2.3.8.1 Sk Kewajiban Penanggung Jawab Ukm Puskesmas Dan Pelaksana Untuk Memfasilitasi Peran Serta Masyarakat.doc 1842y

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS BAGENDIT JL. K.H Hasan Arif No.10 Desa Banyuresmi Kecamatan Banyuresmi Kab. Garut Tlp. (0262) 2443001 E-mail : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BAGENDIT NOMOR : …./SK/PKM.BGT/…/2017 TENTANG KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB UKM DAN PELAKSANA UNTUK MEMFASILITASI PERAN SERTA MASYARAKAT DI UPT PUSKESMAS BAGENDIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT PUSKESMAS BAGENDIT, Menimbang

: a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan yang merupakan fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP); b. bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya; c. bahwa untuk melakukan penilaian hasil kerja/prestasi Puskesmas maka harus dibuat kewajiban penanggung jawab ukm dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat di UPT Puskesmas Bagendit; d. bahwa dalam Penerapan kewajiban penanggung jawab ukm dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat Puskesmas melakukan penilaian kinerjanya secara mandiri di UPT Puskesmas Bagendit; e. bahwa dalam rangka pelaksanaan tersebut, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Bagendit;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012, tentang Sistem Kesehatan Nasional; 3. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013, pasal 42 tentang Jaminan Kesehatan Nasional; 4. Peraturan Kementerian Kesehatan No. 1691/MENKES/PER/VIII/ 2011, tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit; 5. Peraturan Kementerian Kesehatan, Nomor 71 Tahun 2013,

tentang Jaminan Kesehatan Nasional, Tahun 2019 akreditasi sebagai salah satu syarat credentialing; 6. Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 75 Tahun 2014, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

:

KEEMPAT

:

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB UKM DAN PELAKSANA UNTUK MEMFASILITASI PERAN SERTA MASYARAKAT DI UPT PUSKESMAS BAGENDIT Aspek kewajiban penanggung jawab ukm dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat termasuk mutu pelayanan puskesmas yang telah mengembangkan mutu pelayanan; Sebagai upaya tercapainya kinerja penanggung jawab UKM dan pelaksana UKM yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan masyarakat dan sasaranya dalam SMD, perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan UKM di UPT Puskesmas Bagendit; Untuk meningkatkan kualitas kerja serta rasa tanggung jawab bagi penanggung jawab dan pelaksana UKM di UPT Puskesmas Bagendit; Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Pada tanggal : KEPALA UPT PUSKESMAS BAGENDIT

Drs. Kadar Wilasmana, SKM.M.SI Pembina Nip. 19640502 198803 1 005