Strategi Dan Kebijakan Ditjen Gtk 4f4i6t

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 20 November 2015

Direktorat Pembinaan GTK PAUD dan DIKMAS Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan @Dr. Nugaan YWS – Dit. PGTK PAUDN dan Dikmas Kemdikbud

1

Strategi dan Kebijakan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Guru sebagai Kunci Pendidikan adalah Gerakan

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

1 STRUKTUR ORGANISASI Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Struktur Organisasi Ditjen. Guru dan Tenaga Kependidikan

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Sesditjen GTK

Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas

Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar

Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah

Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah

Struktur Organisasi Dit. PGTK PAUD dan Dikmas

Direktur PGTK PAUD dan Dikmas

Ka. Subbag Tata Usaha

Ka. Subdit Program dan Evaluasi

Ka. Subdit Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi dan Kompentensi

Ka. Subdit Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja

Ka. Subdit Kesejahteraan dan Harlindung

Ka. Subdit Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Satuan Pendidikan Indonesia di LN

Ka. Seksi Program

Ka. Seksi Perencanaan Kebutuhan

Ka. Seksi Pengembangan Kompetensi

Ka. Seksi Kesejahteraan

Ka. Seksi Pendidikan Khusus

Ka. Seksi Evaluasi

Ka. Seksi Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi

Ka. Seksi Penilaian Kinerja

Ka. Seksi Harlindung

Ka. Seksi Pendidikan Layanan Khusus dan SPILN

2 Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

1 DIT PGTK PAUD & DIKMAS Visi Tata Kelola Guru Kerangka Strategis Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas

Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat Indonesia di luar negeri. Fungsi : a.Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan GTK Paud dan Dikmas, pendidikan khusus, PLK serta satuan PAUD dan Dikmas di luar negeri ; b.Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan GTK Paud dan Dikmas, pendidikan khusus, PLK serta satuan PAUD dan Dikmas di luar negeri ; c.Penyusunan rencana kebutuhan GTK Paud dan Dikmas, pendidikan khusus, PLK serta satuan PAUD dan Dikmas di luar negeri ; d.Peningkatan kualifikasi dan kompetensi GTK Paud dan Dikmas, pendidikan khusus, PLK serta satuan PAUD dan Dikmas di luar negeri ; e.Penilaian kinerja dan pengembangan karir GTK Paud dan Dikmas, pendidikan khusus, PLK serta satuan PAUD dan Dikmas di luar negeri ;

f. Pemindahan GTK Paud dan Dikmas, pendidikan khusus, PLK serta satuan PAUD dan Dikmas di luar negeri ; g. Peningkatan kesejahteraan serta pemberian penghargaan dan pelindungan GTK Paud dan Dikmas, pendidikan khusus, PLK serta satuan PAUD dan Dikmas di luar negeri ; h.Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan GTK Paud dan Dikmas, pendidikan khusus, PLK serta satuan PAUD dan Dikmas di luar negeri ; i. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan GTK Paud dan Dikmas, pendidikan khusus, PLK serta satuan PAUD dan Dikmas di luar negeri ; j. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembinaan GTK Paud dan Dikmas, pendidikan khusus, PLK serta satuan PAUD dan Dikmas di luar negeri ; dan k. Pelaksanaan istrasi Direktorat. 8

© Kemdikbud 2015

8

3 Potret GTK PAUD dan Dikmas

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

1 DIT PGTK PAUD & DIKMAS Jumlah GTK

Jumlah GTK PAUD dan Dikmas Berdasarkan Kualifikasi

4 Desain Tata Kelola Guru dan Tenaga Kependidikan

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

1

Kerangka Strategis Kementerian Dikbud 20142019 Terbentuknya insan serta ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong •

STRATEGI 1

•

Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan

• Menguatkan siswa, guru/PB/Pendidik PAUD/KB, kepala sekolah/Kepala SKB, Pengawas/Penilik, orangtua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. • Memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan • Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian.

• •

STRATEGI 2 Peningkatan mutu dan akses

• Meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan untuk mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 tahun.

• Meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan. • Fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk

•

STRATEGI 3

•

Pengembangan efektifitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik.

• Melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan dengan berbasis data, riset dan bukti lapangan. • Membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah

• Mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional, • Fokus kebijakan dimulai dari mewujudkan birokrasi Kemdikbud RI yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien serta melibatkan publik.

