Materi Sosialisasi Stbm 6r5t71

KABUPATEN LANDAK MENUJU ODF

SRI WAHYUNI, SKM Kabid . Pengendalian Masalah Kesehatan

D I N A S K E S E H AT A N K A B U P AT E N L A N D A K N G A B A N G ,

S E P T E M B E R

2 0 1 7

OUTLINE

1

4

Kebijakan Sektor Air Minum dan Sanitasi

2

Isu Strategis Sanitasi

3

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Capaian Akses Sanitasi dan Apa Strategi Kabupaten Mempawah Menuju Stop BABS / ODF ?

2

1

Kebijakan Sektor Air Minum dan Sanitasi

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 185 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang

a. Bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat b. Bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai universal access pada akhir tahun 2019 4

2

Isue Strategis Sanitasi

ISU STRATEGIS SANITASI

Pembangunan sanitasi belum berjalan terpadu (tidak ada sinkronisasi antar SKPD maupun stake holder lainnya seperti masyarakat dan pihak swasta) 2. Pembangunan sanitasi lebih fokus pada pembangunan fisik sementara perubahan perilaku belum menjadi perhatian 3. Promosi Higiene dan sanitasi belum dilaksanakan secara berkelanjutan 1.

6

MASALAH SANITASI UTAMA Tinja / Tai / Feces berpotensi BESAR sebagai media penularan penyakit? BOD 200-300 mg/Lt

Telur cacing 10.000 an / gr

Bakteri, Virus Milyaran

Amonium Fosfat

Tinja manusia mengandung puluhan miliar mikroba

Diare

Bramirus Mikail http://health.kompas.com/read/2012

BAKTERI E-COLI DAPAT MENYEBABKAN PENYAKIT PADA ORGAN PENCERNAAN (enteropathy), YANG UMUM DITANDAI DENGAN DIARE DAN KADANG DISERTAI MUAL

BAKTERI E COLI MENGHASILKAN RACUN YANG DAPAT MELEMAHKAN MUKOSA USUS KECIL PADA ANAK-ANAK

Sistem Pencernaan Rusak (Environmental Enteropathy) GANGGUAN ABSORBSI ZAT GIZI

KEKURANGAN GIZI

Hubungan Sanitasi dengan Gizi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Sanitasi Tidak Layak

• Diare pada anak dan Ibu hamil • Sistem Pencernaan Rusak (Environmental Enteropathy) • Gizi tidak terserap dengan baik

• Gizi Buruk • Stunting

Healthy Villi

Unhealthy Villi

APA STUNTING ?

 Keadaan stunting : berarti bahwa tinggi badan

berdasarkan standar umur termasuk rendah, atau tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak–anak lain seusianya 

Stunting atau penurunan tingkat pertumbuhan pada manusia utamanya disebabkan oleh kekurangan gizi. Lebih jauh lagi, kekurangan gizi ini disebabkan oleh rusaknya mukosa usus oleh bakteri fecal yang mengakibatkan terjadinya gangguan absorbsi zat gizi

 Stunting di Indonesia: prevalensi stunting 37,2%

(Riskesdas, 2013)

sumber: UNICEF, 2015

Prevalensi Stunting (TB/U) balita Prov Kalbar, PSG 2015

Prevalensi stunting(TB/U) balita menurut Kabupaten/Kota PSG 2015

17

KK Akses Jamban

http://stbm-indonesia.org/ monev/pilar_1/provinsi

Proses Penularan Penyakit Oleh Tinja

Pencegahan perilaku Sanitasi Akses ke Jamban Sehat

Pencegahan dengan Perilaku Higienes - Mencuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun - Pengelolaan dan penyediaan air bersih - Dan perilaku higienis lainnya

3

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Mengapa Universal Access? • RPJPN 2005-2025

“Pembangunan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat” • RPJMN 2015-2019 “Akses universal 2019”

Nawacita Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya

Universal Access Air Minum dan Sanitasi Target RPJMN 2015-2019 -> tercapainya universal access atau cakupan akses 100% untuk air minum dan 100% untuk sanitasi Air Minum

85% SPM

60 liter/orang/hari (Permen PU No. 14/2010

15% Kebutuhan 15 liter/orang/hari Dasar

Sanitasi

Air Limbah ( 100 % SBS)

• 85% on-site system • 15% off-site system

Persampahan Perkotaan

• 20% fasilitas reduksi sampah • 80% penanganan sampah

PHBS dan layanan sanitasi dasar untuk kawasan dengan tingkat kerawanan sanitasi rendah dan kawasan berkepadatan rendah

