Ciri Ciri Birokrasi Di Negara Maju(1) 1u5je

1. Pengertian Birokrasi Jika dilihat dari segi bahasa, birokrasi terdiri dari dua kata yaitu biro yang artinya meja dan krasi yang artinya kekuasaan. Birokrasi memiliki dua elemen utama yang dapat membentuk pengertian, yaitu peraturan atau norma formal dan hirarki. Jadi, dapat dikatakan pengertian birokrasi adalah kekuasaan yang bersifat formal yang didasarkan pada peraturan atau undangundang dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi. Secara etimologi birokrasi berasal dari istilah “buralist” yang dikembangkan oleh Reineer von Stein pada 1821, kemudian menjadi “bureaucracy” yang akhir-akhir ini ditandai dengan cara-cara kerja yang rasional, impersonal dan leglistik (Thoha, 1995 dalam Hariyoso, 2002). Birokrasi dapat dirujuk kepada empat pengertian yaitu: 

Birokrasi dapat diartikan sebagai kelompok pranata atau lembaga tertentu.



Birokrasi dapat diartikan sebagai suatu metoda untuk mengalokasikan sumber daya dalam suatu organisasi. Istilah ini berpadanan dengan pengambilan keputusan dalam birokrasi.



“Kebiroan” atau mutu yang membedakan antara birokrasi dengan jenis organisasi lain. (Downs, 1967 dalam Thoha, 2003).



Kelompok orang yang digaji yang berfungsi dalam pemerintahan. (Castle, Suyatno, Nurhadiantomo, 1983).

Birokrasi Ideal Menurut Weber Max Weber sebagai bapak birokrasi mengatakan bahwa birokrasi menjadi elemen penting yang menghubungkan ekonomi dengan masyarakat. Weber mengajukan sebuah model birokrasi ideal yang memiliki karakteristik sebagai berikut (dalam Islamy, 2003): 

Pembagian Kerja (division of labour)



Adanya prinsip hierarki wewenang (the principle of hierarchi)



Adanya sistem aturan (system of rules)



Hubungan Impersonal (formalistic impersonality)



Sistem Karier (career system)

2. Pengertian Negara Maju Negara maju adalah istilah yang digunakan untuk menguraikan negara-negara yang dihitung memiliki tingkat pembangunan yang tinggi berdasarkan ukuran-ukuran tertentu seperti tingkat kesejahteraan rakyat dan kualitas hidup yang tinggi. Ada juga yang mendefinisikan negara maju sebagai negara yang sektor perindustriannya meningkat pesat, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, mampu mengelolah sumber daya alam dengan baik, dan memiliki kemajuan dibidang pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Kebanyakan negara dengan GDP (produk domestik bruto) per kapita tinggi dianggap negara maju. Namun beberapa negara yang telah mencapai GDP tinggi melalui eksploitasi sumber daya alam (seperti Nauru melalui pengambilan phosphorus) tanpa mengembangkan industri yang beragam dan ekonomi berdasarkan jasa tidak dianggap memiliki status ’negara maju’. Sebenarnya, belum ada pengertian yang lugas mengenai negara maju maupun negara berkembang yang dapat dirumuskan secara pasti. Karena belum tentu semua warga di negara yang dianggap maju memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Biasanya, faktor yang menentukan negara tersebut maju adalah GDP yang tinggi, perekonomiannya dikuasai oleh sektor tersier dan kuartener, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang tinggi, pendapatan negara yang tinggi, kualitas pendidikan yang tinggi, dan sebagainya. Pengertian negara maju menurut Kofi Annan, mantan Sekjen PBB, seperti berikut: "Negara maju adalah negara yang memungkinkan semua warganya menikmati kehidupan yang bebas dan sehat dalam suasana yang aman."

3. Karakteristik Negara Maju a. Sumber Daya Alam Dimanfaatkan secara Optimal Pemanfaatan teknologi dan kepemilikan modal membuat masyarakat di negara maju mampu memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, menemukan sumber daya alam baru, ataupun memanfaatkan sumber daya alam yang telah ada sebagai energi alternatif. Misalnya pemanfaatan tenaga angin, air, atau energi matahari untuk menggantikan fungsi dari energi minyak bumi.

