Uraian Tugas Pengelola Keuangan Puskesmas 42476x

URAIAN TUGAS PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS 1. Bendahara Penerimaan: Tugas 

Melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Mengurus penerimaan,menyimpan, membukukan ,menyetorkan uang yang berada dalam pengelolaannya,serta menyusun laporan. Uraian Tugas:

 

Menyiapkan buku kas umum Menyelenggarakan kepengurusan keuangan (menerima, menyimpan, mengeluarkan )



Menyelenggarakan pembukuan



Membuat dan menyampaikan laporan keuangan kepada instansi yang berwenang 2. Tugas

Bendahara

Pengeluaran:



Melaksanakan pengelolaan penatausahaan Keuangan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Mengurus pengeluaran,membuat SPJ, membukukan , keuangan yang berada dalam pengelolaannya,serta menyusun laporan. Uraian Tugas

 

Menyiapkan buku kas umum Menyelenggarakan kepengurusan keuangan (mengeluarkan,membuat SPJ,membayar pajak )



Menyelenggarakan pembukuan



Membuat dan menyampaikan laporan keuangan kepada instansi yang berwenang 3. Uraian

Bendahara

BOK: Tugas



Melaksanakan kegiatan BOK sesuai dengan perencanaan hasil dari lokakarya mini puskesmas.



Mengelola dana Bok sesuai dengan petunjuk teknis BOK secara bertanggung jawab dan transparan.



Melaporkan realisasi dana BOK Tingkat Kabupaten/kota.



Melaporkan capaian kegiatan setiap bulan di minlok



Melaksanakan istrasi peng SPJ an atas kegiatan yang sudah dilaksanakan



Melaksanakan perencanaan kedepan atas kegiatan program UKM

   

4. Bendahara JKN / BPJS: Uraian Tugas Melaksanakan kegiatan Keuangan BPJS sesuai dengan perencanaan hasil dari lokakarya mini puskesmas Mengelola dana JKN sesuai dengan petunjuk teknis JKN secara bertanggung jawab dan transparan. Melaporkan realisasi belanja dana JKN ke Tingkat Kabupaten/kota. Ikut serta dalam penyusunan RKA dan DPA untuk penganggaran perencanaan Puskesmas

Berikut ini adalah contoh uraian TUGAS POKOK DAN FUNGSI setiap karyawan yang ada di Puskesmas, anda bisa lihat tugas pokok apa saja yang harus dikerjakan dan bisa dikerjakan oleh petguas puskesmas. Pada bahasan ini menyangkut Tugas pokok kepal puskesmas sampai Cs nya 1.

KEPALA PUSKESMAS

Tugas Memimpin , mengawasi , mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya. 2.

DOKTER Tugas Pokok Mengusahakan agar fungsi Puskesmas dapat diselenggarakan dengan baik

Fungsi Sebagai seorang dokter Sebagai seorang manager Kegiatan Pokok Melaksanakan fungsi-fungsi managemen Melakukan pemeriksaan dan pengobatan penderita. Dalam rangka rujukan menerima konsultasi Mengkoordinir kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat Mengkoordinir pembinaan peran serta masyarakat Kegiatan lain : Menerima konsultasi dari semua kegiatan Puskesmas. 3.

DOKTER GIGI

Tugas Pokok Mengusahakan agar pelayanan kesehatan gigi dan mulut di wilayah kerja Puskesmas dapat berjalan dengan baik. Fungsi Mengawasi pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Kegiatan Pokok Memberi pelayanan kesehatan gigi dan mulut di dalam wilayah kerja Puskesmas secara teratur. Supervisi dan bimbingan teknis pada Perawat Gigi di Puskesmas tersebut. Kegiatan lain Memberikan penyuluhan kesehatan gigi pada penderita dan masyarakat di wilayah kerjanya. Melaksanakan kegiatan-kegiatan fungsi managemen Membantu kerjasama lintas sektoral dalam pengembangan peran serta masyarakat.

4.

PERAWAT Tugas Pokok Melaksanakan pelayanan pengobatan jalan. Fungsi Membantu dokter dalam melaksanakan kegiatan Puskesmas Kegiatan Pokok



Memeriksa dan mengobati penderita penyakit menular secara pasif



Memberikan pengobatan darurat pada penderita sakit gigi.



Mengadakan surveillance penyakit menular.



Melakukan imunisasi pada bayi ,anak sekolah.



Penyuluhan kesehatan pada penderita.



Mengadakan kunjungan follow up pada keluarga penderita yang dipandang perlu.



Mengunjungi sebagian dari sekolah yang ada di wilayah kerjanya dalam membantu perawat lain yang mempunyai kegiatan pokok UKS.



Pengobatan sementara penderita jiwa dan penyuluhan kesehatan jiwa.  Membantu melatih kader kesehatan  Membantu dokter kepala Puskesmas melakukan fungsi managemen Puskesmas dalam bidang pengobatan.  Ikut serta dalam kegiatan Posyandu dan Posyandu USILA  Memberikan pelayanan MTBS dan DDTK 5. BIDAN Tugas pelayanan

Melaksanakan Membantu

dokter

dalam

melaksanakan

KIA kegiatan-kegiatan

dan di

Kegiatan

Pokok KB Fungsi Puskesmas. Pokok



Melaksanakan pemeriksaan berkala kepada ibu hamil , ibu menyusui , bayi dan balita di Puskesmas serta memberikan pelayanan kontrasepsi pada akseptor KB.



Menyampaikan cara PMT bagi yang membutuhkan dan penyuluhan kesehatan dalam bidang KIA , KB , Gizi.



Melakukan imunisasi pada ibu hamil dan bayi.



Melatih Dukun bayi.



Memberikan pelayanan MTBS dan DDTK



Ikut Serta dalam Posyandu USILA Kegiatan



Memberikan pengobatan ringanbagi ibu , bayi dan balita yang berkunjung ke bagian KIA di Puskesmas.



Diagnosa dini penyakit gigi dan mulut serta pengobatan sementara.



Membantu surveillance penyakit menular.



lain

Kunjungan ke rumah-rumah penderita yang dipandang perlu untuk mendapatkan perawatan kesehatan keluarga.



Pencatatan dan pelaporan kegiatannya



Pengamatan perkembangan mental bayi dan balita.



