Makalah Etika Profesi Hukum Baru 3d1m3o

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar belakang Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia merupakan makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena manusia dikaruniai oleh Allah SWT akal, perasaan, dan kehendak yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya tersebut. Menurut Abdulkadir Muhammad, akal adalah alat berpikir, sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan akal, manusia menilai mana yang benar dan mana yang salah, sebagai sumber nilai kebenaran. Perasaan adalah lat untuk menyatakan keindahan sebagai sumber seni. Dengan perasaan, manusia menilai mana yang indah (estetis) dan yang jelek. Kehendak adalah alat untuk menyatakan penilaian, sebagai kebaikan. Dengan kehendak, manusia menilai mana yang baik dan yang buruk, sebagai sumber nilai moral.1 Dalam kehidupan manusia disadari bahwa yang benar, yang indah, dan

yang

baik

itu

menyenangkan,

membahagiakan,

menentramkan,

danmemuaskan manusia. Sebaliknya yang salah, yang jelek, dan yang buruk itu menyengsarakan, menyusahkan, dan membosankan manusia. Dari dua hal yang bertolak belakang ini, manusia adalah sumber penentu dan

1

Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 2.

1

menimbang, menilai , memutuskan untuk memilih mana yang paling menguntungkan (nilai moral). Maka dari itu, manusia harus beretika dalam hal apapun, karena pengertian etika itu sendiri adalah ilmu pengetahuan tentang asas – asas ( moral ). Dimana sifat itu hanya dimiliki oleh manusia. Etika moral berkenaan dengan kebiasaan berprilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika itu dilanggar, timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Contoh moral itu adalah, berkata dan berbuat jujur, menghormati orangtua atau guru, menghargai orang lain, membela kebenaran dan keadilan, menyambut anak yatim piatu. Dalam perkataan sehari-hari, sering orang salah atau mencampuradukkan antara kata tika dan etiket. Kata etika berarti moral, sedangkan kata etikat berarti sopan santun, dan tata karma. Maka dari itu dalam makalah saya perlu dikaji lagi tentnag etika, agar orang mempunyai etika dalam kehidupannya2. Dari latar belakang diatas maka saya akan mencoba membahas tentang etika profesi dan eksistensinya dalam profesi hukum. B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan

uraian

diatas,

maka

untuk

memeudahkan

dalam

pembahasan penulis merumuskan masalah diantra lain sebagai berikut : 1. Apa pengertian etika profesi hukum ? 2

Ibid.

2

2. Apa Fungsi dari kode etik profesi hukum ? 3. Bagaimana eksistensi dari etika profesi hukum ? C. TUJUAN PENULISAN Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui apa pengertian etika profesi hukum. 2. Untuk mengetahui fungsi dari adanya kode etik profesi hukum. 3. Untuk mengetahui eksistensi dari etika profesi hukum

3

BAB II PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN ETIKA PROFESI HUKUM 1. Pengertian Etika WJS.

Poerwadarminta

dalam

Kamus

Umum

bahasa

Indonesia

mengemukakan bahwa pengertian etika adalah : ilmu pengetahuan tentang asas – asas ( moral ). (WJS. Poerwadarminta ,1986 : 278).3 Etika atau dalam bahasa Inggris disebut Ethics yang mengandung arti : Ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat; ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dgn akhlak; nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Secara etimologis etika berasal dari bahasa Yunani kuno Ethos yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap. Aristoteles adalah filsuf pertama yang berbicara tentang etika secara kritis, reflektif, dan komprehensif. aristoles pula filsuf pertama yang menempatkan etika sebagai cabang filsafat tersendiri. Aristoteles dalam konteks ini lebih menyoal tentang 3