BUTUH PENDEKATAN STBM UNTUK PERUBAHAN PERILAKU

Universal Access

SANITASI Persampahan

Air Limbah

85 %

85% pakai tanki septik

15 %

15% pakai perpipaan

20% didaur ulang

80% diangkut ke TPA

Basic improved sanitation (Cubluk , Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dll)

Semuanya:

DEFINISI UNIVERSAL ACCESS SANITASI Akses Layak

Air Limbah Sanitas i

Persampa han Perkotaan 24

Akses Dasar

• Fasilitas BAB sendiri dan • Fasilitas BAB sendiri dan bersama bersama • Jenis kloset plengsengan • Jenis kloset leher angsa dan Cubluk/Cemplung • Tempat pembuangan akhir • Tempat pembuangan tinja berupa Tangki akhir tinja berupa Tangki Septik/SPAL Septik/SPAL dan Lubang tanah

Pengelolaan sampah dengan 3R, diangkut ke TPS dan TPA

Perdesaan: Pengelolaan sampah dengan ditimbun

Upaya Percepatan Pencapaian Universal Akses 2019 melalui STBM

Upaya Percepatan Pencapaian Universal Akses 2019 melalui STBM

2013

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 132 tahun 2013 Kementerian Kesehatan berharap minimal Puskesmas dapat mendorong 1 desa di wilayah kerjanya untuk dapat mendeklarasikan diri sebagai desa SBS sehingga setiap tahun diharapkan ada penambahan minimal 9.692 desa SBS yang pada akhirnya target 100 % akses terhadap sanitasi pada tahun 2019 dapat tercapai

2014 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 Kementerian Kesehatan menyempurnakan Pedoman penyelenggaraan STBM dari Kepmenkes No. 852 tahun 2008 yang hanya mengatur penyelenggaraan STBM di Perdesaan

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 184 tahun 2015 Kementerian Kesehatan berharap Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota mengalokasikan min 10% dari APBD untuk upaya peningkatan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi sebagai upaya pelayanan kesehatan preventif

2015Surat Advokasi Menteri Kesehatan Nomor 323 tahun 2015

Kementerian Kesehatan berharap seluruh Kepala Desa menggerakkan masyarakat untuk berperilaku BAB di jamban sehat

STBM..??? Pendekatan perubahan perilaku higiene sanitasi melalui kegiatan pemicuan

Kepmenkes RI No. 852/tahun 2008 tentang strategi nasional STBM DITINGKATKAN

Permenkes RI No. 3 tahun 2014 tentang STBM : Pemicuan dan pendampingan pasca pemicuan

Apa itu STBM ? Permenkes No.3 Th.2014 ttg STBM

Pasal 1 (ayat 1) : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan Pasal 2 : Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan

Mengapa harus berbasis masyarakat? • Tidak semua orang dapat dilayani oleh pemerintah

• Lebih banyak pelayanan berbasis masyarakat

• Suplai (sarana) tidak terjadi tanpa ada kebutuhan (masyarakat)

• Kebutuhan akan muncul seiring dengan perubahan perilaku

• Proses sama pentingnya dengan hasil

• Proses yang benar akan menjamin terjadinya kesinambungan hasil

1 Konsep Berbasis Masyarakat

2

3

• Masyarakat terinformasikan secara keseluruhan semua pilihan/opsi yang ada dan dengan segala konsekuensinya

• Masyarakat yang memutuskan sendiri pilihan/opsi sesuai dengan kebutuhannya

• Masyarakat bertanggungjawab secara penuh terhadap keputusan yang diambil

Kerangka Pikir STBM Outcome: Menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi sanitasi total

Output: ① Meningkatnya pembangunan sanitasi higiene melalui peningkatan demand dan supply ② Menekan kerugian ekonomi nasional akibat buruknya kondisi sanitasi (total kerugian Rp. 58 triliun per tahun)

Pilar 1: Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan)

Pilar 2: CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun)

Pilar 3: PAM-RT (Pengelolaan Air Minum dan makanan Rumah Tangga)

Pilar 4: Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Komponen Dasar STBM: 1. Perubahan Perilaku 2. Peningkatan akses sanitasi yang berkelanjutan 3. Pengelolaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan 4. Dukungan institusi kepada masyarakat (enabling environment)

Pilar 5: Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga

33

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air bersih yang mengalir

Siapa yang bertanggung jawab terhadap akses air bersih??

