpuasa, tidak berarti dinasakh setelah selesai melaksanakan puasa tersebut.

232 | Ushul Fiqh

Ta’arrudl al-Adillah

d. Tuntutan yang mengandung nasakh harus datang kemudian. Adapun persyaratan yang diperselisihkan, antara lain: a. Alasan yang dikemukakan oleh Mu’tazilah dan sebagai Hana iyah yang menyatakan bahwa hukum yang dinasakh itu pernah dilaksanakan, atau syara’ telah memberi kesempatan untu melaksanakan hukum teresbut yang menunjukkan bahwa hukum itu baik. Aau setidak-tidaknya menunjukkan bahwa hukum tersebut bernilai bila diakti kan dengan kondisi tertentu. Jika nilai kebaikannya sudah tidak ada, barulah diganti dnegan hukum yang lebih baik. Sebaliknya, apabila belum sempat dilaksanakan, berarti hukum tersebut buruk, dan hal itu mustahil bahwa Syari’ berbuat sesuatu yang sia-sia. Jumhur membantah pendapat tersebut dengan alasan: 1) kebaikan suatu hukum itu tidak hanya dinilai dari akibat perbuatan tersebut. Namun ada yang lebih penting dari itu, yaitu kepatuhan kepada Allah untuk melakukan syari’at yang dibebankan syara’ kepada seseorang hamba. Oleh karena itu, tidak perlu hukum yang dinasakh itu harus pernah dilakukan oleh mukallaf, karena boleh jadi kalau hukum tersebut tetap dilakukan akan berdampak lain bagi kelompok tertentu. Tapi sikap seorang mukallaf cukup dengan keyakinan untuk patuh melaksanakan perintah-Nya; 2) Secara fakktual, telah banyak sekali hukum yang dinasakh sebelum dilaksankaan, seperti perintah shalat pada waktu Isra’ Mi’raj Nabi yang mula-mula diperintahkan 50 kali, tetapi belum sempat perintah tersebut dilaksankan sudah dinasakh dengan 5 kali saja. b. Golongan Mu’tazilah dan Maturidiyah berpendapat bahwa disyaratkan hukum yang dinasakh itu harus ditujukan untuk sesuatu yang baik yang diterima akal pembatalannya. Syarat tersebut tidak diterima Jumhur dengan alasan bahwa baik dan buruknya suatu perbuatan itu ditentukan oleh syara’ bukan oleh akal. c. Sebagian ulama ushul iqh mensyaratkan adanya pengganti terhadap hukum yang dibatalkan. Mereka beralasan dengan irmna Allah dalam surat al-Baqarah ayat 106. Jumhur membantah, bahwa Allah tidak wajib menggantinya, dan cukup banyak hukum yang dibatalkan, namun tidak ada penggantinya, seperti hukum memberi sedekah bagi mereka yang ingin melakukan pembicaraan dengan Rasul, seperti yang terdapat dalam surat al-Mujadalah ayat 12, yang dinasakh dengan irman Allah pada surat al-Mujadalah ayat 13, sedangkan penggantinya tidak ada. d. Sebagian ahli Ushul dari golongan Hana iyah mensyaratkan bahwa apabila akan menasakh terhadap nash al-Qur’an atau hadits yang mutawatir, maka nasikh harus yang sederajat, tidak boleh dengan yang kualitasnya lebih rendah, seperti menasakh hadits mutawatir dengan hadits ahad. Alasan mereka antara lain sebuah hadits diriwayatkan dari Umar Ibnu al-Khaththab:

Ushul Fiqh

| 233

Modul VI

Artinya, “Kami tidak akan meninggalkan hukum Tuhan kami dan hukum Rasul kami hanya karena ucapan seseorang wanita yang akan kami sendiri tidak tahu apakah ia benar atau tidak”. Jumhur dan Abu Daud al-Zhahiri tidak menerima syarat tersebut dengan alasan bahwa hadits ahad yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yakni: Artinya, “Tidak ada wasiat bagi ahli waris”. Hadits ahad tersebut telah menasakh irman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 180. e. Menurut Imam Syafe’i, al-Quran tidak bisa dinasakh, kecuali dengan al-Quran, dan hadits mutawatir juga tidak dinasakh, kecuali harus dengan hadits yang mutawatir pula. Hal itu dibantah oleh jumhur bahwa al-Quran dapat dinasakh dengan hadits mutawatir dan hadits Mutawatir pun dapat dinasakh dengan al-Quran. f. Sebagian ulama ushul berpendapat bahwa teks ayat tidak boleh dihapus jika hukumnya teap berlaku, karena hukum itu melekat pada teksnya. Akan tetapi, menurut jumhur hal itu boleh saja, baik teksnya telah dihapus dan hukumnya ada atau sebaliknya teksnya ada, tetapi hukumnya tidak berlaku. Jumhur memberikan contoh tentang rajam bagi laki-laki mukhshan dan bagi wanita tua mukhshanah, padahal tidak didapatkan teksnya dalam al-Quran. g. Menurut Jumhur, qiyas tidak bisa menjawab nasikh maupun mansukh. Sebaliknya, Tajudin, ahli Ushul Fiqh dari kalangan Sya i’iyah berpendapat bahwa qiyas dapat menasakh al-Quran, karena qiyas itu berasal dari nash. Namun dia tidak memberikan contohnya. h. Menurut Jumhur, ijma’ tidak boleh menjadi nasikh ataupun mansukh, dengan alasan bahwa ijma’ itu baru bisa dianggap sah apabila tidak bertentangan dnegan nasakh. Sedangkan bila ijma’ dimansukh berarti membatalkan landasan ijma’ itu sendiri. Namun, menurut al-Badzawi, salah seorang ahli Ushul Hana iyah, ijma’ itu boleh dinasakh dengan ijma’ lainnya yang datang kemudian. i. Sebagian ulama Ushul yang tidak dikenal identitasnya menyatakan bahwa hukum yang diambil berdasarkan ma hum suatu nash, maka nashnya juga mansukh, karena ma hum itu terkait dengan nash. Jumhur mengemukakan rincian yang jelas tentang masalah ini, yaitu: 1) Dibolehkan menasakh ma hum al-muwafaqah atau ma hum al-mukhalafah sekaligus dengan nashnya; 2) Dibolehkan menasakh ma hum mukhalafah dan nashnya tetap; 3) Tidak diterima menasakh nash, teapi ma hum mukhalafahnya tidak. Begitu pula tidak dibolehkan menasakh nash dan menetapkan ma hum al-mukhalafah.