Suhrawardi K. Lubis,S.H,Etika Profesi Hukum,Hlm 1

4

hidup yang baik dan bagaimana pula mencapai hidup yang baik itu. yakni hidup yang bermutu/bermakna ketika manusia itu mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Menurut Aristoteles

meraih apa yang mencapai tujuan hidupnya

berarti manusia itu mencapai dirinya sepenuh-penuhnya. manusia ingin meraih apa yang apa yang disebut nilai (value), dan yang menjadi tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan, eudaimonia. Perilaku menjadi obyek pembahasan etika, karena dalam perilaku manusia menampakkan berbagai model pilihan atau keputusan yang masuk dalam standar penilaian atau evaluasi, apakah perilaku itu mengandung kemanfaatan atau kerugian bagi orang lain. 2. Pengertian Profesi Profesi dalam kamus besar bahasa indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.4 jenis profesi yang dikenal antara lain : profesi hukum, profesi bisnis, profesi kedokteran, profesi pendidikan (guru). menurut Budi Santoso ciri-ciri profesi adalah : a. suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas;

4

Kamus Besar Bahasa Indonesia,Hlm.789.

5

b. suatu teknis intelektual; c. penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis ; d. suatu periode panjang untuk suatu pelatihan dan sertifikasi; e. beberapa standar dan pernyatan tentang etika yang dapat diselenggarakan; f. kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri; g. asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota; 1. pengakuan sebagai profesi; i. perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi; j. hubungan erat dengan profesi lain. Dengan pengertian etika dan profesi diatas, maka dapat diambil pengertian etika profesi hukum. Jadi etika profesi hukum adalah Ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan apa yang buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara. sesuai dengan keperluan hukum bagi masyarakat

Indonesia

dewasa

ini

dikenal

beberapa

subyek

hukum

6

berpredikat profesi hukum yaitu : Polisi, Jaksa, Penasihat hukum (advokad, pengacara), Notaris, Jaksa, Polisi. Menurut Notohami djodjo dalam melaksanakan kewajibannya professional hukum perlu memiliki5: a. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka,melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani. b. Sikap adil,artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat. c. Sikap patut,artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkrit. d. Sikap jujur,artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut. Seluruh sektor kehidupan, aktivitas, pola hidup, berpolitik baik dalam lingkup mikro maupun makro harus selalu berlandaskan nilai-nilai etika. Urgensi etika adalah, pertama, dengan dipakainya etika dalam seluruh sektor kehidupan manusia baik mikro maupun makro diharapakan dapat terwujud pengendalian, pengawasan dan penyesuaian sesuai dengan panduan etika yang wajib dipijaki, kedua, terjadinya tertib kehidupan bermasyarakat, ketiga, dapat

ditegakkan

nilai-nilai

dan

advokasi

kemanusiaan,

kejujuran,

keterbukaan dan keadilan, keempat, dapat ditegakkannya (keinginan) hidup 5

. Notohamidjojo,dalam Supriadi,S.H.,M.Hum.,Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia,Hlm. 66

7

manusia, kelima, dapat dihindarkan terjadinya free fight competition dan abus competition dan terakhir yang dapat ditambahkan adalah penjagaan agar tetap berpegang teguh pada norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat sehingga tatanan kehidupan dapat berlangsung dengan baik. Urgensi atau pentingnya ber'etika sejak jaman Aristoteles menjadi pembahasan utama dengan tulisannya yang berjudul " Ethika Nicomachela". Aristoteles berpendapat bahwa tata pegaulan dan penghargaan seorang manusia, yang tidak didasarkan oleh egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan pada hal-hal yang altruistik, yaitu memperhatikan orang lain. Pandangan aristoles ini jelas, bahwa urgensi etika berkaitan dengan kepedulian dan tuntutan memperhatikan orang lain. Dengan berpegang pada etika, kehidupan manusia manjadi jauh lebih bermakna, jauh dari keinginan untuk melakukan pengrusakan dan kekacauan kekacauan. Berlandaskan pada pengertian dan urgensi etika, maka dapat diperoleh suatu deskripsi umum, bahwa ada titik temu antara etika dan dengan hukum. Keduanya memiliki kesamaan substansial dan orientasi terhadap kepentingan dan tata kehidupan manusia. Dalam hal ini etika menekankan pembicaraannya pada konstitusi soal baik buruknya perilaku manusia. Perbuatan manusia dapat disebut baik, arif dan bijak bilamana ada ketentuan secara normatif yang merumuskan bahwa hal itu bertentangan

8

dengan pesan-pesan etika. Begitupun seorang dapat disebut melanggar etika bilamana sebelumnya dalam kaidah-kaidah etika memeng menyebutkan demikian.