b. Dapat Mengatasi Masalah Kependudukan Hal ini dikarenakan angka pertumbuhan kecil, jumlah penduduk pada umumnya tidak terlalu banyak, angka beban ketergantungan kecil, kualitas dan produktivitas penduduk tinggi, pendapatan perkapita tinggi, dan peluang kerja dan kesempatan berusaha terbuka luas. c. Produktivitas Masyarakat Didominasi Barang-Barang Hasil Produksi dan Jasa Kegiatan ini tidak memerlukan lingkungan agraris, sehingga dapat dipastikan bahwa lebih dari 70% penduduk negara maju tinggal di perkotaan. d. Tingkat dan Kualitas Hidup Masyarakat Tinggi Tingginya kualitas penduduk mendorong semakin tingginya produktivitas masyarakat yang bermuara pada semakin tingginya pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. e. Ekspor yang Dilakukan adalah Ekspor Hasil Industri dan Jasa Ada kalanya, suatu negara maju sangat minim sumber daya alam atau bahkan tidak memiliki sumber daya alam sama sekali, namun dapat menghasilkan produk olahan sumber daya alam. Misalnya, hasil minyak mentah dari negara Inggris sangat minim, namun negara tersebut mampu menghasilkan produk olahan minyak bumi dan memasarkannya ke seluruh penjuru dunia. Kebutuhan minyak mentahnya tercukupi dengan cara mengimpor dari negara-negara lain yang umumnya termasuk dalam kategori negara-negara berkembang. f. Tercukupinya Penyediaan Fasilitasilitas Umum Negara maju memiliki kemampuan berupa sarana dan dana dalam memberikan pelayanan fasilitas umum yang memadai bagi warganya. Hal ini juga didukung dengan tingginya tingkat kesadaran warga masyarakatnya dalam memelihara dan memanfaatkan ketersediaan sarana fasilitas umum yang ada. g. Kesadaran Hukum, Kesetaraan Gender, dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia Dijunjung Tinggi Masyarakat di negara maju pada umumnya memiliki disiplin yang tinggi dalam mematuhi hukum. Pemerintahan yang berjalan menerapkan prinsip akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) serta transparansi (terbuka) dalam berbagai tindakan dan pengambilan keputusan. Jenis kelamin tidak lagi dipermasalahkan dalam penentuan jabatan, namun

kemampuanlah yang diperhitungkan. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dijunjung tinggi, bahkan untuk golongan minoritas, misalnya untuk kaum difabel (different ability) seperti orang tua, tuna netra, atau penyandang cacat fisik yang lain diberi fasilitas khusus dan porsi atau kesempatan kerja yang sejajar dengan masyarakat normal. h. Tingkat Pendidikan Relatif Tinggi Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan kualitas penduduk suatu negara. Di negara-negara maju secara umum penduduknya sudah memiliki kesadaran tinggi akan arti penting pendidikan dan penguasaan Iptek. Hal tersebut terlihat dari angka partisipasi belajar penduduk negara-negara maju yang sangat tinggi. Tingginya tingkat pendidikan penduduk di negara maju juga ditunjang oleh sistem pendidikan yang baik dan anggaran pendidikan yang tinggi dari pemerintah. i. Tingkat Pendapatan Penduduk Relatif Tinggi Kemajuan tingkat pendidikan serta penguasaan Iptek oleh mayoritas penduduk menjadikan negara maju memiliki potensi SDM yang berkualitas tinggi. Kondisi demikian membuat penduduk negara maju tidak lagi menggantungkan sektor pertanian sebagai penghasilan utama, tetapi di sektor industri, jasa dan perdagangan. Variasi pekerjaan di berbagai sektor tersebut menjadikan penduduk negara maju memiliki pendapatan rata-rata tinggi. Penghasilan penduduk yang tinggi akan berdampak pada pendapatan perkapita yang tinggi pula. j. Tingkat Kesehatan Tinggi Rata-rata penduduk negara maju sudah memiliki standar kehidupan yang tinggi, sehingga kesadaran masyarakat akan arti penting kesehatan juga sudah baik. Selain itu pihak pemerintah juga memberikan perhatian yang sangat baik terhadap tingkat kesehatan masyarakat melalui pembangunan berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang memadai di berbagai daerah yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Tingkat kesehatan penduduk yang sudah baik, dapat terlihat dari angka kematian penduduk yang rendah dan angka harapan hidup penduduk yang tinggi di negara maju.

4. Ciri-ciri Birokrasi di Negara Maju Pada negara maju, birokrasi akan menjadi sangat terspesialisasi pada setiap tingkatan/level. Ini merupakan cerminan dari beragamnya aktifitas pemerintah serta kemampuan teknis yang diperlukan untuk mengimplementasikan berbagai program pembangunan pada masyarakat yang lebih modern. Birokrasi negara maju akan menunjukan pada titik tertentu sebuah tingkat keprofesionalan yang tinggi, baik untuk mengidentifikasi maupun melayani berbagai kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Secara garis besar ciri-ciri birokrasi di negara maju adalah sebagai berikut : 1) Karakteristik utama dari birokrat elit di negara maju adalah mereka menganggap diri mereka sebagai anggota dari sebuah kelompok dan mengasosiasikan dirinya dengan negara. 2) Kuatnya sistem kontrol dari sistem-sistem lainnya (hukum atau yudikatif, legislatif, dan sosial masyarakat dengan berbagai kelembagaannya) terhadap perilaku birokrasi pemerintahan dan juga partai politik yang berkuasa (the ruling party) “memaksa” birokrasi pemerintahan dan partai yang berkuasa untuk berupaya memperbaiki kinerjanya. Tidak jarang kesalahan yang tampak kecil yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan, dapat menjadi isu sosial dan isu politik yang besar, misalnya masalah ketidakadilan dalam alokasi anggaran pendidikan atau masalah pelayanan sosial yang dianggap lambat, dan kasus suap yang dapat membawa ke pengadilan tidak saja pegawai yang menerima suap tetapi juga masyarakat yang memberikan suap tersebut.

