Ppra 3k2p13

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS KESEHATAN RUM AH S AKIT UMUM DAERAH PADANG AN Jl.. DR. SOETOMO NO.02 TELP.(0353) 551666 PADANGAN

BOJONEGORO

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 800/1927/412.202.3/2018 TENTANG

PEDOMAN KERJA PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA (PPRA) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

: 1. Bahwa Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Padangan, maka diperlukan Pedoman Kerja PPRA di Rumah Sakit Umum Daerah Padangan; 2. Bahwa untuk mendukung kerja PPRA, perlu didukung Pedoman Kerja PPRA yang penetapannya melalui Surat Keputusan Direktur.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Undang-undang no. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 4. Permenkes no. 2406/Menkes/PER.XII/2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik; 5. Permenkes No. 8 th 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di RS;

MEMUTUSKAN

Menetapkan, Pertama

:

Memberlakukan Pedoman Kerja Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di RSUD Padangan sebagaimana terlampir.

Kedua

:

Pedoman Kerja PPRA di Rumah Sakit Umum Daerah Padangan harus dibahas sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun sekali dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Ketiga

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Keempat

:

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Bojonegoro : 05 Juli 2018

RSUD Padangan Direktur,

dr. Sunhadi, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19590721 198701 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR

: 800/1927/412.202.3/2018

TANGGAL

: 05 JULI 2018

PEDOMAN KERJA PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA (PPRA)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Resistensi Antimikroba adalah kemampuan mikroba untuk bertahan hidup terhadap efek antimikroba sehingga tidak efektif dalam penggunaan klinis. Pengendalian Resistensi Antimikroba adalah aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resisten. Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba yang selanjutnya disingkat KPRA adalah komite yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka mengendalikan penggunaan antimikroba secara luas baik di fasilitas pelayanan kesehatan dan di masyarakat. Masalah resistensi antimikroba terutama resistensi antibiotik merupakan masalah kesehatan masyarakat secara global. Penggunaan antimikro khususnya antibiotik yang tidak rasional dan tidak terkendali merupakan sebab utama timbul dan menyebarnya resistensi antimikroba secara global, termasuk munculnya mikroba yang multiresisten terhadap sekelompok antibiotik terutama di lingkungan rumah sakit (health care associated infection). Malasah yang dihadapi sangat serius dan bila tidak ditanggapi secara sungguh-sungguh, akan timbul dampak yang merugikan seperti pada era preantibiotik. Organisasi kesehatan sedunia (world health organization, WHO) telah secara pro aktif menyikapi masalah ini. Berbagai upaya dan strategi telah disusun antara lain intervensi edukasi berupa edukasi formal, seminar, pelatihan, penyebaran brosur dan literatur ; intervensi managerial seperti penyusunan formularium rumah sakit, panduan/pedoman pengobatan, kebijakan penggunaan antibiotik, supervise klinik, audit medik dan sebagainya, serta intervensi regulasi di kalangan profesi medis dan paramedic seperti registrasi dan ijin praktek tenaga dokter. Semua kegiatan tersebut di atas memerlukan pendekatan multidisiplin baik dalam perencanaan maupun implementasi di lapangan agar promosi penggunaan antimikroba secara optimal dan penanggulangan infeksi dapat terwujud. Kebijakan WHO ini juga ditanggapi positif oleh pemerintah Indonesia melalui seperangkat kebijakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan no. 8 tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit antara lain yaitu penilaian infrastruktur rumah sakit untuk mendukung Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di tingkat rumah sakit.

Pedoman Kerja PPRA

1

B. Tujuan 1.

Tujuan umum Menerapkan pengendalian resistensi antimikroba di RSUD Padangan, guna menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional.

2.