234 | Ushul Fiqh

Ta’arrudl al-Adillah

4) Menurut pendapat terkuat di kalangan ulama ushul, tidak boleh dan tidak terjadi menasakh ma hum muwafaqah sedangkan nashnya tetap utuh (Rachmat Syafe’i, 1999: 236-239). Dengan adanya persyaratan tersebut, maka meskipun secara prinsip nasakh dapat berlaku menurut mayoritas ulama, namun nasakh itu tidak berlaku dalam hal-hal sebagai berikut: 1) Hal-hal yang mengandung nilai-baik dan buruk yang berlaku secara universal, dalam arti tidak terikat pada kondisi dan situasi, lingkungan dan individu. Umpamanya nilai baik dalam menghormati orang tua; 2) Hal-hal yang secara pasti menyatakan berlakunya hukum untuk selamanya; seperti irman Allah dalam surat al-nur ayat 4:

Artinya, “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya”. 3) Hal-hal yan gmneyangkut tauhid dan pokok-pokok agama. Tauhid berkenaan dengan batin manusia dan karenanya tidak terpengaruh oleh huubngan luar. Di sampan gitu, tauhid adalah hak yang terpokok dalam Islam yang tidak mungkin ditiadakan. Ketidakmungkinan terjadi nasakh dalam hal-hal di atas adalah dalam arti bahwa Allah tidak pernah berbuat demikian, bukan berarti Allah tidak dapat berbuat demikian, Karena Allah dapat berbuat apa saja yang Ia kehendaki, termasuk menasakh tauhid. Namun Allah tidak berbuat yang demikian (Amir Syarifuddin, 2008: 252). 5. Macam-macam Nasakh Para ulama yang mengakui keberadaan nasakh, membagi nasakh menjadi beberapa macam, yaitu: a. Nasakh yang tidak ada gantinya, seperti nasakh terhadap keharusan memberikan sedekah kepada orang miskin bagi mereka yang akan berbicara dengan Nabi. b. Nasakh yang ada penggantinya namun penggantinya tersebut adakalanya lebih ringan dan adakalanya lebih berat, seperti pembatalan shalat sebanyak 50 kali, diganti dengan lima kali saja. c. Nasakh bacaan (teks) dari suatu ayat, namun hukumnya tetap berlaku, seperti hukum rajam bagi laki-laki dan perempuan tua yang telah menikah. Ushul Fiqh

| 235

Modul VI

d. Nasakh hukum dari suatu ayat, namun teksnya masih ada, seperti nasakh terhadap keharusan memberikan sedekah kepada orang miskin bagi mereka yang akan berbicara dengan Nabi. e. Nasakh hukum dan bacaan ayat sekaligus, seperti haramnya menikahi saudara sesusu itu dengan batasan sepuluh kali. Hukum dan bacaan teks tersebut telah dihapus. f. Terjadinya penambahan hukum dari hukum yang pertama. Menurut ulama Hana iyah, hukum penambahan tersebut bersifat nasakh. Jumhur ulama lebih memerinci hukum tambahan ini: 1) Apabila hukum tambahan tidak terkait dengan hukum yang ditambah, tidak dinamakan nasakh, karena keduanya terpisah, seperti penambahan kewajiban shalat pada ayat yang menerangkan kewajiban zakat, maka perintah shalat tidak berpengaruh kepada zakat. 2) Apabila hukum yag dinasakh berkaitan dengan hukum yang ditambah, maka tambahan itu dinamakan nasakh. Seperti penambahan rakaat pada shalat subuh yang dua rakaat, berarti mengubah esensi dari shalat itu sendiri. 3) Apabila penambahan itu mempengaruhi bilangan, tetapi tidak mempengaruhi esensi hukum semula. Misalnya hukuman dera bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina, yaitu 80 kali dera, ditambah 20 pukulan. Terhadap hukuman tersebut terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul. Menurut Jumhur tidak dinamakan nasakh, karena esensinya masih tetap. Akan tetapi, menurut Hana iyah, termasuk nasakh, karena hukum asalnya telah berubah. g. Pengurangan terhadap hukum ibadah yang telah disyariatkan. Menurut kesepakatan para ulama dikatakan nasakh, tetapi mereka tidak memberikan contohnya (Rachmat Syafe’i, 1999: 239-240).

6. Cara Mengetahui Nasikh dan Mansukh Untuk mengetahui atau melacak tentang nasikh dan mansukh, antara lain melalui halhal di bawah iin: a. Penjelasan langsung dari Rasulullah saw. b. Dalam suatu nasakh, terkadang terdapat keterangan yang menyatakan bahwa salah satu nash diturunkan terlebih dahulu. Misalnya hadits Rasulullah saw. Tentang ziarah kubur berikut: Artinya, “Dahulu saya melarang kamu untuk ziarah kubur, tetapi kini ziarahlah”. c. Berdasarkan keterangan dari periwayat hadits, yang menyatakan satu hadits dikeluarkan tahun sekian dan hadits yang lain dikeluarkan tahun sekian (Rachmat Syafe’i, 1999: 241).

236 | Ushul Fiqh

Ta’arrudl al-Adillah

Amir Syarifuddin (2008: 277-278) menyatakan bahwa petunjuk yang meyakinkan tentang nasikh dan mansukh adalah: a. Nash yang secara lahirnya menunjukkan yang satu menjadi nasihk terhadap yang lain. Misalnya irman Allah dalam surat al-Anfal ayat 66:

Artinya, “Sekarang Allah Telah meringankan kepadamu dan dia Telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kaϔir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar”. Menjadi nasikh terhadap ayat sebelumnya, yaitu al-Anfal ayat 65 sbb.:

Artinya, “Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: «Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman». b. Ijma’ ulama yang menetapkan bahwa suatu dalil yang mentapkan hukum menasakh dalil lain yang menetapkan hukum yang berbeda dengan itu. Hal itu mnegandung arti bahwa nasikhnya bukan ijma tetapi adalah nash jua, sedangkan ijma’ hanya memberikan petunjuk mengenai nash mana yang nasikh dan mana yang mansukh. Ibnu Hazm menambahkan bahwa ijma’ yang dapat memberi petunjuk tentang nasikh mansukh itu hanyalah ijma’ umat yang tidak ada padanya khilaf (beda pendapat). c. Tarikh, yaitu keterangan waktu yang menjelaskan berlakunya dua nash yang berbeda. Bila dua dalil berbenturan dan tidak mungkin diselesaikan dengan cara apapun, tetapi dapat diketahui bahwa yang satu terdahulu datangnya dan yang satu lagi terkemudaian datangnya, maka yang datang kemudian itu disebut nasikh dan yang datang terdahulu diebut mansukh. Dari dua pendapat di atas, dapat disederhanakan bahwa petnjuk untuk mengtahui nasakh-mansukh itu ada 4, yaitu: (1) Nash yang secara lahiriah menunjukkan nasakh mansukh; (2) Penjelasan langsung dari Rasulullah; (3) Ijma’; (4) Keterangan waktu (Tarikh); (5) keterangan periwayat hadits.