Menggunaka n air bersih Menggunakan jamban sehat Siapa yang bertanggung jawab terhadap penyediaan akses terhadap jamban sehat di masyarakat??

KOLABORAKSI STBM DALAM MENCAPAI AKSES UNIVERSAL 100% KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DANA DESA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Dana Desa Rp 40 Triliun, Menkeu Sebut Fasilitas MCK Masih Buruk

 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati

mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara yang masih tertinggal dalam pembangunan fasilitas mandi cuci dan kakus (MCK). Padahal, dana desa yang dikucurkan ke daerah pada 2016 mencapai Rp40 Triliun.  Dia mengatakan, kucuran dana desa yang diberikan pemerintah untuk daerah sejatinya adalah untuk memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan MCK. Namun nyatanya, hingga kini fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. https://ekbis.sindonews.com/ Lily Rusna Fajriah Kamis, 2 Maret 2017 - 11:32 WIB, di 16 April 2017 – 17:19

Dana Desa Rp 40 Triliun, Menkeu Sebut Fasilitas MCK Masih Buruk  "Untuk orang yang tinggal di kota rasanya sudah

dianggap itu adalah kebutuhan Dasar, setiap rumah itu ada MCK nya. Tapi tidak terjadi di semua Rumah di desa di republik ini," imbuh dia  Padahal, ketersediaan air bersih dan MCK sangat erat kaitannya dengan produktivitas manusia. Tidak tersedianya air bersih dan MCK yang layak akan berakibat pada kondisi kesehatan anak yang kurang baik dan kualitas gizinya memburuk. Kalau anaknya tidak sehat plus gizinya buruk, sangat mungkin dia akan jadi tenaga kerja yang tidak produktif," tegas Ani.

https://ekbis.sindonews.com/ Lily Rusna Fajriah Kamis, 2 Maret 2017 - 11:32 WIB, di 16 April 2017 – 17:19

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

BAB IV KEWENANGAN DESA Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa;:

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Pasal 19 Huruf b Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa”adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017

Lampiran I BAB II

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar. 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain: a) air bersih berskala Desa; b) sanitasi lingkungan; c) jambanisasi; d) mandi, cuci, kakus (MCK); e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;

KRITERIA LOKASI KEGIATAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (SANIMAS) 1

Merupakan lokasi beresiko sanitasi sangat tinggi & tinggi (3 dan 4) dalam dokumen SSK

2

Sudah dilakukan pendampingan STBM oleh Dinas Kesehatan dengan prioritas adalah desa/kel. Bebas BABs (ODF)

3

Ketersediaan lahan yang sesuai dengan kriteria teknis dan bebas masalah sosial

4 5

Tersedia sumber air (PDAM, sumur gali, mata air) dan saluran untuk pembuangan air limbah (saluran drainase/riol kota/sungai) untuk sarana air limbah.

Kesediaan masyarakat untuk berkontribusi (in cash dan/atau in kind)

Direktur Pengembangan PLP – Kemen PU-Perra Rapat Koordinasi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ke-3 Jakarta, 21 Maret 2017

42

TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui stimulus pembangunan sarana sanitasi layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di lingkungan padat dan rawan sanitasi di wilayah perkotaan

Meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap prasarana dan sarana sanitasi terbangun

Mendorong kebermanfaatan dan keberlanjutan sarana sanitasi

Direktur Pengembangan PLP – Kemen PU-Perra Rapat Koordinasi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ke-3 Jakarta, 21 Maret 2017

43

44

Peran Sinergi Lintas Sektor dan Lintas Program

GERAKAN SEJUTA JAMBAN

Ketersediaa n sarana sanitasi

Menciptakan kebutuhan masyarakat

TNI AD Pemicuan • Dinkes : PL, Promkes, Gizi, Kesga • Bapermas • TP PKK • Dharma Wanita • Pramuka • TP UKS • Dinas Pendidikan

APEKSI APPKAS I

Pendekat an agama

•Kanwil Agama •Tokoh agama •MUI •Eco RI (Masjid dsb)

Pendekat an sosial, budaya

• Tokoh masyarakat • Media (jurnalis) • Dinas Pariwisata

Wirausaha Sanitasi

• • • •

Teknologi Tepat Guna

Dinkes APPSANI CSR Lembaga Keuangan • BAZIS/ BAZNAS

• • • •

Data akses jamban

•Puskesmas

Dinas PU BTKL Puslitbang Univ./PT

Kebijakan/Peraturan Pemerintah, Pemda (Propinsi, Kab/kota, Desa/Kel.)