2

Desain Tata Kelola GTK PENGHASIL

(1)

PENGGUNA

LULUSAN PERGURUAN TINGGI

Interak si yang dinami s

S1/D-IV

Program Induksi

PENGANGKATAN (Memperoleh calon guru/pendidik potensial)

UUGD Pasal 8 s.d. 11

PermennegPan No. 16/2009, & Peremendiknas No. 27/2010

PENGHARGAAN & PP 74/2008 PP PERLINDUNGAN 74/2008

PENSIUN

Pasal 40 s.d 42

Pasal 30 s.d 35

Pasal 58 s.d 62 PP 74/2008

PENEMPATA PP 74/2008 Pasal 4 s.d N& 11 PEMINDAHA LULUSAN N PENDIDIKAN (Pemangku PROFESI GURU kepentingan (PPG) yang berdaya) FORMASI GURU & TENAGA KEPENDIDIKAN

IIIA

Sanksi Pasal 63 & 64 PP 74/2008

IVE

Pensiun dengan penuh martabat

PEMBINAAN & PENGEMBANGAN (Uji Kompetensi Guru (UKG), Uji Kompetensi Tenaga Kependidikan (UKTK), Penilaian Kinerja Guru (PKG), Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan (PKTK) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), Resertifikasi Guru (RSG))

UU No. 23/2014

kan, rekrutmen dan seleksi, pembin guru dan tenaga kependidikan profe 13

© Kemdikbud 2015

3

Ekosistem dan Entitas Desain Tata Kelola AKSES GTK AKSES/MUTU

PE MB I KA NAA RIR N

PE LIB PU ATAN BL IK

• GGD • Sertifikasi • Kualifikasi

I AS NIS GA ESI OR ROF P

• HIMPAU DI • IPABI MUTU • IPI • IGTKI

DAT A GTK

N ME UT KR RE

Perencanaan Pendidikan S1/D4 dan Kebutuhan GTK PPG PE N A ND Berdasarkan Dapodik Sesuai data dari Dapodik NA N IDI A Pengangkatan KA CA Redistribusi GTK NC UHA E L N ON dan ER BUT G P • DUDI T K E K K GT Penempatan • ASOSIA GTK SIMUTU AKSES

PR O NG U AF GRA D IRM M LIN R AS A I H

MUTU AKSES/MUTU

© Kemdikbud 2015

MUTU

• UKG • UKK S • UKPS • PKB • PKK

• Kesejahteraan • Penghargaan • Perlindungan Profesi • Perlindungan Hukum • TPG. TPK, TF, MT 14

4

Quick Win Review Regulasi: Memperbaiki dan/atau menerbitkan regulasi baru yang berkaitan dengan GTK Rekrutmen Guru Berkarya: GGD Instruktur, dan Tim Pengembang Kurikulum, Pertukaran GTK Skema insentif guru: Beasiswa (S2, shortcourse), tunjangan belajar non-tunai, dan simposium GTK Pembinaan Karir: Pengembangan PKG,UKG, PKB dengan berbagai moda berdasarkan hasil UKG, Standarisasi sistem PKB,& Akreditasi Provider PKB. Kolaborasi: Kerjasama implementasi kebijakan dengan Pemda, dunia industri, organisasi profesi, dan civil society Platform informasi : Pengembangan layanan informasi terpadu untuk GTK. © Kemdikbud 2015

5 Perencanaan Kebutuhan dan Pendidikan Calon GTK

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

1

Perencanaan Kebutuhan GTK SKB 1

On-Line Base

(Terobosan)

Usulan Formasi NS Guru TK, PB, PENILIK, Gu Kab/Kota/ProvPendidik PAUD

Dapodik

MENPAN Peta Kelebihan dan Kekurangan Guru per mapel per kab/kota Formula kebutuhan guru per satuan pendidikan/per Kemdikbud mapel

On-Line Base

SKB 2 Dapodik

Pengendalian Formasi NS Kab/Kota (Amanat UU 23 Th. 2014)

SKB N

Formasi NS GTK PAUD Dikmas setelah ada pengendalian formasi dari Kemdikbud

Dapodik

KAB/KOTA/PROV KAB/KOTA/PROVKAB/KOTA/PROV KRITERIA CALON GTK - S-1/D-IV - PPG - INDUKSI (PNS/NON) - PRAJABATAN (PNS/PPPK) - Pendidikan di LP2KS

© Kemdikbud 2015

2

Pendidikan Calon Guru

Pasal 8 Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

8

9

Pasal 9 Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat

10

Pasal 10 Kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Pasal 12 Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

11

12

Pasal 11 (1) Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. © Kemdikbud 2015

Pasal 82 (1) Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini. (2) Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada UndangUndang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya UndangUndang ini.