Ushul Fiqh

| 237

Modul VI

7. Perbedaan Nasakh dengan Takhshish Nasakh dan takshish memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya antara lain, terletak pada fungsinya, yakni untuk membatasi kandungan suatu alasan. Keduanya berfungsi untuk mengkhususkan sebagian kandungan dari suatu lafazh. Hanya saja, takhshish lebih khusus pada pembatasan berlakunya hukum yang umum, sedanagkan nasakh menekankan pembatasan suatu hukum pada masa tertentu. Adapun perbedaan di antara keduanya adalah kalau takhsish merupakan penjelasan mengenai kandungan suatu hukum yang umum menjadi berlaku khusus sesuai dengan lafazh yang dikhususkan tersebut. Sedangkan nasakh menghapus atau membatalkan semua kandungan hukum yang ada dalam suatu nash dan yang sebelumnya telah berlaku. Penjelasan yang lebih rinci dikemukakan oleh al-Ghazali tentang perbedaan di antara keduanya: a. Takhshish dapat dilakukan terhadap lafazh yang belakangan dan dapat pula dilakukan terhadap lafazh yang datanag beriringan (datang belakangan). Sedangkan nasakh muthlaq hanya dapat dilakukan melalui lafazh yang datang kemudian. b. Takhshish dapat dilakukan baik dengan dalil naqli maupun dengan dalil aqli, sedangkan nasakh hanya dapat dilakukan dengan dalil naqli saja; c. Takhshish tidak berlaku pada perintah (‘amr) yang mengandung satu perintah saja, seperti “berilah si fulan”, sedangkan nasakh dapat dilakukan pada kasus seperti itu. d. Lafazh yang umum tetap ada sesuai keumumannya walaupun setelah ditakhsish, sedangkan lafazh yang telah dinasakh tidak berlaku lagi. e. Dibolehkan mentakhshish lafazh yang qath’i dengan qiyas, hadits ahad, dan dalildalil syara’ lainnya (pendapat ini masih diperselisihkan di kalangan para ulama). Sedangkan dalam nasakh tidak boleh menasakh suatu lafazh yang qath’i, kecuali dengan lafazh yang qath’i pula (Rachamt Syafe’I, 1999: 233-234).

8. Hikmah Nasakh Telah disepakati oleh ulama ushul iqh bahwa disyari’atkannya berbagai hukum kepada manusia bertujuan untuk memelihara kemashlahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat selain tuntutan dari Allah agar hamba-Nya mematuhi segala perintahNya dan menjauhi larangan-Nya. Berkaitan dengan itu, Syari’ (Allah) senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi yang ada di masyarakat. Terjadinya perubahan hukum yang diberlakukan kepada manusia tiada lain berdasarkan kondisi yang tejadi dan supaya kemashlahatan tetap terjamin. Akan tetapi, tidak berarti bahwa syari’ah tidak mengetahui kejadian yang akan terjadi, justru di sinilah kelebihan Islam, yakni menetapkan hukum secara berangsur-

238 | Ushul Fiqh

Ta’arrudl al-Adillah

angsur. Oleh karena itu, persoalan nasakh itu hanya berlaku pada masa Rasulullah masih hidup, maka setelah Rasulullah saw. Itu wafat, tidak ada lagi nasakh. Menurut Muhamamd Said Ramadhan al-Buthi, di antara hikmah adanya konsep nasakh adalah berkaitan dengan peemliharaan kemashlahatan umat manusia, sekaligus menunjukkan leksibelitas hukum Islam dan adanya tahapan dalam penetapan hukum Islam. Bila tahapan berlakunya suatu hukum telah selesai menurut kehendak Syari’ maka datang tahapan berikutnya, sehingga kemashlahatan manusia tetap terpelihara (Rachmat Syafe’I, 1999: 232-233).[]

Ushul Fiqh

| 239

Modul VI

LATIHAN Dengan bimbingan dosen, mahasiswa dibagi 8 kelompok sesuai dengan kesepakatan peserta dan fasilitator. Kelompok pertama membahas tentang pengertain nasakh. Kelompok dua membahas tentang rukun nasakh. Kelompok tiga membahas tentang syarat-syarat nasakh. Kelompok empat membahas tentang pendapat para ulama tentang nasakh. Kelompok lima membahas tentang macam-macam nasakh. Kelompok enam membahas tentang cara mengetahui nasakh mansukh. Kelompok tujuh membahas tentang perbedaan nasakh dan takhsis. Kelompok delapan memebahas tentang hikmah nasakh. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta diskusi.

RANGKUMAN Nasakh, yaitu membatalkan dalil yang sudah ada dengan didasarkan pada dalil yang alasan kemudian yang mengandung hukum yang berbeda. petunjuk untuk mengtahui nasakhmansukh itu ada 4, yaitu: (1) Nash yang secara lahiriah menunjukkan nasakh mansukh; (2) Penjelasan langsung dari Rasulullah; (3) Ijma’; (4) Keterangan waktu (Tarikh); (5) keterangan periwayat hadits. Nasakh terbagi dalam beberapa macam, yaitu: (1) Nasakh yang tidak ada gantinya; (2) Nasakh yang ada penggantinya namun penggantinya tersebut adakalanya lebih ringan dan adakalanya lebih berat; (3) Nasakh bacaan (teks) dari suatu ayat, namun hukumnya tetap berlak; (4) Nasakh hukum dari suatu ayat, namun teksnya masih ada; (5) Nasakh hukum dan bacaan ayat sekaligus; dan (6) Terjadinya penambahan hukum dari hukum yang pertama. Rukun nasakh itu ada empat, yaitu: (1) Adat al-nasakh; (2) Nasikh; (3) Mansukh; dan (4) mansukh ‘anhu. Sementara di antara syarat-syarat yang disepakati antara lain: (a) Yang dibatalkan adalah hukum syara’; (b) Pembatalan itu datangnya dari tuntutan syara’; (c) Pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum; dan (d) Tuntutan yang mengandung nasakh harus datang kemudian.