Membantu dokter melaksanakan fungsi managemen Puskesmas.



Ikut serta secara aktif dalam pengembangan peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dan kerjasama lintas sektoral.



Ikut serta dalam posyandu dan posyandu USILA



Memberikan pelayanan MTBS dan DDTK

6.

BIDAN

DESA

Kedudukan Bidan didesa adalah tenaga bidan yang ditempatkan dan bertugas di desa , mempunyai wilayah kerja. Dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun diluar jam kerjanya bidan harus bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas. Tugas Pokok Melaksanakan kegiatan Puskesmas di desa wilayah kerjanya berdasarkan urutan prioritas masalah kesehatan yang dihadapi sesuai kewenangan yang dimiliki dan diberikan. Menggerakkan dan membina masyarakat desa di wilayah kerjanya agar tumbuh kesadarannya untuk dapat berperilaku hidup sehat. Fungsi 

Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah-rumah , menangani persalinan, pemberian kontrasepsi dan pengayoman medis keluarga berencana.



Menggerakkan dan membina peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan dan melakukan penyuluhan kesehatan yang sesuai dengan permasalahan kesehatan setempat.



Membina dan memberikan bimbingan teknis kepada kader serta dukun bayi.



Membina kerjasama lintas program , lintas sektoral dan lembaga swadaya masyarakat.



Melakukan rujukan medis maupun rujukan kesehatan ke Puskesmas atau bilamana dalam keadaan darurat dapat merujuk ke fasilitas kesehatan lainnya.



Mendeteksi secara dini adanya efek samping dan komplikasi pemakaian kontrasepsi serta adanya penyakit-penyakit lain dan berusaha untuk mengatasi sesuai dengan kemampuannya. 7.

SANITARIAN

Tugas Pokok Merubah , mengendalikan atau menghilangkan semua unsur fisik dan lingkungan yang memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat. Membantu

dokter

dalam

melaksankan

kegiatan

di

Fungsi Puskesmas.

Kegiatan Pokok Penyuluhan kepada masyarakat tentang penggunaan air bersih , jamban kelurga, kebersihan lingkungan serta penanaman pekarangan. Membantu masyarakat dalam pembuatan sumur , perlindungan mata iar , penampungan air hujan dan sebagainya serta melatih pembuatan leher angsa untuk jamban keluarga.

Pengawasan

hygiene

perusahaan

dan

tempat

tempat

umum

Kegiatan Membantu dokter dalam pemberantasan penyakit Membantu dan mengembangkan peran serta Pencatatan dan pelaporan Pengamatan kesehatan lingkungan di sekolah serta memberi saran-saran teknik Membantu penyuluhan Membantu dokter dalam melaksanakan fungsi Ikut serta dalam Aktif dalam memperkuat kerjasama lintas 8.

PERAWAT Melaksanakan Membantu

pelayanan

dokter

gigi

gigi

melaksanakan

Mengobati Menambal ihkan Penyuluhan Merefer kasus

kegiatan

yang

perlu

gigi yang yang karang kesehatan diambil tindakan

Kegiatan Memeriksa gigi ibu hamil Melaksanakan Membantu dokter melaksanakan Membantu mengembangkan peran Melaksanakan rujukan bagi penderita yang perlu tindak

Pokok Puskesmas

di

Kegiatan Memberika gigi gigi

lain menular masyarakat kegiatannya perbaikan . gizi. managemen Posyandu sektoral. GIGI

Tugas kesehatan

dalam

dll

oleh dan fungsi serta lanjut dari

Fungsi puskesmas.

di

Pokok geligi sakit berlubang gigi gigi dokter gigi. lain anak-anak UKGS managemen masyarakat dokter khusus

9.

GIZI Melaksanakan Membantu

kegiatan dokter

Tugas perbaikan melaksanakan

gizi

di

wilayah

kegiatan-kegiatan

Pokok kerjanya. Fungsi Puskesmas

Kegiatan Pokok Merencanakan kegiatan gizi yang dilaksanakan di Puskesmas bersama pimpinan dan staf Puskesmas lain. Melaksanakan kegiatan pelatihan gizi Melaksanakan kegiatan gizi dalam rangka memperbaiki status gizi masyarakat Melaksanakan koordinasi kegiatan gizi Melaksanakan pemantauan dan penilaian Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan kader Kegiatan Melaksanakan pencatatan dan pelaporan Membantu dokter melaksanakan fungsi managemen Ikut serta dalam Membantu pengamatan perkembangan mental anak dan follow Melakukan rujukan bila 10.

lain kegiatannya. Puskesmas. Posyandu. up penderita perlu. LABORAT

Tugas pemeriksaan

Melakukan Membantu

di

Pokok Puskesmas

laboratorium

menegakkan

Fungsi penyakit

diagnosa

Kegiatan Pokok Melaksanakan pemeriksaan specimen penderita dan ibu hamil untuk pemeriksaan darah, urine rutin dan pemeriksaan sediaan dahak. Menerima rujukan dari Poli , Posyandu, Pustu dan dari swasta Kegiatan lain Membantu penyuluhan kesehatan pada penderita atau keluarganya. Membantu kunjungan rumah dalam rangka perawatan kesehatan keluarga Pencatatan dan pelaporan kegiatannya Membantu dokter melaksanakan fungsi managemen Membantu dalam pengembangan peran serta masyarakat Membantu referral specimen Bila diperlukan ikut dalam posyandu dan posyandu USILA 11.

OBAT Tugas Mengelola Membantu

obat-obatan dokter

untuk

yang

ada

melaksanakan

Pokok Puskesmas

di

kegiatan-kegiatan

di

Fungsi Puskesmas

Kegiatan Pokok Mempersiapkan pengadaan obat di Puskesmas Mengatur penyimpanan obat di Puskesmas Mengatur istrasi obat di Puskesmas Meracik dan membungkus obat dalam kemasan yang sesuai untuk diberikan kepada penderita sesuai perintah dokter. Mengatur distribusi obat sederhana untuk PPPK Menyediakan obat untuk Puskesmas Pembantu , Posyandu Mengatur distribusi obat untuk KIA / KB Kegiatan lain Penyuluhan kesehatan terutama dalam bidang penggunan obat keras dan bahaya narkotika Pencatatan dan pelaporan kegiatan yang dilakukan Membantu dokter melaksanakan fungsi managemen Mengatur kebersihan dan kerapihan kamar obat dan gudang obat 12.

