Kerangka Acuan Pemeriksaan Jemaah Haji 55g4z

DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR PUSKESMAS MALIMONGAN BARU Jl.ST.Dg.Raja No.32 Tlp.0411 – 439428 Makassar

KERANGKA ACUAN PEMERIKSAAN JAMAAH HAJI I. PENDAHULUAN A.LATAR BELAKANG Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008tentang penyelenggaraan jamaah haji, pemerrintah wajim menyelenggarakan pelayanan kesehatan haji agar jemaah haji dapat menunaikan ibadah dengan baik sesuai ketentuan ajaran islam. Kementrian kesehatan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan haji sejak sebelum keberangkatan ke Arab Saudi dan setelah kembali ke indonesia. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji bertujuan untuk memberikan pembinaan,pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji pada bidang kesehatan sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya dengan ketentuan ajaran agama islam. Tujuan tersebut dicapai melalui upaya-upaya peningkatan kondisi kesehatan sebelumkeberangkatan. Menjaga kondisi kesehatan selama menunaikan ibadah sampai tuba kembali ke Indonesia, serta mencegah transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh jemaah haji. Kesehatan adalah modal perjalanan ibadah haji, tanpa kondisi ked=sehatan yang memadahi, niscaya proses ritual peribadatan menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu setiap jemaah haji perli menyiapkan diri agar memiliki status kesehatan optimal dan mempertahankannya. Untuk itu, upaya pertama yang ditempuh adalah pemeriksaan kesehatan Pemeriksaan kesehatan merupakan upaya identifikasi status kesehatan sebagai landasan karakterisasi, pridiksi dan penentu cara eleminasimfaktor resiko kesehatan. Dengan demikian, prosedur dan jenis-jenis pemeriksaan mesti ditatalaksanakan secara holistik. Pedoman teknis pemerikasaan kesehatan jemaah haji ini selanjutnya digunakan sebagai acian dan standar dalam penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan jemaah haji sebelum keberangkan.

B.DASAR HUKUM 1. undang-undang nomor 2 tahun 1962 karantina udara 2.undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular 3.undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran 4. undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 5. undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan jemaah haji 6.peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular 7. keputusan presiden nomor 62 tahun 1995 tentang penyelenggaraan urusan haji, yang diubah dan disempurnakan dengan keputusan presiden nomor 119 tahun 1998 8.keputusan mentri kesehatan nomor 442 tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan kesehatan haji indonesia 9.SK bersama menteri kesehatan & kesejahtraan sosial dan mentri agama nomor 458 tahun 2000 tentang calon jamaah haji wanita hamil melaksanakan ibadah haji.

1

C. TUJUAN Tujuan Umum Terselenggaranya pemeriksaan,perawatam, dan pemeliharaan kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan melalui pendekatan etika,moral,keilmuan,dan peofesionalisme dengan menghasilkan kualifikasi data yang tepat dan lengkap sebagai dasar pembinaan dan perlindungan kesehatan jemaah haji di indonesia dan pengelolaan kesehatan jemaah haji di arab saudi. Tujuan Khusus 1.Tercapainya identifikasi status kesehatan jemaah haji berkualitas 2.Tersedianyadata kesehatan sebagai dasar upaya perawatan dan pemeliharaan, serta upaya-upaya pembinaan dan perlindungan jemaah haji. 3.Terwujudnya pencatatan data status kesehatan dan faktor resiko jemaah haji secara benar dan lengkap dalam buku kesehatan jemaah haji (BKJH) indonesia. 4. Terwujudnya fungsi BKJH sebagai sumber informasi medik jemaah haji untuk kepentingan pelayanan kesehatan haji. 5.Tersedianya bahan keteramgam bagi penetapan laik kesehatan (istitho’ah) jemaah haji. 6.Tercapainya peningkatan kewaspadaan terhadap transmisi penyakit menular kepotensi kejadian luar biasa (KLB) pada masyarakat internasional/indonesia.

D.SASARAN 1.petugas pemeriksa kesehatan jemaah haji. 2. pengelolala program kesehatan haji. 3. instansi pemerintah semua jenjang istrasi yang beratanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan haji. 4. organisasi profesi terkait penyelenggaraan haji. 5. lembaga swadaya masyarakat terkait penyelenggara haji.

II. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN A. TAHAP KEGIATAN / PEMERIKSAAN 1.BATASAN Pemeriksaan kesehatan tahap pertama adalah upaya penilaian status kesehatan pada seluruh jemaah haji, menggunakan metode pemeriksaan medis yang dilakukan untuk mendapatkan data kesehatan bagi upaya-upaya perawatan dan pemeliharaan, serta pembinaan dan perlindungan. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan dipuskesmas yang ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

2. FUNGSI Pemeriksaan Kesehatan tahap pertama berfungsi sebagi: a.identifikasi, karakterisasi dan peridiksi, serta penentuanmetode eleminasi faktor resiko kesehatan jemaah haji. b. dasar upaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan, serta upaya pembinaan dan perlindungan kesehatan jemaah haji.

2

3. PROSEDUR TAHAP PEMERIKSAAN/ TAHAP PERTAMA Prosedur pemeriksaan adalah tata cara pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji a.jemaah haji mengajukan permintaan pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan bagi kelengkapan pendaftaran haji. (lampiran I) b.pemeriksaan kesehatan jemaah haji di puskesmas sesuai tempat tinggal / demisilinya. c.pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai protokol standar profesi kedokteran meliputi pemeriksaan medis dasar sebagai berikut: 1). Anamnesia 2). Pemeriksaan fisik 3). Pemeriksaan penunjang 4). Penilaiankemandirian 5). Tes kebugaran d. hasil pemeriksaan dan kesimpulan dicatat daslam catatan medik dan disimpatan disarana pemeriksaan. e. catatan medik merupakan sumber data dan dasar pengisian buku kesehatan jemaah haji (BKJH) setelah buku tersedia. F. hasil pemeriksaan kesehatan menjadi dasar penerbitan surat keterangan pemeriksaan kesehatan oleh dokter pemeriksa. g. surat keterengan pemeriksaan kesehatan diserahka oleh jemaah sebagai kelengkapan dokumen perjalanan ibadah haji dikantor departemen agama.( lampiran II) h. jemaah haji yang memenuhi syarat dapat segera diberikan imunisasi meningitis meningokokus (MM). Pelaksanaan diatur oleh dinas kesehatan kabupaten/ kota. Pelaksanaan iminisasi terlampir. (lampir2) i. dokter mengeluarkan surat keterangan vaksinasi atau profilaksis sebagai dasar penerbitan international certificate of vaccination (ICV) oleh kantor kesehatan pelabuhan (KKP). Contoh surat keterangan vaksinasi atau profilaksis terlampir (Lampir3). j. kepala puskesmas bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan melaporkan hasilnya kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota. k. kepala dinas kesehatan kabupaten kota selanjutnya melaporkan rekapitulasi hasil pemeriksaan kesehatan tahap pertama kepada kepala daerah dengan tebusan kepala dinas kesehatan propinsi. i. pembiayaan pemeriksaan kesehatan diatur menurut peraturan daerah setempat

.

4. STANDAR PEMERIKSAAN Standar pemeriksaan adalah rumusan kriteria ketenagaan minimal yang harus tersedia untuk mencapai standar pemeriksaan yang ditetapkan. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama adalah tim pemeriksa kesehatan yang akan menjalankan fungsi penilaian kesehatan dipuskesmas. Penetapan tim pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Tim pemeriksa berjumlah sekurang-kurangnya empat orang, yaitu: 1). Satu orang dokter umu pria atau wanita. 2). Satu orang perawat wanita. 3). Satu orang perawat pria dan 4). Satu orang analisis laboraturium kesehatan. b. tenaga kesehatan yang ditetapkan sebagai tim pemeriksa kesehatan haru mempunyai legalitas untuk melaksanakan fungsi profesinya (mempunyai SIP yang masih berlaku bagi dokter, dan SK jabatan fungsional bagi tenaga kesehatan lain).