240 | Ushul Fiqh

Ta’arrudl al-Adillah

TES FORMATIF 1. Dari segi bahasa, nasakh diartikan sebagai…. A. Penjelasan B. Pembatalan C. Pertukaran D. Pertikaian E. Persetujuan

2. Rukun nasakh itu ada empat, kecuali: A. Adat al-nasakh, yaitu pernyataan menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada; B. Nasikh, adalah dalil yang kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. C. Mansukh, yaitu hukum yang dibatalkan, dihapuskan, atau dipindahkan; D. Mansukh ‘anhu, yaitu orang yang dibebani hukum E. Mansukh bih, yaitu orang yang membebani hukum

3. Nasakh dan takshish memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya antara lain… A. mengumumkan sebagian kandungan dari suatu lafazh B. membuat hukum menjadi tidak jelas C. membatasi kandungan suatu hukum D. memperjelas suatu hukum E. membuat hukum menjadi leksible

4. Para ahli ushul iqh menyatakan bahwa nasakh itu dapat dibenarkan jika memenuhi kriteria…. A. Yang dibatalkan adalah syara’ yang disebut Nasikh B. Yang dibatalkan adalah hukum syara’ C. Yang membatalkan adalah hukum syara’ D. Nasikh harus datang kemudian (terakhir) dari mansukh (yang dihapus) E. Nasikh harus datang lebih awal dari mansukh (yang dihapus) Ushul Fiqh

| 241

Modul VI

5. Syarat-syarat nasakh yang disepakati antara lain sebagai berikut, kecuali…. A. Yang dibatalkan adalah hukum syara’ B. Pembatalan itu datangnya dari tuntutan syara’ C. Pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum, seperti perintah Allah tentang kewajiban berpuasa, tidak berarti dinasakh setelah selesai melaksanakan puasa tersebut D. Tuntutan yang mengandung nasakh harus datang kemudian. E. Tuntutan yang mengandung nasikh harus datang kemudian.

TINDAK LANJUT 1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat. 2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis. 3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran

242 | Ushul Fiqh

Kegiatan Belajar 3

TARJIH A. URAIAN MATERI 1. Pengertian Tarjih Secara etimologi, tarjih berarti “menguatkan”, sedangkan secara terminology, ada dua de inisi yang dikemukakan oleh ulama ushul iqh, yaitu: a. Menurut ulama Hana iyah, tarjih adalah: Artinya, “Memunculkan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua dalil yang sama (sederajat), dengan tambahan yang tidak berdiri sendiri”. Menurut golongan ini, dalil yang bertentangan harus sederajat dalam kualitasnya, seperti pertentangan ayat dengan ayat. Dalil tambahan yang menjadi pendukungnya harus berkaitan dengan salah satu dalil yang didukungnya.

b. Menurut Jumhur Ulama, tarjih adalah: Artinya, “Menguatkan salah satu dalil yang zhanni dari yang lainnya untuk diamalkan (diterapkan) berdasarkan dalil tersebut”. Dengan pengertian tersebut, jumhur mengkhususkan tarjih pada permasalahan yang zhanni. Menurut mereka, tarjih tidak termasuk persoalan yang qath’i dan tidak termasuk antara yang qath’i dengan yang zhanni (Rachmat Syafe’I, 1999: 242-243).. c. Saifuddin Al-Amidi dalam bukunya al-Ihkam mende inisikan tarjih adalah:

Artinya, “Ungkapan mengenai diiringinya salah satu dari dua dalil yang pantas yang menunjukkan kepada apa yang dikehendaki di samping keduanya berbenturan yang mewajibkan untuk mengamalkan satu di antaranya dan meninggalkan yang satu lagi”. De inisi di atas menunjukkan bahwa hakikat tarjih dan sekaligus merupakan persyaratan bagi tarjih adalah: 1. Dua dalil tersebut berbenturan dan tidak ada kemunkginan untuk mengamalkan keduanya dengan cara apapun. Dengan dmeikian tidak terdapat tarjih dalam dua dalil yang qath’i, karena dua dalil qath’i tidak mungkin saling berbenturan; Ushul Fiqh

| 243

Modul VI

2. Kedua dalil yang berbenturan itu sama-sama pantas untuk memberi petunjuk kepada yang dimaksud; dan 3. Ada petunjuk yang mewajibkan beramal dengan salah satu di antara dua dalil dan meninggalkan dalil yang satu lagi. Para ulama telah sepakat bahwa dalil yang rajah (dikuatkan) harus diamalkan. Hukum mengamalkan dalil yang rajah adalah wajib, sedangkan mengamalkan dalil yang marjuh di samping adanya yang rajah tidak dibenarkan. Dalil yang menunjukkan kewajiban beramal dengan yang rajah itu adalah apa yang dinukilkan dan diketahui dari ijma’ sahabat dan ulama salaf dalam beberapa kasus berbeda yang mewajibkan mendahulukan dalil rajah dari dua dalil yang zhanni. Oleh karena itu, di antara yang dijadikan alasan adalah, para sahabat dalam banyak kasus telah melakukan penarjihan dan tarjih tersebut diamalkan, seperti para sahabat lebih menguatkan hadits yang dikeluarkan oleh Siti Aisyah tentang kewajiban mandi apabila telah bersetubuh (H.R. Muslim dan Turmudzi), daripada hadits yang diterima dari Abu Huraira, “Air itu berasal dari air”. (H.R. Ahmad Ibnu hanbal dan Ibnu Hibban) (Amir Syarifuddin, 2008: 283-28 & Rachmat Syafe’i, 1999: 243).

2. Cara Pentarjihan Menurut ulama Ushul, cukup banyak metode yang dapat digunakan untuk mentarjih dua dalil yang bertentangan apabila tidak mungkin dilakukan melalui cara al-jam’u baina al-tauϔiq dan nasakh. Namun cara pentarjihan tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu (1) al-tarjih baina al-Nushush; dan (2) al-tarjih baina al-qiyas, yaitu menguatkan salah satu qiyas (analogi) yang bertentangan. a. Tarjih baina al-Nushush Tarjih baina al-nushush terbagi menjadi empat bagian, yaitu: 1) Dari Segi Sanad Al-Syaukani berpendapat bahwa pentarjihan dapat dilakukan melalui 42 cara, diantaranya dikelompokkan dalam bagian berikut: (a) Menguatkan salah satu nash dari segi sanadnya. Cara ini antara lain dengan meneliti kuantitas perawi suatu hadits. Menurut Jumhur, hadits yang banyak perawinya ditarjihkan dari yang sedikit, karena kemungkinan terjadinya kesalahan dalam periwayatan sangat kecil. Tetapi Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Abu Hasan al-Karkhi menolak pendapat jumhur tersebut. Mereka semua berasal dari golongan madzhab Hana i. Menurut mereka banyaknya perawi tidak dapat mentarjih hadits lain yang lebih sedikit perawinya, kecuali lebih dari tiga orang perawi (Hadits Masyhur). Mereka menganalogikan kepada kasus persaksian yang bertentangan, bahwa