TATA Melaksanakan

keuangan perlengkapan surat humas perencanaan Membantu

Tugas pengelolaan

urusan

menyurat urusan-urusan serta

dan

dokter

USAHA

dalam

melaksanakan Kegiatan

kepegawaian

umum

ketata

usahaan

Pokok , , , , , pelaporan.

Fungsi Puskesmas Pokok

Membuat Membantu Pengetikan laporan

surat-surat dokter

dan

Kegiatan melaksanakan

menyimpan fungsi

arsip lain managemen

Ini adalah contoh mengenai SOP MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM DAN PELAYANAN yang ada di puskesmas. Karena ini hanya sebagai contoh maka anda harus menyesuaikan dengan lingkungan dan kondisi di Puskesmas Anda. Karena kadang memang memiliki ciri sendiri sendiri.

Kebijakan Monitoring Program Puskesmas dalam kegiatannya langkah-langkah yang diterapkan harus sesuai dengan SOP ini. Tujuan Sebagai panduan didalam melakukan monitoring program Puskesmas Agar upaya kesehatan/ kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun Revisi terhadap rencana harus dilakukan dengan alasan yang tepat sebagai upaya pencapaian yang optimal dari kinerja Puskesmas Menemukan masalah yang menyebabkan hasil tidak sesuai target Referensi Pedoman Lokakarya Mini Puskesmas,Depkes RI,2006. Pengertian 

Monitoring Program Puskesmas adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dilihat /ditemui dapat diatasi.



Monitoring adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dilihat /ditemui dapat diatasi.



Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yg tepat dan pemahaman arti keseluruhan



Program Puskesmas adalah Upaya Kesehatan di puskesmas berupa program wajib dan program pengembangan

Langkah - langkah 1. Kepala Puskesmas melakukan monitoring dilakukan setiap bulan sekali 2. Petugas melalui bagian Tata usaha membuat undangan 3. Bagian Tata Usaha mendistribusikan undangan kepada penanggungjawab program dan petugas terkait yang terlibat , minimal 2 hari sebelum hari pelaksanaan 4. Petugas menyiapkan tempat dan perlengkapan lainnya ( daftar hadir, notulen konsumsi, proyektor, laptop dll ) 5. Peserta mengisi daftar hadir 6. Masing-masing Penanggungjawab program melaporkan kinerja berupa capaian program dibandingkan dengan target capaian kepada Kepala Puskesmas. 7. Penanggungjawab Program yang capaiannya sudah mencapai target meneruskan rencana kegiatan program yang sudah ditetapkan di RPK 8. Penanggungjawab Program yang capaiannya belum mencapai target mencari pokok permasalahan yang menyebabkan target capaian belum tercapai. 9. Kepala Puskesmas dan seluruh penanggungjawab program berdiskusi dan melakukan penelaahan masalah dan mencari pemecahan untuk mencapai target capaian 10. Kepala Puskesmas dan penanggungjawab program menyusun kegiatan baru yang bisa menaikkan capaian dan mengatasi masalah yang ada. 11. Petugas mencatatat dalam notulen

Berikut ini adalah contoh Kerangka acuan kegiatan untuk mencari atau mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap program puskesmas. untuk versi lengkap silahkan baca sampai di bawah.

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PUSKESMAS I.

PENDAHULUAN Puskesmas merupakan Pusat Kesehatan Masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggungjawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Kegiatan-kegiatan dalam setiap program Puskesmas disusun oleh Kepala Puskesmas dan penanggungjawab program tidak hanya mengacu pedoman atau acuan yang sudah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, maupun Dinas Kesehatan Kota tapi juga perlu memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat terutama sasaran program. Kebutuhan dan harapan masyarakat maupun sasaran progran dapat diidentifikasi melalui survey, kotak saran, maupun temu muka dengan tokoh masyarakat. Komunikasi perlu dilakukan untuk menyampaikan informasi tentang program kepada masyarakat, kelompok masyarakat maupun individu yang menjadi sasaran program. II.

LATAR BELAKANG Kebutuhan masyarakat akan program kesehatan yang baik cenderung mengalami perubahan seiring dengan perubahan pola hidup

dan kejadian penyakit. Seiring dengan perbaikan derajat kesehatan dan lingkungan, telah terjadi pergeseran penyebab kesakitan terbesar di banyak daerah dari penyakit infeksi menjadi penyakit degeneratif. Perubahan permintaan tersebut memiliki dampak yang cukup besar terhadap manajemen Puskesmas.. Puskesmas harus memiliki suatu mekanisme untuk memantau permintaan masyarakat secara teratur karena perubahan permintaan masyarakat akan berdampak terhadap pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas. Puskesmas harus tanggap terhadap perubahan lingkungan yang cepat dan terbuka terhadap perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat. Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap program Puskesmas sangat diperlukan untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap program Puskesmas, sehingga tujuan dari program Puskesmas dapat tercapai tepat sasaran. III. A.

TUJUAN Tujuan Umum Mengetahui/mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap program Puskesmas Sukamaju. B. Tujuan Khusus 1. Mendefinisikan kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap program Puskesmas 2. Mendapatkan informasi program yang paling dibutuhkan oleh masyarakat 3. Mengetahui program yang sudah/belum sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat 4. Mendapatkan masukan tentang program yang dibutuhkan masyarakat, tapi belum ada dalam rencana kegiatan program 5. Membuat rencana tindak lanjut hasil pembahasan kebutuhan dan harapan masyarakat IV. A.

2. 3. 4. 5.

KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN Pengumpulan informasi melalui kotak saran, 12.0pt; line-height: 150%;">1. Koordinator kelompok kerja istrasi dan manajemen () Puskesmas Sukamaju membuka kotak saran di Puskesmas Sukamaju setiap bulan, Koordinator en merekap isi kotak saran didalam rekapan harapan pelanggan Puskesmas Sukamaju, Koordinator en memisahkan/ memilah- milah sesuai dengan kelompok kerja proram, Koordinator en memberikan rekapan kotak saran sesuai dengan kelompok kerja, Koordinator program Puskesmas Sukamaju menerima rekapan kotak saran, dan dimasukan kedalam rekapan kelompok program Puskesmas Sukamaju

6.