3

5. STANDAR FASILITAS Standar fasilitas adalah rumusan kriteria dan fasilitas minimal yang harus tersedia untuk mencapai standar pemeriksaan yang ditetapkan. Pemeriksaan kesehatan pertama dilakukan dipuskesmas yang ditunjuk. Puskesmas yang ditunjuk sebagai tempat pemeriksaan kesehatan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. Memiliki prasarana gedung yang memadahi bagi pelayanan. b. Memiliki fasilitas diagnostik ter-kalibrasi. c. Memiliki fasilitas labolatorium sederhana d. Memeliki sarana dan manajeman catatan medik yang baik.

B.PEMERIKSAAN KESEHATAN TAHAP KEDUA 1.BATASAN Pemeriksaan kesehatan kedua adalah upaya penilaian status kesehatan terhadap jemaah haji tahun berjalan untuk memperoleh data status kesehatan terkini bagi evaluasi upaya perawatan,pemeliharaan,pembinaan dan perlindungan, serta serta rekomendasi penetapan status kelayakan pemberangkatan haji.data kesehatan terkini diperoleh melelalui kompilasi data perawatan,pemeliharaan dan rujukan. Pemeriksaan keseharan rujukan dilaksanakan oleh pemeriksa kesehatan oleh rumah sakit. Penetapan rumah sakit dan tim pemeriksa kesehatan dilakukan oleh kepal dinas kesehatan kabupaten/ kota.

2. FUNGSI Pemeriksaan kesehatan tahap kedua berfungsi sebagai : a. Penyediaan data status jemaah yang lengkap dan terkini melalui kompilasi hasil pemeriksaan tahap pertam dan pemeriksaan rujukan. b. Identifikasi karakterisasi dan prediksi serta penentuan metode eleminasi faktor resiko kesehatan jemaah haji c. Dasar upaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan, serta upaya-upaya pembunaan dan perlindungan jemaah haji.

3. PROSEDUR PEMERIKSAAN a. pemeriksaan kesehatan tahap kedua dilakukan kepada jamaah haji berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tahap pertama atau hasil pemeriksaan dalam rangka perawatan dan pemeliharaan kesehatan. b. jemaah haji risti diarahkan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan rujukan dirumah sakit yang dirujuk. C. pemeriksaan kesehatan rujukan dilakukan segera setelah diketahui sebagai risti melalui pemeriksaan kesehatan tahap pertama. Dan sudah selesai selambat-lambatnya satu bulan sebelum oprasional embarkasi haji dimulai. d. direktur rumah sakit yang ditu njuk betanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kedua dan melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada dinas kesehatan kabupaten/ kota. e. kepala dinas kesehatan kabupaten kota selanjutnya melaporkan rekapitulasi hasil pemeriksaan kesehatan kedua kepada kepal daerah dengan tebusan kepala dinas kesehatan provinsi. F. pembiayan pemeriksaan kesehatan diatur menurut kebijakan daerah setempat

4. STANDAR PEMERIKSAAN pemeriksa tahap kedua adalah tim pemeriksa kesehatan ysng akan menjalankan fungsi nilai kesehatan tahap kedua, yang dapat meliputi tim pemeriksa kesehatan puskesmas dan tim pemeriksa kesehatan rumah sakit rujukan. Penetapan tim pemeriksa kesehatan tahap kedua diatur kepala dinas kesehatan kabupayen/ kota dengan pertimbangan sebagai berikut : a.tim pemeriksa kesehatan rujakan sekurang-kurangnya terdiri dari: 1). Dokter spesialis penyakit dalam, OBSGIN dan bedah. 2). Dokter umum berkemampuan melakukan opemeriksaan.

4

3). Satu orang perawat wanita 4). Satu orang perawat pria 5). Satu orang analis laboraturium kesehatan. b. tenaga kesehatan yang ditetapkan sebagai tim pemeriksa kesehatan tahap kedua harus mempunyai legalitas untuk melaksanakan fungsinya ( mempunyai SIP yang masih berlaku bagi dokter, dan SK jabatan fungsional bagi tenaga kesehatan lain).

5. STANDAR FASILITAS Pemeriksaan kesehatan non-rujukan dilaksanakan di puskesmas dan pemeriksaan kesehatan rujukan dilaksanakan di rumah sakit. Rumasah sakit rujukan yang ditunjuk sebagai tempat pemeriksaan kesehatan kedu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. Memiliki prasarana gedung yang memedai bagi pelayanan b. Memiliki fasilitas diagnostik lengkap dengan kalibrasi untuk pemeriksaan kesehatan general check up. c. Memiliki fasilitas laboratorium klinik d. Memiliki fasilitas pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan. e. Memiliki sarana dan manajemen catatan medik yang baik.