244 | Ushul Fiqh

Ta’arrudl al-Adillah

hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara atas dasar persaksian yang lebih banyak orangnya. Jumhur juga berpendapat bahwa pentarjihan boleh dilakuan berdasarkan kualitas perawi, misalnya hadits yang perawi yang lebih dlabith (kuat hapalan) dikuatkan dari hadits yang perawinya tidak dlabith. Demikian juga dibolehkan pula mentarjih hadits berdasarkan pada cara penerimaan hadits, misalnya hadits yang diterima dan dipelihara melalui hapalan perawi lebih diutamakan daripada hadits yang diterima perawi melalui tulisan. (b)Pentarjihan dengan melihat riwayat itu sendiri, yaitu dengan cara menguatkan hadits mutawatir daripada hadits ahad atau dapat juga dengan cara melihat persambungan sanadnya, misalnya hadits yang sampai kepada Rasul dirajih daripda hadits yang tidak sampai ke Rasul. (c) Pentarjihan melalui cara menerima hadits dari Rasul, yaitu merajihkan hadits yang diterima dan dipelihara melalui hapalan perawi dari hadits yang diterima perawi melalui tulisan. Demikian juga dirajihkan hadits yang memakai lafazh langsung dari Rasulullah seperti lafazh naha (melarang) atau amara (memerintah) dari pada riwayat yang lain. Begitu pula hadits ahad yang matannya tidak menyangkut orang banyak didahulukan dari hadits Ahad yang matannya menyangkut orang banyak. Hal itu didasarkan kepada kesangsian ulama ushul, bahwa tidak mungkin hadits yang menyangkut orang banyak memiliki perawi sedikit. 2) Dari Segi Matan Maksud dari matan adalah teks ayat, hadits atau ijma’. Menurut al-Amidi, ada 51 cara dalam pentarjihan dari segi matan, antara lain: (a) Teks yang mengandung larangan diutamakan daripada teks yang mengandung perintah, karena menolak kemadlaratan lebih uama daripada mengambil manfaat. (b)Teks yang mengandung printah didahulukan daripada teks yang mengandung kebolehan karena melaksanakan perintah berarti sekaligus melaksanakan yang hukumnya boleh. (c) Makna hakikat dari suatu lafazh lebih diutamakan daripada makna majazinya. (d)Dalil khusus diutamkaan daripada dalil umum. (e) Teks umum yang belum dikhususkan lebih diutamakan daripada teks umum yang telah ditakhshish. (f) Teks yang sifatnya perkataan lebih diutamakan daripada teks yang sifatnya perbuatan.

Ushul Fiqh

| 245

Modul VI

(g)Teks yang muhkam lebih diutamakan daripada teks yang mufassar, karena muhkam lebih pasti dibanding mufassar. (h)Teks yang sharih (jelas) didahulukan daripada teks yang bersifat sindiran. 3) Dari Segi Hukum atau kandungan Hukum Menurut al-Amidi, ada 11 cara pentarjihan melalui metode ini, sedangkan menurut al-Syaukani, ada sembilan cara, yaitu: (a) Teks yang mengandung bahaya menurut jumhur lebih diutamakan dari teks yang membolehkan. Berdasarkan hadits Rasulullah saw.:

Artinya, “Tidaklah berkumpul antara yang halal dengan yang haram, kecuali yang haram lebih alasan”. Namun menurut al-Ghazali, kedua h‫ﻉ‬kum itu digugurkan saja. Dengan alasan bahwa kualitas keduanya adalah sama. Teks yang membolehkan didukung oleh hukum asal pada sesuatu, yaitu boleh. Sedang hukum yang dilarang itu menggiring seseorang untuk hati-hati. Dengan demikian, kualitas keduanya sama. (b)Di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang teks yang bersifat menetapkan, dengan teks yang meniadakan. Misalnya hadits dari Ibnu Abbas, yang menyatakan bawha Rasulullah mengawini Maimunah ketika sedang ihram (H.R. Bukhari dan Muslim). Sedang dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Rasulullah saw. mengawini Maimunah tidak dalam keadaan ihram (H.R. Imam Malik). Dalam pandangan imam Syafe’i, teks yang bersifat meniadakan lebih didahulukan daripada teks yang bersifat menetapkan. Jadi, hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak dalam keadaan ihram diutamakan. Adapun menurut Jumhur, teks yang menetapkan lebih diutamakan dari teks yang meniadakan, karena teks yang bersifat menetapkan memberi informasi tambahan. Sementara imam Ghazali berpendapat bahwa hukum kedua hadits tersebut digugurkan. Hal ini dimungkinkan keduanya benar dan keduanya salah. Oleh karena itu, perlu dicari indikasi lainnya. (c) Apabila isi suatu teks menghindarkan terpidana dari hukuman, dan teks yang lain mewajibkan terpidana mendapat hukuman, maka yang dipilih adalah yang pertama, menghindarkan terpidana dari pada hukuman. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw. sebagai berikut: Artinya, “Tolaklah hukuman dalam (kejahatan) hudud apabila terdapat keraguan”.

246 | Ushul Fiqh

Ta’arrudl al-Adillah

(d)Teks yang mengandung hukuman lebih ringan diahulukan daripada teks yang di dalmnya mengandung hukuman berat. Syari’at Islam didasarkan pada keringanan, sebagaimana irman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185:

