Bpjs Ppt 6j6m24

Isu Implementasi Standar Akuntansi di Indonesia : Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Insyirah Putikadea

(041424253016)

Arie Siswanti

(041424253024)

Ikhlasul Manna

(041424253027)

Taufiqur Rohman

(041424253041)

Izzaty Choirina Mudjiumami

(041424253046)  

Standar Akuntansi di Indonesia 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK)



Standar Akuntansi Keuangan Badan Usaha Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)



Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK SYARIAH)



Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) 

BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011.



BPJS merupakan badan hukum publik, yang bersifat nirlaba.

Status Kelembagaan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan sebagai transformasi kelembagaan dari PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas : kemanusiaan manfaat keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip : kegotongroyongan nirlaba keterbukaan kehati-hatian akuntabilitas portabilitas kepesertaan dana hasil

bersifat wajib

amanat

pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

BPJS terdiri dari dua, yakni : BPJS

Kesehatan, menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS

Ketenagakerjaan, menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Sesuai dengan pasal 7 ayat 1 UU 24 tahun 2011 tentang penyelenggaraan BPJS, adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden.

Laporan Pertanggungjawaban



Pasal 37 ayat (1) UU BPJS menyatakan bahwa ”BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.”



Pada ayat (2) ditentukan ”Periode laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.”



Bentuk dan isi laporan pengelolaan program menurut ayat (3) diusulkan oleh BPJS setelah berkonsultasi dengan DJSN. Sedangkan laporan keuangan BPJS, disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntasi keuangan yang berlaku. Pasal 13 huruf j juga menyatakan bahwa BPJS melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial.



Kemudian pada ayat (5) ditentukan ”Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui  media massa elektronik dan melalui paling sedikit 3 (tiga) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.”

Ketentuan tersebut diatas menyisakan tiga pertanyaan : Siapakah

yang mengesahkan isi  laporan pertanggungjawaban BPJS? Apakah

yang perlu diaudit oleh akuntan publik mencakup laporan pengelolaan program dan laporan keuangan, atau hanya laporan keuangan saja? Apakah

laporan pertanggungjawaban BPJS perlu mendapat persetujuan?

Ditetapkan Direksi Setelah Mendapat Persetujuan Dewan Pengawas 

Pasal 37 ayat (6) UU BPJS menyatakan ”bentuk dan isi publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(5) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.”



Apakah laporan pertanggungjawaban tahunan cukup disahkan oleh Direksi? Menurut Pasal 13 huruf k UU BPJS, Direksi diberi tugas ”melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6(enam)bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN”. Dewan Pengawas sendiri berdasarkan Pasal 22 ayat (2) huruf d bertugas antara lain untuk ”menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.”



Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPJS dan publikasi ringkasan eksekutifnya merupakan wujud dari akuntabilitas publik BPJS sebagai badan hukum publik. Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan jaminan sosial yang transparan dan terbuka kepada publik yang dilayani. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjamin bahwa tugas dan kewenangan yang diberikan kepada BPJS diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Peserta.

Audit Oleh Akuntan Publik 

Pasal 37 ayat (1) UU BPJS, terdapat dua klausula yang dihubungkan dengan konjungsi untuk menyatakan hubungan penjumlahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang wajib disampaikan oleh BPJS kepada Presiden. Klausula tersebut adalah “laporan pengelolaan program” dan “laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik”.

“BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk: 

Laporan pengelolaan program; dan



Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.”

Standar Akuntansi 

Pasal 37 ayat 4 UU 24 2011 menerangkan bahwa laporan keuangan BPJS, disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntasi keuangan yang berlaku. BPJS bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selaku satu-satunya otoritas akuntansi di indonesia melakukan kajian tentang bentuk laporan keuangan BPJS.



Laporan keuangan BPJS mengacu pada SAK yang berlaku di indonesia. SAK yang digunakan merupakan SAK yang bersifat umum, bukan SAK khusus untuk BPJS.

Pelaporan : Menggunakan

PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan

Posisi Keuangan

Laporan

Kinerja Keuangan (Laba Rugi Komprehensif)

Laporan

Perubahan Ekuitas

Laporan

Arus Kas

Sedangkan DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) menggunakan PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, yang terdiri dari : Laporan

Posisi Keuangan

Laporan

Aktifitas

Laporan

Arus Kas

SAK tentang jaminan sosial adalah PSAK No.24 (2013)

TERIMA KASIH