Koordinator pelaksana program menandatangani tanda terima penyerahan dari koordinator en, 7. Koordinator program dan seluruh anggota pemegang program membahas hasil rekapan koordinator harapan program Puskesmas 8. Koordinator program membuat rencana tindak lanjut hasil pembahasan harapan pelanggan, 9. Koordinator program membagi tugas kepada pelaksana program didalam menyelesaikan permasalahan harapan pelanggan, 10. Pelaksana program melaksanakan kegiatan sesuai dengan pembagian tugas yang telah diterima dengan mencatat pada buku kegiatan individu, 11. Koordinator program melapor kepada kepala Puskesmas Sukamaju tentang hasil bahasan harapan program Puskesmas 12. Kepala Puskesmas Sukamaju meneliti dan memberi umpan balik atas laporan koordinator program Puskesmas Sukamaju. B.

Informasi langsung dari pelanggan. Koordinator program, penanggungjawab program dan pelaksana program menerima informasi harapan program baik bicara langsung, telpon maupun SMS, dari masyarakat/ dari karyawan Puskesmas Sukamaju, 2. Informasi dari pelanggan direkap kedalam rekapan harapan pelanggan setiap pelaksana program, 3. Pelaksana program menyerahkan informasi harapan pelanggan individu ke penanggungjawab program, 4. Pelaksana program menandatangani serah terima informasi harapan pelanggan individu, 5. Penanggungjawab program menyerahkan rekapan informasi harapan pelanggan kepada Koordinator program dan direkap kedalam rekapan koordinator, 6. Koordinator program menandatangani serah terima harapan pelanggan individu, 7. Koordinator program dan seluruh anggota pemegang program membahas hasil rekapan koordinator harapan program Puskesmas 8. Koordinator program membuat rencana tindak lanjut hasil pembahasan harapan pelanggan, 9. Koordinator program membagi tugas kepada pelaksana program didalam menyelesaikan permasalahan harapan pelanggan, 10. Pelaksana program melaksanakan kegiatan sesuai dengan pembagian tugas yang telah diterima dengan mencatat pada buku kegiatan individu, 11. Koordinator program melapor kepada kepala Puskesmas Sukamaju tentang hasil bahasan harapan program Puskesmas 12. Kepala Puskesmas Sukamaju meneliti dan memberi umpan balik atas laporan koordinator program Puskesmas Sukamaju. 1.

C. 1.

Pengumpulan informasi melalui Survey Pelaksana program menyiapkan kuesioner :

a. Kuesioner dengan pertanyaan tertutup Kuesioner dengan pertanyaan terbuka mengenai kebutuhan dan harapan program Puskesmas 2. Pelaksana program menentukan besarnya sampel 3. Pelaksana program menentukan metode pengambilan sampel dengan cara cross sectional, secara acak 4. Pelaksana program menentukan jadwal dan waktu survei 5. Pelaksana program melakukan survei sesuai jadwal 6. Survei dilakukan kepada sasaran program, dengan petugas survei berada didekatnya. Petugas meminta pelanggan mengisi kuesioner, bila ada pertanyaan kuisioner yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada petugas survei 7. Pelaksana program mengecek isian kuisioner apabila belum lengkap meminta pelanggan untuk melengkapi. 8. Pelaksana program melakukan analisis hasil survei dan melaporkan kepada penanggungjawab program dan koordinator program 9. Koordinator program, penanggungjawab program dan pelaksana program membahas hasil survey tentang harapan program Puskesmas 10. Koordinator program membagi tugas kepada pelaksana program didalam menyelesaikan permasalahan harapan pelanggan, 11. Pelaksana program melaksanakan kegiatan sesuai dengan pembagian tugas yang telah diterima dengan mencatat pada buku kegiatan individu, 12. Koordinator program melapor kepada kepala Puskesmas Sukamaju tentang hasil bahasan harapan program Puskesmas 13. Kepala Puskesmas Sukamaju meneliti dan memberi umpan balik atas laporan koordinator program Puskesmas Sukamaju Pengumpulan informasi melalui Musyawarah Masyarakat 1. Petugas menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan 2. Petugas mendampingi masyarakat untuk : a. mengidentifikasi permasalahan kesehatan di masyarakat b. mengidentifikasi potensi masyarakat c. membahas dan melengkapi urutan prioritas masalah d. membahas dan melengkapi potensi penyelesaian masalah e. merumuskan cara penanggulangan masalah sesuai potensi f. menetapkan rencana kegiatan penanggulangan masalah 3. Petugas mencatat hasil musyawarah dan melaporkan ke Penanggungjawab program dan koordinator program, 4. Koordinator program, penanggungjawab program dan pelaksana program membahas hasil musyawarah masyarakat tentang harapan program Puskesmas 5. Koordinator program membagi tugas kepada pelaksana program didalam menyelesaikan permasalahan harapan pelanggan,

b.

D.

6.

Pelaksana program melaksanakan kegiatan sesuai dengan pembagian tugas yang telah diterima dengan mencatat pada buku kegiatan individu, 7. Koordinator program melapor kepada kepala Puskesmas Sukamaju tentang hasil bahasan harapan program Puskesmas

8.

Kepala Puskesmas Sukamaju meneliti dan memberi umpan balik atas laporan koordinator program Puskesmas Sukamaju. V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN 1. Kotak Saran 2. Survey kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap program 3. Secara Langsung : tatap muka, sms, telepon 4.

Musyawarah Masyarakat

Agar lebih mudah dalam mengedit untuk versi lengkapnya silahkan saja gratis dari kami. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPANMASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PUSKESMAS. Silahkan anda sesuaikan dengan wilayah puskesmas masing masing, kalau menurut saya setiap puskesmas memiliki ciri khas masing masing terutama dalam pembuatan kerangka acuan ini. Sedikit share semoga bermanfaat.

Audit Keuangan, Audit Kinerja dan Audit untuk Tujuan Tertentu 1. Audit Keuangan

Audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dari entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar tentang posisi keuangan, hasil operasi/usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan, mencakup penentuan apakah: 1. Informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yangkeuangan telah ditetapkan. 2. Entitas yang diaudit telah memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu. 3. Sistem pengendalian intern instansi tersebut, baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan atas kekayaannya, telah dirancang dan

dilaksanakan

secara

memadai

untuk

tujuan pengendalian.

Audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan yang meliputi, antara lain audit terhadap unsur yang berikut; pendapatan 1. Segmen laporan dan keuangan dan informasi keuangan (seperti laporan biaya, laporan penerimaan dan pengeluaran kas, laporan aktiva tetap), dokumen anggaran, perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan yang diperkirakan. 2. Pengendalian undangan yang intern mengenai ketaatan terhadap peraturan perundangberlaku. 3. Pengendalian keuangan dan atas atau pengawasan intern atas penyusunan laporan pengamanan aktiva termasuk pengendalian/pengawasan intern atas penggunaan sistem yang berbasis komputer. Ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku dan dugaan atas adanya kecurangan. Sementara itu, berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Keuangan adalah

Tanggung

Jawab

Keuangan

Negara, Pemeriksaan

meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pemeriksaan Keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pelayanan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, dalam hal audit keuangan, BPK hanya memiliki wewenang untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

2. Audit kinerja (audit operasional) Adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan pemerintah yang diaudit. Audit tingkat akuntabilitas

kinerja dimaksudkan untuk dapat meningkatkan

pemerintah dan memudahkan pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi atau memprakarsai tindakan koreksi. mencakup audit

Audit

kinerja

tentang ekonomi, efisiensi, dan program.  Audit Ekonomi dan Efisiensi Audit Ekonomi dan Efisiensi menentukan apakah: sumberdayanya 1. Entitas telah (seperti memperoleh, melindungi dan menggunakan karyawan, gedung, ruang dan peralatan kantor) secara hemat dan efisien; 2. Penyebab timbulnya ketidakhematan dan ketidakefisenan; 3. Entitasdengan berkaian tersebut telah mematuhi peratutran perundang-undangan yang kehematan dan efisiensi. Audit ekonomi dan efisiensi dapat mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah: 1. Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat. 2. Melakukan sesuai denganpengadaan sumber daya (jenis, mutu, dan jumlah) yang kebutuhan dan dengan biaya yang wajar; 3. Melindungi dan memelihara semua sumber daya negara yang ada secara memadai; 4. Menghindari kurang jelas duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan dan tujuannya; berlebihan; 5. Menghindari adanya pengangguran atau jumlah pegawai yang 6. Menggunakan prosedur kerja yang efisien; 7. Menggunakan optimum dalam sumber daya (staf, peralatan dan fasilitas) secara menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa dengan kuantitas dan kualitas yang baik serta tepat waktu; 8. Mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya negara; 9. Telah memiliki suatu sistem pengendalian manajemen yang memadai untuk mengukur, melaporkan, dan memantau kehematan dan efisiensi pelaksanaan program; 10. Telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai penghematan dan efisiensi.  Audit Efektivitas Audit Efektivitas mencakup penentuan: ditetapkan 1. Tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang telah oleh undang-undang atau badan lain yang berwenang; instansi 2. Efektivitas yang kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan atau fungsi bersangkutan; undangan 3. Apakah entitas yang yang telah diaudit telah menaati peraturan perundangberkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatannya. Contoh pelaksanaan audit (efektivitas) program: 1. Menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah

memadai dan tepat atau relevan; 2. Menetukan tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan; 3. Menilai efektifitas program dan atau unsur program secara sendiri- sendiri; 4. Mengidentifikasi baik dan faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang memuaskan; 5. Menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatifalternatif untuk melaksakan program tersebut, yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dengan biaya yang rendah; bertentangan 6. Menentukan apakah program tersebut melengkapi, tumpang tindih atau dengan program lain yang terkait; lebih 7. Mengidentifikasi baik; cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan 8. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut; 9. Menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan, dan memantau tingkat efektivitas program; 10. Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektifitas program. Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004, Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawas intern pemerintah. Pasal 23 E UUD 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan secara ekonomis

keuanagan negara/daerah diselenggarakan

dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif. 3. Audit Untuk Tujuan Tertentu Pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksan yang dilakukan untuk tujuan khusus, di luar Termasuk dalam

pemeriksaan

keuangan

dan pemeriksaan kinerja.

pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan bersifat investigatif ataupun audit ketaatan tertentu.  Audit Investigasi Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak

dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. Tujuan audit investigasi adalah mengadakan temuan lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya, serta melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi masyarakat. Tanggung jawab pelaksanaan audit investigasi terletak pada lembaga audit atau satuan pngawas. Prosedur atau teknik audit investigasi mengacu pada standar audit serta disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. Laporan audit investigasi menetapkan siapa yang terlibat atau bertanggung jawab, dan ditandatangani oleh kepala lembaga/satuan audit. Adapun sumber informasi audit investigasi adalah: 1. Pengembangan temuan audit sebelumnya, 2. Adanya pengaduan dari masyarakat, 3. Adanya permintaan dari dewan komisaris atau DPR untuk melaukan audit, misalnya karena adanya dugaan manajemen/pejabat melakukan penyelewengan. Program audit untuk audit investigasi umumnya sulit untuk ditetapkan terlebih dahulu atau dibakukan. Kalau audit investigasi yang dilaksanakan merupakan pengembangan dan

temuan

audit

sebeumnya,

seperti

financial

audit

operational audit, auditor dapat menyusun langkah audit yang dilaksanakan meskipun terkadang penyesuaian atau

setelah

dilaksanakan

masih

banyak

mengalami

perubahan. Adapun hasil audit investigasi pada umumnya dapat disimpulkan berikut ini: 1. Apa yang dilaporkan masyarakat tidak terbukti. 2. Apa yang aturan atau diadukan terbukti, misalnya terjadi penyimpangan dari suatu ketentuan yang berlaku, namun tidak merugikan negara atauperusahaan. dilakukan 3. Terjadi kerugian bagi perusahaan akibat perbuatan melanggara hukum yang oleh karyawan. 4. Terjadi dan ketekoran/kekurangan kas atau persediaan barang milik negara, bendaharawan tidak dapat membuktikan bahwa kekurangan tersebut diakibatkan bendaharawan.

