Kak Logistik 5jg4j

KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK / TOR )

PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG OBAT/APOTIK DI RSUD KELAS B MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA KESEHATAN MASYARAKAT SUMBER ANGGARAN APBD KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015

RSUD KELAS B MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN JASA KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN GEDUNG LOGISTIK RSUD KELAS B MAJALAYA TAHUN ANGGARAN 2015

I.

PENDAHULUAN A. UMUM Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana harus mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung operasional efektif. Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh Pemberi Jasa Pengawasan

yang kompeten, dan dilakukan secara penuh dengan

menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan. Konsultan Pengawas bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan supaya dalam pembangunan gedung dihasilkan tepat waktu, tepat mutu dan tepat istrasi. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan); 3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010; 4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi. 6. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor124/Menkes/SK/II/2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2008; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2002 tentang Kelembagaan Rumah Sakit; 13. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 14. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampai Tahun 2027; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Bandung; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 11Tahun 2012 tentang Retribusi Umum 21. Peraturan Bupati Bandung No. 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) Bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2011, tentang Penataan Organisasi dan kelembagaan Rumah Sakit Umum Daearah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung. C. MAKSUD DAN TUJUAN Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Pengawas yang memuat masukkan, asas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai yang dipersyaratkan dalam KAK ini.

D. SASARAN 1.

Terwujudnya bangunan gedung yang refresentatif dan memenuhi syarat secara optimal fungsi dari bangunan.

2.

Terwujudnya bangunan yang handal dan sebagai teladan bagi lingkungan serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur Indonesia.

3.

Terwujudnya bangunan yang memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu dan biaya

E. LINGKUP KEGIATAN Lingkup Kegiatan adalah Pengawasan Pembangunan Gedung Logistik RSUD Kelas B Majalaya yang meliputi : A B B.1 B.2 C C.1 C.2 C.3 D D.1 D.2 E E.1 E.2 F F.1 F.2 G G.1 G.2 H H.1 H.2 I I.1 I.2

PEKERJAAN PERSIAPAN PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN PONDASI PEKERJAAN STRUKTUR BETON DAN ATAP PEKERJAAN STRUKTUR BETON LANTAI 1 PEKERJAAN STRUKTUR BETON LANTAI 2 PEKERJAAN ATAP PEKERJAAN ARSITEKTUR PEKERJAAN DINDING BATA LANTAI 1 PEKERJAAN DINDING BATA LANTAI 2 PEKERJAAN PLAFOND PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 1 PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 2 PEKERJAAN KERAMIK PEKERJAAN KERAMIK LANTAI 1 PEKERJAAN KERAMIK LANTAI 2 PEKERJAAN KUSEN DAN ASESORIES PEKERJAAN KUSEN DAN ASESORIES LANTAI 1 PEKERJAAN KUSEN DAN ASESORIES LANTAI 2 PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH DAN AIR KOTOR PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH LANTAI 1 & LT 2 PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR PEKERJAAN SANITAIR PEKERJAAN INSTALASI SANITAIR LANTAI 1 PEKERJAAN INSTALASI SANITAIR LANTAI 2

J J.1 J.2 K K.1 K.2 L L.1 M M.1 N N.1 N.2 O P II.

PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL LANTAI 1 PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL LANTAI 2 - DISTRIBUSI LP/PP.1 LP/PP.2 PEKERJAAN INSTALASI TELEPON LANTAI SATU dan LANTAI DUA PEKERJAAN INSTALASI KABEL DATA LANTAI SATU dan LANTAI DUA PEKERJAAN PENGECATAN PEKERJAAN PENGECATAN LANTAI 1 PEKERJAAN PENGECATAN LANTAI 2 PEKERJAAN SALURAN PEKERJAAN LAIN - LAIN

KEGIATAN PENGAWASAN A. Lingkup Kegiatan Tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yaitu khususnya teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi 2007 tentang Pedoman

Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. B. Lingkup kegiatan pengawasan antara lain adalah : 1.

Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.

2.

Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.

3.

Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.

4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi. 5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukkan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Pemborong. 6. Menyusun

Berita

Acara

kemajuan

pekerjaan,

pemeliharaan

pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi.

7. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh Pemborong. 8. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (AsBuilt Drawings) sebelum serah terima pertama. 9. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan laporan akhir pekerjaan pengawasan. 10. Bersama Konsultan Perencana menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung. 11. Membantu Pengelola Kegiatan dalam menyususn dokumen untuk kelengkapan pendaftaran gedung sebagai bangunan gedung negara. 12. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen mengurus IMB (Ijin Mendirikan

Bangunan)

dari

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Bandung. 13. Setiap

2

minggu

sekali

membahas

Kemajuan

Kegiatan

Pembangunan.