Artinya, “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. 4) Tarjih Menggunakan Fakktor (dalil) Lain di Luar Nash Menurut al-Amidi, ada 15 cara pentarjihan dengan menggunakan faktor lain di luar nash, namun imam al-Syaukani meringkasnya menjadi 10 cara, diantaranya: (a) Mendahulukan salah satu dalil yang didukung oleh dalil lain, baik dalil alQuran, Sunnah, Ijma’, Qiyas, dan lain-lain. (b)Mendahulukan salah satu dalil yang didukung oleh amalan ahli Madinah, karena mereka lebih mengetahui persoalan turunnya al-Quran dan penafsirannya. Selain itu, ada anjuran untuk mengikuti mereka. (c) Menguatkan dalil yang menyebutnya illat (motivasi) hukumnya dari suatu nash serta dalil yang mengandung asbab al-nuzul atau asbab al-wurud daripada dalil yang tidak memuat hal tersebut. (d)Mendahulukan dalil yang didalamnya menuntut sikap waspada daripada dalil yang tidak menuntut demikian. (e) Mendahulukan dalil yang diikuti dengan perkataan atau pengamalan dari perawinya daripada dalil yang tidak demikian. b. Tarjih baina al-Qiyas Wahabah al-Juhaili mengelompokkan 17 cara pentarjihan dalam persoalan qiyas yang dikemukaan oleh imam al-Syaukani ke dalam empat kelompok, yaitu: 1) Dari segi Hukum Ashl Pentarjihan qiyas dari segi hukum asal, menurut imam al-Syaukani dapat menggunakan 16 cara, diantaranya: (a) Menguatkan qiyas yang hukum asalnya qath’i dari yang zhani; (b)Menguatkan qiyas yang landasan dalilnya ijma’ dari qiyas yang landasan dalilnya nash, sebab nash itu dapat ditakhshish, ditakwil, dan dinasakh, sedangkan ijma tidak. Tetapi cara ini dibantah oleh al-Juwaini yang didukung oleh ulama Sya i’iyah dan imam al-Baidhawi. Ia berpendapat bahwa ada kemungkinan bahwa qiyas yang didasarkan pada qiyas lebih kuat dari ijma’, karena ijma’ sendiri harus dilandasi nash. Dengan demikian, ijma’ dapat dianggap sebagai cabang dari nash yang tidak dapat didahulukan dari asalnya.

Ushul Fiqh

| 247

Modul VI

(c) Menguatkan qiyas yang didukung dalil yang khusush. (d)Menguatkan qiyas yang sesuai dengan kaidah-kaidah qiyas dari yang tidak. (e) Menguatkan qiyas yang telah disepakati para ulama tidak akan dinasakh. (f) Menguatkan qiyas yang hukum asalnya bersifat khusus. 2) Dari segi Cabang Pentarjihan dari segi hukum cabang ada tiga cara, yaitu: (a) Menguatkan hukum cabang yang datangnya kemudian disbanding hukum asalnya. (b)Menguatkan hukum cabang yang illatnya diketahui secara qath’i dari yang hanya diketahui secara zhanni. (c) Menguatkan hukum cabang yang ditetapkan berdasarkan sejumlah logika nash dari hukum cabang yang hanya didasarkan kepada logika nash secara tafshil. 3) Dari Segi Illat Pentarjihan ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu dari segi cara penetapan illat dan dari segi sifat illat itu sendiri. Pentarjihan dari segi cara penetapan illat, antara lain adalah dilakukan dengan cara: a) Menguatkan illat yang disebutkan dalam nash atau disepakati sebagai illat dari yang tidak demikian; b) Menguatkan illat yang dilakukan dengan cara al-sibru wa al-taqsim (pengujian, analisis, dan penilaian illat). Yang dilakukan para mujtahid dari illat yang hanya menggunakan metode munasabah (keserasian) antara illat dengan hukum; dan c) Menguatkan illat yang didalamnya terdapat isyarat nash dari illat yang ditetapkan melalui munasabah (keserasian) karena isyarat nash lebih baik daripada dugaan seorang mujtahid. Sedangkan pentarjihan dari sifat illat, antara lain dilakukan dengan cara: a) Menguatkan illat yang dapat diukur daripada yang relative; b) Menguatkan illat yang sifatnya dapat dikembangkan pada hukum lain daripada yang terbatas pada satu hukum; c) Menguatkan illat yang berkaitan dengan masalah yang penting daripada yang bersifat hajjiyat (penunjang) dan menguatkan illat yang berkaitan dengan kemashlahatan yang hajjiyat (penunjang) daripada yang bersifat tahsiniyyat (pelengkap); d) Menguatkan illat yang jelas melatarbelakangi suatu hukum, daripada illat yang bersifat indikator saja terhadap latar belakang hukum.

248 | Ushul Fiqh

Ta’arrudl al-Adillah

4) Pentarjihan Qiyas melalui Faktor Luar Pentarjihan dengan cara qiyas melalui faktor luar dapat dilakukan antara lain dengan cara: a) Menguatkan qiyas yang didukung lebih dari satu illat; b) Menguatkan qiyas yang didukung oleh pendapat sahabat (bagi yang mengakui bahwa pendapat sahabat sebagai salah satu dalil); c) Menguatkan illat yang bisa berlaku untuk seluruh furu’ daripada yang hanya berlaku untuk sebagian furu’ saja; dan d) Menguatkan qiyas yang didukung lebih satu dalil (Rachmat Syafe’i, 1999: 243249).[]

Ushul Fiqh

| 249

Modul VI

LATIHAN Dengan bimbingan dosen, mahasiswa dibagi dua kelompok sesuai dengan kesepakatan peserta dan fasilitator. Kelompok pertama membahas tentang pengertian tarjih, sedangkan kelompok kedua membahas tentang cara pentarjihan. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan dalam diskusi kelas dan hasilnya disusun oleh tim perumus serta dibagikan kepada seluruh peserta diskusi.

RANGKUMAN Secara etimologi, tarjih berarti “menguatkan”. Sedangkan secara terminology, tarjih, yaitu menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa indikasi yang mendukung ketetapan tersebut. Menurut ulama Ushul, cukup banyak metode yang dapat digunakan untuk mentarjih dua dalil yang bertentangan apabila tidak mungkin dilakukan melalui cara al-jam’u baina al-tauϔiq dan nasakh. Namun cara pentarjihan tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu (1) al-tarjih baina al-Nushush; dan (2) al-tarjih baina al-qiyas, yaitu menguatkan salah satu qiyas (analogi) yang bertentangan.