bukan

karena

kesalahan

atau

kelalaian

5. Terjadi yang lahirkerugian negara akibat terjai wanprestasi atau kerugian dari perikatan

dari undang-undang. lainnya. 6. Terjadi kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum dan tindak pidana Laporan audit investigasi bersifat rahasia, tertutama apabila laporan tersebut akan diserahkan kepada kejaksaan. Dalam menyusun laporan, auditor tetap menggunakan asas praduga tidak bersalah. Pada umunya audit investigasi berisi; dasar audit, temuan audit, tindak lanjut dan saran sedangkan laporan audit yang akan diserahkan keada kejakasaan, temuan audit memuat: modus operandi, sebab terjadinya penyimpangan, bukti yang diperoleh dan kerugian yang ditimbulkan.  Audit Ketaatan Audit ketaatan bertujuan untuk menentukan apakah auditan telah memenuhi atau mengikuti prosedur dan peraturan tertentu yang telah ditetapkan. Contoh dari audit ketaatan adalah audit pajak penghasilan dengan tujuan apakah auditan dalam menghitung

telah

besarnya pajak yang terhutang.

memenuhi

peraturan

perpajakan

Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) Standar 2.1. Kegiatan Pengelolaan Puskesmas Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola upaya dan kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi Puskesmas, Pengorganisasian Puskesmas Kriteria 2.1.1.Struktur organisasi pengelola ditetapkan dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab, ada alur kewenangan dan komunikasi, kerjasama, dan keterkaitan dengan pengelola yang lain. Maksud dan Tujuan:  Dalam mengemban tugas pokok dan fungsi, perlu disusun pengorganisasian yang jelas di Puskesmas, sehingga setiap karyawan yang memegang posisi baik pimpinan, Penanggungjawab maupun pelaksana akan melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan. Elemen Penilaian: 1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. 2. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggungjawab Upaya Puskesmas 3. Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada posisi-posisi yang ada pada struktur. Kriteria 2.1.2. Kejelasan tugas, peran, dan tanggung jawab pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab dan karyawan. Maksud dan Tujuan:  Dengan adanya uraian tugas, tangggung jawab, dan kewenangan, pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan Puskesmas akan dapat melakukan pekerjaan dengan tepat, efektif dan efisien. Elemen Penilaian : 1. Ada uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang berkait dengan struktur organisasi Puskesmas 2. Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas, dan karyawan memahami tugas, tanggung jawab dan peran dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas. 3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas Kriteria 2.1.3. Struktur organisasi pengelola dikaji ulang secara reguler dan kalau perlu dilakukan perubahan . Maksud dan Tujuan:  Evaluasi terhadap struktur perlu dilakukan secara periodik untuk menyempurnakan struktur yang ada agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Elemen Penilaian: 1. Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi Puskesmas secara periodik 2. Hasil kajian ditindak lanjuti dengan perubahan/penyempurnaan struktur Kriteria 2.1.4. Pengelola dan pelaksana Puskesmas memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dan ada rencana pengembangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Maksud dan Tujuan  Kinerja Puskesmas hanya dapat dicapai secara optimal jika dilakukan oleh SDM yang kompeten baik pengelola, Penanggungjawab upaya maupun pelaksana kegiatan. Pola Ketenagaan Puskesmas perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan/atau beban kerja. Elemen Penilaian: 1. Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan. 2. Ada rencana pengembangan pengelola Puskesmas dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi. 3. Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun berdasarkan kebutuhan 4. Ada pemeliharaan catatan/dokumen sesuai dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman 5. Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan 6. Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan Kriteria 2.1.5. Karyawan baru harus mengikuti orientasi supaya memahami tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Karyawan wajib mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan untuk menunjang keberhasilan Upaya Puskesmas. Maksud dan Tujuan  Agar memahami tugas, peran, dan tanggung jawab, karyawan baru baik yang diposisikan sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas maupun Pelaksana kegiatan harus mengikuti orientasi dan pelatihan yang dipersyaratkan. Elemen Penilaian: 1. Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana kegiatan yang baru untuk mengikuti orientasi dan pelatihan. 2. Ada kegiatan orientasi atau pelatihan bagi karyawan baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab upaya, maupun Pelaksana kegiatan dan tersedia kurikulum sesuai upaya. 3. Ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan untuk mengikuti seminar atau kesempatan untuk meninjau pelaksanaan di tempat lain. Pengelolaan Puskesmas Kriteria

2.1.6. Pimpinan Puskesmas menetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai dalam penyelenggaraan Puskesmas yang dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait dan kepada pengguna pelayanan dan masyarakat. Maksud dan Tujuan:  Kegiatan penyelenggaraan Puskesmas harus dipandu oleh visi, misi, tujuan dan tata nilai yang ditetapkan oleh Pimpinan Puskesmas agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.  Setiap karyawan diharapkan memahami visi, misi, tujuan dan tata nilai, dan diterapkan dalam kegiatan penyelenggaraan Puskesmas. Elemen Penilaian: 1. Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas yang menjadi acuan penyelenggara pelayanan, upaya dan kegiatan Puskesmas 2. Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata nilai dan tujuan Puskesmas kepada pelaksana pelayanan, dan masyarakat 3. Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan tujuan , serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan relevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan 4. Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja Puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas. Kriteria 2.1.7. Pimpinan Puskesmas menunjukkan arah strategi dalam pelaksanaan pelayanan, upaya dan kegiatan Puskesmas, dan bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, kualitas kinerja, dan terhadap penggunaan sumber daya. Maksud dan Tujuan:  Pimpinan mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan dan dukungan bagi karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Arahan dan dukungan dapat diberikan dalam bentuk kebijakan lokal, pertemuan-pertemuan, maupun konsultasi dan pembimbingan oleh pimpinan. Elemen Penilaian: 1. Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan Puskesmas mengarahkan dan mendukung Penanggungjawab upaya dan pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. 2. Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 3. Ada struktur organisasi Penanggungjawab upaya yang efektif. 4. Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan. Kriteria 2.1.8 Puskesmas memfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan.