Sementara

keterkaitannya

dengan

hukum,

Paul

Scholten

menyebutkan, baik hukum maupun etika kedua-duanya mengatur perbuatanperbuatan manusia sebagai manusia, yaitu ada aturan yang mengharuskan untuk diikuti, sedangkan di sisi lain ada aturan yang melarang seseorang menjalankan sesuatu kegiatan, misalnya yang merugikan dan melanggar hakhak orang lain. Pendapat Scholten menunjukan bahwa titik temu antara etika dengan hukum terletak pada muatan substansinya yang mengatur tentang perilaku-perilaku

manusia.

apa

yang

dilakukan

oleh

manusia

selalu

mendapatkan koreksi dari ketentuan-ketentuan hukum dan etika yang menentukannya. ada keharusan, perintah dan larangan, serta sanksi-sanksi.

B. Fungsi Kode Etik Profesi Hukum Pengertian kode etik profesi menurut Abdul Kadir Muhammad, kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena di hasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah

9

dan di ubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan jaman.6

Terjadinya pelanggaran nilai moral dan nilai kebenaran karena kebutuhan ekonomi yang terlalu berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan psikis yang seharusnya berbanding sama. Usaha penyelesaiannya adalah tidak lain harus kembali kepada hakikat manusia dan untuk apa manusia itu hidup. hakikat manusia adalah mahkluk yang menyadari bahwa yang benar, yang indah dan yang baik adalah keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kebutuhan psikis dan inilah yang menjadi tujuan hidup manusia. Etika sangat diperlukan karena beberapa pertimbangan (alasan) berikut : 1. Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti moralitas yang mana. 2. Modernisasi

membawa

perubahan

besar

dalam

struktur

kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang pandangan-pandangan moral tradisional. 3. Adanya berbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup yang masing-masing dengan alasannya sendiri mengajarkan bagaimana manusia harus hidup.

6

Abdul kadir Muhammad,dalam Supriadi,S.H.,M.H.Hlm 23

10

4. Etika juga diperlukan oleh kaum beragama yang di satu pihak diperlukan untuk menemukan dasar kemantapan dalam iman kepercayaan mereka, dilain pihak mau berpastisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu.

Ada dimensi fungsional mengapa etika itu perlu dituangkan dalam kode etik profesi : 1. Menjelaskan atau menetapkan tanggung jawab kepada klien, institusi dan masyarakat. ada sasaran konvergensi tanggung jawab yang dituju, yakni bagaimana hak-hak istimewa klien, kelembagaan

dan

masyarakat

dapat

ditentukan

dan

diperjuangkan. pengemban profesi mendapatkan kejelasan informasi dan "buku pedoman" mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan, sementara klien, lembaga dan masyarakat pun secara terbuka mengetahui hak - haknya. 2. Membantu tenaga ahli dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat jika menghadapi problem dalam pekerjaannya. Problem yang dihadapi seperti munculnya kasus-kasus hukum baru yang penanganannya membutuhkan kehadiran ahli atau diluar kemampuan spesifikasi adalah membutuhkan pedoman

11

yang jelas untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan, sehingga kalau sampai terjadi seorang ahli itu misalnya

tidak

mampu

menyelesaikan

problem

yang

dihadapinya tidaklah lantas dipersalahkan begitu saja. 3. Diorientasikan untuk mendukung profesi secara bermoral dan melawan perilaku melanggar hukum dan indispliner dari anggota-anggota

tertentu.

Pengemban

profesi

(hukum)

mendapatkan pijakan yang dapat dijadikan acuan untuk mengamati perilaku sesama pengemban profesi yang dinilai melanggar hukum. Dengan keberadaan kode etik, akan lebih mudah

ditentukan

bentuk,

arah

dan

kemanfaatan

penyelenggaraan profesi hukum. 4. Sebagai rujukan untuk menjaga prestasi dan reputasi, baik secara individu maupun kelembagaan.