TES FORMATIF 1. Secara etimologi, tarjih berarti…. A. Membebaskan B. Menjelaskan C. Melemahkan D. membiaskan E. Menguatkan 2. Menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa indikasi yang mendukung sebuah ketetapan disebut: A. Tarjih B. Nasakh C. Qiyas D. Ta’arudl al-‘Adillah Mantuq

250 | Ushul Fiqh

Ta’arrudl al-Adillah

3. Pentarjihan dengan cara qiyas melalui faktor luar dapat dilakukan antara lain dengan cara: A. Menguatkan qiyas yang didukung lebih dari satu illat; B. Menguatkan qiyas yang didukung oleh pendapat sahabat (bagi yang mengakui bahwa pendapat sahabat sebagai salah satu dalil); C. Menguatkan illat yang bisa berlaku untuk seluruh furu’ daripada yang hanya berlaku untuk sebagian furu’ saja; dan D. Menguatkan qiyas yang didukung lebih satu dalil E. Semuanya benar 4. Pentarjihan dari segi cara penetapan illat, antara lain adalah dilakukan dengan cara: A. Menguatkan illat yang disebutkan dalam nash atau disepakati sebagai illat dari yang tidak demikian; B. Menguatkan illat yang dilakukan dengan cara al-sibru wa al-taqsim (pengujian, analisis, dan penilaian illat). C. Menguatkan illat yang didalamnya terdapat isyarat nash dari illat yang ditetapkan melalui munasabah (keserasian) karena isyarat nash lebih baik daripada dugaan seorang mujtahid. D. A dan B benar E. A, B, dan C benar 5. Menurut al-Amidi, ada berapa cara dalam pentarjihan dari segi matan? A. 50 cara B. 51 cara C. 52 cara D. 53 cara E. 54 cara

TINDAK LANJUT 1. Pengayaan Bagi mahasiswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar 80-100 (berdasarkan hasil evaluasi) diusahakan untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam modul ini. Anda diminta untuk mencari dan membaca lebih lanjut materi terkait dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Diklat setempat dan lain-lain. Susunlah hasil bacaan Anda dalam bentuk satu laporan singkat.

Ushul Fiqh

| 251

Modul VI

2. Perbaikan Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ketuntasan belajar dengan baik nilai 79 ke bawah (nilai evaluasi di bawah standar) diminta untuk mengkaji kembali materi dan menyelesaikan soal secara sistematis. 3. Pengayaan dan perbaikan ini sangat penting berhubungan dengan tugas utama Anda sebagai guru yang harus memiliki kompetensi professional, diantaranya menguasai materi pelajaran. 4. Baca pula buku-buku lain sebagai sumber bacaan yang menunjang penguasaan materi pelajaran

252 | Ushul Fiqh

Ta’arrudl al-Adillah

DAFTAR PUSTAKA Beik, Muhammad Khudlari, Ushul Fiqh, Dar al-Fikr Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, Kairo: Dar al-Qalam 1978 -----------, Kaidah-kaidah Hukum Islam, alih bahasa Moch. Tolhah, dkk., Bandung, Risalah, 1985 Riva’I, M., Ushul Fiqh, Bandung: Al-Ma’arif, 1987 Shiddiqy, M. Hasbi Ash-, Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1958 Syafe’I, Rachmat, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung, Pustaka Setia, 1998 Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media Group, 2008 Uman, Khairul & Achyar Aminudin, Ushul Fiqh, Bandung, Pustaka Setia, 2001 Yahya, Muctar & Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Bandung, PT. al-Ma’arif, 1986

Ushul Fiqh

| 253

Modul VI

254 | Ushul Fiqh

KUNCI JAWABAN MODUL I KUNCI JAWABAN 1 1. E 2. D 3. E 4. E 5. C KUNCI JAWABAN 2 1. A 2. B 3. A 4. A 5. B KUNCI JAWABAN 3 1. E 2. D 3. E 4. D KUNCI JAWABAN4 1. B 2. D 3. E 4. E 5. E MODUL2 KUNCI JAWABAN 1 1. E 2. B 3. B 4. A 5. B 6. B 7. D 8. D 9. A 10. E

KUNCI JAWABAN 3 1. E 2. A 3. A 4. E 5. E KUNCI JAWABAN 4 1. A 2. E. 3. E 4. E 5. E KUNCI JAWABAN 5 1. D 2. E 3. E 4. E 5. A MODUL 3 KUNCI JAWABAN 1 1. E 2. D 3. C 4. B 5. D KUNCI JAWABAN 2 1. E 2. C 3. E 4. B 5. B KUNCI JAWABAN 3 1. C 2. C 3. A 4. A 5. D

Ushul Fiqh

| 255

KUNCI JAWABAN 4 1. E 2. E 3. A 4. C 5. C MODUL 4 KUNCI JAWABAN 1 1. E 2. B 3. E 4. D 5. A KUNCI JAWABAN 2 1. E 2. C 3. B 4. A 5. D KUNCI JAWABAN 3 1. A 2. B 3. A 4. A 5. E KUNCI JAWABAN 4 1. B 2. E 3. A 4. E 5. D MODUL 5 KUNCI JAWABAN 1 1. A 2. D 3. A 4. A 5. B

256 | Ushul Fiqh

KUNCI JAWABAN 2 1. E 2. E 3. A 4. A 5. D KUNCI JAWABAN 3 1. A 2. D 3. A 4. C 5. C KUNCI JAWABAN 4 1. B 2. A 3. A 4. B 5. E MODUL VI KUNCI JAWABAN 1 1. A 2. B 3. E 4. A 5. A KUNCI JAWABAN2 1. B 2. E 3. C 4. D 5. E KUNCI JAWABAN 3 1. E 2. A 3. E 4. E 5. B

GLOSARIUM GLOSARIUM 1 Ashal

: fondasi sesuatu

Dalil

: landasan hokum

Qai’dah

: dasar atau fondasi sesuatu

Rajih

: yang terkuat

Far’u

: cabang

Mustashhab

: memberlakukan hukum yang sudah ada sejak semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya.

Fiqh

: pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengerahan potensi akal

GLOSARIUM 2 Hukum

: memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan

Iqtidha’

: tuntutan untuk melakukan sesuatu

Takhyir

: kebolehan memilih antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya

Hukum takli i

: irman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan

Ijab

: tuntutan syar’i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan.

Nadb

: tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran sehingga seeorang tidak dilarang untuk meninggalkannya.

Ibahah

: khithab Allah yang bersifat fakultatif, mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama.

Karahah

: tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa.

Tahrim

: tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa.

Iftiradh

: tuntutan Allah kepada mukallaf yang bersifat memaksa dengan berdasarkan dalil qath’i.

Hukum wadh’i : irman Allah SWT. yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain.

Ushul Fiqh

| 257

Sebab

: sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain.

Syarat

: sesuatu yang berada di luar hokum syara’, tetapi keberadaan hukum syara’ bergantung kepadanya.

Mani’

: sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidakada sebab.

Shihhah

: suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan syara’

Bathal

: terlepasnya hukum syara’ dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya.

‘Azimah

: hukum-hukum yang disyari’atkan Allah kepada seluruh hamba-Nya sejak semula.

Rukhshah

: hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena udzur

Hakim

: Pembuat hukum yang menetapkan dan memunculkan sumber hukum.