13

82

Pasal 13 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

3

Kualifikasi Minimum Calon Guru PENGHASIL

PENGGUNA

PERGURUAN TINGGI KEPENDIDIKAN (LPTK) CALON MAHASISWA

PEMERINTAH - Pusat - Provinsi - Kab/Kota

Lulusan PT S-1/D-IV

PP G PERGURUAN TINGGI NON KEPENDIDIKAN (UNIVERSITAS)

© Kemdikbud 2015

SEKOLAH NEGERI & SWASTA

ORANGTUA /MASYARAKAT

6 Rekrutmen Calon GTK dan Harlindung

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

1

Prinsip Dasar Rekrutmen GTK (Terobosan) Kebutuhan

TK PAUD

• Kredibilitas seleksi semakin diperlukan untuk ikatan kerja yang panjang dan/atau keahlian khusus • SKB 5 Menteri diperkuat menjadi Peraturan Pemerintah

SD SKB SMP SMA SLB

KLASIFIKASI GURU Pengangkata n Pengangkatan yang objektif dan transparan

SMK © Kemdikbud 2015

2

Pola Rekrutmen GTK Bukan PNS di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (Terobosan)

Rekruitmen GTK bukan PNS dilakukan melalui seleksi dengan materi ujian : 1.Tes Kompetensi Dasar terdiri atas Tes Wawancara Kebangsaan, Tes Karakteristik Pribadi dan Tes Inteligensi Umum 2.Tes Kompetensi Bidang mencakup wawasan sebagai seorang guru dalam bidang pengajaran dan juga mencakup wawasan seorang tenaga pendidik dalam memberikan ilmu pengetahuan dan metode pendidikan terhadap siswa didik. Akan dibuat regulasi mengenai rekrutmen guru bukan PNS di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat

© Kemdikbud 2015

3

Bentuk Penghargaan 1. Simposium (Gurpres, Olimpiade guru, Gurdasus). 2. Piagam Simposium ditandatangani Presiden. 3. Insentif bagi guru non PNS (Pemberian insentif kepada guru non PNS yang disesuaikan dengan jam kerja yang diampunya). 4. Regulasi yang mengatur gaji minimum bagi guru bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. 5. Pertukaran guru dan kepala sekolah berkelanjutan (1500 orang tahun 2015). 6. Pemberian insentif non tunai (mileage dan potongan belanja). © Kemdikbud 2015

7 Pembinaan Karir GTK

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

1

Mekanisme Pengembangan Keprofesian (1) Uji Terobosan tertulis terhadap: Kompetensi Pedagogi UK Kompetensi G,KS,PS, Profesional PB, Penilik, Pendidik PAUD/KB

MENU 2 MENU 1

MENU n

PKK

MENU 3

MENU 4

PKB

MENU ….

Obeservasi terhadap: Kompetensi Pedagogi Kompetensi 1. Ka profesional Sekolah/SKB/ Kompetensi Sosial PAUD Kompetensi 2. Kepribadian Pengawas/Penili Dinilai oleh: k

MENU. .

Penilaian Kinerja Uji Kompetensi KEBJJAKAN

Insentif Berbasis Kompetensi dan Kinerja

© Kemdikbud 2015

Prestasi Belajar Siswa

SKG

Rapor G,KS,PS, PB, Penilik, Pendidik PAUD/KB

SK G,KS,PS, PB, Penilik, Pendidik PAUD/KB

MENU 5

MENU. ..

PK G,KS,PS, PB, Penilik, Pendidik PAUD/KB

PKK

= Standar Kompetensi GTK PKK = Penilaian Kinerja dan Kompetensi PKG = Penilaian Kinerja Guru UK = Uji Kompetensi

2

Mekanisme Pengembangan Keprofesian • PKB terdiri atas: 1. Pegembangan Diri, 2. Publikasi Ilmiah; 3. Karya

(2) Terobosan Inovative.