Namun demikian, kelemahan-kelemahan tersebut akan dengan mudah diperbaiki oleh aparatur pemerintahannya. 3) Kesadaran aparatur pemerintahan tentang peran dan fungsinya serta kesadaran untuk selalu mencari yang terbaik bagi sistem istrasi negaranya adalah merupakan salah satu faktor utama mengapa reorientasi, revitalisasi, atau reformasi birokrasi pemerintahan tampak demikian mudah dan cepatnya dilakukan oleh negara-negara maju. 4) Tunduk kepada pemerintahan yang mendapat kepercayaan rakyat. 5) Objektif dalam memberikan pelayanan, tidak ada diskriminasi dengan alasan apapun dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. 6) Rasional, tidak dikuasai/didominasi kelompok tertentu. Selain ciri-ciri tersebut, berdasarkan hasil studi Fred W. Riggs bersama para ahli istrasi negara, antara lain John D. Montgomery, Milton Esman, Ralph Braibanti, William J. Smith, dan Edward W. Weidner, membentuk kelompok studi perbandingan istrasi (Comparative Study istration Group/CAG). Hasil studi banding antara negara maju dan negara berkembang tersebut mengungkap adanya perbedaan-perbedaan antara keduanya dalam hal istrasi pemerintahan. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pada negara maju, pengangkatan dan pemberhentian pegawai didasarkan pada suatu standar tertentu atau dikenal dengan istilah meryt system (adanya kesesuaian antara kecakapan yang dimiliki seorang pegawai dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya, meliputi tingkat pendidikan formal, pendidikan dan latihan teknis, tingkat pengalaman kerja, dan tingkat penguasaan tugas dan pekerjaan). Sementara pada negara berkembang, pengangkatan dan pemberhentian pegawai terjadi karena birokrasi atau nepotisme. 2) Pada negara maju, berlaku prinsip legal rational impersonal, di mana setiap persoalan diselesaikan dalam kantor/kedinasan serta berdasarkan hukum yang berlaku. Sebaliknya, hubungan satu sama lain dalam pemerintahan di negara berkembang didominasi oleh praktik yang dikenal dengan istilah bureaucratic click dan patron client relationship,

yaitu penyelesaian persoalan di dalam dan di luar kantor melalui cara-cara yang tidak legal-formal. 3) Pada negara maju, diferesiansi fungsi dalam istrasi pemerintahan terlihat dengan jelas dan tegas, sementara hal ini tidak terjadi pada istrasi pemerintahan di negara berkembang. 4) Berbagai macam penawaran dan permintaan yang berkaitan dengan urusan istrasi pemerintahan di negara maju dilakukan dalam mekanisme formal market. Tidak demikian halnya pada negara berkembang, semua penawaran dan permintaan terjadi melalui mekanisme informal market. 5) Selain efektif, istrasi pada negara maju juga berjalan efisien. Sementara di negara berkembang, efektivitas dalam hal istrasi tidak diikuti oleh efisiensi. Birokrasi memiliki peran dalam sebuah pemerintahan modern. Sesuai dengan pendapat Michael G. Roskin, et al. meneyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 fungsi birokrasi di dalam suatu pemerintahan modern. Fungsi-fungsi tersebut adalah : 1. istrasi Fungsi istrasi pemerintahan modern meliputi istrasi, pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpul informasi. Dengan fungsi istrasi dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi adalah mengimplementasikan undangundang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas UU tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian, istrasi berarti pelaksanaan kebijaksanaan umum suatu negara, di mana kebijakan umum itu sendiri telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan negara secara keseluruhan. 2. Pelayanan Birokrasi sessungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompokkelompok khusus. 3. Pengaturan (regulation)