Mahkum bih

: sesuatu yang dikehendaki oleh Pembuat Hukum untuk, dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia; atau dibiarkan oleh Pembuat Hukum untuk dilakukan atau tidak.

Mahkum ‘alaih : orang yang kepadanya diperlakukan hukum. Ahliyyah

: kecakapan menangani suatu urusan.

GLOSARIUM 3 Al-Qur’an

: Wahyu Allah yang merupakan mu’jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Sbagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluknya, jika dibaca menjadi ibadah kepada Allah

Sunnah

: Semua yang lahir dari Nabi SAW., selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan.

Sunnah Qauliyah : perkataan Nabi SAW., yang didengar dan disampaikan oleh seorang atau beberapa sahabat kepada orang lain Sunnah Fi’liyah : setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW., yang diketahui dan disampaikan oleh para sahabat kepada orang lain. Sunah Taqririyah : perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi SAW, tetapi Nabi hanya diam dan tidak menyegahnya. Ijma’

: Kesepakatan seluruh mujtahdid Islam dalam suatu masa, sesudah wafat Rasulullah SAW., akan suatu hukum syariat yang amali.

Ijma’ qath’i

: suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah tanpa ada bantahan di antara mereka.

258 | Ushul Fiqh

Ijma’ sukuti

: suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah, kesepakatan yang mendapat tantangan (hambatan) di antara mereka atau salah seorang di antara mereka tenang (diam) saja dalam mengambil suatu keputusan.

Qiyas

: Mempersamakan illat yang ada pada furu’ dengan illat yang ada pada asal yang diistinbatkan dari hukum asal.

Ashl

: objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW., atau ijma’.

Far’u

: objek yang akan ditentukan hukumnya, yang tidak ada nash atau ijma’ yang tegas dalam menentukan hukumnya

Illat

: sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukumnya, yang tidak ada nash atau ijma’ yang tegas dalam menentukan hukumnya

Qiyas Aula

: suatu qiyas yang illat-nya mewajibkan adanya hukum ada yang disamakan (mulhaq) dan mempunyai hukum yang lebih utama daripada tempat menyamakannya (mulhaq bih).

Qiyas Musawi

: suatu qiyas yang illat-nya mewajibkan adanya hukum dan illat hukum yang terdapat pada mulhaq-nya sama dengan illat hukum yang terdapat pada mulhaq bih.

Qiyas dalalah

: suatu qiyas di mana illat yang ada pada mulhaq menunjukkan hukum, tetapi tidak mewajibkan hukum padanya

Qiyas Syibhi

: suatu qiyas yang mulhaq-nya dapat diqiyaskan pada dua mulhaq bih, tetapi diqiyaskan dengan mulhaq bih yang mengandung banyak persamaannya dengan mulhlaq.

GLOSARIUM 4 Ijtihad

: Mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syara’ yang bersifat amali melalui cara istinbath.

Ijtihad al-Bayani : ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara’ dari nash Ijtihad al-Qiyasi : ijtihad terhadap permasaahan yang tidak terdapat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah dengan menggunakan metode qiyas; Ijtihad al-istilahi: ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah dengan menggunakan ra’yu berdasarkan kaidah istishlah. Mujtahid mustaqil : seorang mujtahid yang bebas menggunakan kaidah-kaidah yang ia buat sendiri, dia menyusun iqhnya sendiri yang berbeda dengan madzhab yang ada.

Ushul Fiqh

| 259

Mujtahid Mutlaq ghairu Mustaqil : orang yang memiliki kriteria seperti mujtahid mustaqil, namun dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, tetapi mengikuti metode salah satu imam madzhab. Mujtahid Muqayyad/Mujtahid Takhrij: mujtahid yang terikat oleh madzhab imamnya Mujtahid Tarjih : mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid takhrij Mujtahid fatwa : orang yang hapal dan paham terhadap kaidah-kadiah imam madzhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas atau yang sulit, namu dia masih lemah dalam menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil serta lemah dalam menetapkan qiyas. Istihsan

: meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan Al-mashlahah al-musalah: suatu metode istidlal (mencari dalil) dari nash syara’ yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap nash syara’, tetapi ia tidak keluar dari nash syara’.

Istishhab

: menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan peruahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal enurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya.

‘Urf

: Sesuatu yang dikenal

Syar’un man qablana : hukum-hukum yang telah disyari’atkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syari’at Nabi Muhammad saw. sejauh yang dapat dibaca dalam al-Quran atau dinukilkan oleh Nabi Muhammad saw., karena memang al-Quran dan hadits Nabi banyak berbicara tentang syari’at terdahulu Syadd al-Dzari’ah : sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan. Madzhab shahabi : fatwa sahabat secara perorangan

GLOSARIUM 5 Mujmal

: Lafazh yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya.

Mubayyan

: suatu lafal yang terang maksudnya, tanpa memerlukan penjelasan dari lainnya

Al-’am

: suatu perkataan yang memberi pengertian umum dan meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam perkataan itu dengan tidak terbatas

Khas

: perkataan atau susunan yang mengadung arti tertentu yang tidak umum.

260 | Ushul Fiqh

Mukhassis Muttasil : Lafal yang tidak berdiri sendiri, yakni maknanya bersangkutan dengan lafal sebelumnya. Mukhassis Munfasil : Lafal yang berdiri sendiri, terpisah dari dalil yang memberikan pengertian umum. ‘Amr

: Suatu ketentuan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya.

Nahi

: Perintah untuk meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan.

Mutlak

: Lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya tanpa dibatasi oleh suatu hal yang lain

Muqayyad

: Lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya, dengan dibatasi oleh suatu hal dari batas-batas tertentu.

GLOSARIUM 6 Ta’arud al-‘adillah : pertentangan antara dua dalil yang tidak mungkin untuk dikompromikan antara keduanya. Nasakh

: membatalkan dalil yang sudah ada dengan didasarkan pada dalil yang alasan kemudian yang mengandung hukum yang berbeda.

Tarjih

: menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa indikasi yang mendukung ketetapan tersebut.

Al-jam’u wa al-Tau iq: mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya Tatsaquth al-dalilain: meninggalkan kedua dalil tersebut dan berijtihad dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah. Adat al-nasakh : pernyataan menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada Nasikh

: dalil yang kemudian yang menghapus hukum yang telah ada.

Mansukh

: hukum yang dibatalkan, dihapuskan, atau dipindahkan

Mansukh ‘anhu : orang yang dibebani hukum

Ushul Fiqh

| 261

262 | Ushul Fiqh