III.

TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

A.

Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara professional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang belaku.

B.

Secara umum tanggung jawab Konsultan adalah minimal sebagai berikut : 1. Kesesuaian

pelaksanaan

konstruksi

dengan

dokumen

pelelangan/pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang belaku. 2. Kinerja Pengawas telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku. 3. Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan

C.

Penanggung jawab professional pengawasan adalah tidak hanya Konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli professional pengawasan yang terlibat.

IV.

BIAYA

A. BIAYA PENGAWASAN 1. Besarnya biaya pekerjaan pengawasan mengikuti pedoman dalam Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi yaitu :

a. Untuk pekerjaan standar berlaku maksimum sesuai yang tercantum dalam tabel A1, tabel B1 dan tabel D. b. Bila terdapat pekerjaan non standar, maka dihitung secara orangbulan dan biaya langsung yang dapat diganti, sesuai dengan ketentuan biling rate yang berlaku. c. Pengaturan komponen pembiayaan pada butir (a) dan (b) di atas adalah dipisahkan antara bangunan standar dan non standar dan harus terbaca dalam suatu rekapitulasi akhir yang menyebut angka dan huruf. d. Besarnya biaya Konsultan Pengawas merupakan biaya tetap dan pasti. e. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan pengawasan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan Pengawas 2. Biaya pekerjaan pengawasan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual, meliputi komponen sebagai berikut : a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang. b. Materi dan penggandaan laporan. c. Pembelian atau sewa peralatan. d. Sewa kendaraan. e. Biaya rapat-rapat. f. Perjalanan (lokal maupun luar kota). g. Jasa dan overhead Pengawasan. h. Pajak dan iuran daerah lainnya.

3. Pembayaran biaya Konsultan Pengawas adalah berdasarkan prestasi kemajuan pekerjaan pengawasan.

B. SUMBER DANA Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan pengawasan di bebankan pada : Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Nomor DPA SKPD 1.02.01.26.03.5.2 tanggal 29 Januari 2015 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Kegiatan Pembangunan Gudang

Obat/Apotik.

V.

KELUARAN Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi : a. Buku Harian, yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang penting dari Pejabat Pembuat Komitmen, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas. b. Laporan Harian, berisi keterangan tentang : 1. Tenaga Kerja. 2. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak. 3. Alat-alat. 4. Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan. 5. Waktu pelaksanaan pekerjaan. c. Laporan Mingguan dan Bulanan sebagai resume Laporan Harian. d. Berita Acara Kemajuan Pekerjan untuk pembayaran angsuran. e. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) f. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksaan (As Built Drawings) dan Manual Peralatan-Peralatan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana. g. Laporan rapat di lapangan (Site Meeting). h. Gambar rincian pelaksanaan (Shop Drawings) dan Time Schedule yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.

i. Kelengkapan dokumen pendaftaran bangunan gedung negara lengkap dengan lampiran-lampirannya.

VI.

KRITERIA Pekerjaaan yang akan dilaksanakan oleh Pengawas pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut : A. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen. B. PERSYARATAN OBYEKTIF Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja pengawasan yang berlaku. C. PERSYARATAN FUNGSIONAL Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai Konsultan Pengawas yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja Kegiatan. D. PERSYARATAN PROSEDURAL Penyelesaian istratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. E. PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA Selain kriteria umum di atas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain : 1. Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan Kegiatan yang bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar perjanjiannya. 2. Yang termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi.

3. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat. 4. Standar dan Pedoman Teknis yang berlaku di bidang penyelenggaraan bangunan gedung.

VII.

PROSES PEKERJAAN PENGAWASAN

A. UMUM Konsultan Pengawas dalam menjalankan tugasnya diperlukan pula oleh Pengelola Kegiatan agar fungsi dan tanggung jawab Konsultan Pengawas dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan oleh Kegiatan. B. URAIAN TUGAS OPERASIONAL KONSULTAN PENGAWAS Konsultan Pengawas harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, yang secara garis besar adalah sebagai berikut : 1. Pekerjaan Persiapan a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan. b. Memeriksa Time Schedule/Bar Chart, S-Curve, dan Network Planning yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana untuk selanjutnya

diteruskan

kepada

Pengelola

Kegiatan

untuk

mendapatkan persetujuan. 2. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan a. Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun istrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya. b. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau di tempat kerja lainnya. c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadual yang ditetapkan.

d. Memberikan masukkan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen. e.

Memberikan

petunjuk,

perintah

sejauh

tidak

mengenai

pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada Pemborong, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pengelola Kegiatan. f.

Memberikan bantuan dan petunjuk kepada Pemborong dalam mengusahakan

perijinan

sehubungan

dengan

pelaksanaan

pembangunan. 3.