Maksud dan Tujuan:  Memfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan fungsi Puskesmas dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan di wilayah kerja. Fungsi tersebut tercermin dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya Puskesmas.  Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan mulai dari pelaksanaan survei mawas diri, perencanaan upaya kegiatan, monitoring dan evaluasi upaya kegiatan Puskesmas Elemen Penilaian: 1. Ada kejelasan tanggung-jawab Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwasaran kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, 2. Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan dan Upaya Puskesmas, 3. Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas Kriteria 2.1.9. Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas menunjukkan kepemimpinan untuk melaksanakan strategi, mendelegasikan wewenang apabila meninggalkan tugas dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan tata nilai, visi, misi, tujuan Puskesmas. Maksud dan Tujuan:  Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pengelola Puskesmas dalam melaksanakan upaya dan kegiatan Puskesmas sesuai dengan rencana yang disusun. Akuntabilitas ditunjukkan dalam pencapaian kinerja dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Penanggungjawab Upaya Puskesmas mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pencapain kinerja Upaya Puskesmas kepada Pimpinan Puskesmas dan melakukan tindak lanjut untuk perbaikan. Elemen Penilaian: 1. Dilakukan kajian secara periodik terhadap akuntabilitas Penanggungjawab Upaya Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun strategi pelayanan, 2. Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggungjawab Upaya Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan apabila meninggalkan tugas, 3. Ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik dari pelaksana kegiatan kepada Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja upaya untuk ditindak lanjuti,

Kriteria 2.1.10. Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas membina tata hubungan kerja dengan pihak terkait baik lintas upaya maupun lintas sektoral. Adanya cara yang dilakukan dalam membina tata hubungan kerja untuk mencapai tujuan keberhasilan pelayanan.

Maksud dan Tujuan:  Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan sendiri, upaya kesehatan perlu didukung oleh sektor di luar kesehatan, demikian juga pembangunan berwawasan kesehatan harus dipahami oleh sektor terkait.  Mekanisme pembinaan, komunikasi, dan koordinasi perlu ditetapkan dengan prosedur yang jelas, misalnya melalui pertemuan/lokakarya lintas sektoral. Elemen Penilaian: 1. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas diidentifikasi 2. Peran dari masing-masing pihak ditetapkan 3. Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait 4. Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas Kriteria 2.1.11. Pedoman dan prosedur penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan. Semua rekaman hasil pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan dikendalikan. Maksud dan Tujuan:  Untuk memastikan bahwa upaya dan kegiatan terlaksana secara konsisten dan reliabel, perlu disusun pedoman kerja dan prosedur kerja. Pedoman kerja dan prosedur disusun tidak hanya untuk penyelenggaraan upaya tetapi juga pedoman kerja untuk peningkatan mutu.  Prosedur kerja perlu didokumentasikan dengan baik dan dikendalikan, demikian juga rekaman sebagai bentuk pelaksanaan prosedur juga harus dikendalikan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Elemen Penilaian: 1. Ada panduan (manual) mutu dan/atau panduan mutu kinerja Puskesmas 2. Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan tiap Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas 3. Ada prosedur pelaksanaan upaya kegiatan Puskesmas sesuai kebutuhan 4. Ada Kebijakan, prosedur yang jelas untuk pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan. 5. Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman dan prosedur Kriteria 2.1.12. Komunikasi internal antara Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab dan Pelaksana Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, dilaksanakan agar upaya dan kegiatan Puskesmas dilaksanakan secara efektif dan efisien. Maksud dan Tujuan:  Untuk melaksanakan upaya kegiatan Puskesmas secara efektif dan efisien, Pimpinan Puskesmas perlu melakukan komunikasi internal dengan Penanggungjawab, Pelaksana kegiatan. Komunikasi internal dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan-pertemuan yang

diselenggarakan secara periodik maupun sesuai kebutuhan, dan menggunakan media dan tehnologi komunikasi yang tersedia. Elemen Penilaian : 1. Ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi internal di semua tingkat manajemen. 2. Ada prosedur komunikasi internal. 3. Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam pelaksanaan upaya/kegiatan Puskesmas 4. Komunikasi internal dilaksanakan dan didokumentasikan 5. Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil komunikasi internal. Kriteria 2.1.13. Lingkungan kerja dikelola untuk meminimalkan risiko bagi pengguna Puskesmas dan karyawan. Maksud dan Tujuan:  Dalam pelaksanaan upaya dan kegiatan Puskesmas diupayakan agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Kajian perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana dampak negatif mungkin terjadi sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan dan pencegahan.  Lingkungan kerja meliputi kondisi-kondisi pekerjaan termasuk kondisi fisik, lingkungan dan faktor-faktor lain seperti kebisingan, temperatur, kelembaban, pencahayaan atau cuaca terhadap keamanan gangguan lingkungan Elemen Penilaian: 1. Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan 2. Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko akibat upaya dan kegiatan Puskesmas. 3. Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan, untuk mencegah terjadinya dampak tersebut. Kriteria 2.1.14. Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas secara teratur melakukan penilaian kinerja pengelolaan dan pelaksanaan upaya dan kegiatan Puskesmas. Maksud dan Tujuan: Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas mempunyai kewajiban untuk melakukan monitoring dan penilaian terhadap pencapaian kinerja agar upaya kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun. Elemen Penilaian: 1. Ada mekanisme untuk melakukan penilaian kinerja yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas. 2. Penilaian kinerja difokuskan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan upaya dan kegiatan. 3. Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan cakupan upaya untuk mencapai indikator untuk mengukur kinerja Puskesmas sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

4. 5.

Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan upaya/ kegiatan. Ada tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja Puskesmas.

Pengelolaan keuangan pelayanan Kriteria 2.1.15. Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya profesionalisme dalam mengelola keuangan pelayanan.