Ada beberapa fungsi kode etik7 : 1. Kode etik sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan.

7

Ibid.,Hlm 24

12

2. Kode-kode etik profesi mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui agen atau pelaksanannya. 3. kode etik adalah untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik ini dasarnya adalah suatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula.

Kode etik profesi dapat dijadikan pedoman untuk memberdayakan, kemahiran, spesifikasi atau keahlian yang sudah dikuasai oleh pengemban profesi. Dengan kode etik, pengemban profesi dituntut meningkatkan karier atau prestasi-prestasinya. Kalau itu merupakan kode etik profesi hukum, maka pengemban profesi hukum dituntut menyelaraskan tugas-tugasnya secara benar dan bermoral. Kode etik menjadi terasa lebih penting lagi kehadirannya ketika tantangan yang menghadang profesi hukum makin berat dan kompleks, khususnya ketika berhadapan dengan tantangan yang bersumber dari komunitas elit kekuasaan. sikap elit kekuasaan terkadang bukan hanya tidak menghiraukan norma moral dan yuridis, tetapi juga mempermainkannya.

13

C. EKSISTENSI KODE ETIK PROFESI Pameo "ubi societas ibi ius" (dimana ada masyarakat, disana ada hukum) sebenarnya mengungkapkan bahwa hukum adalah suatu gejala sosial yang bersifat universal. Dalam setiap masyarakat, mulai dari yang paling modern sampai pada masyarakat yang primitif, terdapat gejala sosial yang disebut hukum, apapun namanya. Bentuk dan wujudnya berbeda-beda, tergantung pada tingkat kemajemukan dan peradapan masyarakat yang bersangkutan. Istilah-istilah yang bermunculan di masyarakat pun tidak berbeda dengan apa dengan apa yang dialami dengan istilah hukum, yakni seiring dengan perkembangan (dinamika) yang terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat. Di tengah masyarakat terdapat pelaku-pelaku sosial, politik, budaya, agama, ekonomi, dan lainnya, yang bisa saja melahirkan istilahistilah atau makna varian sejalan dengan tarik menarik kepentingan. Perkembangan istilah-istilah yang diadaptasikan dengan dinamika sosial budaya masyarakat

kerapkali

menyulitkan

kalangan

ahli-ahli

bahasa,

terutama bila dikaitkan dengan penggunaan bahasa yang dilakukan di lingkungan jurnalistik media cetak. Perkembangan pers yang mengikuti target-target globalisasi informasi, industrialisasi atau bisnis media, dan transformasi kultural, politik dan ekonomi yang berlangsung cepat telah memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap pertumbuhan dan

14

pergeseran serta pengembangan makna, istilah, atau kosakata. Misalnya kata profesi cukup gampang diangkat dan dipakai oleh bermacam-macam pekerjaan, perbuatan, perilaku dan pengambilan keputusan. Kata profesi mudah digunakan sebagai pembenaran terhadap aktifitas tertentu yang dilakukan seseorang atau sekumpulan orang. Kata pekerjaan itu sebagai hak (right) secara yuridis juga dapat ditemukan dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai berikut : 1. Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak; 2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya

dan

berhak

pula

atas

syarat-syarat

ketenagakerjaan; 3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama; 4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan kerja yang sepandan dengan martabat kemanusiaan berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

15

Thomas Aquinas menyatakan, bahwa setiap wujud kerja mempunyai empat tujuan sebagaimana berikut : 1. Dengan bekerja, orang dapat memenuhi apa yang yang menjadi kebutuhan hidup sehari-harinya; 2. Dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pengangguran dapat dihapuskan/dicegah. Hal ini juga berarti, dengan tidak adanya pengangguran, maka kemungkinan timbulnya kejahatan (pelanggaran hukum) dapat dihindari pula; 3. Dengan surplus hasil kerjanya, manusia juga dapat berbuat amal bagi sesamanya; 4. Dengan kerja, orang dapat mengontrol atau mengendalikan gaya hidupnya. Menurut Liliana Tedjosaputro, suatu lapangan kerja itu dapat dikategorikan sebagai profesi diperlukan8 :

1. Pengetahuan 2. Penerapan keahlian (competence of application) 3. Tanggung jawab sosial (social responsibility)

8

Liliana tedjosaputro,dalam Supriadi,S.H.,M.Hum.,Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Hlm.16.