AKKOP SI

PERAN DALAM PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES SANITASI DI LEVEL KECAMATAN DAN DESA  MUSPIKA Pemicuan di komunitas  Tim percepatan ODF kecamatan (dari 228 desa di picu 192 desa)  Tokoh agama  PKK Kecamatan Dan PKK Desa  Tokoh Pemuda  Kepala UPT puskesmas  Sanitarian  Tim STBM Desa  Pemerintahan Desa dan perangkatnya  Naturaleader  Wirausaha sanitasi

Di Kecamatan

• Kordinasi lintas sektor dan Lintas program tk Kec • Membangun komitmen & menyusun strategi & RTL SBS Desa • Pembentukan Tim percepatan SBS kecamatan • SK Camat untuk SBS kecamatan • Orientasi STBM bagi Tim Kec. • Membangun komitmen desa untuk SBS Desa • Evaluasi kegiatan • Sharing pembelajaran Tk kecamatan .

Di Desa  Membangun Komitmen

       

pemerintahan desa dan perangkatnya untuk SBS desa Sosilisasi Strategi dan rencana kegiatan desa untuk SBS Pembentukan Tim STBM desa Pemicuan di Komunitas Promosi Higiene sanitasi Susun Aturan bersama untuk keberlanjutan Marketing Sanitasi Monitoring dan Verifikasi Deklarasi ODF

PEMBELAJARAN • Pemahaman tentang keterkaitan antara perilaku sanitasi yang buruk akan mempengaruhi penularan penyakit dan secara khusus status gizi, masih belum baik. • Secara kelembagaan, integrasi Pencegahan penyakit terutama Isu Gizi dengan Sanitasi ‘sangat mungkin dilakukan’, karena “unit sanitasi” dan “unit gizi” berada di lembaga yang sama  Kemenkes, Dinkes dan Puskesmas • Sanitasi tidak sepenuhnya berada dibawah Kemenkes, tetapi terdapat beberapa SKPD / stakeholders lain yang bertanggungjawab  Pokja AMPL / Pokja Air Minum dan Sanitasi

PEMBELAJARAN • Di level komunitas Desa : Kades, Kadus, RW / RT, Kader Posyandu Kader Kesling, PKK pemahaman dan pembicaraan tentang STBM / “sanitasi” pada program pembangunan desa terutama pada kegiatan Posyandu, jarang sekali terjadi. • Peran bidan dan kader posyandu berpotensi besar dalam mengkapanyekan STBM dan Gizi untuk mendorong pemilikan jamban, terutama melalui jaringan kegiatan perempuan di desa. • Data Sanitasi dan Status Kesehatan (Staus Gizi) yang dimiliki oleh setiap “unit” belum dikomunikasikan antar unit dan digunakan dengan baik. Sharing data, analisis dan penggunaan data secara bersama antar pelaku membantu dalam pemograman dan monitoring.

4

Cakupan /Capaian Sanitasi di Kabupaten Landak Tahun 2017

Pencapaian & Target Indikator Penyehatan Lingkungan Dalam RPJM & RENSTRA 2014 - 2016 Kab. Landak NO

Indikator

Target Kab. 2019

Capaian Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

1

Persentase Penduduk yg memiliki akses terhadap air minum berkualitas

65

61,01 %

60,51 %

60,76 %

2.

Persentase kualitas air minum yg memenuhi syarat

80

27,80 %

30,50 %

49,09 %

3.

Persentase Penduduk yg menggunakan jamban sehat

65

38,05

40,51

42,79 %

4.

Persentase Desa yg telah melaksanakan kawasan desa sehat

60

0

0

0%

5.

Jumlah Desa Deklarasi Stop BABS (ODF)

50

2 Desa

3 Desa

3 Desa

6.

Persentase cakupan Tempat-Tempat Umum yg memenuhi syarat kesehatan

70

70,08 %

70,08 %

70,08 %

7.

Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan

68

59,97 %

61,05 %

65 %

8.

Persentase cakupan Tempat Pengolahan makanan /minuman yg memenuhi syarat kesehatan

70

69,35 %

71,47 %

71,47 %

9.

Persentasi desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)

80

50,0 %

57,05 %

60,90 %

DENGAN MENGETAHUI DATA – DATA SPERTI DIATAS

DISKUSIKAN STATEGI DAN KEGIATAN APA AGAR DESA DI WILAYAH BAPAK /IBU BISA ODF TAHUN 2019

STBM Lebih Bersih, Lebih Sehat 54 54