Puskesmas

menunjukkan

Maksud dan Tujuan:  Anggaran yang tersedia di Puskesmas baik untuk pelayanan di dalam gedung Puskesmas, maupun untuk pelaksanaan upaya kegiatan Puskesmas perlu dikelola dengan baik untuk akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Elemen Penilaian: 1. Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan pelaksana dalam pengelolaan anggaran Puskesmas mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan anggaran maupun monitoring penggunaan anggaran 2. Ada kejelasan tanggung-jawab pengelola keuangan Puskesmas 3. Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran dalam pelaksanaan upaya dan kegiatan 4. Ada kejelasan pembukuan 5. Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian kinerja pengelola keuangan Puskesmas 6. Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan Kriteria 2.1.16. Pengelolaan keuangan Puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku Maksud dan Tujuan:  Untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, maka pengelolaan keuangan Puskesmas perlu dilakukan secara transparan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  Untuk Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD harus mengikuti peraturan perundangan dalam pengelolaan keuangan BLUD dan menerapkan Standar Akuntansi Profesi (SAP). Elemen Penilaian: 1. Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan 2. Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan. 3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang disusun sesuai dengan rencana operasional 4. Laporan dan Pertanggung jawaban keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku 5. Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan hasilnya ditindak lanjuti Pengelolaan Data dan Informasi di Puskesmas (Puskesmas sebagai bank data) Kriteria

2.1.17. Dalam menjalankan fungsi Puskesmas, harus tersedia data dan informasi di Puskesmas yang digunakan untuk pengambilan keputusan baik untuk peningkatan pelayanan di Puskesmas maupun untuk pengambilan keputusan di tingkat kabupaten. Maksud dan Tujuan:  Pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi. Data dan informasi tersebut digunakan baik untuk pengambilan keputusan di Puskesmas dalam peningkatan pelayanan maupun pengembangan upaya-upaya kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maupun pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan di Dinas Kesehatan.  Data dan informasi tersebut meliputi minimal: data wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab, demografi, budaya dan kebiasaan masyarakat, pola penyakit terbanyak, surveilans epidemiologi, evaluasi dan pencapaian kinerja pelayanan, evaluasi dan pencapaian kinerja upaya, dan data dan informasi lain yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Provinsi dan Kementerian Kesehatan. (sesuai kebutuhan). Elemen penilaian: 1. Dilakukan identifikasi data dan informasi yang harus tersedia di Puskesmas 2. Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan retriving (pencarian kembali) data 3. Tersedia prosedur analisis data untuk diproses menjadi informasi 4. Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan berhak memperoleh informasi 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan data dan informasi

Standar 2.2.

Hak dan Kewajiban Pengguna Puskesmas Adanya kejelasan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas Kriteria 2.2.1. Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat dan semua pihak yang terkait, dan tercermin dalam kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Puskesmas Maksud dan Tujuan:  Keberadaan Puskesmas dalam mengemban misi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus berfokus pada pelanggan. Pengelola dan Pelaksana Puskesmas perlu memahami dan memperhatikan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan Upaya Kegiatan. Elemen Penilaian: 1. Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas. 2. Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka. 3. Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pengguna. Kriteria 2.2.2. Adanya aturan (code of conduct) yang jelas untuk mengatur perilaku Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana dalam proses penyelenggaraan upaya

kegiatan Puskesmas. Aturan tersebut mencerminkan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas serta tujuan upaya kegiatan. Maksud dan Tujuan: Perlu disusun aturan (code of conduct) yang mengatur perilaku Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana upaya/kegiatan yang sesuai dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas. Elemen Penilaian: 1. Ada aturan yang disepakati bersama oleh Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana dalam melaksanakan upaya dan kegiatan Puskesmas, 2. Aturan tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas.

Standar 2.3. Kontrak pihak ketiga Jika sebagian kegiatan dikontrakkan kepada pihak ketiga, pengelola menjamin bahwa penyelenggaraan oleh pihak ketiga memenuhi standar yang ditetapkan. Kriteria 2.3.1. Adanya dokumen kontrak yang jelas dengan pihak ketiga yang ditanda-tangani oleh pihak ketiga dan pengelola dengan spesifikasi pekerjaan yang jelas dan memenuhi standar yang berlaku. Maksud dan Tujuan:  Jika ada kewenangan pada pengelola Puskesmas untuk mengontrakkan sebagian kegiatan kepada pihak ketiga, maka pengelola Puskesmas proses kontrak harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, dan menjamin bahwa kegiatan yang dikontrakkan pada pihak ketiga tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan menaati peraturan perundangan yang berlaku. Elemen Penilaian: 1. Ada penunjukkan secara jelas petugas pengelola kontrak kerja (Perjanjian Kerja Sama) 2. Ada dokumen kontrak yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Dalam dokumen kontrak ada kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, personil yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator dan standar kinerja, masa berlakunya kontrak, proses kalau terjadi perbedaan pendapat, termasuk bila terjadi pemutusan hubungan kerja Kriteria 2.3.2. Kinerja pihak ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan dimonitor dan dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan ditindak-lanjuti. Maksud dan Tujuan:  Kinerja pihak ketiga harus dimonitor untuk menilai kesesuai terhadap perjanjian kontrak dan rencana kegiatan yang ditetapkan dengan menggunakan indikator penilaian yang jelas. Hasil penilaian harus ditindaklanjuti untuk menjamin tujuan upaya kegiatan tercapai secara efektif dan efisien.

Elemen Penilaian: 1. Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan. 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan indikator dan standar kinerja, 3. Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi

Standar 2.4. Pemeliharaan sarana dan prasarana Sarana dan peralatan Puskesmas harus dipelihara agar dapat digunakan sesuai kebutuhan dan sesuai peraturan yang berlaku Kriteria. 2.4.1. Pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas dilaksanakan dan didokumentasikan secara jelas dan akurat. Maksud dan Tujuan:  Untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun penyelenggaraan upaya dan kegiatan perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan peralatan yang siap pakai dan terpelihara dengan baik.  Seluruh sarana dan peralatan yang ada perlu diinventarisasi dan diperiksa ulang apakah kondisi memenuhi syarat dan jumlah serta jenis sesuai dengan standar sarana dan peralatan Puskesmas.  Upaya pemeliharaan sarana dan peralatan perlu disusun dan dilaksanakan secara konsisten agar pelayanan dan penyelenggaraan upaya kegiatan Puskesmas berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hambatan akibat ketidak sediaan sarana dan peralatan yang siap pakai Elemen Penilaian: 1. Ditetapkan Penanggungjawab barang inventaris Puskesmas 2. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan upaya. 3. Ada upaya kerja pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas 4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai upaya kerja 5. Ada tempat penyimpanan/gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan. 6. Ada upaya kerja kebersihan lingkungan Puskesmas 7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas sesuai dengan upaya kerja. 8. Ada upaya kerja perawatan kendaraan, baik roda empat maupun roda dua. 9. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai upaya kerja 10. Pencatan dan pelaporan barang inventaris.