16

4. self control 5. pengakuan oleh masyarakat (social sanction) Ciri-ciri khas profesi dalam international encyclopedia of education adalah sebagai berikut9 : 1. Suatu bidang yang terorganisasi dari teori intelektual yang terus menerus berkembang dan diperluas; 2. Suatu teknik intelektual; 3. Penerapan praktis dan teknik intelektual pada urusan praktis; 4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikatisasi; 5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika profesi yang dapat diselenggarakan; 6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri; 7. Asosiasi dari anggota-anggota profesi menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota; 8. Pengakuan sebagai profesi; 9. Perhatian

yang

profesional

terhadap

penggunaan

yang

bertanggung jawab dari pekerjaan profesi; 10. Hubungan yang erat dengan profes Profesi hukum memiliki tempat yang istimewa ditengah masyarakat, apalagi jika dikaitkan dengan eksistensi konstitusional kenegaraan yang telah 9

Suhrawardi K. Lubis,S.H.,Hlm.12

17

mendeklarasikan diri sebagai negara hukum (rechstaat). Profesi hukum pun berangkat dari suatu proses, yang kemudian melahirkan pelaku hukum yang handal. Penguasaan terhadap perundang-undangan, hukum yang sedang berlaku dan diikuti dengan aspek aplikatifnya menjadi substansi profesi hukum. Tanggung jawab seorang yang profesional, menurut Wawan Setiawan, paling tidak harus bertanggung jawab kepada : 1. Klien dan masyarakat yang dilayaninya; 2. Sesama profesi dan kelompok profesinya; 3. Pemerintah dan negaranya.

18

BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya selalu akan berpatokan kepada norma atau tatanan hukum yang berada dalam masyarakat tersebut. Manakala manusia melakukan interaksinya tidak berjalan dalam kerangka norma atau tatanan yang ada, maka akan terjadi bias dalam proses interaksi itu. Adapun pengertian dari etika profesi hukum adalah Ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan apa yang buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Etika sangat diperlukan karena beberapa pertimbangan (alasan) berikut : 1. kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang

moral, sehingga kita bingung harus mengikuti

moralitas yang mana; 2. Modernisasi

membawa

perubahan

besar

dalam

struktur

kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang pandangan-pandangan moral tradisional;

19

3. Adanya berbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup yang masing-masing dengan alasannya sendiri mengajarkan bagaimana manusia harus hidup; Etika juga diperlukan oleh kaum beragama yang di satu pihak diperlukan untuk menemukan dasar kemantapan dalam iman kepercayaan mereka, dilain pihak mau berpastisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu.

B. SARAN Profesi Hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobel ) karna bertujuan menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ironisnya, profesi yang seharusnya dapat secara adil menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di Negara ini kerap mendapat sorotan negatif dari masyarakat.Hal ini disebabkan banyak professional hukum yang kurang mendalami atau menjiwai secara sungguh-sungguh kode etik dari profesi hukum yang dijalankan. Harapan masyarakat di Negara ini agar para pekerja di profesi hukum dapat benar-benar menjalani perannya secara adil dan menegakkan keadilan

20

yang sesungguhnya dan dapat menjiwai secara sungguh-sungguh kode etik dalam menjalankan profesinya.

21

DAFTAR PUSTAKA K.Lubis Suhrawardi,1994. Etika Profesi Hukum,Jakarta:Sinar Grafika. Supriadi,2008.Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di

Indonesia,Jakarta: Sinar Grafika. Poedjawiyatna,2003,Etika Filsafat Tingkah Laku,Jakarta: Rineka Cipta. Abdulkadir Muhammad, 1997. Etika Profesi Hukum , , Bandung: Citra Aditya Bakti. http//www.google.co.id,Pengertian etika profesi hukum UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi

22