• GTK mengikuti PKB dengan menu yang tersedia sesuai dengan skor PKG1 untuk mencapai PKG2. Apabila target skor UKG2 tercapai , maka GTK selesai mengikuti PKB. Apabila tidak, GTK harus mengulang PKB sampai UKG2 tercapai. • Penilaian prestasi kerja dilakukan melalui penilaian kinerja guru. PKG dilakukan melalui dua cara yaitu PKG melalui test tertulis dan melalui SK pengamatan (non test) G,KS,PS, PB, Penilik, • Modul • VCD Interaktif

Pendidik PAUD/KB

0-10

Dasar 1

11-20

UK

21-30

Tatap Muka In-On-In

• • •

e-PKB In-On-In

• • •

Direkto ri Diklat

KS,PS, PB, Penilik, Pendidik PAUD/KB31-40 41-50 51-60

Tempat Pelatihan P4TK Kelompok Kerja Lembaga Diklat (Training Provider) LPTK Asosiasi Profesi Dinas Pendidikan

• Modul ePKB

Lanjut 1

61-70

P4TK Menyiapkan: Menengah • Direktori Diklat71-80 1 • Modul • VCD Interaktif 81-90 • Modul e-PKB 91• Bank Soal UKG, UKKS, Tinggi 100 UKPS

Kemitraan dan Sumber Dana • Pemerintah Pusat (±1 jt orang • Pemerintah Daerah (±1 jt orang) • Mandiri (±500 rb orang) © Kemdikbud 2015 •

Ditjen GTK Menyiapkan: • Regulasi • Pedoman • Sistem dan Mekanisme • Standarisasi PKB

3

Mekanisme Pengembangan Keprofesian (3) Terobosan

Menu ePKB

40% e-PKB

40% e-PKB dilaksanakan secara mandiri di rumah maupun di sekolah

• Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis • SMA/SMK • SMP • SD • TK

Mandiri

Kelomp ok

•KKG •MGMP •KKKS/KKPS •KKPS/MKPS • Pemberdayaan Tutor Inti

dilaksanakan secara mandiri di rumah maupun di sekolah • SMA • SMK • SMP • SD • Satuan Pendidikan Nonfomal Sejenis

Mandiri

20% e-PKB dilaksanakan di kelompok kerja GTK dengan mendapatkan dana langsung dan pendampingan dari instruktur yang terlatih (NCT, PCT, dan DCT)

GTK mengikuti PKB dengan menu yang tersedia sesuai dengan skor UKG1 untuk mencapai UKG2. Apabila target skor UKG2 tercapai GTK selesai mengikuti PKB. Apabila tidak, GTK harus mengulang PKB sampai UKG2 tercapai 27 © Kemdikbud 2015

Seleksi dg kompeten si Seleksi dg kompeten si

Struktural

Kepala Sekolah/Penawas*

Pengembang ** Kurikulum/Materi

Instruktur

Struktural

Kepala Sekolah/Pengawas

(Terobosan)

Pengembang Kurikulum/Materi

Pola Karir Guru

Instruktur

4

Sertifikasi

Sertifikasi

Seleksi dg kompeten si

Sertifika si

Seleksi dg kompete nsi

Sertifik asi

PNS & non- PNS

PNS & non- PNS

*Kepala sekolah merupakan jenjang karir lanjutan dari guru; bukan guru yang mendapatkan tugas tambahan **Tersedia jalan keluar untuk guru dalam jabatan yang tidak bisa naik dalam sistem

8 Program Affirmasi, Organisasi Profesi, dan Pelibatan Publik

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

1

Reformasi Organisasi Profesi (Terobosan)

Organisasi profesi harus berfokus pada kegiatan: a. memajukan profesi, b. meningkatkan kompetensi, c. karier, d. wawasan kependidikan, e. perlindungan profesi, f. kesejahteraan, dan g. pengabdian kepada masyarakat. © Kemdikbud 2015

2

Pelibatan Publik Pasal 20 UU14/2005 Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademi dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Masyarakat

DEPDIKNAS

Guru Satuan Pendidikan

Pasal 54 UU20/03 Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

Pemerintah/ Pemda

Asosiasi Profesi

DITBINDIKLAT

Pasal 34 UU 14/2005 (2)Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

Pasal 34 UU14/2005 (1)Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 41 UU14/2005 (2)Organisasi berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

31

3

Pelibatan Publik

1.Dunia Industri 2.Dunia Usaha 3.Masyarakat Umum

Publik didorong untuk ikut serta dalam: a. memajukan profesi, b. meningkatkan kompetensi, c. meningkatkan karier, d. pemberian insentif non tunai, e. tempat pemagangan

© Kemdikbud 2015

Terima Kasih

an, rekrutmen dan seleksi, pembina uru dan tenaga kependidikan profe