Konsultasi a.

Melakukan konsultasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan pembangunan.

b.

Mengadakan rapat lapangan secara berkala, sedikitnya 2 (dua) kali dalam sebulan, dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Perencana dan Pemborong dengan tujuan untuk timbul dalam pelaksanaan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 (satu) minggu kemudian.

c.

Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.

4. Laporan a.

Memberikan laporan dan pendapat teknis istrasi dan teknis teknologi kepada Pejabat Pembuat Komitmen mengenai volume, prosentase dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pemborong.

b.

Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.

c.

Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga dan alat yang digunakan.

d.

Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Pemborong

terutama

yang

mengakibatkan

tambah

atau

berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh Pemborong (Shop Drawings). 5. Dokumen a. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran. b. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran. c. Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Penyerahan Pertama dan Kedua, serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan, serta keperluan pendaftaran sebagai bangunan gedung negara.

VIII.

MASUKKAN A. INFORMASI 1. Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini. 2. Konsultan Pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Kegiatan maupun yang dicari sendiri. Kesalahan pengawasan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Konsultan Pengawas. 3. Informasi pengawasan antara lain : a. Dokumen pelaksanaan, yaitu : - Gambar-gambar pelaksanaan. - Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). - Berita

Acara

Pemborong.

Aanwijzing

sampai

dengan

Penunjukkan

- Dokumen Kontrak Pelaksanaan/Pemborongan. b. B Bar Chart dan S-Curve serta Network Planning dari pekerjaan yang dibuat oleh Pemborong (setelah disetujui). c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan. d. Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis, simak pengawasan mutu pekerjaan, dan lain-lain. e. Informasi lainnya.

B. TENAGA Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas harus menyediakan tenaga yang memenuhi kebutuhan Kegiatan, baik ditinjau dari lingkup (besar) Kegiatan maupun tingkat kekomplekan pekerjaan. Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan ini minimal terdiri dari : 1.

Team Leader Sipil/Arsitek

: 1 orang

2.

Pengawas Lapangan

: 2 orang

3.

Drafter

: 1 orang

4.

Op.Computer/Pelaksana

: 1 orang

- Ketua Team (Team Leader) Mempunyai Sertifikat Keahlian Ahli Sipil Ketua Team disyaratkan Seorang sarjana Strata 1 (S1) jurusan Sipil/Arsitektur lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara yang telah terakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan Pengawasan pembangunan gedung . lebih di utamakan telah mengikuti pelatihan tenaga ahli konsultasi bidang ke-PU an dari LPJK. Sebagai Ketua Tim tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota team dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

- Pengawas Ahli Arsitektur Mempunyai Sertifikat Keahlian Minimal Ahli Muda Arsitektur Pengawas Ahli Arsitektur disyaratkan Seorang D3 jurusan Arsitektur lulusan Akademi atau swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan Pengawasan pembangunan gedung . lebih di utamakan telah mengikuti pelatihan tenaga ahli konsultasi bidang ke-PU an dari LPJK. - Pengawas Ahli Sipil/Struktur Mempunyai Sertifikat Kealian Minimal Ahli Muda Sipil/Struktur Pengawas Ahli Sipil/Struktur disyaratkan Seorang D3 jurusan Sipil lulusan Akademi atau swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan Pengawasan pembangunan gedung . lebih di utamakan telah mengikuti pelatihan tenaga ahli konsultasi bidang ke-PU an dari LPJK. - Tenaga Ahli lainnya dan tenaga pendukung disesuaikan kebutuhan

IX.

PROGRAM KERJA A. Sebelum melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas harus segera menyusun : 1. Progam kerja, termasuk jadwal kegiatan secara detail. 2. Alokasi tenaga ahli yang lengkap (disiplin dan jumlahnya). 3. Tenaga-tenaga yang diusulkan oleh Konsultan Pengawas harus mendapatkan persetujuan dari Pemimpin Kegiatan. 4. Konsep penanganan pekerjaan pengawasan Kegiatan.

B. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Konsultan Pengawas dan mendapatkan pendapat teknis dari Pengelola Teknis Kegiatan.

X.

PENUTUP A. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, Konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukkan yang diterima dan mencari bahan masukkan lain yang dibutuhkan. B. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya Konsultan agar segera menyusun pogram kerja untuk dibahas dengan Pejabat Pembuat Komitmen

Mengetahui : Pengguna Anggaran

Drg. Grace Mediana Purnami, M.Kes NIP. 19621214 198803 2 004

Majalaya, 29 Mei 2015 Pejabat Pembuat Komitmen Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Kegiatan Pembangunan Gudang Obat/Apotik

Drs. Ruhiat, MM NIP. 19630313 198903 1 014