C. PENETAPAN KLAIKAN KESEHATAN 1. BATASAN Penetapan kelaikan kesehatan adalah upaya penentuan kelaikan jemaah haji untuk mengikuti perjalanan ibadah haji dari segi kesehatan, dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan kesehatan pertama dan kedua melalui pertemuan yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut oleh tim pemeriksa kesehatan pertama, tim pemeriksa kesehatan keduan, dinas kesehatan kabupaten/ kota, dan dinas kesehatan provinsi selambat-lambatnya dua minggu sebelum oprasional embar kasi haji dimulai.

2. PROSEDUR UMUM A . tim pemeriksaan kesehatan pertama dan kedua menyelenggarakan pertemuan kelaikan kesehatan jemaah haji sejak dalam masa pemeriksaan kesehatan sampai selambat-lambatnya dua minggu sebelum oprasional haji dimulai. B . pertemuan penetapan kelaikan kesehatan jemaah haji diselenggarakan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota.

3.PROSEDUR PENETAPAN Prosedur penetapan klaikan kesehatan adalah tata cara pelaksanaan penetapan kelaikan kesehatan jemaah haji untuk mengikuti perjalanan ibadah haji, sebagai berikut : A. Pengumpulan BKJH yang memuat hasil pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan pemeliharaan kesehatan, dan kesimpulan kesehatan B. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji dengan urutan sebagai berikut : 1). Pengecekan kelengkapan data. 2). Penilaian kelaikan kesehatan berdasarkan kesimpulan pemeriksaan. 3). Penentuan kelaikan kesehatan, tulis dalam BKJH. C. hasil penentuan kelaikan kesehatan jemaah hajidinyatakan dalam bentuk rekomendasi D. rekomendasi disampaikan kepada bupati/ wali kota. Ditembuskan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota, PPIH bidang kesehatan embarkasi, dan departemen kesehatan melalui dinas kesehatan provinsi.

5

6

4. STANDAR KELAIKAN KESEHATAN Standar kelaikan kesehatan adalah rumusah kriteria jemaah haji untuk memenuhi syarat kesehatan dalam mengikuti perjalanan ibadah haji secara mandiri, tidak membahayakan keselamatan diri dan orang lain. Penetapan memenuhi syarat atau tdk memenuhi syarat kesehatan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut : A. Status kesehatan dikategorikan menjadi 4 yaitu manditi, observasi, pengawasan dan tunda kriteria kategori liat table . (lampiran 15) B. Peraturan kesehatan international dan ketentuan keselamatan penerbangan 1.peraturan keselamatan international menyebutkan jenis-jenis penyakit menular tertentu sebagai pelanggaran bagi sese orang untuk keluar masuk antar negara, yaitu : penyakit karantina (1). Pes (plague) (2). kolera (colera) (3). Demem kuning (yelloe fever) (4). Cacar (small pox) (5). Tifus bercak wubai (6). Demem balik-balik ( leuse borne relapsing fever) (7). Penyakit menular lain yang ditentukan kemudian b. penyakit menular yang menjadi perhatian WHO (1). Tuberkolosis paru dengan BTA positif (2). Kusta tipe milti basiler (3). SARS ( severe acute respiratory syndrome) (4). Avian Influenza (AI) (5). Influenza A baru (H1N1) (6). Penyakit menular lain yang ditentukan kemudian C. jemah haji dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila : (1). Status kesehatan termasuk kategori tunda. (2). Mengidap salah satu atau lebih penyakir menular pada saat di emberkasi. (3). Tidak memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan

III.PENUTUP Pedoman teknis pemeriksaan kesehatanjemaah haji ini dipergunakan sebagai acuan dan standar penyelenggaran pemeriksaan kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Adapun pengawasan dan pembinaan pelaksanaan selanjutnya dikoordinasikan oleh kepala dinas kesehatan provinsi yang bersangkutan. Segenap ketentuan dalam petunjuk teknis ini agar dilaksanakan sebaikbaiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

7

a.