Fungsi pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, badan birokrasi biasanya dihadapkan anatara dua pilihan: Kepentingan individu versus kepentingan masyarakat banyak. Badan birokrasi negara biasanya diperhadapkan pada dua pilihan ini. 4. Pengumpul Informasi (Information Gathering) Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok: Apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. Badan birokrasi, oleh sebab itu menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan negara tentu menyediakan data-data sehubungan dengan dua hal tersebut Selain Roskin, et.al., Andrew Heywood juga mengutarakan sejumlah fungsi yang melekat pada birokrasi. Bagi Heywood, fungsi dari birokrasi adalah: 1. Pelaksanaan istrasi. Fungsi ini serupa dengan yang diutarakan Roskin, et.al, bahwa fungsi utama birokrasi adalah mengimplementasikan atau mengeksekusi undang-undang dan kebijakan negara. Sehubungan dengan fungsi ini, Heywood membedakan 2 peran di tubuh pemerintah. Pertama, peran pembuatan kebijakan dalam mana peran ini ada di tangan politisi. Kedua, peran pelaksanaan kebijakan dalam mana peran ini ada di tangan birokrat. Sebab itu, kerap disebut bahwa suatu rezim pemerintahan disebut dengan “istrasi.” 2. Nasehat Kebijakan (Policy Advice) Birokrasi menempati peran sentral dalam pemberian nasehat kebijakan kepada pemerintah. Ini akibat birokrasi merupakan lini terdepan dalam implementasi suatu kebijakan, mereka adalah pelaksananya. Sebab itu, masalah dalam suatu kebijakan informasinya secara otomatis akan terkumpul di birokrasi-birokrasi. Heywood membedakan 3 kategori birokrat yaitu (1) top level civil servants, (2) middle-rangking civil servants, dan (3) junior-ranking civil servants. Top Level Civil Servant banyak melakukan kontak dengan politisi, sementara middle dan junior civil servants lebih pada pekerjaan-pekerjaan rutin di “lapangan.” Top Level Civil Servants dapat bertindak selaku penasehat kebijakan bagi para politisi, dalam mana informasi pelaksanaan kebijakan mereka peroleh dari middle dan junior civil servants.

3. Artikulasi Kepentingan Kendati bukan fungsi utamanya guna mengartikulasi kepentingan (ini fungsi partai politik), tetapi birokrasi kerap mendukung upaya artikulasi dan agregasi kepentingan. Dalam tindak keseharian mereka, birokrasi banyak melakukan kontak dengan kelompok-kelompok kepentingan di suatu negara. Ini membangkitkan kecenderungan “korporatis” dalam mana terjadi kekaburan antara kepentingan-kepentingan yang terorganisir dengan kantor-kantor pemerintah (birokrasi). Kelompok-kelompok kepentingan seperti perkumpulan dokter, guru, petani, dan bisnis kemudian menjadi “kelompok klien” yang dilayani oleh birokrasi negara. Pada satu ini “klientelisme” ini positif dalam arti birokrasi secara dekat mampu mengartikulasikan kepentingan kelompok-kelompok tersebut yang notabene adalah “rakyat” yang harus dilayani. Namun, pada sisi lain “klientelisme” ini berefek negatif, utamanya ketika birokrasi berhadapan dengan kepentingan-kepentingan bisnis besar seperti Bakri Group (ingat kasus Lapindo), kelompok-kelompok percetakan dalam kasus Ujian Nasional di Indonesia, dalam mana keputusan pemerintah “berbias” kepentingan kelompok-kelompok tersebut. 4. Stabilitas Politik Birokrasi berperan sebagai stabilitator politik dalam arti fokus kerja mereka adalah stabilitas dan kontinuitas sistem politik. Peran ini utamanya kentara di negara-negara berkembang dalam mana pelembagaan politik demokrasi mereka masih kurang handal.

Sumber : Basri, Setia. 2009. Pengantar Ilmu Politik: Pengertian Birokrasi dan Jenis-Jenis Birokrasi di Negara. Melalui http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/birokrasi.html, diakses 26 April 2015. Budianto, Febri .2010. Belajar dari Pengalaman Reformasi istrasi/Birokrasi. Melalui https://febrybudianto.wordpress.com/2010/04/05/belajar-dari-pengalaman-reformasiistrasibirokrasi-dari-negara-tetangga/, diakses 26 April 2015.

Blau, Peter M dan Meyer, Marshal W. 1991. Birokrasi Dalam Masyarakat Modern. UI Press: Jakarta.

Putra, Nugraha . 2010. Perbedaan Birokrasi di Negara Maju dengan Negara Berkembang. Melalui

http://nugrahaputra-nugraha.blogspot.com/2011/01/perbedaan-birokrasi-di-

negara-maju.html, diakses 26 April 2015.

__________2013. Birokrasi Negara Maju. Diakses melalui : http:// birokrasinegara maju.blogspot.com/. Pada 24 April 2015. __________2011.

Analisa

Bentuk

Birokrasi

di

Negara

Maju.

Diakses

melalui

:.

http://wiedjcorn.blogspot.com/2011/01/analisa-bentuk-birokrasi-negara-maju.html. Pada 24 April 2015. Thoha, Miftah. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Raja Grafindo Persada: Jakarta