Tujuan khusus a. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh staf, pasien dan keluarga tentang masalah resistensi antimikroba b. Untuk pengendalian penggunaan antibiotik di RS c. Sebagai surveilans pola penggunaan antibiotik di RS d. Sebagai surveilans pola resistensi antimikroba e. Untuk forum kajian penyakit infeksi terintegrasi

C. Ruang Lingkup Kegiatan Tim PPRA pada dasarnya melakukan pengendalian resistensi antimikroba di RSUD Padangan dengan melakukan evaluasi penggunaan antibiotik dan pemantauan atas muncul dan menyebarnya mikroba multiresisten

D. Sasaran Untuk mewujudkan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik, maka seluruh tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Padangan merupakan sasaran dari program PPRA ini.

E. Batasan Operasional Batasan operasional dari Tim PPRA meliputi : 1.

Melakukan evaluasi penggunaan antibiotik yaitu dengan pengawasan penggunaan antibiotika bijak melalui evaluasi kualitas dan kuantitas penggunaan

2.

Pemantauan atas muncul dan menyebarnya mikroba multiresisten yaitu dengan penyusunan tata laksana Kejadian Luar Biasa (KLB) mikroba multiresisten atau Multidrug-Resistant Organisms (MDRO)

F.

Landasan Hukum 1. Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Undang-undang no. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 3. Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Permenkes no. 2406/Menkes/PER.XII/2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik 5. Permenkes No. 8 th 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di RS

Pedoman Kerja PPRA

2

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTUR

PELAYANAN MEDIS

KETUA TIM PPRA SEKRETARIS ANGGOTA

Pedoman Kerja PPRA

3

BAB III TATA HUBUNGAN KERJA

Pedoman Kerja PPRA

4

BAB IV URAIAN JABATAN

A. Ketua Tim PPRA 1.

Tugas pokok Mempertanggungjawabkan

kepada

Direktur

terhadap

penerapan

pengendalian

resistensi antimikroba di RSUD Padangan, guna menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu 2.

Fungsi 1. Menetapan panduan penggunaan antibiotik di rumah sakit 2. Melaksanakan PPRA 3. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPRA 4. Melaporkan pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba kepada Kepala/Direktur rumah sakit.

B. Sekretaris 1.

Tugas pokok Membantu dalam hal dokumentasi hasil kegiatan Tim PPRA

dan membantu

kelancaran tugas-tugas ketua Tim PPRA 2.

Fungsi a. Melaksanakan kegiatan istrasi dan menginventarisir program kerja PPRA b. Bertanggungjawab terhadap pencatatan dan pelaporan semua kegiatan PPRA c. Membuat dan mensosialisasikan Uraian Tugas PPRA di rumah sakit d. Bertanggungjawab terhadap pelaporan internal dan eksternal

C. Anggota 1.

Tugas pokok Membantu ketua Tim PPRA dalam pelaksanaan kegiatan, evaluasi

kegiatan dan

membantu kelancaran tugas-tugas ketua Tim PPRA. 2.

Fungsi : a. Menyelenggarakan forum kajian kasus pengelolaan penyakit infeksi terintegrasi b. Melakukan surveilans pola penggunaan antibiotik c. Melakukan surveilans pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik d. Menyebarluaskan serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak, dan ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan e. Melaporkan kegiatan

Pedoman Kerja PPRA

5

BAB V TATA LAKSANA PELAYANAN

Kegiatan Tim PPRA meliputi: A. Evaluasi Penggunaan Antibiotik 1. Penyusunan kebijakan tentang pengendalian resistensi anti mikroba dan penggunaan antibiotik di rumah sakit 2. Pengawasan Penggunaan antibiotika bijak melalui evaluasi kualitas dan kuantitas penggunaan antibiotik 3. Evaluasi kesesuaian antara Clinical Pathway (PPK) dengan pemberian antibiotik pada penyakit – penyakit yang ada 4. Peningkatan pemahaman tenaga kesehatan terhadap penggunaan antibiotik secara bijak, melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan 5. Pelaksanaan, Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPRA 6. Pelaporan Kegiatan

B. Pemantauan atas muncul dan menyebarnya mikroba multiresisten 1. Penyusunan Tata laksana Kejadian Luar Biasa (KLB) mikroba multiresisten atau Multidrug-Resistant Organisms (MDRO) 2. surveilans pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik

Pedoman Kerja PPRA

6

BAB VI POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI

No

Nama Jabatan

Pendidikan

Kualifikasi minimal

Pelatihan yang pernah diikuti

Jumlah Kebutuhan

Jumlah saat ini

1

Ketua Program Pengendalian Resistensi Antimikroba

S1 Kedokteran

S1 Kedokteran

Pelatihan PPRA Dasar

1

1

2

Sekretaris

S1 Keperawatan

S1 Keperawatan

1

1

3

Anggota

S1 Farmasi S1 Kedokteran D3 Analis

D3 Keperawatan/F armasi/Analis

4

4

Pedoman Kerja PPRA

7

BAB VII STANDART FASILITAS

A. Denah Ruangan

MEJA

B. Fasilitas Fasilitas ruangan dan peralatan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a.

Lokasi dekat dengan Komite PPI

b.

Luas yang cukup untuk penyelenggaraan kegiatan Tim PPRA

C. Logistik 1.

Meja Kerja

2.

Kursi Kerja

3.

Almari

4.

Komputer

Pedoman Kerja PPRA

8

BAB VIII RAPAT / PELAPORAN A. Rapat Rapat merupakan suatu pertemuan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yangsama untuk membicarakan atau memecahkan suatu masalah tertentu. Kegiatan rapat, antara lain: 1. Pertemuan rutin bulanan yang diselenggarakan satu bulan sekali, guna membahas evaluasi kerja bulan berjalan, pembahasan masalah atau kendala-kendala, serta sosialisasi kebijakan terbaru di RSUDP 2. Rapat Koordinasi yang diselenggarakan dengan mengundang unit terkait yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan klinik. 3. Pertemuan insidentil dilaksanakan sewaktu waktu jika diperlukan sifatnya mendesak dan tidak terjadwal. 4. Rapat tahunan dilaksanakan akhir tahun guna membahas seluruh masalah yang terjadi dalam satu tahun, kendala dalam pelayanan PPRA, dan untuk menjadi laporan ke direktur RSUDP B. Pencatatan 1. Pada awal tahun, dilakukan penyusunan kebijakan tentang pengendalian resistensi anti mikroba dan penggunaan antibiotik di rumah sakit berdasarkan panduan pedoman klinis nasional. 2. Setiap Bulan, Tim PPRA mengambil sample secara random dari status pasien, sebagai pemeriksaan tentang pengawasan penggunaan antibiotika melalui evaluasi kualitas dan kuantitas penggunaan antibiotik. 3. Pada kasus tertentu, dimana ditemukan kecurigaan pada pemberian suatu antibiotik, maka dilakukan evaluasi secara menyeluruh pada kasus tersebut, untuk mengetahui kesesuaian antara clinical pathway dengan pemberian antibiotik tersebut. 4. Setiap akhir tahun, Tim PPRA mengambil data dari rekam medis, tentang jumlah pasien infeksius dan kepekaannya terhadap antibiotik. C. Pelaporan 1. Setiap 3 bulan sekali, data dikumpulkan dan dibuatkan pelaporan oleh tim PPRA dan selanjutnya, laporan dikirim ke Direktur RSUD Padangan, ditembuskan ke: a. Komite Medis b. IFRS c. Laboratorium d. Komite Keperawatan 2. Setiap satu tahun, semua pelaksanaan program tim PPRA, dibuatkan laporan tahunan yang akan dikirim kepada Direktur RSUD Padangan. D. EVALUASI Apabila ada elemen kegiatan yang sudah / belum / tidak dapat dilaksanakan, agar dapat dilakukan perbaikan bilamana perlu.

Pedoman Kerja PPRA

9

BAB IX PENUTUP

Pedoman Kerja PPRA di RSUD Padangan ini disusun agar menjadi acuan dalam pengembangan kegiatan PPRA di RSUD Padangan. Pedoman mi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan RSUD Padangan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan akan digunakan sebagai acuan bagi anggotaanggota Tim PPRA dalam melaksanakan tugasnya.

Pedoman Kerja PPRA

10

Pedoman Kerja PPRA

11